1 / 25

HUKUM KELUARGA

HUKUM KELUARGA. HUKUM PERKAWINAN. Pendahuluan arti perkawinan bagi manusia → perubahan status wanita sebagai istri , pria sebagai suami lahir anak → status sebagai ayah/ ibu → timbul hubungan hukum orang tua dan anak Arti dan Sifat Lembaga Perkawinan

asher
Télécharger la présentation

HUKUM KELUARGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM KELUARGA

  2. HUKUM PERKAWINAN • Pendahuluan artiperkawinanbagimanusia→ perubahan status wanitasebagaiistri, priasebagaisuami lahiranak → status sebagai ayah/ibu → timbulhubunganhukumorangtuadananak • ArtidanSifatLembagaPerkawinan A. Arti: (1) BW/KUHPerdata “suatupersekutuan/perikatanantaraseorangwanitadanseorangpria yang diakuisaholeh UU/ peraturannegara yang bertujuanuntukmenyelenggarakankesatuanhidup yang abadi.” (2) UU No. 1/1974 tentangperkawinanpasal 1 “Perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseoranglaki-lakidanseorangwanitasebagaisuamiistri yang bertujuanmembentukkeluarga yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa”

  3. B. Sifat: (1) BW → pasal 26 →Yuridis→sahnyaperkawinanjikasyarat- syaratmenurutUndang-undangdipenuhi. (2) UU No.1/1974 →spesifik→diperhatikanjugaunsur- unsur:biologis – sosiologis – religius C. SegiPositifdariLembagaPerkawinanMenurutKUHPerdata • Perkawinanmonogami→pasal 27 KUHPerdatapelanggaranatasasasmonogamitersebutdipidana (pasal 279 KUHPidana) • Hakekatperkawinan→abadi→hanyaputuskarenakematian. • Cerai→boleh→alasan-alasanditentukansecaraterbatas/ limitatif. Perkawinanmerupakan “suatulembaga” yang “abadi” dapat disimpulkan • Laranganperceraiandenganpersetujuan; • Hakim wajibmendamaikankembalisebelummemutuskanperkaraperceraian; • Perceraianharusdenganalasan-alasanterbatas, diluaralasan-alasantersebutdilarang.

  4. Perkawinan→adalahsuatulembaga yang isinyaditentukan UU →Bukanperjanjian Bedanya: • SubyeknyaPerjanjian D K Perkawinan S I • LapanganPengaturan Perjanjian→HukumPerikatan Perkawinan→HukumKeluarga 3. Isipengaturan: - Isiperkawinanditentukan UU - Isiperjanjianditentukanparapihak→kebebasanberkontrak 4. Perjanjiandiadakandenganparapihak; Perkawinanolehpejabatnegara - KUA - PejabatCatatanSipil • Hak yang bersumber: Dari perjanjian→dapatdialihkanpadapihakke III Dari perkawinan→tidakdapatdialihkan

  5. 6. Perjanjianhapussetiapsaat perkawinanputuskarenakematianataualasan-alasan yang ditentukanundang-undang. Dari ketentuanpasal 26 KUHPerdatatersebutdapatdilihatperaturanperundang- undangantidakmemperhatikan: • Unsur agama/UU tidakmencampurkanupacara-upacaraperkawinanmenurutperaturan –gereja. • UU tidakmemperhatikanlarangan-laranganuntukkawinsepertiditentukanperaturan agama. Ceraidimungkinkan tidakdikenaldalamhukum agama Katolik Biologis UU tidakmemperhatikanfaktor-faktorbiologis→kemandulan Motif UU tidakmemperdulikan motif yang mendorongparapihakuntukmelangsungkanperkawinan. Kesimpulan: “KUHPerdatahanyamemperhatikansegi-segiformalitasbelaka.”

  6. KonsepsiPerkawinan Konsepsidiartikanbahwaapa yang merupakanintisaridarisuatusistemhukum tertentu. Sistemhukum yang dimilikiolehbangsa-bangsaadalahberbedatergantung dari: • Pandanganhidup • Karakter • Cara berpikirdaribangsatersebut. Beda sistemhukumkonsepsiperkwainandalamsistem BW danundang-undang perkwainanadalah: • Konsepsiperkawinanmenurut BW hanyadipandangdarisegikeperdataansaja, artinyaundang-undangmelihatperkawinanitusahdansyarat-syaratnyamenurutundang-undangdipenuhi. Disini yang diperhatikansemata-mataadalahfaktoryuridis (pasal 26) • Konsepsiperkawinanmenurut UU No.1/1974. Kita lihatpasal 1 UU Perkawinan No. 1/1974, adalah 4 unsurperkawinan, yaitu: • Ikatanlaki-lakidanwanitasebagaisuamiistri • Ikatanlahirbatin • Membentukrumahtangga yang bahagiadankekal • BerdasarkanKetuhanan Yang Mahaesa

