1 / 44

FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI

FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI. Direktorat Fasilitas Kepabeanan , 2012 ® . PENDAHULUAN. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI. 1. FREE TRADE AGREEMENT. DEFINISI.

badu
Télécharger la présentation

FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FASILITAS KEPABEANAN UNTUK PERUSAHAAN INDUSTRI DirektoratFasilitasKepabeanan, 2012 ®

  2. PENDAHULUAN

  3. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI

  4. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI

  5. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI

  6. FASILITAS BM UNTUK INDUSTRI

  7. 1. FREE TRADE AGREEMENT

  8. DEFINISI • Perdaganganbebas (Free Trade Agreement) adalahsebuahkonsepekonomi yang mengacukepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS), tidakadanyahambatanbuatan (hambatan yang diterapkanpemerintah) dalamperdaganganantar individual-individual danperusahaan-perusahaan yang beradadinegara yang berbeda.

  9. STRUKTUR AGREEMENT FRAMEWORK AGREEMENT TRADE IN GOODS TRADE IN SERVICES TRADE IN INVESTMENT LAIN-LAIN TARIFF ROO LAIN-LAIN PENGHAPUSAN/ PENURUNAN OCP PRINSIPNYA ATAS IMPORTASI DENGAN NEGARA YANG TEAH MENJALIN KERJASAMA DAPAT DILAKUKAN PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF (PEMBERIAN TARIF KHUSUS) KETERANGAN : ROO = RULES OF ORIGIN OCP = OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE (Tata carapenerbitan CO)

  10. BERBAGAI FTA DI INDONESIA • ASEAN-FREE TRADE AGREEMENT (AFTA) • ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) • ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) • ASEAN-JEPANG COOPERATION ON ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCEP) • ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND-FREE TRADE AREA (AANZFTA) • ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) • INDONESIA-JEPANG ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

  11. FTA YANG SUDAH BERLAKU DI INDONESIA

  12. FTA YANG AKAN BERLAKU DI INDONESIA

  13. FTA YANG AKAN BERLAKU DI INDONESIA INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

  14. 2. PEMBEBASAN/KERINGANAN BM

  15. PEMBEBASAN /KERINGANAN BM UNTUK INDUSTRI • PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DAPAT DIBERIKAN ATAS IMPOR: • barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara(PMK 107) • barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal(PMK 176/PMK.011/2009); • mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri(PMK 176/PMK.011/2009 dan PMK 154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009) • barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu(PMK 176/PMK.011/2009); • bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan(PMK 105/PMK.04/2007); • barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor(PMK 253 -254/PMK.04/2011).

  16. SKEMA PEMBERIAN FASILITAS • UNTUK BARANG & BAHAN YG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG bagikeperluanpertahanandankeamanannegara INDUSTRI TERTENTU DIRJEN BEA & CUKAI MENTERI KEUANGAN MELALUI DIRJEN BEA & CUKAI DOKUMEN YANG DIAJUKAN: • PERMOHONAN DARI INDUSTRI TERTENTU; • KONTRAK JUAL BELI; • FOTOCOPY IZIN USAHA; • FOTOCOPY KEPUTUSAN PENETAPAN SBG INDUSTRI TERTENTU; • FOTOCOPI NIK; • FOTOCOPY API/APIT; • RENCANA IMPOR BARANG (RIB).

  17. PEMBEBASAN /KERINGANAN BM UNTUK INDUSTRI • PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (PMK Nomor 176/PMK.011/2009 ) • SUBYEK PENERIMA • Industri yang menghasilkanbarang; dan/atau • Industri yang menghasilkanjasa • DIBERIKAN DENGAN SYARAT • Belumdiproduksididalamnegeri; • Sudahdiproduksididalamnegerinamunbelummemenuhispesifikasi yang dibutuhkan; atau • Sudahdiproduksididalamnegerinamunjumlahnyabelummencukupikebutuhanindustri. • PERMOHONAN DIAJUKAN KE KEPALA BKPM

  18. 3. PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN TUJUAN EKSPOR (KITE)

  19. DASAR HUKUM • PEMBEBASAN BM : • Pasal 26 ayat (1) huruf k UU Kepabeanan Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas imporbarang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. • PMK Nomor 254/PMK.04/2011 tentangPembebasan BM AtasImporBarang Dan BahanUntukDiolah, Dirakit, AtauDipasangPadaBarang Lain DenganTujuanUntukDiekspor • PENGEMBALIAN BM : • 1. Pasal 27 ayat (1) huruf b UU Kepabeanan Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atasimpor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 • 2. PMK Nomor 253/PMK.04/2011 tentangPengembalian BM Yang TelahDibayarAtasImporBarang Dan BahanUntukDiolah, Dirakit, AtauDipasangPadaBarang Lain DenganTujuanUntukDiekspor

  20. PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN BM SESUAI  BM DIKEMBALIKAN TIDAK SESUAI  BM TIDAK DIKEMBALIKAN MEMBAYAR BM DENGAN AKUN KHUSUS EKSPOR DI PROSES DI PERUSH YBS BAHAN BAKU IMPOR DPT DI SUBKONTRAKAN

