hukum acara perdata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM ACARA PERDATA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM ACARA PERDATA

play fullscreen
1 / 108

HUKUM ACARA PERDATA

510 Views Download Presentation
Download Presentation

HUKUM ACARA PERDATA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUKUM ACARA PERDATA • RAHADI WASI BINTORO • BABAKAN KALIMANAH PURBALINGGA • 081542902305 Email : rahadiwasibintoro@gmail.com

  2. Hukum berdasar kepentingan yang diatur : Hukum Publik Ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum Hukum PrivatKetentuan hukum yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.

  3. PENGERTIAN Hukum Acara Perdata menurut Sudikno mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata (Formil) ialah hukum yang mengatur caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan itu. • Hukum Perdata Materiil menurut Salim HS, SH,MS adalah keseluruhan kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.. Hukum Perdata (materiil) mengatur hak dan kewajiban antar perseorangan yang satu dengan yang lain.

  4. Essensi hukum acara Perdata mengatur cara bagaimana orang yang kepentingan privatnya dilanggar oleh orang lain itu dapat diselesaikan, atau cara bagaimana seseorang dipulihkan haknya apabila dilanggar orang lain, atau cara bagaimana yang berwenang atau pengadilan menyelesaikan atau memulihkan sengketa perdata.

  5. Pendapat tentang “eigenrichting” Tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan. Alasannya : karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan. Maka tindakan-tindakan di luar upaya tersebut dianggap sebagai tindakan menghakimi sendiri. (Van Boneval Faure) Tindakan main hakim sendiri pada asasnya dibolehkan, dengan pengertian bahwa yang melakukannya dianggap melakukan PMH (Cleveringa) TMS pada asasnya tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberi perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri secara tidak tertulis dibenarkan (Rutten)

  6. Pembedaan Contentiosa dan Voluntaria CONTENTIOSA Peradilan yang sesungguhnya (mengadili sengketa hukum) Memeriksa tuntutan hak yang mengandung sengketa Diajukan dengan surat gugat Ada 2 pihak/lebih Tunduk pada formaliitas peraturan pembuktian (Buku IV BW) Diakhiri dengan putusan hakim/vonis (deklaratur, condemnatur, Konstitutif) VOLUNTARIA Peradilan tidak seseungguhnya (tidak ada sengketa, lebih bersifat administrative) Memeriksa tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa Diajukan dengan surat permohonan Hanya ada 1 pihak (pemohon) Hakim lebih bebas dalam pemeriksaan dan putusan Diakhiri dengan beschikking (penetapan)

  7. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA HIR/ reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB) S 1848 No. 16, S 1941 No. 44 adalah Hukum Acara yang berlaku di Jawa dan Madura Rbg/ reglement daerah seberang, S 1927 No. 227 adalah Hukum acara yang berlaku diluar daerah Jawa dan Madura. RV (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering), S 1847 No. 52, S 1849 No. 63 adalah Hukum acara yang berlaku bagi golongan eropa BW (Burgerlijke wetboek) Buku IV WvK (Wetboek van Koophandel)/ KUHD

  8. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding • UU No. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman • UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (mencabut UU no. 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan MA, sepanjang mengenai MA. Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung • UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum • UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama • UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara • UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (mengatur pemberian izin kawin, pencegahan perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan)

  9. Yurisprudensi • Hukum Kebiasaan • Perjanjian Internasional • Doktrin • SEMA Doktrin dan SEMA bukanlah hukum, melainkan sumber hukum dengan pengertian bahwa Doktrin dan SEMA bukan tempat kita menemukan hukum, melainkan tempat kita dapat menggali hukum.

  10. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA Hakim bersifat menunggu Hakim Pasif Sifat terbukanya persidangan Mendengar kedua Belah Pihak (Audi Et Alteram Partem) Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan Beracara Dikenakan Biaya Tidak ada Keharusan mewakilkan Asas Imparsialitas

  11. Hakim bersifat menunggu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, »Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (Asas Iudex Ne Prosedat Ex Officio, Ps 118 HIR, 142 Rbg) sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili, sekalipun dengan dalih bahwa Hukum tidak/ Kurang Jelas.» Hakim dianggap tahu hukum (Asas Ius Curia Novit) kalau sekiranya tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

  12. Hakim Pasif Ruang lingkup/ luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk dip[eriksa, pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (Secundum Allegata Iudicare) Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut/ mengabulkan lebih dari yang dituntut (Ps 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) Rbg) Hanya peristiwa yang disengketakan saja yang harus dibuktikan dan para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan (Verhandlungsmaxime)