  7. IkatanLahir: Pendapat Prof. Sarjono, SH “Diantaraparapihak yang bersangkutanterkandungniat yang sungguh-sungguhuntukhidupbersamasebagaisuamiistrikarenasecaraformildiaterikatsebagaisuamiistribaikdalamhubungannyasesamamerekamaupunbagimerekadalamhubungannyadenganmasyarakatluas.” IkatanBatin:adalahdidalambatinsuamiistritersebutterkandungniat yang sungguh-sungguhuntukhidupbersama yang bertujuanuntukmembentukkeluarga yang bahagiadankekal, rasa cinta, kasihsayang.

  8. Kita lihatkonsepsiperkawinaniniadaasas-asasatauunsur-unsursebagaiberikut: • UnsurReligius (Keagamaan)kitalihatperumusan UU Perkawinan No.1/1974 ayat (1) adaunsurikatanantaraseoranglaki-lakidanseorangwanitadanterkandungmaknamonogami. Monogamiinidianutdalambatas-batas yang wajardansesuaidenganagamanya. Pengaturanpoligamijugasangatterbatas. a. Pasal 2 ayat (1) →maknareligius b. Pasal 29 ayat (2) →Perjanjianperkawinan c. Pasal 51 ayat (3) →Bukti UU Perk. memperhatikan agama d. Pasal 8 sub f • UnsurBiologis Kita lihatdidalampasal 4 sub C • UnsurSosiologis (Pasal 7 ayat (1)) mengenaibatasusia. Tujuannyauntukmencegahbertambahnyapendudukdanmembatasikelahirannya. • UnsurYuridis Pasal 2 ayat (2): semuaperkawinandicatatmenurutperundang- undangan yang berlaku. pasal 35-37: mengaturmengenaihartabawaan.

  9. Syarat-syaratPerkawinan: Sepakat Umummonogami Materiilusia Tenggatwaktutungguuntukperkawinankedua BW Khususmenyangkutmasalah a. Larangankawin b. Izinkawin Formilsebelumperkawinan Setelahperkawinan UU Perkawinan No.1/1974 materilumum Khusus Formil Syarat Perkawinan

  10. Keterangan: Syarat-syaratperkawinanmenurut: • BW (KUHPerdata) a.SyaratMateriilyaitumengenaisyarat (diripribadi) calonmempelai. * Syaratmateriilumum→ berlakuuntukseluruhperkawinan, terdiridari: (1) katasepakat (Pasal 28 KUHPerdata) (2) Asas yang dianutmonogamimutlak (Pasal 27 KUHPerdata) (3) Batas usia (Pasal 29 KUHPerdata) Laki-laki=18 tahunwanita=15 tahun (4) Tenggangwaktutunggu (jangkawaktu) pasal 34 KUHPerdata wanitaadalah 300 hari. * SyaratMateriilKhusus→ berlakuhanyauntukperkawinantertentu. syaratiniada dua, yaitu: 1. LaranganPerkawinan (Pasal 30, 31, 32, 33) 2. Izinkawin: pasal 39 KUHPerdata : izinmengenaianak-anakluarkawin pasal 40 KUHPerdata pasal 42 KUHPerdata : perumusanorang yang sudahberusia 21 tahuntapibelummencapai 30 tahun. pasal 35 s.d 38 KUHPerdata

  11. b. SyaratFormiladalahmengenaitatacaraperkawinanbaiksebelumperkawinan maupunsetelahperkawinan sebelumperkawinan (1) pemberitahuan ps. 50 s.d. 53 KUHPerdata (2) pengumuman, diumumkan 10 hari. 2. UU Perkawinan No. 1/1974 ada 2, yaitu: a. SyaratMateriil syaratMateriilUmum 1. katasepakat 2. asas yang dianutmonogamitidakmutlak 3. batasusia, laki-laki= 19 tahun wanita= 16 tahun 4. jangkawaktu (tenggangwaktu) ceraimati : 130 hari ceraihidup : 3 kali suci/90 hari syaratMateriilKhusus 1. laranganperkawinan (Ps.8 UU Perkawinan) 2.Izin kawin (Ps.6 ayat (2) UU Perkawinan)

  12. b. SyaratFormilsebelumperkawinanpemberitahuan penelitian pengumuman pelangsunganperkawinan melaksanakan PengertianZinahmenurutHukum Islam danKUHPerdata (BW) • Menurut BW adalahhanyapadaorang yang sudahmenikah • Menuruthukum Islam adalahsetiaphubungandiluarperkawinan. Apabilaperkawinanputus, sedangkansiwanitalagihamil, tenggangwaktunyaadalahsetelahmelahirkan. Tidakadatenggangwaktubagiwanita yang ceraitapibelumpernahmelakukanhubungan.

