1 / 18

UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM

UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM. Standar Kompetensi: menampilkan peranserta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Kompetensi Dasar: Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

annona
Télécharger la présentation

UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  2. Standar Kompetensi: menampilkan peranserta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM • Kompetensi Dasar: • Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM • Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia • Mendeskripsi-kan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  3. PENGERTIAN HAM Adalahhak-hakdasar yang dimilikimanusiasesuaidengankodratnya. Makna: • Hakekatnyasebagaimanusiamendapatkanpengakuanolehmanusia lain • Pelaksanaanhak-hakituhanyadimungkinkankarenamanusiatersebutmenjadianggotamasyarakat. SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  4. Lanjutan …. • Menurut UU N0. 39 Tahun 1999: seperangkathak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  5. Macam-macam HAM • Hak asasi pribadi (personal rights): hak untuk memeluk agama dan beribadah, mengemukakan pendapat dsb. • Hak asasi politik (political rights): hak dipilih dan memilih dalam pemilu, mendirikan parpol dsb. • Hak asasi ekonomi (property rights):hak memiliki sesuatu, menjual dan membeli sesuatu dsb. • Hak asasi sosial budaya (social and cultural rights): hak mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan dsb. • Hak asasi mendapatkan persamaan di depan hukum (equality before the law): hak mendapat perlindungan hukum dsb. • Hak asasi mendapat perlakuan dan perlindungan tata cara dalam pembelaan hukum (procedural rights): hak mendapat prosedur yang benar dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan peradilan dsb. SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  6. Sejarah Perkembangan HAM Tahun 2500 SM -1000 SM • Perjuangan nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namruds • Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari pendudukan Raja Firaun • Hukum Hamurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya Tahun 600 SM di Athena (Yunani), Solon telah menyusun UU yang menjamin keadilan bagi setiap waranya. Untuk itu, ia membentuk Hekaika, yaitu mahkamah keadilan untuk melindungi orang-orang miskin dan majelis rakyat atau Eklesia. Karena ini Solon dianggap sebagai Bapak Pengajar Demokrasi dan Solon mendapat pendukung dari beberapa pemerintah di Athena Tahun 527 SM - 322 SM Kaisar Romawi Flavius Anacius Justinianus, manciptakan peraturan hukum modern yang terkondifikasi, yaitu Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan HAM Pada masa kebangkitan, Yunani telah banyak melahirkan filsuf terkenal dengan visi hak asasi seperti Plato dan Socrates. SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  7. Lanjutan …. • PiagamMadinah 622 M • Magna Charta,1215 Suatudokumen yang mencatatbeberapahak yang diberikan Raja John Lacklandkepadabangsawanatattuntutanmereka. c. Petition of Rights, 1629 M • Habeas Corpus Act, 1679 M • Bill of Right, 1689 UU hakmengenaiparlemenInggris yang dikeluarkan Raja Willem II f. The Declaration of America Independence, 1776 Bahwasemuaorangdiciptakansama, merekadikaruniaiTuhanhak-hak yang tidakdapatdicabutpadanyaialahhakhidup, hakkebebasandanhakmengejarkebahagiaan SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  8. Declaration des droits de l’home et du citoyen, 1789 Pernyataanhakasasimanusiadanwarganegara yang berisi: • Manusiadilahirkanbebasdanmempunyaihak-hak yang sama • Hak-hakituadalahhakkebebasan, hakmilik, hakkeamanandansebagainya • The Four Freedom of Rosevelt, 1941 • Kebebasanberbicaradanmenyatakanpendapat (freedom of speech) • Kebebasanberagama (freedom of religion) • Kebebasandariketakutan (freedom from fear) • Kebebasandarikekurangan (freedom from want) SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  9. The Universal Declaration of Human Rights, 1948 • Hakkemerdekaan: • Hakkemerdekaanseseorang • Hakperlindungankepemilikan • Hakperlindunganatasrumahkediaman • Hakkemerdekaanmemeluk agama • Hakperlindunganatasrahasiasurat • Hakmengeluarkanpikirandanperasaan • Hakkemerdekaanpendidikandanpengajaran • Hakpolitik • Hakpilih • Hakuntukmembelanegara • Hakuntukmenjadipegawainegara SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  10. Upaya pemerintah dalam menegakan HAM Langkahstrategispemerintahdalamupayapenegakan HAM yaitudenganmengeluarkanprodukperaturanperundang-undangandanataumeratifikasikonvensiinternasional . Peraturanperundang-undangantara lain: • Keppres N0. 50/1993 tentangKomnas HAM • UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM • Tap MPR N0. XVII/MPR/1998 tentang HAM • Pasal 28A s.d. 28J UUD 1945 • UU N0. 26 Tahun 2000 tentangpengadilan HAM • UU N0. 23 Tahun 2002 tentangperlindungananak • Keppres N0. 181 Tahun 1998 tentangKomisiNasional Anti KekerasanterhadapPerempuan • Inpres N0.26 Tahun 1998 tentangmenghentikanpenggunaanistilahpribumidan non pribumi SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  11. Lanjutan …. Peraturanperundang-undanganhasilratifikasiantara lain: • KonvensiJenewa, 12 Agustus 1949 diratifikasidengan UU N0.59 Tahun 1958 • Konvensitentanghakpolitikkaumperempuan (Convention of Political Rights of Women) diratifikasidengan UU N0. 68 Tahun 1958 • Konvensitentangpenghapusansegalabentukdiskriminasiterhadapperempuan (Convention on The Elmination of Discrimination againts Women) diratifikasidengan UU 7 tahun 1984 • Konvensihakanak (Convention on the Rights on the Child) diratifikasidenganKeppres N0. 36 Tahun 1990 dansebagainya SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  12. Dasar Hukum HAM di Indonesia • Pembukaan UUD 1945 • Pasal 28A sampaidengan 28J • UU N0. 8 Tahun 1981 tentangKitab UU HukumAcaraPidana (KUHAP) • UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM • UU N0. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM • UU N0. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak • Keppres N0. 50 Tahun 1993 tentangKomnas HAM • Kovenaninternasionalhak-haksipildanpolitik (UU N0 12 Tahun 2005) • Kovenaninternasionalhak-hakekonomi, sosial, danbudaya (UU N0 11 Tahun 2005) SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  13. Peran masyarakat dalam penegakan HAM • Peranserta secara individual dapat dilakukan tindakan antara lain: • Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM • Berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikannya dengan orang lain • Mengamati dan mendiskusikan berbagai kebijakan HAM dan pelanggaran HAM • Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi HAM • Turutserta membangun opini publik mengenai wacana HAM • Bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu korban pelanggaran HAM SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  14. Lanjutan …. • Peranserta secara organisasional dapat dilakukan dengan mengikuti lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), PBHI , Kontras, dan sebagainya SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  15. Hambatan dan Tantangan Penegakan HAM • Masalah ketertiban dan keamanan nasional • Rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki orang lain • Terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada • Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme • Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti: polisi, jaksa, dan pengadilan • Pemahaman belum merata, baik kalangan sipil maupun militer • Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep HAM antara universalisme dan partikularisme SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  16. Pelanggaran HAM • Sesuai dengan UU N0. 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh UU, dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  17. Pelanggaran HAM berat • Kejahatan genosida • Kejahatan humaniter • Kejahatan agresi • Kejahatan kemanusiaan SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

  18. Instrumen Peradilan Internasional • PeradilanAd HocInternasional: • International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1993 • International Criminal Tribunal for Rwanda, 1994 • PeradilanTetapInternasional: • International Court of Justice • International Criminal Court SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (Trisna Widyana)

More Related