1 / 55

Pertemuan 7 PPh pasal 4 ayat (2), 22, 23 dan 24

Pertemuan 7 PPh pasal 4 ayat (2), 22, 23 dan 24. Matakuliah : LAB Perpajakan Tahun : 2009. Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini di Buku Praktikum Anda:. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Buku 2 hal 26) Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23/26 (Buku 2 hal 25)

breck
Télécharger la présentation

Pertemuan 7 PPh pasal 4 ayat (2), 22, 23 dan 24

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 7PPh pasal 4 ayat (2), 22, 23 dan 24 Matakuliah : LAB Perpajakan Tahun : 2009

  2. Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini di Buku Praktikum Anda: • Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Buku 2 hal 26) • Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23/26 (Buku 2 hal 25) • Menghitung Pajak-Pajak Yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain dan Dibayar/Terutang di Luar Negeri Tahun 2008 • PPh Pasal 22 (Buku 2 hal 49) • PPh Pasal 23 dan 4 Ayat (2) (Buku 2 hal 50) • PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri) (Buku 2 hal 51)

  3. PPh 4 ayat (2)

  4. PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI • Objek Pemotongan • Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. • Tarif Pemotongan • Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap • Pajak Final 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

  5. PPh atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek • Objek Pemotongan • Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek dan atau yang dilaporkan dibursa efek dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final kecuali bagi wajib pajak tertentu. • Siapakah Pemotong Pajak ? • Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran atas bunga dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi dan atas diskonto dengan kupon/obligasi. • Perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara atas bunga dan diskonto pada saat transaksi. • Perusahaan efek, Bank, Dana Pensiun dan Reksadana selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara atas bunga dan diskonto obligasi pada saat jatuh tempo.

  6. PPh atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek (Lanjt) • Tarif Pemotongan

  7. Contoh Perhitungan • PT Mawar Merah pada 1 Juni 2008 menerbitkan obligasi dengan kupon yang jangka waktunya 5 tahun. Nilai nominal Rp. 10.000.000,- Bunga tetap 16 % per tahun, jatuh tempo bunga setiap tangal 30 Juni dan 31 Desember.Saat penerbitan perdana, PT Anggrek Biru membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (discount), yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- /lembar • Penghitungan bunga dan PPh final yang terutang oleh PT Anggrek Biru pada saat jatuh tempo bunga 31 Desember adalah, • Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,-) x 10 = Rp. 8.000.000,- • PPh Final = 20% x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.600.000,- • (dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayar)

  8. PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan • Siapakah Pemotong Pajak ? • Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan;yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. • Tarif Pajak • Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak badan atau BUT, PPh yang terutang sebesar 6% dari jumlah bruto nilai persewaan. • Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak orang pribadi, PPh yang terutang sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

  9. Contoh: • PT Nakula menyewa sebuah ruko dari Tuan Bambang untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar Rp40.000.000.- • PPh Pasal 4 ayat 2 dipotong oleh PT Nakula adalah: • 10% x Rp40.000.000.- = Rp4.000.000.-

  10. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi • Berdasarkan PP No. 51 tahun 2008, berikut adalah beberapa pengertian terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi: • Jasa Konstruksi • Adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi • Pekerjaan konstruksi • adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

  11. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Perencanaan Konstruksi • adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. • Pelaksanaan Konstruksi • adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

  12. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Pengawasan konstruksi • adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. • Penyedia Jasa • adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. • Nilai Kontrak Jasa Konstruksi • adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

  13. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut: • 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; • 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; • 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; • 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan • 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

  14. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Pajak Penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi ini: • dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau • disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

  15. PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian • Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian.. • Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan SSP secara kolektif selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. • Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas hadiah undian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

  16. Contoh: • PT Anantasena dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp100.000.000.- • PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Anantasena adalah: • 25% x Rp100.000.000.- = Rp25.000.000.-

  17. Peraturan Terkait: • Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia • Peraturan Pemerintah - 131 Tahun 2000 • Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia • Keputusan Menteri Keuangan - 51/KMK.04/2001 • Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek • Peraturan Pemerintah - 41 Tahun 1994 • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek • Peraturan Pemerintah - 14 Tahun 1997