  21. PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BM BEBAS DENGAN MENARUH JAMINAN EKSPOR LAPORAN PERTANGGJAWABAN SESUAI  JAMINAN DIKEMBALIKAN TIDAK SESUAI  JAMINAN DICARKAN DAN DIKENAKAN DENDA DI PROSES DI PERUSH YBS BAHAN BAKU IMPOR DPT DI SUBKONTRAKAN

  22. 4 1 2 3 POKOK-POKOK ATURAN Pertanggungjawaban yang diakui HANYA UNTUK EKSPOR (jualke KB/pemusnahan scrap/juallokalbukanlagibentukpertanggungjawaban) BM ygdiberikanpembebasan/yang dikembalikanhanyasebatasbahanbaku yang BENAR-BENAR TELAH DIEKSPOR Diberikankepadaperush yang mendapat NIPER. NIPER diterbitkanolehKanwilygmengawasipabrikdanhanyadiberikankepadaperusahaan yang benar-benarmempunyaipast performance bagus Wajibmelampirkankonversipemakaianbahanbaku. Dalamhaldiperlukan DJBC dapatmemintapengesahankonversidariinstansiataulembagaprofesional

  23. 5 8 6 7 POKOK-POKOK ATURAN Pengolahanwajibdilakukansendiri . Subkontrakhanyadiperbolehkanuntuksebagiankegiatanpengolahandanbukankegiatanutama (perusahaanpenerimasubkonwajibtercantumdi NIPER) Penerapanmanajemenrisikopelayanandanpengawasanbaiksaatimpormaupunekspor Pembongkarandanpenimbunanbarang yang diimporharusditempat yang tercantumdi NIPER • Sanksi : • Pembekuan NIPER • Pencabutan NIPER • Dendaadministrasi 100 % s.D. 500% dari BM yang seharusnyadibayarkhususpembebasan

  24. 4. KAWASAN BERIKAT

  25. DASAR HUKUM • UU Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanansebagaimanatelahdiubahdengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44) • PP Nomor 32 Tahun 2009 tentangTempatPenimbunanBerikat • PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentangKawasanBerikat • Perdirjen BC Nomor 57/BC/2011 tentangKawasanBerikat

  26. DEFINISI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN PENANGGUHAN BEA MASUK KAWASAN BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG IMPORDAN/ATAU BARANG YANG BERASAL DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN, YANG HASILNYA TERUTAMA UNTUK DIEKSPOR

  27. FASILITAS YANG DIBERIKAN FASILITAS FISKAL • Importasibarangke KB DiberikanPenangguhan BM, PembebasanCukai, danTidakdipungut PDRI, meliputi : • Baranguntukdiolah/digabung (bahanbaku/barangpenolong) • Barang Modal • PeralatanPerkantoran • Pemasukanbaranguntukdiolahdarilokalke KB tidakdipungut PPN FASILITAS LAIN • Tidakdilakukanpemeriksaanfisikdipelabuhanbongkar • Pengeluaranbarangdaripelabuhanrelatiflebihcepat • Ketentuanpembatasanimpor (tataniaga) belumdiberlakukan

  28. KB OUT IN ProsesProduksi in out Sub Kontrak PerusahaanIndustri Lain (TLDDP & KB) ProsesProduksi KEGIATAN DI KB • LDP (Ekspor) • KB Lain • Kawasan • Bebas • TLDDP (max • 25% dari • realisasiekspor • danantar KB) • LDP • KB Lain • TLDDP • Kawasan • Bebas

  29. SYARAT PENDIRIAN KB SYARAT UMUM : • Perusahaanberbadanhukumdanberkedudukandi Indonesia • PerusahaanIndustri (melakukankegiatanpengolahan) denganorientasipenjualan EKSPOR • BerlokasidiKawasanIndustri (atauKawasanPeruntukanIndustriuntukperusahaandengankriteriatertentu) • Fisikbangunansesuaidengan yang dipersyaratkan (dipagarkeliling, satupintuutama, terdapatruanguntukpengawasan DJBC, dll) • TidakdiajukanolehPerusahaan/orang yang pernahmelakukantidakpidanakepabeananataupernahdinyatakanpailit (10 tahunteakhir) • Melampirkankelengkapandokumen yang dipersyaratkan

  30. 5. GUDANG BERIKAT

  31. DASAR HUKUM • UU Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanansebagaimanatelahdiubahdengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 44) • PP Nomor 32 Tahun 2009 tentangTempatPenimbunanBerikat • PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentangGudangBerikat • PerdirjenNomor Per-50/BC/2011 tentangGudangBerikat

  32. DEFINISI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT ADALAH BANGUNAN, TEMPAT, ATAU KAWASAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTUYANG DIGUNAKAN UNTUK MENIMBUN BARANG DENGAN TUJUAN TERTENTU DENGAN MENDAPATKAN PENANGGUHAN BEA MASUK GUDANG BERIKAT ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG IMPOR, DAPAT DISERTAI SATU ATAU LEBIH KEGIATAN BERUPA PENGEMASAN/PENGAMASAN KEMBALI PENYORTIRAN, PENGGABUNGAN (KITTING), PENGEPAKAN , PENYETELAN, PEMOTONGAN, ATAS BARANG-BARANG TERTENTU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK DIKELUARKAN KEMBALI

