Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

1. Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama

2. Outline

3. HakdanKewajibanTenagaKerja (1) • Setiaptenagakerjamemilikikesempatan yang samatanpadiskriminasiuntukmemperolehpekerjaan. (Pasal 5) • Setiappekerja/buruhberhakmemperolehperlakuan yang samatanpadiskriminasidaripengusaha. (Pasal 6) • Setiaptenagakerjaberhakuntukmemperolehdan/ataumeningkatkandan/ataumengembangkankompetensikerjasesuaidenganbakat, minatdankemampuannyamelaluipelatihankerja. (Pasal 11) • Tenagakerjaberhakmemperolehpengakuankompetensikerjasetelahmengikutipelatihankerja yang diselenggarakanlembagapelatihankerjapemerintah, lembagapelatihankerjaswasta, ataupelatihanditempatkerja. (Pasal 18)

4. HakdanKewajibanTenagaKerja (2) • Setiaptenagakerjamempunyaihakdankesempatan yang samauntukmemilih, mendapatkanataupindahpekerjaandanmemperolehpenghasilan yang layakdidalamataudiluarnegeri. (Pasal 31) • Pekerja/buruhperempuanberhakmemperolehistirahatselama 1,5 (satusetengah) bulansebelumsaatnyamelahirkananakdan 1,5 (satusetengah) bulansesudahmelahirkanmenurutperhitungandokterkandunganataubidan. (Pasal 82) • Setiappekerja/buruhmempunyaihakuntukmemperolehperlindunganatas : • a. keselamatandankesehatankerja; • b. moral dankesusilaan; dan • c. perlakuan yang sesuaidenganharkatdanmartabatmanusiasertanilai-nilai agama (Pasal 86)

5. HakdanKewajibanTenagaKerja (3) • Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88) • Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (Pasal 99) • Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 104)

6. HakdanKewajibanTenagaKerja (4) • Sekurang-kurangnyadalamwaktu 7 (tujuh) harikerjasebelummogokkerjadilaksanakan, pekerja/buruhdanserikatpekerja/serikatburuhwajibmemberitahukansecaratertuliskepadapengusahadaninstansi yang bertanggungjawabdibidangketenagakerjaansetempat. • Sekurang-kurangnyadalamwaktu 7 (tujuh) harikerjasebelummogokkerjadilaksanakan, pekerja/buruhdanserikatpekerja/serikatburuhwajibmemberitahukansecaratertuliskepadapengusahadaninstansi yang bertanggungjawabdibidangketenagakerjaansetempat (Pasal 140) • Apabilaterjadi PHK, pekerja/buruhberhakatasuangpesangonsebesar 1(satu) kali sesuaiketentuanPasal 156 ayat (2), uangpenghargaanmasakerja 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) danuangpenggantianhaksesuaiketentuandalamPasal 156 ayat (4). (pasal 163)

7. Hak dan Kewajiban Pengusaha (1) • Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. (Pasal 35:1) • Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 42:1) • Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. (Pasal 42:6)

8. Hak dan Kewajiban Pengusaha (2) • Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. (jasa outsourcing) Pasal 64 • Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (Pasal 93:1) • Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. (Pasal 95:1)

9. Hak dan Kewajiban Pengusaha (3) • Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak. (Pasal 96) • Setiap pengusaha berhak membentuk dan manjadi anggota organisasi pengusaha. (Pasal 105) • Menyusun PKB (Pasal 116 :1) • Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu (Pasal 77) diluar itu pengusaha wajib membayar uang lembur (Pasal 78) • Memberikan upah (pasal 88), • Jamsostek (pasal 100)

10. Hak dan Kewajiban Pengusaha (4) • Mendapatkan laporan mogok kerja dari pekerja (Pasal 140) • Terkait mogok kerja, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara ; • a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau • b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. (Pasal 140:4) • Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.(Pasal 142)

11. Hak dan Kewajiban Pengusaha • Penutupan perusahaan (lock-out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagaian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.(Pasal 146) • Menghindari PHK (pasal 153) • Pengusaha wajib memberikan THR / Tunjangan Hari Raya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih . Dasar Hukum pemberian Tunjangan Hari Raya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan

12. PKB • Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 123)

13. PKB Masa berlaku PKB : (1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun. (2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

14. PKB Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. • Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku apabilabertentangan maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

15. PKB • Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. • Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

16. Permasalahan Perselisihanhubungan industrial adalahperbedaanpendapat yang mengakibatkanpertentanganantarapengusahaataugabunganpengusahadenganpekerja/buruhatauserikatperkerja/serikatburuhkarenaadanyaperselisihanmengenaihak, perselisihankepentingandanperselisihanpemutusanhubungankerjasertaperselisihanantarserikatpekerja/serikatburuhhanyadalamsatuperusahaan. PermasalahanHubungan Industrial: • MogokKerja • Penutupan Perusahaan • PemutusanHubunganKerja

17. Permasalahan • Mogokkerjaadalahtindakanpekerja/buruh yang direncanakandandilaksanakansecarabersama-samadan/atauolehserikat/pekerjaburuhuntukmenghentikanataumemperlambatpekerjaan. • Mogokkerjasebagaihakdasarpekerja/buruhdanserikatpekerja/serikatburuhdilakukansecarasah, tertibdandamaisebagaiakibatgagalnyaperundingan. • Penutupanperusahaan (lock out) adalahtindakanpengusahauntukmenolakpekerja/buruhseluruhnyaatausebagianuntukmenjalankanpekerjaan. (Pasal146) • Pemutusanhubungankerjaadalahpengakhiranhubungankerjakarenasuatuhaltertentuyang mengakibatkanberakhirnyahakdankewajibanantarapekerja/buruhdanpengusaha (pasal 150).

18. PHK Pengusahadilarangmelakukanpemutusanhubungankerjadenganalasan: • pekerja/buruhberhalanganmasukkerjakarenasakitmenurutketerangandokterselamawaktutidakmelampaui 12 (duabelas) bulansecaraterusmenerus; • pekerja/buruhberhalanganmenjalankanpekerjaannyakarenamemenuhikewajibanterhadapnegarasesuaidenganketentuanperaturanperundangundanganyangberlaku; • pekerja/buruhmenjalankanibadahibadah yang diperintahkanagamanya; • pekerja/buruhmenikah;

19. PHK • pekerja/buruhperempuanhamil, melahirkan, gugurkandungan, ataumenyusuibayinya; • pekerja/buruhmempunyaipertaliandarahdan/atauikatanperkawinandenganpekerja/buruhlainnyadidalamsatuperusahaan, kecualitelahdiaturdalamperjanjiankerja, peratauranperusahaan, atauperjanjiankerjabersama; • pekerja/buruhmendirikan, menjadianggotadan/ataupengurusserikatpekerja/serikatburuh, pekerja/buruhmelakukankegiatanserikatpekerja/buruhdiluar jam kerja, ataudidalam jam kerjaataskesepakatanmengusaha, atauberdasarkanketentuan yang diaturdalamperjanjiankerja, peraturanperusahaan, atauperjanjiankerjabersama; • pekerja/buruhyang mengadukanpengusahakepada yang berwajibmengenaiperbuatanpengusaha yang melakukantindakpidanakejahatan; • karenaperbedaanpaham, agama, aliranpolitik, suku, warnakulit, golongan, jeniskelamin, kondisifisik, atau status perkawinan; • pekerja/buruhdalamkeadaancacattetap, sakitakibatkecelakaankerja, atausakitkarenahubungankerja yang menurutsuratketerangandokteryang jangkawaktupenyembuhannyaberlumdapatdipastikan.