1 / 139

AKUNTANSI PAJAK

AKUNTANSI PAJAK. PRODI - S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA. KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK. Pokok Bahasan : Pembukuan Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. 1. PEMBUKUAN. Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan

arleen
Télécharger la présentation

AKUNTANSI PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AKUNTANSI PAJAK PRODI - S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  2. KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK Pokok Bahasan : Pembukuan Hubungan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  3. 1. PEMBUKUAN • Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  4. 1. PEMBUKUAN • Pentingnya pembukuan untuk perpajakan : • Mempermudah Wajib Pajak (WP) mengisi SPT. • Mempermudah perhitungan pengahsilan kena pajak. • Penyajian informasi tentang posisi financial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  5. 1. PEMBUKUAN B. Persyaratan Pembukuan • Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya • Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian • Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya. • Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan. • Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  6. 1. PEMBUKUAN C. Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan WP yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan Pajak, namun tidak melakukannya : penghasilan netonya dihitung berdasar norma perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari hasil penerapan norma perhitungan akan dikenai sanksi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  7. 2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial • Tujuan Akuntansi • Komersial Menyediakan laporan & informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. • Pajak Menyajikan laporan keuangan & informasi lain (tax compliance) kepada administrasi pajak. • UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  8. 2. HubunganAkuntansiPajakDenganAkuntansiKomersial B. Lembaga Pembuat Ketentuan Metode, prosedur dan teknik akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan : • UU Perpajakan • Peraturan pemerintah • Keputusan Presiden • Keputusan Menteri • Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan akuntansi perpajakan seperti :Majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  9. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak • KonsepDasarAkuntansiPerpajakan • TujuanKebijakanPerpajakan : • AspekAlokasi Tax policy diarahkanpadasikapnetral (tidak/cenderungpengaruhialokasi & diserahkanpadamekanismepasar). 2. AspekDistribusi Diarahkanuntukpengaruhipenyebaranpemilikanataupenguasaan faktor-2 produksidanpemerataanhasilpembangunan. • AspekStabilisasi dilakukanmelaluipolitikperpajakan, dimanapemerintahmelakukanstabilitasekonomidengantingkatpendayagunaantertentu, SDM, stabilitashargadantingkatinflasi. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  10. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak • Konsep dasar akuntansi berlaku umum Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial meliputi : • Accrual Basis : pengakuan transaksi saat terjadi, dilaporkan pada periode tsb. • Going Concern : mengasumsikan aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  11. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan Menyajikan informasi sebagai bahan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama dalam sistem self assesment sebagai laporan pertangungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap WP. C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan : Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi : • Relevan • Dapat dimengerti • Keandalan • Dapat diperbandingkan Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  12. 3. Konsep Dasar Dan Tujuan Akuntansi Pajak D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal • Laporan Keuangan bersifat historis • Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan • Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi) • Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis formalnya). • Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP. • Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  13. LAPORAN KEUANGAN FISKAL Pokok Bahasan : • Pendekatan Umum • Perbedaan Orientasi Pelaporan • Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan • Proses Penyusunan Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  14. 1. Pendekatan Umum Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan Akuntansi dan Pajak : • Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. • Terdapat dua pembukuan oleh perusahaan : ketentuan pajak & praktek komersial • Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi. • Pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial, kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan pajak. • Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi • Pembukuan perusahaan sesuai SAK, namun preferensi diberikan pada ketentuan pajak jika ada pengaturan yang tidak sejalan dengan SAK. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  15. 2. Perbedaan Orientasi Pelaporan Terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan komersial dan fiskal, walaupun saling terkait secara ekstensif, terutama menyangkut tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan standar. • Laporan Keuangan Komersialàkonsep kewajaran penyajianàsolusi keraguan pengukuran : prinsip konservatif • Laporan Keuangan Fiskalàmenyimpang dari konsep kewajaranàbergantung pada kebijakan & keputusan otoritas perpajakan Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  16. 3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Orientasi A. Penetapan Beban Dan Pendapatan • Praktek Komersial : pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran & pembebanan biaya dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. • Praktek Fiskal : kadang menyimpang dari prinsip tersebut. B. Konsistensi • Praktek Komersial : penerapan metode, kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, kecuali ada alasan kuat penggantian. • Praktek Fiskal : juga seperti komersial, tetapi dalam konteks konsepsional ketentuan pajak dapat menentukan lain. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  17. 3. Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek Perbedaan Orientasi C. Konservatisme • Praktek Komersial : konservatis terhadap transaksi yang belum terjadi faktaà pencadangan terhadap risiko kerugian. • Praktek fiskal : menganut realitas, dengan meneliti tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak, kecuali bank & asuransi Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  18. 4. Proses Penyusunan Laporan Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  19. 5. HubunganLaporanKeuanganFiskalDenganLaporanKeuanganKomersial • Terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang berbeda (timing difference) aantara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi komersial untuk kontinuitas rekonsiliasi. • Perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan laba kena pajak (perpajakan) menimbulkan selisih, dicatat pada pos aktiva lain-lain di Neraca, yang secara teoritis dialokasikan dari waktu ke waktu. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  20. AKTIVA LANCAR Pokok Bahasan : Kas dan Bank Sekuritas Deposito Wesel Tagih Piutang Persediaan Biaya dibayar di muka Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  21. 1. Kas Dan Bank Kas : Alatpembayaran yang siapdanbebasdigunakanuntukmembiayaikegiatanumumperusahaan. PSAK 2 setarakasadalahinvestasi yang sifatnya paling likuid, berjangkapendekdandapatcepatdicairkanmenjaikastanpamenghadapirisiko Bank : sisarekeninggiroperusahaandi bank yang dapatdigunakansecarabebasuntukmembiayaikegiatanumumperusahaan. Adapun yang bukantermasukkas & bank yaitudana yang disishkanuntuktujuantertentuseperti : perangko, cekmundur, cekkosong, rekeninggiropada bank luarnegeri yang tidakdapatsegeradibayar. Bungarekeninggiro : • AkuntansiKomersial : dicatatsebagaipengahasilan • AkuntansiFiskal : tidakdicatatsebagaipenghasilan, karenabungasudahdikenakanPPhdengantarif final 20% dantidakbolehdigabungdenganpenghasilan yang lain (dikenakantarifumum). Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  22. 2. Sekuritas Merupakansuratberharga yang mudahdiperjualbelikanuntukinvestasisementaramemanfaatkandana yang tidakdigunakan (secondary cash reserves). JenisSekuritas : a. SahamBiasa & SahamPreferen PenghasilandariSaham : dividen, saham bonus, hakmembeliemisisaham & capital gains. Penghasilandividentidakdikenakanpajak. • PraktekKomersial : Mencatatnilaisekuritasberdasarkan Cost Method & Lower Cost or Market • PraktekFiskal : Mencatatnilaisekuritasberdasarkan Cost Method Penghasilandaripenjualansahamtidakperludilaporkandalam SPT dandikonsolidasikandenganpenghasilanlainnya yang tidakdikenakanpajak final. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  23. 2. Sekuritas b. Obligasi BungaObligasidihitungsebagaipenghasilanPPh yang dipungutatasbungaobligasitidakbolehdikapitalisasi, tetapiharusdicatatsebagaipajak yang dibayardimuka (pasal 23). c. Sekuritas yang lain • Commercial paper, promissory notes, bill of exchange, bankers acceptance, sertifikatdeposito, repurchase agreement • Selisihnilaibelidannilaijual / pelunasanmerupakanpenghasilanbagipemegangsekuritasdanbiayabagipenerbitsekuritas. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  24. 2. Sekuritas d. Deposito Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas, jangka pendek atau jangka panjang di dalam atau di luar negeri. Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on call. Bunga deposito dikenakan pajak 20% dan final. Bunga deposito merupakan penghasilan kena pajak yang bersifat final dan pajaknya tidak dapat dikreditkan. e. Wesel Tagih Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau jasa. Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan pemegang wesel dan biaya bagi penerbit promes. Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal 23 (WP dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri) . Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  25. Contoh Kasus Wesel Tagih(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli) Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60 hari (jatuh tempo 9 Agustus 1996), didiskontokan kepada PT. Iwan pada 25 Juni 1996. Jika disepakati tarif diskonto 12%, uang yang akan diterima PT. Andi pada setiap kondisi berikut : wesel tanpa bunga, dengan bunga 9% dan 15%. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  26. Penjelasan Jenis Wesel Tanpa bunga Bunga 9% Bunga 15% • Nominal • Bunga : • - • 9%x(60/360)x1.000.000 • 15%x(60/360)x1.000.000 1.000.000 Tidak ada - - 1.000.000 - 15.000 - 1.000.000 - - 25.000 Nilai jatuh tempo : Diskonto : a. 12%x(45/360)x1.000.000 = b. 12%x(45/360)x1.015.000 = c. 12%x(45/360)x1.025.000 = 1.000.000 15.000 - - 1.015.000 - 15.225 - 1.025.000 - - 15.375 Hasil Penjualan : 985.000 999.775 1.009.625 Contoh Kasus Wesel Tagih(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli) Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  27. Wesel dengan bunga 9% Wesel dengan bunga 15% 1. Penyesuaian penghasilan bunga(10-25 juni 1993) Piutang bunga 3.750 Pengahsilan bunga 3.750 Piutang bunga 6.250 Penghasilan bunga 6.250 2. Pencatatan penjualan wesel Kas 999.775 Rugi penjualan wesel 3.975 Piutang bunga 3.750 Piutang wesel 1.000.000 Kas 1.009.625 Piutang bunga 6.250 Piutang wesel 1.000.000 Laba penjualan wesel 3.375 Contoh Kasus Wesel Tagih(Pendiskontoan, pajak atas bunga dipotong di muka oleh pembeli) Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel (holding period) sbb : Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  28. 3. Piutang Usaha Piutangusahatimbulkarenapenjualanbarangataupenyerahan jasasecarakredit. • UntuktujuanPPh : saatpencatatanpenjualanmengikutipraktekakuntansikomersial. • UntuktujuanPPn : dapatberbedadenganakuntansikomersial & PPh.Pengusahadimintauntukmenerbitkanfakturpajakselambatnya 30 harisetelahpenyerahanbarangdaripenjualan (fakturstandar) ataubersama-samapadaakhirbulan (fakturgabungan). • Untuktujuanperpajakan : pembukuanpenyisihanuntukpotongantunai & returpenjualantidakdiperkenankan, tetapimemberlakukanmetodepenghapusanpiutanglangsung (direct written off). Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  29. 4. Piutang yang lain Merupakan piutang yang terjadi karena transaksi di luar aktivitas usaha. • Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18 ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan afiliasi dikarakteristik sebagai modal. • Untuk pembukuan komersial : diakui sebagai piutang afiliasi untuk laporan keuangan fiskalà dimasukkan dalam kelompok penyertaan pada perusahaan afiliasi/investasi. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  30. 5. Persediaan Merupakan aktiva : • Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (barang dagang & dan produk jadi) • Berada dalam proses produksi • Bahan baku dan bahan pembantu • Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan consignor. • Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut Metode FIFO & Harga Pokok Rata-rata. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  31. 6. Biaya dibayar di muka Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. • Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU PPh 1984 menyebutkan biaya yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun diamortisasi dengan tarif yang berlaku untuk aktiva golongan 1 (50%), golongan 2 (25%), golongan 3 (10%) atau metode satuan produksi. Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya tidak dibebankan melalui amortisasi lagi melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  32. PENYUSUTAN AKTIVA TETAPPASAL 11 , 11A UU PAJAK PENGHAILAN NO. 38 TAHUN 2008 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  33. PenyusutanAktivaTetap Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan melalui penyusutan atau amortisasi . Harta Berwujud yang tidak dapat disusutkan :Rumah milik perusahaan (bukan daerah terpencil ) yang ditempati pegawai merupakan pemberian kenikmatan, sehingga tidak dapat disusutkan kecuali pegawai yang menempati diberikan tunjangan perumahan sebesar biaya penyusutan rumah tersebut Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  34. MetodedanTarifPenyusutan(AktivaTetapBerwujud)Pasal 11 (6) UU no. 36 tahun 2008 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  35. Metode dan Tarif Amortisasi ( Aktiva Tetap Tidak Berwujud) Pasal 11A (6) UU no. 36 tahun 2008 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  36. Cara Menghitung Penyusutan Fiskal Penyusutandimulaipadabulandilakukannyapengeluaran, kecualiuntukharta yang masihdalamprosespengerjaan, penyusutannyadimulaipadabulanselesainyapengerjaanhartatersebut. Penyusutandimulaipadabulandilakukannyapengeluaranuntukhartaberwujud yang diperolehsetelahtanggal 1 Januari 2001, sedangkanuntuksebelumnyadimulaipadatahunsaatdigunakanaktivatersebut. Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  37. Cara Menghitung Penyusutan Fiskal 3. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak (KPP), WP dapat memulai penyusutan sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan (bulan produksi komersial) 4. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan tanpa dikurangi taksiran nilai residu 5. Penyusutan fiskal dilakukan perjenis aktiva tetap Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  38. Penyusutan Alat-alat Kecil Small tools /perlengkapan yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan, misal sendok untuk usaha hotel, pembebanan biaya dapat berdasarkan jumlah pengantian atau pembelian baru Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  39. PerlakuanPPhatasPengeluaran/BiayaperolehanPerangkatLunak (Software) Komputer a. PerangkatLunakKomputeradalahsemua program yang dapatdigunakanpadasistemoperasikomputeratasbiayapengeluarandan up grade berupa program aplikasi Umum : Dapatdibebankansebagaibiayapadatahunpengeluaran Dikapitalisasipadahargaperolehankomputer, pembebanannyamelaluipenyusutanfiskal (kel 1) Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  40. Perlakuan PPh atas Pengeluaran/Biaya perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer b. Program aplks khusus (kel 1) adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah sakit dsb, pembebanannya melalui penyusutan fiskal kelompok 1 Penyusutan komputer, printer, scanner, dan sejenisnya Diperoleh sebelum 8 April 02, disusutkan berdasarkan kel 2 (April 02), sebelumnya disusutkan kel. 1, Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  41. Penyusutan Kendaraan Sedan 1. Kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan untuk seorang pegawai tertentu karena jabatannya atau pekerjaannya, dan penggunaannya full time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan 2. Atas biaya pemeliharaan kendaraan dan perbaikan rutin termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebesar 50% 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  42. Penyusutan Kendaraan Sedan 3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui penyusutan fiskal kel 2 4. Yang dimiliki sebelum tanggal 18 April 2002, dihitung Nilai Sisa Buku Fiskal Kel.2 tanggal 30 April 2002, 50% nya dapat dibebankan sebagai biaya peruahaan melalui penyuutan fiskal Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  43. Penyusutan Fiskal merupakan Penyusutan Dipercepat Masa manfaat penyusutan fiskal lebih pendek dibandingkan masa penyusutan komersial mengakibatkan pada awal tahun investasi, penyusutan fiskal lebih besar dibanding penyusutan komersial, laba fiskal lebih kecil dibandingkan laba komersial dan PPh terhutang menurut fiskal lebih kecil dari beban PPh menurut akuntansi, dengan PSAK No. 46 akan dibukukan dalam Kewajiban Pajak Tangguhan (Deffered Tax Liabilities) Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  44. KREDIT PAJAK PENGHASILAN Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  45. Kredit Pajak Penghasilan Untuk mendapatkan pajak yang masih harus dibayar pada suatu tahun pajak maka atas pajak yang terutang perlu dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak yang telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh pihak lain yang berkaitan dengan transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak lain Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  46. Yagperludiperhatikanataspajak-pajak yang dapatdikresitkanantar lain : • PPh yang dapatdikreditkantersebutberhubungandengankegiatanusahaWajibPajakdalamrangkamendapatkan, menagih, danmemliharapenghasilan • MasabulanperolehanPPh yang dikreditkanberadapadamasatahunPPh yang terutang Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  47. Kredit Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain • PPh 21 • PPh 22 • PPh 23 • PPh 24 Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri • PPh Pasal 25 • Fiskal Luar Negeri Surat Tagihan Pajak (STP) Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  48. KEWAJIBAN DAN MODAL Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang timbul karena adanya transaksi pada masa sebelumnya Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  49. Klasifikasi Kewajiban 1. Kewajiban Jangka Pendek 2. Kewajiban Jangka Panjang 3. Kewajiban Lain Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

  50. 1. Kewajiban Jangka Pendek (Lancar) Adalah : kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama (PSAK No. 9 Buku SAK 1994) Kewajiban Lancar mencakup antara lain : ◘Hutang Dagang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal. Hutang dagang dapat dicatat dengan Metode: ◑ Metode Bruto → jumlah yang harus dibayar,tanpa potongan tunai ◑ Metode Netto → jumlah yang harus dibayar jika ada potongan tunai Untuk pembelian BKP, maka dalam jumlah hutang, termasuk PPN Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

More Related