MATA DIKLAT : P K N K L A S : X

1. MATA DIKLAT : P K N K L A S : X

2. SK 1: MEMAHAMI HAKIKAT BANGSA DAN NKRI KD1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan Unsur-unsur terbentuknya negara. KD 1.2. Mendeskripsikan hakikat negara dan Bentuk – bentuk kenegaraan. KD 1.3. Menjelaskan pengertian,fungsi dan tujuan NKRI KD 1.4. Menunjukan semangat kebangsaan,Nasionalisme dan Patriotisme Dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa Dan bernegara

3. KD.1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya bangsa KD.1.2. Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan HAKIKAT BANGSA: Suatu masyarakat yang menempati daerah tertentu yang anggotanya bersatu karena pertumbuhan sejarah yang sama,merasa senasib seperjuangan dan cita – cita yang sama

4. UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA: • Wilayah negara:darat.laut dan udara 2. Rakyat Negara 3. Pemerintahan yang berdaulat • Pengakuan dari negara lain UNSUR-UNSUR BANGSA: • Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa. 2. Berbagai macam adat istiadat serta agama

5. HAKIKAT NEGARA: Organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan serta dapat menempatkan tujuan.

6. Diskusikan dengan kelompok(4 siswa ) 1.Tulis dan jelaskan bentuk – bentuk negara! 2. Tuliskan asal mula terjadinya negara ! 3. Jelaskan pentingnya pengakuan oleh negara lain bagi suatu negara!

7. Bentuk –bentuk negara: • Perserikatan negara 2. UNI 3. Dominion • Koloni • Protektorat • Mandat • Trust

8. ASAL MULA TERJADINYA NEGARA: • Terjadinya negara secara primer • Terjadinya negara secara sekunder • Terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah 1. Pendudukan 5. Penguasaan 2. Peleburan 6. Proklamasi 3. Penyerahan 7. Pembentukan baru 4. Penaikan 8. Pemisahan

9. Pentingnya pengakuan dengan negara lain : 1.Supaya diakui didunia internasional 2.Menambah devisa negara 3.Mengikuti perkembangan IPTEK dgn cepat 4.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5.Bila terjadi bencana alam,dapat bantuan dari negara lain.

10. KD.1.3. Menjelaskan pengertian dan tujuan NKRI Indikatornya: 1.Menguraikan pengertian dan fungsi negara 2.Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan Negara 3.Mendeskripsikan tujuan NKRI

11. FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA : Fungsi Negara: 1.Fungsi pengaturan dan penertiban 2.Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran 3.Fungsi pertahanan dan keamanan 4.Fungsi keadilan

12. TUJUAN NEGARA: Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4: 1.melindungi... 2.memajukan... 3.mencerdaskan... 4. Ikut melaksanakan

13. TEORI TUJUAN NEGARA: Terdapat beberapa ajaran diantaranya: • Ajaran plato: memajukan kesusilaan manusia 2. Ajaran negara kekuasaan : negara bertujuan memperluas kekuasaan semata- mata 3. Ajaran Teokrasi: mencapai penghidupan dan k kehidupan yang aman dan tentram dibawah pimpinan Tuhan 4. Ajaran negara Polisi:mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara 5. Ajaran negara hukum:melaksanakan ketertiban hukum berdasarkan hukum

14. TEORI FUNGSI NEGARA: Menurut Charles E.Merriam fungsi negara: • Keamanan eksteren dan interen 2. Ketertiban interen 3. Keadilan • Kesejahteraan umum 5 . Kebebasan

15. KD.1.4. Menunjukan semangat kebangsaan,nasi onalisme,dan patriotisme dalam kehidu- pan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara

16. INDIKATOR: 1.Mendeskripsikan semangat kebangsaan 2.Menguraikan macam-macam perwujudan nasi onalisme dalam kehidupan 3.Menunjukan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan 4.Menunjukan sikap positif terhadap potriotisme Indonesia.

18. PERWUJUDAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME Kegiatan pembangunan di segala bidang: Bidang ekonomi Bidang sosial budaya Bidang pertahanan dan keamanan

19. Menunjukan contoh perilaku yang sesuai dengan semangat kebangsaan: Dengan cara: • Keteladanan • Pewarisan • Pelaksanaan kewajiban

20. SK 2:MENAMPILKAN SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

21. KD.2.1.MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL INDIKATOR: • Mendeskripsikan pengertian hukum • Menentukan macam penggolongan hukum • Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material 4. Menjelaskan sistem hukum Indonesia 5. Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional

22. PENGERTIAN HUKUM MENURUT UTRECHT : “Himpunan peraturan – peraturan yang mengu rus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati “

25. SISTEM TATA HUKUM INDONESIA

26. DASAR HUKUM PERADILAN NASIONAL • UU NO.14 th 1985 jo UU NO.5 th 2004 jo UU NO.14 th 1985. • UU NO.2 th 1986 jo UU NO.8 th 2004 • UU NO.7 th 1989 • UU NO.7 th 1989 jo UU NO.31 th 1997 5. UU NO.5 th1986 jo UU NO.9 th 2004 6. UU NO.24 th 2004

27. KD.2.2. Menganalisis Peranan Lembaga Peradilan

28. PERANGKAT LEMBAGA PERADILAN Menurut UUD 1945 24 pasal ayat II kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh: • Mahkamah Konstitusi ( MK ) • Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya: a. Peradilan umum b. Peradilan agama c. Peradilan militer d. Peradilan tata usaha negara

31. KD.2.3.MENUNJUKAN SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

32. contoh sikap taat terhadap hukum : Adanya kesadaran hukum di dalam : ~ lingkungan keluarga ~ lingkungan sekolah ~ lingkungan masyarakat ~ lingkungan negara

33. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum

34. Macam- macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

35. Macam- macam sanksi sesuai hukum yang berlaku

36. KD.2.4.MENGANALISIS UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

37. Macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi TAP MPR RI NO.XI/MPR/1998~KKN UU NO.28 th 1999~KKN UU NO.31 th1999~Pemberantasan Tindak Pida da Korupsi UU NO.30 th 2002~KPK PPRI NO.65 th 1999~tata Cara Pemeriksaan Pe nyelenggaraan Negara

38. Macam-macam perbuatan yang berkatagori korupsi 1.Perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara 2.Tindakan yang memperkaya diri sendiri dengan jalan menyalah gunakan kekuasaan 3.Pemalsuan dokumen,komisi,upeti,pungli dan suap.

39. Tindakan pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan Paling lama 20 th dan pidana denda paling sedi Kit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Paling banyak Rp 1.000.000.000.00(satu miliar rupiah )

40. KD.2.5. MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

41. Sikap anti korupsi Adanya peran serta masyarakat aktif: 1.Melaksanakan hukum,moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat 2. Sebuah kolektif dari suatu komponen bangsa yang terdiri dari masyarakat,dunia usaha, birokrasi

42. GERAKAN/ORGANISASI ANTI KORUPSI

43. MENAMPILKAN SIKAP ANTI KORUPSI

44. SK 3.MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN ,PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAM

45. KD.3.1.MENGANALISIS UPAYA PEMAJUAN,PENGHORMATAN,DAN PENEGAKAN HAM

46. PENGERTIAN HAM Adalah hak dasar/hak pokok yang di bawa ma Nusia sejak lahir,yang secara kodrat melekat Pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu Gugat karena sebagai anugerah Tuhan

47. MACAM – MACAM HAM

48. SUMBER HUKUM HAM

49. LANDASAN HUKUM HAM 1.UUD 1945~pasal 27 hingga pasal 34 2.TAP MPR NO.XVII th 1998~pandangan dan si kap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM Nasional 3.Pengaturan HAM dalam UU UU No.39 th 1999~HAM UU No. 40 th 1999~Pers UU No.9 th 1998~Kemerdekaan menyampai kan pendapat dimuka umum UU No.26 th 2000~Pengadilan HAM

50. UPAYA PENEGAKAN HAM • Menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan aparatur pemerintah untuk menghor mati,menegakan dan mensosialisasi HAM kepada masyarakat • Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk segera meratifikasi berbagai instrumen inter nasional tentang HAM