  13. Materiil Umum Khusus Sebelum pendaftaran pemeriksaan Pengumuman Formil Pada saat pelangsungan Kedua calon Dua saksi KPP terbuka Persyaratan

  14. Pendaftaran • Aktakelahiran/kenallahir • Pernyataankesepakatan • Izin • Aktakematian/perceraianbilaada  untukmewujudkanapa yang disebutmonogami Identitaskeduacalon masing-masingorangtua Diadakan “pemeriksaan” sebagaimanabiasa, ditelitilebihdahulu.

  15. Pengumuman • Tempatkantorpencatatanperkawinan (dimanadidaftarkan). Ada 3 pemilihan: • masing-masingtinggalnyasama • hanyalahsalahsatusaja • numpangkawin (orangtuasiwanita) • Tujuannyaadalahsupayadiketahuiolehumum, memberikesempatanmelakukanpencegahan. • Waktupengumumanditetapkan 10 hari, kalautidakadapencegahanbolehdilangsungkan. Kalausudahlewatwaktunyaharusdidaftarkankembalisampaibatas 1 tahun. Di dalamperdataadahakdaripadaseseoranguntukmelaksanakanhaknyaataumelepaskanhaknya.

  16. Pencegahan→sebelumdilangsungkankemungkinanadapencegahan:  Langsung, dipengadilan. Disertaialasan-alasan alasannyaadalahalasan yang ditentukan (persyaratanperkawinan) yang disebutkandalampermohonan, misalnya: a. umur b. waktuiddahsiwanita c. dibawahpengampuan d. izin e. dibawahperwalian f. temansesusuan Pemberitahuandikantorcatatansipil. Ditentukanolehpengadilandalamwaktu 30 haridandilakukanpemeriksaanolehpengadilan. Memberikanketetapan, dilihatdarialasanpencegahan:  tidakberalasan→ pencegahanditolak beralasan→langsungdiperbolehkan

  17. Ada 3 halperkawinan yang dicegahdapatdilangsungkan • Apabilatelahadaketetapanpengadilan yang memberikankemungkinandilangsungkannyaperkawinantersebut. • Apabila yang melakukanpencegahanitumencabut/menarikkembalipencegahanitu. • Apabilapelanggaranterhadappersyaratantelahterpenuhiataualasanpencegahantelahterpenuhi. Pencegahantelahdilaksanakantetapiperkawinantetapberlangsung: pejabat yang bersangkutanmendapatsanksikarenatelahbersalahmelakukanperbuatantersebut. Pelangsungan • Harusdilakukandi KPP dimanadidaftarkan. • Harusdihadiriolehkeduacalon • Terbuka untukumum. setelahdilakukan, pejabattersebutmembacakankembalidarimulaididaftarkanpertama kali sampaiterakhir, dibuatakte, ditandatanganiolehkeduacalon, saksi, danpejabat. satu-satunyaalatbuktitentangadanyaperkawinanadalahakteperkawinan.

  18. Kalauadasedikitpenyimpangan Pelangsunganperkawinandengansuratkuasadimungkinkandengansyaratkuasaautentik. Padasaatdilangsungkan yang memberikuasaharusbelummelangsungkanikatanperkawinan. Sembarangorangbolehmencegahasalkan: • Orang yang ditentukanoleh UU • Masalahizinadalahorang yang seharusnyamemberikanizin. • Karenaterikatakanperkawinan, siapasajaboleh.

  19. “PencegahanPerkawinan ” Pencegahanperkawinantimbuldariadanyasyarat formal suatuperkawinan Syaratperkawinanmateriilumum khusus formilpencegahanperkawinanadadisini Menurut BW pengumumanlamanyawaktu 10 hari pemberitahuan Menurut UU Perkawinan No.1/1974 1. pemberitahuan 2. penelitian 3. pengumumanlamanyawaktu 10 harisetelahdiumumkan Tujuanpengumumanadalahuntukmemberikankesempatankepadapihak-pihak yang berkepentinganuntukmelakukanpencegahanperkawinanapabilaperkawinanitubertentangandenganundang-undang Kewenanganuntukmencegahperkawinanoleh UU diberibatasantertentu (limitatif) yaituhanyaorang-orang yang ditentukanoleh UU. Jugaalasan-alasannyahanyabolehdenganalsan yang ditentukan. Secaralimitatifyaitu yang alasannyaditentukanoleh UU. Disinikitaakanmelihatbahwasistempencegahanperkawinanadalahorang-orangnyadulu, barualasan-alasannya. Kalaudalampembatalanperkawinansistemnya yang ditentukanadalahalasan-alasandulu, baruorang-orangnya.