  18. Peraturan Terkait (Lanjt): • PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan • Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No. 120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP - 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002

  19. Peraturan Terkait (Lanjt): • PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan • Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No. 120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP - 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002 • PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi • Peraturan Pemerintah No. 51 TAHUN 2008 • PPh Final atas Hadiah Undian • Peraturan Pemerintah No. 132 TAHUN 2000

  20. PPh Pasal 22

  21. PPh 22 Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh: • Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

  22. Pemungut Pajak Pemungut PPh Pasal 22 adalah: • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. • Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah baik Pusat dan Daerah. • BUMN dan BUMD. • BI, BPPN (sekarang PT PPA), BULOG, Telkom, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN. • Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif, atas penjualan produksinya. • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

  23. Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah: • Impor barang • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran & Bendaharawan Pemerintah baik Pusat dan Daerah • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD • Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif • Pembelian bahan-abhan untuk keperluan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

  24. Objek Pemungutan Dikecualikan dari PPh 22 YANG DIKECUALIKAN dari PPh Pasal 22 adalah: • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tiadk terutang Pajak Penghasilan. • Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. • Dalam hal impor semetnara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. .

  25. Cara Menghitung PPh Pasal 22 YANG DIKECUALIKAN dari PPh Pasal 22 adalah: • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tiadk terutang Pajak Penghasilan. • Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. • Dalam hal impor semetnara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. .

  26. Konsep umum penghitungan PPh – 22 Yang Menggunakan Angka Pengenal Importir (API) Yang Tidak Menggunakan Angka Pengenal Importir (API) Yang Tidak dikuasai PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Impor PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Impor Nilai Impor dihitung sebesar: Cost Insurance and Freight (CIF)+bea masuk + pungutan pabeanan lainnya

  27. Konsep umum penghitungan PPh – 22 Pembelian Barang Yang Dibiayai APBN/APBD Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif di DN Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok di DN PPh Pasal 22 (Final) = 0,15% x Harga Bandrol PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Pembelian PPh Pasal 22 = 0,45 % x DPP PPN DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

  28. Konsep umum penghitungan PPh – 22 Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN PPh Pasal 22 = 0,25 % x DPP PPN DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

  29. Konsep umum penghitungan PPh – 22 Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas di Dalam Negeri Penjualan Hasil Produksi Industri Semen di Dalam Negeri Pembelian Bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor Penjualan Hasil Produksi Industri Baja di Dalam Negeri PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN PPh Pasal 22 = 0,25 % x DPP PPN PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN PPh Pasal 22 = 0,5% x harga pembelian DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

  30. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Contoh 1: PT Marshanda memiliki nomor API, melakukan impor dari Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut: Harga komputer (cost): US$20.000 Asuransi (insurance): US$1.000 Biaya angkut (freight): US4.000 Harga Pabean US$25.000 Pungutan: • Bea Masuk 20% US$5.000 • Bea Masuk Tambahan 10% US$2.500 NILAI IMPOR US$32.500 Berapa PPh 22 yang harus dibayar?

  31. Cara Menghitung PPh Pasal 22 JAWAB: Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor: Pemberitahuan Impor Barang) nilai kurs US$1.00 = Rp10.000, maka: • Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32.500 x Rp10.000 = Rp325.000.000 • PPh Pasal 22 yang harus dipungut: Rp325.000.000 x 2,5% = Rp8.125.000

  32. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Contoh 2: Seperti nomor 1 di atas, akan tetapi PT Marshanda tidak memiliki nomor API, maka perhitungan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut: • Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32.500 x Rp10.000 = Rp325.000.000 • PPh Pasal 22 yang harus dipungut: Rp325.000.000 x 7,5% = Rp24.375.000

  33. Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 22 bagi WP tidak ber-NPWP • Lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak

  34. PPh Pasal 23

  35. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 • Dividen • Bunga, termasuk premium, diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. • Royalti • Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 • Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

  36. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 • penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; • sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; • dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh; • bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh; • sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; • penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan PMK