  13. Sifat terbukanya persidangan sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum » setiap orang boleh hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. » tujuannya : memberi perlindungan HAM dalam bidang peradilan menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil pada masyarakat. SOSIAL CONTROL

  14. 2. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang • tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka • Putusan Batal Demi Hukum • 3. Penyimpangan terhadap asas ini • dimungkinkan apabila UU menentukan lain, ex: • Ps. 33 PP No. 9 Tahun 1975 : pemeriksaan • gugatan perceraian dilakukan dalam sidak • tertutup. • 4. “Semua Putusan pengadilan hanya sah dan • mempunyai kekuatan hukum apabila • diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

  15. Mendengar kedua Belah Pihak(Audi Et Alteram Partem) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang Dalam Hukum Acara Perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu hal yang benar Pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Ps. 132 a, 121 ayat (2) HIR, Ps. 145 ayat (2), 157 Rbg, Ps. 47 Rv)

  16. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan Semua putusan pengadilan harus memuat alas an-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Ps. 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Ps. 184 ayat (1), 319 HIR, Ps 195,618 Rbg) Alasan-alasan/argumentasi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada para pihak, masyarakat, pemngadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan, hakim sering mencari dukungan dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

  17. Tidak berarti hakim terikat/ harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh PT, MA, • Hanya janggal kiranya kalau putusan hakim bertentangan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara yang sejenis → menunjukkan adanya ketidakpastian hukum • Tidak menganut asas • The Binding Force of Precedent • Hakim harus berani apabila suatu ketika harus meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan masyarakat • Hakim harus mengukuti dan memahami nilai-nilai hukum

  18. Beracara Dikenakan Biaya Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Biaya perkara antara lain meliputi : kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak. Puts Pengadilan Negeri Baturaja tgl 6 Juni 1971 No. 6/1971/Pdt menggugurkan gugatan penggugat, karena penggugat tidak menambah perskot biaya perkara, sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.

  19. Bagaiamana dengan yang tidak mampu ??? Dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (PRO DEO) Syaratnya : mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kep[ala polisi (Ps. 237 HIR, 273 Rbg) Dalam praktek suket tidak mampu cukup dibuat oleh camat

  20. Tidak ada Keharusan mewakilkan HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili kuasanya jika dikehendaki (Ps. 123 HIR, Ps. 147 Rbg) Manfaat Pemeriksaan secara langsung : Hakim dapat mengetahui lebih jelas tentang duduk perkaranya. Dalam hal ada pemberian kuasa, tidak jarang si penerima kuasa kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga kadang hanya siap dengan surat jawabannya saja dan selain itu masih harus berkonsultasi dengan kliennya. Biaya lebih ringan, karena tidak perlu mengeluarkan honorarium untuk si penerima kuasa (advokat)

  21. Manfaat Dalam Hal Hemberian Kuasa memperlancar jalannya persidangan. Seorang kuasa, terutama yang tahu akan hukum dan mempunyai itikad baik hanya akan mengemukakan peristiwa yang relevan saja bagi hukum. Kuasa yang tahu akan hukum dan mempunyai itikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim, karena dapat memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum. Bagi para pihak yang buta hukum dapat ,menjadi sasaran yang empuk untuk terjadinya penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kehadiran kuasa hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

  22. Bentuk Kuasa di Pengadilan (Ps. 123 ayat (1) HIR) Kuasa Secara Lisan (Ps 123 ayat (1), 120 HIR, Ps 147 ayat (1) Rbg) Dinyatakan secara lisan oleh penggugat dihadapan ketua Pengadilan Negeri Ps. 120 HIR → memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan, bersamaan dengan ini penggugat dapat menyapaikan pernyataan lisan : Pemberian atau penunjukkan kuasa kepada seseorang/ beberapa orang tertentu Pernyataan ini disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh ketua PN

  23. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan Penunjukkan kuasa secara lisan di sidang pengadilan diperbolehkan dengan syarat : dilakukan dengan kata-kata tegas (expresiss verbis) mejelis memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang

  24. Kuasa Yang Ditunjuk dalam Surat Gugatan Ps 118 ayat (1) HIR, Ps 142 ayat (1) Rbg : Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat Dalam hal ini Ps. 123 ayat (1) HIR memberikesempatan pada penggugat untuk dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendakinya untuk mewakili dalam proses persidangan Dalam Praktek : Pencantuman didasarkan atas surat kuasa khusus

