1 / 26

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BOS TAHUN ANGGARAN 201 3

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BOS TAHUN ANGGARAN 201 3. JAKARTA, 4 OKTOBER 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA. TUJUAN PROGRAM BOS. Secara Umum: Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu

belle-bradshaw
Télécharger la présentation

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BOS TAHUN ANGGARAN 201 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EVALUASIPELAKSANAAN PROGRAM BOSTAHUN ANGGARAN 2013 JAKARTA, 4 OKTOBER 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

  2. TUJUAN PROGRAM BOS • Secara Umum: • Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu • Secara khusus: • Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri. • Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta • Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

  3. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BOS • Tepat Waktu • Tepat Jumlah • Tepat sasaran • Tepat Penggunaan • Tepat Prosedur

  4. TEPAT WAKTU • Pencairan dana BOS dilakukan secara bertahap PER TRIWULAN • Setiap tahap dapat dicairkan: • Triwulan 1 paling lambat akhir Februari • Triwulan 2 paling lambat 14 hari kerja bulan April • Triwulan 3 paling lambat 14 hari kerja bulan Juli • Triwulan 4 paling lambat 14 hari kerja bulan Oktober • Cepat lambatnya penyaluran dana BOS tergantung pada kinerja Tim Manajemen BOS provinsi---tergantung tim Manajemen BOS Kab/Kota---tergantung madrasah dalam mengirimkan data siswa

  5. TEPAT JUMLAH • Dana BOS yang disalurkan sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki madrasah • Kekurangan dana BOS pada satu triwulan dapat dipenuhi pada triwulan berikutnya • Kelebihan dana BOS pada satu triwulan tidak usah dikembaliakn ke Kas Negara, tetapi akan dikurangkan pada triwulan berikutnya • Kelebihan dana BOS pada triwulan ke-4 harus dikembalikan ke Kas Negara---- menggunakan SSBP dengan meminta nomor DIPA Kanwil

  6. TEPAT SASARAN • SASARAN PENERIMA BOS: • MI/MTs negeri dan swasta • Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas---santrinya tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah/madrasah • MI penerima BOS menyelenggarakan KBM pagi hari • Lembaga2 tersebut harus sudah memiliki izin operasional yg ditandai dg nomor statistik (NSM) atau Piagam (untuk PPS)

  7. TEPAT GUNA • Penggunaan dana BOS harus mengacu pada juknis tentang kegiatan2 yang boleh (positive list) atau tidak boleh (negative list) menggunakan dana BOS • Prioritas utama penggunaan dana BOS untuk kegiatan operasional madrasah • Penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan madrasah • Penggunaan dana BOS berbasis RKAM

  8. AKUN-AKUN KEGIATAN BOS MIN/MTSN

  9. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah/PPS dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima BSM; 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 8. Membangungedung/ruanganbaru 9. Membeli bahan/peralatan yg tidak mendukung proses pembelajaran .

  10. 10. Menanamkan saham 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar 12. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah/PPS, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan 13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

  11. CATATAN DALAM PENGGUNAAN DANA BOS: • Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; • Pembelian barang/jasa per belanja sebaiknya tidak melebihi 10 juta, kecuali untuk pembelian barang yang tidak bisa dipecah dan belanja modal pada madrasah negeri • Biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

  12. PELAPORAN DANA BOS • Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) • Pembukuan (Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku pembantu Pajak) • Bukti Pengeluaran (kuitansi, faktur, dlsb) • Mencatat semua penggunaan dana BOS dengan mengkategorikan ke dalam 8 standar nasional pendidikan: • Peng. Kompetensi Lulusan • Peng. Kurikulum/KTSP • Peng.Proses pembelajaran • Peng. Pendidik & tenaga kependidikan • Peng. Sarana & prasarana madrasah • Peng. Manajemen madrasah • Peng. Sumber dana madrasah • Peng. Sistem penilaian

  13. PEMBUKUAN • Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer • Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya; • Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah; • Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta; • Apabila ada kesalahan atas penulisan angka/huruf, maka yang salah agar dicoret dengan dua garis rapih, sehingga tulisan yang semula salah masih dapat dibaca kemudian diparaf; • Apabila dalam satu bulan berjalan tidak/belum terjadi transaksi pengeluaran/penerimaan, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Madrasah

  14. PENGELUARAN • Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; • Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar dari Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-; • Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukkannya; • Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; • Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Madrasah dan lunas dibayar oleh Bendahara; • Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Madrasah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

  15. PERPAJAKAN • Pembelian segala jenis barang dari dana BOS dibebaskan dari PPh pasal 22 (negeri dan swasta) • Honor GTT/PTT dipotong 5% jika lebih dari 2.025.000/bulan setelah dipotong PTKP • Madrasah swasta hanya diwajibkan memungut dan menyetor pajak dari honor kegiatan (PPh pasal 21), sedangkan untuk PPh Pasal 22 atau PPN hanya diwajibkan pada madrasah negeri • Setiap honor kegiatan dikenakan PPh Pasal 21: • PNS gol. IV sebesar 15% dari bruto • PNS gol. III sebesar 5% dari bruto • Non PNS sebesar 5% dari bruto • PNS gol. II tidak dikenakan PPh 21

  16. ContohPerhitunganPPhPsl 21 honor bulanan GTT/PTT Seorang guru tidaktetapdisekolah A mendapat honor bulananRp3.000.000,- per bulan. Diamempunyaiseorangistridantanpa anak • Honor Bulanan Rp.3.000.000/bulan • Dikurangi Biaya jabatan 5% Penghasilan netto sebulan Rp. 3.000.000/bulan Penghasilan netto 1 th Rp.36.000.000 • Dikurangi PTKP Guru non PNS Rp.24.300.000 Istri Rp.2.025.000 Penghasilan kena pajak Rp. 9.675000 • PPh Psl 21 terutang setahun (5%)Rp. 483.750 • PPh Psl 21 sebulan (:12) Rp 40.313

  17. ALAMAT BOS KEMENTERIAN AGAMA • Konsultan: POPY FUADAH • Telpon: 0813-17455815 • Email : popy_fuadah@yahoo.com • Kantor BOS • Telpon: 0-800-1401066--- bebas pulsa 021. 3864480 • Email : bosdepag@yahoo.com

More Related