Pendekatan & Level Pelayanan Publik

1. Pendekatan & Level Pelayanan Publik Pertemuan 3

2. Pengantar • Pendekatan (approach)merupakan suatucarapandanguntukmenjelaskanfenomenatertentu (a way of looking at and then explaining a particular phenomenon). • Pendekatanjugadidefinisikansebagaisistemanalitikuntukmengkajisuatufenomenaataugejala (Apter, 1996). • Sebagaisuatusistemanalitik, pendekatanmemberikansuatukerangkakonseptualdanteoretikdalammemandangdanmenjelaskansuatugejalasekaligusjugamemilikimetodetersendiridalammelakukananalisisgejalatersebut. Karenaitu, pendekatanjugamencakupsegalahal yang berkaitandenganpengumpulandanseleksibuktiyang diikutidenganpenyelidikandananalisisterhadaphipotesistertentu. • Dapatdisimpulkanbahwapendekatanmerupakansuatucarapandanguntukmenjelaskanfenomenatertentu yang di dalamnyamencakupkerangkakonseptualdanmetodeanalisisdata.

3. POSITIONINGPublicServiceManagementOn PublicAdministration NEG. MAJU PUBLIC SERVICE SPATIAL NEG.BERKEMBANG DEVELOPMENT ADMINISTRATION STUDI ADMINISTRASI SUBTANTIF/APPROACH ADMINISTRATION FOR PUBLIC MANAJERIAL POLITICAL LEGAL MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

4. Pendekatan Manajerial StrukturOrganisasi • Dalamupayamemaksimumkanpencapaiannilai, pendekatanmanajerialtradisionalmengajukanstrukturorganisasiyang secara universal diidentifikasisebagaibirokrasi (yang seringdisinonimkandenganinefisien). • Birokrasimenekankanpadakebutuhanuntukpembagianpekerjaantenagakerja yang memungkinkanparapegawaiuntukdispesialisasikandalammenyelesaikantugas-tugas yang diberikan. • Pimpinan Hierarkimenciptakansuaturantaikewenanganuntukmengelola (manage) danmengkoordinasikanpekerjaan yang dibagimenurutprinsipspesialisasi. • Selanjutnya, Pimpinan hierarkimendelegasikan program danfungsi tertentuuntuk ditugaskanpada unit-unit organisasispesifik. • Kewenanganyang tumpangtindihakanmenimbulkankonflik.

5. Pendekatan Manajerial Pandangan Individual • PendekatanmanajerialtradisionalterhadapAdministrasiPublikmengedepankansuatupandanganindividu-individu. • Pendekatantradisionaljarangmenganggap/mempertimbangkananggotapublikmenjadipelanggan. • Dalamperkembanganselanjutnyadipengaruhiolehpadangan Max Webber (1864 – 1920) memunculkanPergerakanManajemenSaintifik (the Scientific Management Movement). • Para pekerjadisesuaikan/diibaratkandenganmesin; dimanamesintidakdiaturuntukmenyesuaikandenganseorangpekerja individual secarafisik, mental, sosial, dantabiatemosional.

6. Pendekatan Manajerial PandanganKognitif(sejarah pemikiran) • Pendekatanmanajerialtradisionalmenekankansuatumetodesaintifikdalampembangunan/pengembanganpengetahuan. • Dalamprakteknya, pembahasanAdministrasiPubliksebagaisuatuilmupengetahuantelahmemajukansuatuupayapengembangangeneralisasitentangperilakuadministrasi. • Hal tersebutmeliputiformulasihipotesis yang dapatdiujisecaraempiris. • Data dikumpulkan, diagregasi, dandianalisissecarastatistik. • Orientasidasarnyaadalahdeduksi; pengetahuanterdiridarigeneralisasi yang secarastatistikdapatdiujikebenarannya yang dapatdiaplikasikan, dengansikaphati-hati, untukkasus-kasusspesifik.

7. Pendekatan Manajerial Anggaran/Pembiayaan (Budgeting) • Komitmenpendekatanmanajerialtradisionalterhadapnilai-nilaiefisiensi, ekonomi, efektivitas, danilmupengetahuanmembawanyapadasistemanggaran yang rasional yang lebihdiinginkan. • Sebagaisistem yang menekankanpadakebutuhanuntukmembangunpertimbanganefektivitasbiayadalamformulasianggaran. • Secaraideal, padapendekatanini, bagaimanamengalokasikandanadiantarasejumlahbesarfungsipemerintahdanpadatingkatanapadapatditentukandenganproyeksi “bang for the buck (membantinguntukmelawanataumemberisemangat)” ataumanfaatpadabiaya.