  33. FASILITAS YANG DIBERIKAN FASILITAS FISKAL Importasibarangke GB diberikanPenangguhan BM, PembebasanCukai, danTidakdipungut PDRI FASILITAS LAIN • Tidakdilakukanpemeriksaanfisikdipelabuhanbongkar • Pengeluaranbarangdaripelabuhanrelatiflebihcepat • Ketentuanpembatasanimpor (tataniaga) belumdiberlakukan

  34. KEGIATAN DI GB • GUDANG BERIKAT • MENIMBUN BARANG IMPOR • MELAKUKAN PEKERJAAN SEDERHANA : • Pengemasan/pengemasankembali • Penyortiran • Penggabungan(kitting) • Pengepakan • Penyetelan • Pemotongan • ATT : JANGKA WAKTU PENIMBUNAN MAKSIMAL 1 TAHUN DistribusiEkspor IMPOR Supporting Industry Manufacturing Supporting TBB Cat : Pilihsalahsatu

  35. SYARAT PENDIRIAN GB SYARAT UMUM : • Perusahaanberbadanhukumdanberkedudukandi Indonesia • Melakukan supporting kePerusahaanIndustri, ke TBB, atauuntukdistribusitujuanekspor • Fisikbangunansesuaidengan yang dipersyaratkan (dipagarkeliling, satupintuutama, terdapatruanguntukpengawasan DJBC, dll) • TidakdiajukanolehPerusahaan/orang yang pernahmelakukantidakpidanakepabeananataupernahdinyatakanpailit (10 tahunteakhir) • Melengkapidokumen yang dipersyaratkan

  36. 6. BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)

  37. ATAS IMPOR BARANG/BAHAN UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU DAPAT DIBERIKAN FASILITAS BMDTP • SEKTOR INDUSTRI : • SORBITOL • PLTU • PESAWAT TERBANG • KAPAL • PLASTIK • KENDARAAN BERMOTOR • KAWAT BAN • KABEL • KEMASAN INFUS • ELEKTRONIKA • BALLPOINT • ALAT BESAR • TELEKOMUNIKASI • KARPET

  38. Barangbelumdiproduksidi Indonesia, atausudahdiproduksitetapispesifikasitidakmemenuhiatau volume tidakmencukupi • RencanaImporBarangdisetujuidandisyahkanoleh Pembina Sektor • DilakukanVerifikasiTeknisoleh Surveyor • MengajukanPermohonankepada DJBC dilengkapiadminstrasi yang diperyaratkan

  39. 6. FASILITAS KEPADA INDUSTRI PERTAMBANGAN

  40. KONTRAK PenandatanganankontrakdilakukansebelumatausesudahUndang-UndangNomor 22 Tahun 2001 tentangMinyakdan Gas BumiatauUndang-UndangNomor 27 Tahun 2003 tentangPanasBumi FASILITAS PERTAMBANGAN SUBYEK FasilitasdiberikankepadaKontraktorKontrak Production Sharing (KKPS) danKontraktorKontrakKerjaSama (KKKS) untukkegiatanusahahulumigas, sertaKontraktorKontrakOperasiBersama (KKOB) untukkegiatanusahapanasbumi. KEGIATAN Usaha yang dilakukan KKPS/KKKS/KKOB adalahkegiataneksplorasidan/ataueksploitasihulumigasdanpanasbumi. STATUS BARANG Seluruhbarang yang dibelidantelahdilakukanimportasimenggunakanfasilitasmenjadiBarangMilik Negara.

  41. PMK No. 78/PMK.010/2005 tanggal 6 September 2005 tentangPembebasan BM atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya UU No.27/2003 Tentang Panas Bumi PMK TERKAIT FASILITAS PERTAMBANGAN PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentangPembebasan BM dan PDRI tidakdipungutatasimporbarangberdasarkanKontrakBagiHasilMigas PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentangPembebasan BM atasImporBaranguntukKegiatan Usaha HuluMigassertaPanas Bumi

  42. FASILITAS SEKTOR MIGAS

  43. FASILITAS SEKTOR PANAS BUMI

  44. TERIMAKASIH • INFO LEBIH LANJUT TERKAIT : • KETENTUAN FTA HUBUNGI SUBDIT KLASIFIKASI BARANG, DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN, LANTAI 1 KANTOR PUSAT DJBC • KETENTUAN PEMBEBASAN/KERINGANAN BM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/PENANAMAN MODAL, BMDTP  HUBUNGI SUBDIT PEMBEBASAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC • KETENTUAN KITE, KG, GB  HUBUNGI SUBDIT KITE DAN TPB, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC • KETENTUAN FASILITAS PERTAMBANGAN  HUBUNGI SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN, DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN, LANTAI 3 KANTOR PUSAT DJBC

More Related