  25. Ps. 123 ayat (1) HIR merumuskan, bahwa selain secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberian kuasa dapat diwakili oleh pemberi kuasa dengan surat kuasa khusus (bijzondere Scriftelijke Machtiging) wewenang untuk mengajukan gugatan secara lisan tidak berlaku bagi Kuasa Hukum Surat Kuasa Khusus

  26. Asas Imparsialitas Tidak memihak (impartial) Bersikap jujur, adil (fair and just) Tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukkan para pihak yang berperkara dalam keadaan yang setara di depan hukum (Equal Before The Law)

  27. Perwujudan asas ini :Adanya hak ingkar Ps. 35 Rv : Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai Mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa apabila dilanggar : Putusan Tidak Sah

  28. Proses pengingkaran : Diajukan kepada Pengadilan Negeri disertai alas an, palimng lambat sebelum tahap replik duplik habis, kecuali alas an pengingkaran baru timbul kemudian. Akta pengingkaran atau penolakkan duitandatangani para pihak yang bersangkutan atau kuasanya kemudian diserahkan kepada panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majelis yang memeriksa pengingkaran menyelidiki alas an-alasan pengingkaran Putusan mengenai pengingkaran tidak dapat di banding (ps. 44 Rv)

  29. KEKUASAAN KEHAKIMAN DasarHukum : UU No. 48Tahun 2009tentangKekuasaanKehakiman UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentangPeradilanUmum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentangMahkamahAgung (mencabut UU no. 13 Tahun 1965 tentangpengadilandalamlingkunganPeradilanUmumdan MA, sepanjangmengenai MA) Jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahanAtasUndang-undang No. 14 Tahun 1985 TentangMahkamahAgungjo UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

  30. Kekuasaan Kehakiman Bebas Dari Campur Tangan Pihak-pihak di Luar Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI Kebebasan kekuasaan kehakiman → penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan → ciri khas negara hukum Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudiciil tidak mutlak sifatnya → tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara yang dihadapkan kepada hakim.

  31. Badan Peradilan Negara Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN dan oleh sebuah MK.

  32. Asas Obyektivitas Hakim harus obyektif / tidak memihak Hak Ingkar Asas : “Nemo Judex Idoneus in Propria Causa” (tidak ada seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri)

  33. D. Lingkungan PeradilanBadan Peradilan di Bawah MA : Peradilan Umum Ps. 50 & 51 UU No. 2 Tahun ’86 Berwenang mengadili : Perkara Pidana (Pidana Umum & Khusus) Perkara Perdata (Pdt Umum & Niaga)

  34. Peradilan Agama Berwenang Mengadili perkara antara orang yang beragama Islam di bidang i. perkawinan ii. kewarisan meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasar hk. Islam iii. waqaf & shadaqah Peradilan TUN Mengadili sengketa TUN (Ps. 47 UU No. 5 Tahun. ’86) Peradilan Militer Mengadili perkara pid (terdakwa : Prajurit TNI dgn Pangkat tertentu

  35. Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasar Yurisdiksi Khusus oleh UU Arbitrase UU No. 30 Tahun ’99 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan Hubungan Industrial UU No. 2 Tahun ’04 tentang Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial (Memeriksa, mengadili,& memberi putusan thd Perselisihan Hub Industrial)

  36. Pengadilan Pajak UU No. 14 Tahun ’02 tentang Pengadilan Pajak Kewenangan : Memeriksa & Memutus Sengketa Pajak Mahkamah Pelayaran Ordonansi Majelis Pelayaran St. 1934-215 jo. St. 1938-2 Kewenangan Memeriksa dan Memutus : a. perkara yg timbul dari Ps. 25 ayat 4,7,8 & 11 Ordonansi Kapal 1935 (St. 1939-66) b. peristiwa yg disebut Ps. 373 a KUHD c. semua hal yg oleh Peraturan Perundang-undangan dibebankan kpd Mahkamah Pelayaran

  37. E. MA Puncak Peradilan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MA & Badan Peradilan di bawahnya & oleh sebuah MK F. Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat Tingkat I (PN) PeristiwaTingkat II (PT) Hukum

  38. G. Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA H. Susunan Persidangan Majelis Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali UU menentukan lain

  39. I. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Cepat Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Acara Jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit Jalannya persidangan tdk terlalu byk formalitas • sederhana • Biaya ringan Dapat dipikul oleh rakyat