8. Pendekatan Manajerial PengambilanKeputusan • Pendekatanmanajerialtradisionalcenderung pada pengambilankeputusanrasional. • SecaraesensialbahwadalampembuatankeputusanAdministrasiPublikharusmempertimbangkansemuaalternatif yang masukakalsecarakomprehensifdanmemilihsatu yang paling efektifdarisisibiaya. • Berdasarkanpadakeahlianataukepakaranilmupengetahuan, termasukparaahliilmusosial, pendekataninitidakmenyukaipartisipasipublik yang luas.

9. Pendekatan Politik StrukturOrganisasi • AdministrasiPublikdiorganisirdengannilai-nilaipolitik, yaknirepresentasi, responsif, danakuntabilitas yang cenderungmenjadiganjil/tidaktetapdibandingkandenganpendekatanmanajerialbagiorganisasi. • PendekatanpolitikmenekankanperluasandankeuntunganpluralismepolitikdenganAdministrasiPublik. PandanganIndividual • PendekatanpolitikterhadapAdministrasiPublikcenderungmengagregasiindividu-individukedalamsuatukelompokmasyarakat (sosial), ekonomiataupolitik yang luas.

10. Pendekatan Politik Pandangan Kognitif(sejarah pemikiran) • Pendekatanpolitikmemandangilmupengetahuansebagaisuatujalan yang sesuaidalammembangunataumengembangkanpengetahuanaktual. Pembiayaan/Anggaran(Budgeting) • PerspektifpolitikAdministrasiPublikmemandangpembiayaanatauanggaransebagaipolitikdibandingkanbisnisdandokumen-dokumen. • Alokasi-alokasimerupakanstatement formal daribagaimanasistempolitikmengatur/mempengaruhinilai-nilai yang bersaing, tidakperlubagaimanauangakandigunakansecara paling efektifatau yang paling memberikankepuasankepadapelanggan/konsumen.

11. Pendekatan Politik Pembuatan/PengambilanKeputusan • Pendekatanpolitikcenderungmenyukaisuatu model incrementaldalampengambilan/pembuatankeputusan yang seringdisebutdengan “muddling through”, yang mengasumsikanbahwapluralismepolitik, keterbatasanrasionalisasi, dantekananwaktudansumberdayapadapara Administrator Publikmerupakankendala yang signifikandalampengambilanataupembuatankeputusan.

12. Pendekatan Legal StrukturOrganisasi • Struktur yang lebihdisenangidaripendekatanhukumbagiAdministrasiPublikadalahprosedurlawanatau yang berlawanan (adversary procedure), yang melibatkan hakim danjurisebagaiwasit. • Percobaanhukumdiibaratkansepertimenjagaanakburungsampaibisaterbang (the full-fledged judicial trial) merupakan model struktur yang paling jelas. Pandangan Individual • Pendekatanhukummenekankanpadaprosedur yang sesuaidengan proses, hak-haksubstantif (yang sesungguhnya), dankeadilan yang memperhatikanindividusebagaiseseorang yang unikdalamberbagaikeadaan yang spesifik.

13. Pendekatan Legal Pandangan Kognitif(sejarah pemikiran) • Pendekatanhukummenyukaikeputusan hakim sebagaimetodepembangunan/pengembanganpengetahuan. • Faktadibangunmelaluiprosedurlawanatau yang berlawanandanaturan-aturankesaksian/bukti yang memeriksadengantelitiinformasi yang dapatdipertimbangkanolehpembuat/pengambikkeputusan. Pembiayaan/Anggaran (Budgeting) • Pendekatanhukumdalammemandangpembiayaan/anggaranmenekankanintegritaskonstitusidankebutuhanuntukmelindungihak-hakwalaupunhaltersebutmelatihmerekamenjadiseorangminoritas yang tidakdisukai (unpopular minority).

14. Pendekatan Legal Pembuatan/PengambilanKeputusan • Pembuatankeputusanhukumsecaraumumbersifatincremental. • Faktadarisetiapkasus yang barudievaluasidalammenerangipenerapanprinsip-prinsiphukum yang diturunkandarikeputusan-keputusansebelumnya. Incremental: berkembang sedikit demi sedikit secara teratur.