  20. “orang-orangnya” Siapa-siapa yang berhakmelakukanuntukmencegahperkawinan • Menurut BW adalah: a. jaksaataupenuntutumumdalamhalbertentangandenganpasal 27 →mengenaiasasmonogami b. ayah-ibudaricalontersebut lihatketentuanpasal 61 KUHPerdata • masihbelumdewasadanbelummemperolehizin; • telahdewasatetapibelummencapaiumur 30 tahun; • Jikasalahsatudarikeduabelahpihaktelahditaruhdibawahpengampuan. c. waliapabilaorangtuatelahtidakada. d. kakekataunenek e. suamidariperkawinanpertama yang karenaperceraianbelummelewatijangkawaktu 300 hari.

  21. Menurut UU Perkawinan No.1/1974 a. Pasal 14 UU No.1/1974 keluargadalamgarisketurunankeatasataukebawah. b.Pasal 15 UU No.1/1974 istridapatmelakukanpencegahan c. Pasal 16 UU No.1/1974 mengenaipejabat yang ditunjukyaituapabilaperkawinantersebuttidakmemenuhipasal 7,8,9,10,11 UU No.1/1974. kalauseseorangsudahmelakukanperkawinan 2 kali, makauntuk yang ketigakalinyatidakboleh, kecualimasing- masing agama ataukepercayaannyamenentukan lain. Apabilasetelahpengumumantidakadaorang yang datanguntukmencegah, makaperkawinanitubolehdilangsungkan. menurut BW setelah 10 harisejakperkawinan menurut UU setelah 10 harisejakpengumuman.

  22. ApaAkibatnya? Akibatpencegahanperkawinanadalah: • Pejabatcatatansipildilarangmelakukanperkawinankecualiapabilaadakeputusan hakim yang menyatakankeputusanitudicabut (bahwapermohonanuntukmencegahperkawinanitudicabut) • Apabilabandeltetapmelakukanperkawinan, makaiadapatdituntutgantirugi (Ps. 70 BW) Untukmelangsungkanperkawinan: - Aktakelahiran - Izinkawin - Saksi, syaratsaksisyaratusia sehatpikiran warganegara Indonesia Gunasaksi: a. untukmencegahterjadinyakekeliruanataukekhilafan b. menjaminsemuaorangdapat/bisamelihat, mempunyaisuatusifat yang terbuka. c. untukmenjaminsuasanakhidmat

  23. Bagaimanakalaupelangsunganperkawinandiluarnegeri? • Lihatpasal 83, 84 KUHPerdata • Lihatpasal 56 UU No.1/1974 tentangperkawinan syaratformulanyayaitudimanahukumperkawinanitudilangsungkan, tetapibagiwarganegara Indonesia, yang materiilberartiharushukum Indonesia (UU No.1/1974). Dalamjjangkawaktu 1 tahunsetelahkembalike Indonesia, makaharusdidaftarkankembalidanhanyadiberiwaktu: - menurut BW= 1 bulan - menurut UU Perkawinan No.1/1974 yaitupasal 52 ayat (2)= 1 thn PembuktianPerkawinan • Di catatansipil aktaperkawinanmerupakanpembuktian yang sempurna yang merupakansatu-satunyaalatbukti yang tertulis. 2. Di KUA: SuratNikah

  24. “PembatalanPerkawinan” “Adalahperkawinan yang sudahdilakukanmenurutketentuan UU adalahsahwalaupunmungkinmengandungcacattertentu. Pembatalaninijugaharusdengansuratkeputusan hakim, sistempembatalanperkawinanadalah: alasan-alasannyaduluditentukan secaralimitatifoleh UU baruorang-orangnya.” Pembatalandilakukansetelahperkawinan, kalaupencegahanperkawinandilakukansebelumperkawinan. Pembatalan yang menyangkutkepentinganumumdilakukanolehjaksa, sedangkan yang menyangkutpribadidilakukanolehorang-orang yang berkepentingan.

  25. Alasan-alasannya: • Bigami Yang dapatmenuntutadalah yang terikatpadaperkawinan yang pertamaatausebaliknyakeluarga yang sedarahdalamgarisluruskeatasdariorang-orang yang berkepentingan (lihatpasal 93 BW) yang berhakmelakukanpembatalanadalahjaksa. • Tidakadapersetujuanbebas, maksudnyapasal 6 ayat (1) UU Perkawinan UU No.1/1974 tidakterpenuhi. pasal 28 BW “mengenaiasas-asasperkawinanmenghendakiadanyakebebasan” • Adanyaketidakcakapanmemberiizin • Syaratusiabelumterpenuhi • Adanyahubungankekeluargaan (pelanggaranterhadappasal 8 UU No.1/1974). Adanyalarangan-laranganperkawinan (lihatpasal 32 BW) • Lihatpasal 92, 94, 40, 70 KUHPerdata

More Related