  37. Dasar Pemotongan • Ada 2 dasar pemotongan yaitu: • Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa: • Dividen • Bunga (trmsk, premium, diskonto & imbalan pengemb. Hutang) • Royalti • Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pasal 21 • Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan dan jasa lain selain yang telah dopotong sbgm dimaksud pasal 21

  38. Tarif Pemotongan PPh 23 Dividen, Bunga, Royalti dan Hadiah & Penghargaan Sewa dan Penghasilan Lain Penggunaan Harta Penggunaan harta khusus angkutan darat Sewa sehubungan penggunaan harta PPh Pasal 23 = 15% x Penghasilan Bruto PPh Pasal 23 = 2%* x 10% x Bruto PPh Pasal 23 = 2%* x 30% x Bruto * UU PPh 17/2000 mengenakan tarif 15%

  39. Tarif Pemotongan PPh 23 Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen, Konsultan Hukum, Konsultan Pajak dan Jasa Lain PPh Pasal 23 = 2%*xPerkiraan Penghasilan Netto x Bruto Jasa Teknik, Manajemen, Konsultansi dst Jasa pengawasan dan perencanaan konstruksi Jasa kebersihan, pembasmian hama, reklame, katering Penghasilan netto = 30% x jumlah imbalan jasa di luar PPN Penghasilan netto = 26,67% x jumlah imbalan jasa di luar PPN Penghasilan netto = 10% x jumlah imbalan jasa di luar PPN * UU PPh 17/2000 mengenakan tarif 15%

  40. Peraturan Terkait Dengan Jasa-Jasa Lainnya • 28 Mar 2002: Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 170/PJ./2002 • JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 • 18 Apr 1996: Peraturan Pemerintah - 29 TAHUN 1996 • PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN • 10 Jul 1995: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.313/1995 • PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT • 2 Sep 1997: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/1997 • PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10) • 12 Jul 2002: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.31/2002 • PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN

  41. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Contoh 1: PT Semarak Artha membayarkan dividen kepada Tn. Mariano Siregar pada bulan Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,- PPh Pasal 23 yang dipotong PT Semarak Artha adalah: 15% x Rp20.000.000.- = Rp3.000.000.- Contoh 2: CV. Berdikari membayar royalti atas pemakaian merk Ayam Bakar “Mbah Jinggo” sebesar Rp30.000.000.- PPh Pasal 23 yang dipotong CV Berdikari adalah: 15% x Rp30.000.000.- = Rp4.500.000.-

  42. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Contoh 3: PT. Anggrek Bulan menyewa sebuah mobil dari tuan Budiono dengan nilai sewa Rp10.000.000.-. PPh yang dipotong PT. Anggrek Bulan adalah: 2% x 10% x Rp10.000.000.- = Rp20.000.- Contoh 4: CV. Melati Berduri menyewa sebuah komputer pada UD. Komputika selama enam bulan dengan nilai sewa Rp25.000.000.- PPh yang dipotong CV. Melati Berduri adalah: 2% x 30% x Rp25.000.000.- = Rp150.000.-

  43. Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 23 bagi WP tidak ber-NPWP • Lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak

  44. PPh Pasal 26

  45. Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 • Penghasilan yang menjadi objek PPH pasal 26 adalah: • dividen; • bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; • royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; • imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; • pensiun dan pembayaran berkala lainnya; • premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau • keuntungan karena pembebasan utang.

  46. Tarif Pajak dan Penerapannya • PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20% Atas penghasilan berupa: • dividen; • bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; • royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; • imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; • pensiun dan pembayaran berkala lainnya; • premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau • keuntungan karena pembebasan utang.

  47. Tarif Pajak dan Penerapannya • PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan penghasilan netto) x 20% Atas penghasilan berupa: • Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia • Premi asuransi, termasuk premi reasuransi • penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh

  48. Tarif Pajak dan Penerapannya • PPh Pasal 26 = (PKP – PPh terutang) x 20% Atas penghasilan berupa: • Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu BUT di Indonesia, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia.

  49. Syarat Penanaman Kembali • Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, • Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut, dan • Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakkan berproduksi komersial.

More Related