15. Pendekatan Manajerial dalam Pelayanan Publik • Dalam Struktur Organisasi menunjukkan adanya upaya memaksimumkan pencapaian nilai, pendekatan manajerial mengajukan struktur organisasi yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi (yang sering disinonimkan dengan inefisien). • Menjunjung prinsip administrasi, khususnya yang terkenal dari L. Gulickdan Urwickyakni POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). • Pendekatan manajerial terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu.Pendekatan manajerial menekankan suatu metode scientific dalam pembangunan/pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan Administrasi Publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. 7

16. Komitmen pendekatan manajerial terhadap nilai-nilai efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ilmu pengetahuan membawanya pada sistem anggaran yang rasional yang lebih diinginkan. Sebagai sistem yang menekankan pada kebutuhan untuk membangun pertimbangan efektivitas biaya dalam formulasi anggaran 8

17. 9 Pendekatan manajerial juga menyukai pengambilan keputusan rasional. Secara esensial bahwa dalam pembuatan keputusan Administrasi Publik harus mempertimbangkan semua alternatif yang masuk akal secara komprehensif dan memilih satu yang paling efektif dari sisi biaya. Berdasarkan pada keahlian atau kepakaran ilmu pengetahuan, termasuk para ahli ilmu sosial, pendekatan ini tidak menyukai partisipasi publik yang luas.

18. Pendekatan politik dalam pelayananpublik • Sejak tahun 1880-an, teori administrasi publik di Amerika Serikat telah menyatakan perbedaan antara politik dan administrasi. • Merupakan suatu pandangan dari organisasi publik sebagai sebuah pertanyaan politik dari 3 pemikiran utama, yaitu : • Pertama, mengasumsikan bahwa pemerintah berbeda dengan swasta. Saat ini prospek teori organisasi umum terbatas sehingga perbedaanharus dibuat antara organisasi publik dan organisasi swasta. 4

19. 5 • Kedua, sedangkan teori ortodoks dikaitkandengan otoritas hirarkis dalam arti administrasi,pendekatan politik menekankanpengembangan, pemeliharaan, dan lokasi kekuasaan politik yaitu, kewenangan untuk membuat keputusan politik yang menyangkut kebijakan, pengertian pelaksanaan, dan pelaksanaan umum lembaga administrasi publik. • Ketiga, pendekatan politik adalah representasi kekuatan utama di balik organisasi lembaga-lembaga publik. • Long menulis bahwa "birokrasi diakui oleh semua kelompok yang berkepentingan sebagai saluran utama representasi. Akibatnya, dalam prakteknya, banyak upaya yang dilakukan oleh kelompok, pejabat politik dan orang lain yang ingin melihat rangkaian nilai yang diwakili dalam misis dan program lembaga publik.

20. 6 • Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. • Dalam menekankan tiga faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa "Penetapan doktrin organisasi (ortodoksi), dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi dan kekuasaan.

21. Pendekatan Legal dalam Pelayanan Publik 10 • Pendekatan legal menimbulkan akibat-akibat serius bagi kurang berkembangnya kajian sumber daya manusia di bidang administrasi negara, demikian pula pada yang terjadi pada pelayanan publik. • Ada beberapa konsekuensi praktis yang dialami oleh para praktisi, akademisi, bahkan para pelaku layanan publik itu sendiri baik yang secara langsung mereka sadari maupun tidak.

22. 11 Konsekuensi logis • Semua hal yang berkaitan dengan materi atau fungsi yang ada dalam pelayanan publik, mulai dari perencanaan prosedur layanan, lama layanan, sampai pada pemisahan berbagai jenis layanan (dalam rangka diversifikasi). • Pendekatan legalistik telah memberikan teknik tertentu pada fungsi-fungsi tertentu dijalani dan diaplikasikan pada suatu organisasi sehingga sebagai konsekuensi logisnya adalah menyebabkan para pengelola personalia secara implisit mengabaikan dimensi nilai dalam keputusan dan penerapan kebijakan pelayanan publik. • Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unique dalam berbagai keadaan yang spesifik

23. Level dalam Manajemen Pelayanan Publik Policy level InstitutionalArrangements Manajerial level InstitutionalArrangements Operational level Patterns of interaction Outcomes Assessment

24. Level Kebijakan • Merupakan Manajer Puncak (Top Manager) terdiri dari kelompok yang relative kecil. • Dikenal pula dengan istilah executive officer. • Manager puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. • Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. • Contohlevel kebijakan adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). Sektor Publik: Presiden, Bupati, Sekda, dan setingkat.

25. Level Manajerial • Merupakan Manajer menengah (Middle Manager), yakni meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. • Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya kadang-kadang juga karyawan operasional. • Mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. • Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.

26. Level Operasional • Merupakan manajemen lini garis-pertama (first line), yakni tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. • Merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. • Tidak membawahi manajer yang lain. • Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (foreman). Sektor publik: Ka. Sie, Ka. UPTD.