1 / 15

Tujuan UU KIP

Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab . Kulon P rogo . Tujuan UU KIP. Pasal 3 UU KIP Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana , proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik ;

april
Télécharger la présentation

Tujuan UU KIP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kiprah PPID Kab.Kulon ProgoDalam Layanan Informasi Publikoleh :Rudy Widiyatmoko,S.SosPPID Kab. Kulon Progo

  2. Tujuan UU KIP • Pasal3 UU KIP • Menjaminhakwarganegarauntukmengetahuirencana, prosesdanalasanpengambilansuatukeputusanpublik; • Mendorongpartisipasimasyarakat; • Mewujudkanpenyelenggaraannegara yang baik, • Mengembangkanilmupengetahuandanmencerdaskankehidupanbangsa; dan/atau • meningkatkanpengelolaandanpelayananinformasidilingkunganBadanPublik

  3. BadanPublikpasal 1 UU KIP • KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: • Menunjukdanmengangkat PPID. • Menetapkanstandarproseduroperasional. • Menyediakandanmemberikaninformasi: • secaraberkala, • sertamerta, • tersediasetiapsaat, dan • berdasarkanpermintaan. • Menyediakansaranadanprasarana. • Menetapkanstandarbiaya. • Menyediakananggaran. • Menanggapikeberatan. • Membuatdanmengumumkanlaporanpelayananinformasi. • Eksekutif, • Legislatif, • Yudikatif, dan • Badan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, atau • OrganisasinonpemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri.

  4. MENINGKATNYA KEPERCAYAAN, PENGAWASAN, DUKUNGAN DAN PARTISIPASI PUBLIK TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERLAKSANANYA UU KIP 14/2008 MENJADI PENGAWASAN INTERN EVALUASI & INFORMASI BAGI PEMERINTAH ALUR PIKIR PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADUAN

  5. DIUMUMKAN & DISEDIAKANBERKALA Pasal 9 UU KIP TERBUKA DIUMUMKAN SERTA MERTA Pasal 10 UU KIP TERSEDIA SETIAP SAAT Pasal 11 UU KIP BERDASARKAN PERMINTAAN Pasal 22 UU KIP INFORMASI PUBLIK RAHASIA NEGARA Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP TERTUTUP/ DIKECUALI-KAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN 2008 RAHASIA PRBADI Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP RAHASIA BISNIS Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP

  6. Aspek Sumber Daya Manusia Tersediaanya SDM yang berkualitas Aspek Pengelolaan / penyelesaian Informasi dan Aduan Adannya Standart Operasional Prosedur ( SOP ) TerwujudnyaMeja layanan, Kotak aduan, web site, email, SMS Center ,Fax, dan Telepon. Aspek Sarana Prasarana / akses Melalui Spanduk, lieflet, buflet , stiker, media massa, Website , pertemuan-pertemuan, dll Aspek Sosialisasi Cepat, murah, sederhana, transparan, akuntabel, proporsional, informatif dan non diskriminasi Aspek Terlaksananya Prinsip Pelayanan STRATEGI PPIDDALAM PelaksanaanUU 14 2008 Aspek Pelaporan /pertangunggjawaban Ke Pemda , Komisi Informasi, dan Pemerintah Pusat yang terkait

  7. STRUKTUR TIM PENGELOLA INFORMASI KAB.KP SK BUPATI 215 TH 2013 TP2I adl : Asisten adminstrasi perekonomian dan SDA, Inspektorat,Bag.Hukum Atasan PPID Atasan PPID adl Sekda Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) • Berada di Bag. TI Humas Dijabat Kabag Mempunyai 4 bidang fungsi • Bid.Pelayanan Informasi • Bid. Pengolahan data &Dokumentasi • Bid.Pelayanan aduan & sengketa • Bid.Pengelolalaan TI PPID PPID Pembantu A PPID Pembantu B Berada di tiap SKPD Dijabat oleh sekretaris/Ka TU Di Kulon Progo Ada 47 PPID Pembantu

  8. STRUKTUR TIM PPID KAB.KP SK Kabag.TI Humas PPID Penanggungjawab Kegiatan Sekretaris Bid. Pelayanan Informasi Bid. Pelayanan Aduan/sengketa Bid. Pengelolaan TI Bid. Pengelolaan Data&Dokumentasi

  9. SOP PPID • SOP PelayananInformasi • SOP Pelayanan SengketaInformasi • SOP Aduan • SOP SMS Center • SOP Pengelolaan WEB Site

  10. Media Pelayanan Yang Digunakan • Komunikasi Tatap Muka , kamis paginan mulai jam 06.30 WIB s.d selesai • Siaran RRI Programa 1, setiap hari Jumat jam 07.30.08.00 WIB • Mejalayananlangsung di Bagian TI Humas KP • Fax . 0274. 773208 • Email ppid@kulonprogokab.go.id • Telepon. 0274 773272 • SMS Center 08112554010 • Web site www.ppid.kulonprogokab.go.id • Web site resmi Kulon Progo www.kulonprogokab.go.id • Semua web site dan email resmi SKPD

  11. Sosialisasi Pelayanan Kepada Masyarakat • Media lini atas ; Media massa, web site resmi, siaran radio • Media lini bawah ; Spanduk, tas sofenir, autdoor banner di semua SKPD dan 20 titik strategis.

  12. Permasalahan Yang dihadapi • Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana (bukan Tupoksi hanya tambahan kerja) • Tidak Responsifnya Badan Publik • Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas permintaan informasi • Badan publik masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk layanan publik • Secara struktur, Komisi Informasi tidak memiliki garis hirarki terhadap Badan-badan Publik

  13. Lanjutan.. • Sosialisasi UU-KIP belum terasa benar, jangankan untuk masyarakat, di kalangan instansi pemerintahpun masih kurang sosialisasi. • Masyarakat awam belum aktif melakukan akses informasi, praktis baru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat atau kalangan LSM saja

  14. Komitmen • MeningkatkanIndeksKepuasanMasyarakat • Memenuhihakmasyarakatuntukmendapatkan informasi, menyampaikanaspirasi, pengaduan dan penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

  15. Terimakasih

More Related