  40. J. Hak Menguji Mengadili pada tk kasasi thd puts yg diberikan pd tk terakhir oleh pengadilan di semua linkg perad di bwh MA Menguju perat per-uu di bwh uu thd uu Kewenangan lainnya yg diberikan uu M A M K • Menguji uu thd UUD 1945 • Memutus sengketa kewenangan lembaga neg yang kewenangannya diberikan UUD 1945 • Memutus Pembubaran parpol • Memberikan puts atas pendapat DPR bahwa pres&/wapres diduga tlh melakukan pelanggaran hk berupa pengkhianatan thd neg, korupsi penyuapan, TP berat lainnya / perb tercela &/ tdk lg memenuhi syarat sbg pres&/wapres

  41. KOMPETENSI PENGADILAN Wewenang mutlak Pengadilan Tinggi : • memeriksa ulang semua perkara perdata dan pidana dalam tingkat banding • memutus dalam tk I dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara PN di wilnya • prorograsi perkara pdt

  42. Wewenang mutlak MA • memeriksa dan memutuskan : • a. permohonan kasasi • b. sengketa ttg kewenangan mengadili : • antara pengadilan di lingk peradilan yg 1 dengan pengadilan dlm lingk peradilan lain; • antara 2 pengadilan yg ada dlm daerah hk pengadilan tk banding yang berlainan dlm lingk peradilan yang sama • antara 2 pengadilan tk banding di lingk perad yg sama atau antara lingk perad yg berlainan c. permohonan peninjauan kembali puts pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hk tetap 2. uji materiil thd perat per Undang-undang di bwh Undang-undang

  43. kewenangan Relatif menjawab pertanyaan kepada PN manakan gugatan/ tuntutan hak harus diajukan diatur dlm Ps. 118 HIR (Ps. 142 Rbg) asas : Yg berwenang adl PN tempat tinggal Tergugat ”actor Sequitor Forum Rei” Tempat tinggal X Tempat Kediaman ????? Tempat tinggal seseorang adl tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya Ps. 17 BW • tempat tinggal adl tempat dimana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk >>> lihat KTP

  44. Pengecualian : gugat diajukan pd PN tempat kediaman terg, apabila tempat tinggal tdk diket apabila terg terdiri dari 2 / lebih, gugat diajukan pd tempat tgl salah seorang dari para terg terserah pilihan pengg apabila terg ada 2 orang, yi yang berhutang dan penjamin, maka gugatan ditujukan pd PN phk yang berhutang Apabila tempat tgl dan kediaman terg tdk diket, mk gugatan diajukan kpd PN tempat tgl pengg/ salah seorang pengg apabila gugatan berkaitan dg barang tetap, mk gugatan diajukan kpd ketua PN dimana barang tetap itu berada apabila ditentukan dalam suatu akta, maka gugat diajukan pada PN yang dipilih dalam akta tersebut

  45. Pengecualian lain diluar HIR : Dalam hal terg tdk cakap utk menghadap di muka pengadilan, mk gugatan diajukan kpd ketua PN tempat tgl ortu/ wali atau pengampunya dlm hal pegawai negeri, yg berwenang adl PN di daerah ia bekerja buruh menginap di tempat majikan PN tempat tgl majikan PN yang menyatakan terg pailit Kepailitan dimana pemeriksaan I dilakukan Penjaminan (Vrijwaring)

  46. PN daerah hk dimana perkawinan tsb dilangsungkan, tempat tgl suami isteri, suami atau isteri (Ps. 25 Juncties Ps. 63 (1) Undang-undang No. 1 Th. 74, Ps. 38 (1) dan (2) PP No. 9’75) Pembatalan perkawinan Gugatan Perceraian PN tempat kediaman pengg Dlm hal terg ada di LN, gugatan diajukan ke tempat kediaman pengg dan ketua PN menyampaikan gugatan tsb kepada terg melalui perwakilan RI (Ps. 48, 63 (1) Undang-undang No1’74)

  47. TUNTUTAN HAK Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang dibenarkan untuk mencegah eigenrichting orang yang mengajukan tuntutan hak harus berkepentingan akan perlindungan hukum tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak (Point d’ Interest, Point d’ Action)

  48. Tidak semua tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan Pembuktian

  49. PIHAK-PIHAK DALAM BERPERKARA orang yang langsung berkepentingan terhafdap perkara yang diajukan ke pengadilan Pihak Materiil Orang atau pihak yang beracara di pengadilan Pihak Formil Sudikno M Pengampu, Wali dan Kuasa

  50. PENGGUGAT PENGGUGAT ADALAH ORANG ATAU PIHAKYANG “MERASA” HAKNYA DILANGGAR LSM ?? • Ps. 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup • Ps. 71 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan • Ps. 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen