DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

1. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM BahanRakornas Tanggal 9 s/d 12 Desember 2013 Hotel Mercure, Ancol Jakarta

2. PENDIRIAN KOPERASI Koperasi sebagai Badan Hukum didirikanberdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Yang terdaftar di Kementerian Koperasi & UKM Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh NotarisPembuat Akta Koperasi yang memuat Anggaran Dasardan Keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi. PengesahanAktaPendirianolehMenteri.

3. TIME SCHEDULE Permohonan Pengesahan akte pendirian Pengajuan Ulang Ditolak Penindakan Rapat Persiapan Pendirian 30 Hari 30 Hari 30 Hari Merumuskan Hal-hal Yang disepakatidalam AD danjenis, nama Koperasi Pendirian Penandatanganan Akte Di depan Notaris Pengesahan Pengesahan

4. II. PENDAFTARAN NOTARIS UU No 30 Tahun 2004 ttg JABATAN NOTARIS DAN DRAF PERMEN ttg NPAK JALUR AKADEMISI KERJASAMA DENGAN 11 (SEBELAS)*)PRODI KENOTARIATAN PERGURUAN TINGGI JALUR PROFESI KERJASAMA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) *( 11 PRODI MKn) UI; UNPAD UNDIP; UNAIR; UGM; UNBRAW; USSU; UDAYANA; UNAND; UNHAS; UNSRI. • TANDA BUKTI PEMBEKALAN BID. PERKOPERASIAN • SK PENGANGKATAN NOTARIS OLEH KEMENKUMHAM • ALAMAT KANTOR, CONTOH TTD, PARAF DAN STEMPEL NOTARIS • TRANSKRIP NILAI MAGISTER KENOTARIATAN • TANDA BUKTI PEMBEKALAN BID. PERKOPERASIAN • SK PENGANGKATAN NOTARIS OLEH KEMENKUMHAM • ALAMAT KANTOR, CONTOH TTD, PARAF DAN STEMPEL NOTARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI KETERANGAN TERDAFTAR *) DaftarUniversitaslihatterlampir

5. III. PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA( UU 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 24) • Dalam rangka memenuhi Asas Publisitas, Koperasi yang telah berBadan Hukum wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia PENDIRIAN BADAN HUKUM KOPERASI AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PEMBUBARAN KOPERASI PEMBAGIAN KOPERASI PENGGABUNGAN KOPERASI PENGUMUMAN BERITA NEGARA OLEH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM • Masihbanyak Daerah yang tidakmelaporkan, sehinggabelumdiumumkandalamBeritaAcara

6. IV.PEMBUBARAN KOPERASI (UU 17 Thn 2012 tentang Perkoperasian Pasal 102) Tiga Cara Pembubaran Koperasi : a. Keputusan Rapat Anggota b. Jangka Waktu Berdiri Berakhir c. Oleh Pemerintah (Keputusan Menteri) • Koperasi Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yg Berkekuatan Hukum Tetap • Selama 2 (tahun) tdk menjalankan kegiatan Organisasi dan Usaha • Diajukan pada RA Minimal 1/5 Jumlah Anggota • Ditetapkan oleh RA • Diatur dalam • Anggaran Dasar (AD)

7. V.PENANGANAN KASUS KOPERASI • Preventif Pengawasan dan Pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM setempat yang membidangi urusan Koperasi. • Mediasi Menyediakan dokumen pendukung/ berkas Koperasi • Kasus-kasus yang terjadidi Koperasi disebabkankarena : • Lemahnyapemahamansebagai Koperasi BadanHukum • Tidakdilengkapidengan ART danPersus-persus • AdanyadominasiseorangPengurus • Pembinaharusrespsonsifterhadap modus-modus operandi penyimpangan Koperasi (lihatlampiran)

8. VI. PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK AKTIF • Tujuan • Membangunkembalikoperasi yangmasih memiliki potensi untuk hidup, melalui penataandankonsolidasidibidangorganisasidanusaha (aktivasi); • Menatakoperasi yang ada untuk taat azas dan mampu melaksanakan fungsi kelembagaan dan usaha yang bermanfaat bagi ekonomi anggota dan masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penataan); • Menertibkan koperasi yang tidak memiliki potensi untuk hidupkembali ataupembubaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penertiban). • Diperolehkesimpulanapakahsebuah Koperasi tidakaktifdapatdiaktifkankembaliataububar.

9. VII. SOSIALISASI UU NOMOR 17 TAHUN2012 TENTANG PERKOPERASIAN • Tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di 33 propinsi, 29 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pembina koperasi, gerakan koperasi dan masyarakat atas substansi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. • Dalam hal daerah akan menyelenggarakan sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, kami siap membantu narasumber.

10. VIII. PERATURAN PEMERINTAH • Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-644/M.Sesneg/D-4/PU.02/06/2013 tanggal 5 Juni 2013, Bapak Presiden menyetujui izin prakarsa penyusunan RPP tentang: • RPP tentang Penyelenggaraan Perkoperasian, • RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah, • RPP tentang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam, • RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam, dan • RPP tentang Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. • Penyusunan dan pembahasan RPP melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, Dewan Koperasi Indonesia, pakar koperasi, akademisi, gerakan koperasi, dan beberapa dinas koperasi. • Pada tanggal 1 November 2013, seluruh RPP telah diserahkan kepada BPHN-Kementerian Hukum dan HAM untuk dimasukkan dalam prolegnas, artinya RPP menjadi prioritas pembahasan tahun 2014. • Saat ini RPP sedang dibahas di tingkat pembahasan antar kementerian (PAK).

11. IX. PERATURAN MENTERI Amanat UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian • Tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum • Persyaratandantatacarapembukaan Kantor Cabang, Kantor CabangPembantu, dan Kantor Kas • Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi • PenggabunganataupeleburanKoperasi • Tata Cara Perubahan Unit SimpanPinjammenjadi KSP • Persyaratan Standar Kompetensi Pengurus dan Pengawas KSP Amanat PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM • PedomanPelaksanaanPeningkatanPeransertaDunia Usaha dan MasyarakatdalamKoordinasiPemberdayaan UMKM. • PedomanPelaksanaanKlasifikasidan Tingkat Perkembangan UMKM. Saat ini Peraturan Menteri yang diamanatkan oleh UU Perkoperasian maupun Peraturan Menteri yang diamantkan oleh PP UMKM sedang dibahas oleh Tim. Disamping Permen-Permen amanat langsung UU No. 17 Tahun 2012, terdapat beberapa Permen yang juga harus diperbaiki/disempurnakan/dicabut untuk diganti dengan Permen baru.

12. X. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 17/2012 LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN USP MENJADI KSP I. Langkah – Langkah Pemisahan Kelembagaan PersiapanOrganisasi / PanitiaKerja. Diawalidenganpembentukantim, jikadiperlukandapatmelibatkanunsurpengarah : 1. Bagi primer / sekunderKabupaten/Kota dariDinasKoperasidan UKM Kabupaten/Kota. 2. Bagi primer / sekunderPropinsi /DI dariDinasKoperasidan UKM Propinsi/DI. 3. Bagi primer / sekunderNasionaldariKementerianKoperasidan UKM . PersiapanKelembagaan. 1. Kepengurusancalonkoperasibaru 2. Pengawasancalonkoperasibaru 3. Karyawancalonkoperasibaru 4. Saranadanprasaranakerja 5. Anggota

13. Lanjutan … C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru. D. MempersiapkanDokumen – DokumenBeritaAcaraPengesahanPemisahan. E. PersiapkanFormulir – FormulirPelayanan KSP Baru. F. FinalisasiPersiapanKelembagaan 1. Kepengurusancalonkoperasibaru 2. Pengawasancalonkoperasibaru 3. Karyawancalonkoperasibaru 4. Saranadanprasaranakerja 5. Anggota Daerah perlumengalokasikandanatersendiri/APBD untukkegiatan Workshop Pemisahan USP Koperasi menjadi KSP (TOR & RAB Terlampir)

14. XI. VERIFIKASI PERATURAN DAERAH

15. XII. PENCABUTAN INSTRUKSI BERSAMA 3 (TIGA) INSTANSI • Keputusan Bersama antara Menteri Negara KUKM, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 05/KB/M.KUKM/VII/2013, KEP-129/A/JA/08/2013, B/32/VIII/2013 tentang Pencabutan Instruksi Bersama Menteri Koperasi Nomor 11/M/DK/Instr/VII/2013, Jaksa Agung Ins-007/J.A/7/1983, dan Kapolri Nomor INS/14/VII/1983 tanggal 7 Juli 1983 tentang Pembinaan dan Pengamanan Secara Terpadu di Bidang Perkoperasian, yang ditandatangani tanggal 28 Agustus 2013. • Instruksi Bersama dicabutkarena tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi, dinamika pembangunan hukum dan peraturan perundang-undangan, di era Reformasi SKB Lama Pencegahan Penindakan SKB Baru TindakPidana

16. XIII. MOU/SKB YANG HARUS DIKETAHUI • Keputusan Bersama antara Deputi Bidang kelembagaan Koperasi dan UKM, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor UM.008/41/2/DJPL-II, 93/DJPPK/XII/2011, 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan • KesepakatanBersamaantaraKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakdengankementerianKoperasidan Usaha Kecil danMenengahtentangPemberdayaanPerempuandalamrangkaMewujudkanKesetaraan Gender MelaluiPengembanganKoperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengahNomor 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 dan05/NKB.M.KUKM/IV/2010 • KesepakatanBersamaantaraKementerian Koperasi dan UKM denganKementerianPendidikanNasionaldanKementerian Negara RisetdanTeknologiNomor03/NKB/M.UMKM/III/2010 dan04/III/KB/2010 dan 03/M.SKB/III/2010 tentangGerakanNasionalPengembanganInkubatorBisnisdanTeknologidalamMenumbuhkembangkanWirausahaInovatif

17. XIV. PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI(KOPERASI AWARD) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award. Tujuan : • Memberikan penghargaan atas kinerja yang dicapai suatu koperasi dalam periode 2 (dua) tahun terakhir. • Memeberikan dorongan kepada koperasi sehingga semakin meningkatkan kinerjanya, dan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat. • Memeberikan dorongan atau motivasi kepada gerakan koperasi agar semakin meningkatkan kinerjanya dan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat. d. MendorongPembinadaerahuntukpunyasasarankhususpembinaanintensifpada : Setiapjenis Koperasi didaerahmasing-masing minimal ada 1 (satu) Koperasi, yang dibinasecaraintensif (full).

18. XV. PROVINSI/KAB/KOTA PENGGERAKKOPERASI Dasar Hukum : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Pedoman Penilaian Provinsi / Kabupaten / Kota Penggerak Koperasi Tujuan : • Meningkatkan motivasi Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan masyarakat dalam pembinaan pengembangan koperasi. • Memberi teladan kepada daerah lain dan memupuk kompetisi yang sehat guna meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah. • Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan koperasi diwilayah yang bersangkutan • Penilaiantahundepantermasukmempertimbangkan : • Pendirian Koperasi baru, apakahsesuaiUndang-Undang 17/2012 • Apakahsudahada Koperasi yang PAD.

19. XVI. PEMERINGKATAN KOPERASI Dasar Hukum : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi Tujuan : • Mewujudkan 70.000 unit koperasi berkualitas sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi. • Mengembangkan dan meningkatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang memiliki kinerja efektif dan efisien dalam menghadapi era globalisasi. • Meningkatkan SDM koperasisehingga mampu mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan serta mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang pasar, pemeringkatan Koperasi harusmenjadikebutuhan Koperasi. • Meningkatkankesadaran Koperasi, bahwapemeringkatanadalahmerupakankebutuhan Koperasi, bukankebutuhanPemerintah, jadipemeringkatanharusmenujuswadaya Koperasi

20. XVII. REVITALISASI KOPERASI Dasar Hukum : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi Tujuan : Revitalisasi Koperasi bertujuan memperkokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum yang sehat, kuat, madiri dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

21. XVIII. PENERAPAN GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE Good System (+) • TUJUAN • Good System • Good Person Bad Person (-) (+) Good Person (-) Bad System

22. XIX. GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP) Tujuan Gemaskop Untukmengajak orang berkoperasi Untukmembenahi kualitas koperasi yang sedang berjalan Untuk membangun koperasi yang sedang berjalan menjadi lebihbesar • STRATEGI PENCAPAIAN • Pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok strategis, tokoh masyarakat dan stakeholder koperasi lainnya untuk ikut menyebarluaskan informasi mengenai manfaat berkoperasi; • Pemanfaatan semua bentuk media komunikasi (media elektronik, cetak dan luar ruang) dalam mengkampanyekan Koperasi; • Penyiapan sarana prasarana, informasi dan petugas pelayanan pendirian Badan Hukum Koperasi. • STRATEGI PENCAPAIAN • Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan kepada koperasi untuk menerapkan nilai dan prinsip koperasi; • Penyiapan pedoman-pedoman perkoperasian yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi, keanggotaan dan akuntansi koperasi; • Pelaksanaan pendampingan penerapan ketatalaksanaan koperasi. • STRATEGI PENCAPAIAN • Pengembangan konsep konglomerasi koperasi; • Peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif koperasi yang ditunjukkan melalui kualitas produk atau jasa koperasi; • Penetapan indikator koperasi besar di setiap provinsi/kabupaten/kota. • Tujuan : • Meningkatkankesadaranmasyarakatberkoperasi.

23. XX. PENGEMBANGAN KOPERASI SISWA Tujuan • Menumbuhkansemangatberkoperasidikalangangenerasimuda, khususnyasiswatingkat SLTA, sebagaikaderpenerusdalammembangundanmengembangkankoperasidi Indonesia; • Meningkatkankesadaranmasyarakatakanmanfaatkoperasidikalangansiswa SLTA; • Menyakinkanmasyarakatbahwakoperasidapatdijadikanandalandalammengembangkanbisnisdimasa-masa yang akandatang; • Kaderisasi yang ditumbuhkan dan dikembangkan mulai dari usia dini tentang Perkoperasian. • Mempersiapkankader Koperasi yang layakdanmampumengelola Koperasi di era global dengansemangatbaru

24. XXI. REVITALISASI PETUGAS PENYULUH KOPERASILAPANGAN (PPKL) Tujuan • Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi para pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi tentang perkoperasian; • Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan motivasi masyarakat untuk berkoperasi; • Membantu kelancaranpelaksanaanpembinaan, bimbingan, dan penyuluhan perkoperasian olehSKPD Provinsi/ Kabupaten/Kotadan stakeholder lainnya • MempersiapkanKonsultan-Konsultan Koperasi yang handal, mampumendampingi Koperasi dengantantangan-tantangandi era global.

25. XXII. GRAND DESIGN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) Disertifikasi • Rekruitment • Diklat • Dibina • Diberdayakan • Digaji (2,5 th) III PPKL LEMBAGA II 33 prop, 97 Kab, 540 or Membership Basic Perkoperasian I Koperasi sebagai Pengguna Jasa Daerah perlumengembangkan PPKL denganpolatersebut, (sebagaipendukungdalampembinaan Koperasi), TOR & RAB terlampir.

26. XXIII. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KOPERASI PENGAWASAN TERHADAP KOPERASI Dasar Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Bab XI tentangPengawasandanPemeriksaan a. Pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi Ayat (2) disebutkan pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oLeh Menteri. DalammelakukanpengawasanMenteridapatMendelegasikankepadaaparatdi : Kementerian Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota, ataumemintabantuanAkuntanPublik Pasal 97 ayat (1) disebutkan Pengawasan dilakukan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Koperasi. Dalam ayat (2) disebutkan kegiatan pengawasan melalui pelaporan dilakukan dengan cara: 1) meneliti laporanpertanggung jawaban tahunan, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan Rapat Anggota; 2) meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota;dan/atau 3) memangggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.

27. XXIV. PEMERIKSAAN TERHADAP KOPERASI. • Pasal 98 ayat (1) disebutkan Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi dalam hal : • Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi anggota yang telah memenuhi persyaratankeanggotaansebagaimanaditetapkandalam AD. • Koperasi tidak melaksanakan RAT dalam waktu 2 tahun berturut-turut. • Kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan • Terdapat dugaan Koperasi tidak mengelola administrasi keuangansecara benar. 2. Ayat (2) dalam melakukan pemeriksaan Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik.

28. XXV. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) Manajemen Koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya dan pihak luar yang berkepentingan (Bank, kreditur, kantor pajak dan Pemerintah). Keterbukaan manajemen Koperasi dititik beratkan pada dilaksanakannya fungsi pertanggung jawaban dengan baik dan wajar oleh Pengurus Koperasi. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Rapat Anggota Tahunan atas segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan Koperasi, terutama mengenai aspek keuangan yang merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan Koperasi. Laporan Keuangan Koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban Pengurus tentang tata kehidupan Koperasi. Dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Standar Akuntansi Keuangan untuk Koperasi dimulai dengan PAI Pernyataan No. 3, kemudian diganti dengan SAK – 27, kemudian dicabut dan diganti dengan SAK-ETAP (Permenkop No. 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 dankemudiandirevisi dengan Permenkop No. 04/Per/M/VII/2012, tgl.25 Juli 2012. Dengan berlakunya UU No. 17 Tahun 2012, maka Permenkop tersebut perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2012, saatini masih dalam proses penyempurnaan, direncanakan dapat diterbitkan pada bulan Desember 2013. 5. Perlu adanya sosialisasi baik kepada pembina maupun pada gerakan Koperasi dalam rangka mengimplementasikan SAK-ETAP yang telah dilakukan penyempurnaan.

29. XXVI. AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK Auditing Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistimatis oleh pihak yang independen terhadap Laporan Keuangan yang telah disusun oleh manajemen (Pengurus) beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran Laporan Keuangan tersebut. Audit oleh KAP meliputi : Audit Keuangan, tujuanuntukpemberianpendapat (opini) ataskewajaranlaporankeuangan Koperasi Audit Operasional, tujuanuntukmengetahuiketaatandanEfisiensi, Efektifitas, danKeekonomisan Audit khusus, tujuanuntukmendeteksipenyimpangan. 3. Laporan Keuanganyang harus diperiksa terdiri atas Neraca, Laporan Perhitungan Selisih Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. 4. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistimatis. Dalam melakukan pemeriksaannya Akuntan Publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yaitu Norma Pemeriksaan Akuntan Publik. 5. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku Umum (SAK-ETAP), yang diterapkan secara konsisten, tidak mengandung kesalahan yang material. 6. Akuntan Publik tidak dapat menyatakan laporan itu disusun secara benar, tetapi wajar karena Akuntan dalam melakukanpemeriksaan menggunakan teknik sampling (test basis) Ada 4 opini Akuntan terhadap kewajaran laporan Keuangan yang diaudit, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified), WajarDengan Pengecualian (Qualified), Pendapat Tidak Wajar (advers) dan Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) AkuntanPublikpemeriksa Koperasi terdaftardiKementerian Koperasi & UKM

30. XXVII. AKUNTABILITAS KOPERASI Akuntabilitas secara filosofis timbul karena adanya kekuasan berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang/Pengurus untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. 2. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya pemilik yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban 3. Akuntabilitas terkait dengan instrumen untuk kegiatan kontrol dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (stakeholders) 4. Akuntabilitas Koperasi adalahsistempengawasan yang efektifdalamOrganisasikopersi yang transparandanbertanggungjawab (Kepmenkopdan UKM No. 43/KEP/KUKM/VII/2004. BAB I Pasal 1 Ayat (2) )

31. Lanjutan.............. • 5. KOPERASIharusdikelolasecaraBENAR, TERUKUR dengantetapmemperhitungkanKEPENTINGAN stakeholder (pemilikkoperasidanpemangkukepentingan lain). • PelaksanaanPenerapanAkuntabilitasolehKoperasidilakukandengancara : • PenyelenggaraanOrganisasidanManajemen • ManajemenPelayananKoperasi • Keuangan • ManfaatdanDampakKoperasi • 6. PelaksanaanPenerapanAkuntabilitasolehKoperasidilakukandengancara : • MenyusundanmenetapkanVisi, Misitujuandansasaransecaratrtulis; • Menyusun RAB Koperasidenganmelibatkananggota • MenyelenggarakanpencatatandalambukuAdministrasiOrganisasisecaratertib; • MenyelenggarakansistemAkuntansidenganmenerapkanStandarAkuntansi-Keuangan ETAP untukKoperasi • Melaksanakansistempengendalianinteren

32. XXVIII. PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM • Setiappendirianbaru, pembubaran, penggabunganataupeleburan agar dilaporkan. b. Data UMKM, perluditingkatkankualitasnyamenuju by Name by Adres

33. XXIX. PEMBINAAN PENGEMBANGAN PM, PK, PM • Pembinaan PM, PK, PM belumsistemic. • Tidakberkelanjutanpadaobjeksasaran yang sama, tetapi Hit and Run. • Tidakadaorientasi goal • Tidakada target peningkatan/promosi • Dari PM menjadi PK • Dari PK menjadiPMenengah • Daerah sudahsaatnyaharus melaluimembuat target terukurpromosiitu (lihatmatriktahapanpengembangandanjangkawaktufasilitasi UMKM per tahun)

34. TERIMA KASIH

35. LAMPIRAN 1

37. LAMPIRAN 2 EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTENTANG KOPERASI DAN UMKMS/D NOVEMBER 2013

38. LAMPIRAN 3 GRAND DESIGN PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) Tahun ke - I Tahun ke - II Tahun ke - III rekruitmen Honorarium Honorarium Honorarium ARAH KEBIJAKAN • Menjadi Konsultan Mandiri. • Pemanfaatan tenaga PPKL oleh SKPD dalam rangka membantu tugas pembinaan koperasi melalui APBD • Bergabung dan membentuk lembaga konsultan tersendiri (klinik konsultasi bagi koperasi) 6 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan • Koordinasi daerah (rekruitment PPKL) • Pemberitahuan/iklan melalui media massa setempat (rekruitmen PPKL) • Seleksi PPKL • Penetapan PPKL melalui SK Deputi • Bimbingan teknis perkoperasian • Temu Konsultasi pelaksanaan tugas PPKL • Peraturan-peraturan tentang perkoperasian • Monev kinerja PPKL • Perpanjangan kontrak melalui SK Deputi • Temu konsultasi pelaksanaan tugas PPKL • Monev Kinerja PPKL • Peraturan-peraturan tentang perkoperasian • Perpanjangan kontrak melalui SK Deputi • Peningkatan kapasitas PPKL dibidang pengembangan usaha koperasi

39. LAMPIRAN 4 DAFTAR RAT KOPERASI PER PROVINSI

40. LAMPIRAN 5 PERFORMACE PERKEMBANGAN DATA KOPERASI NASIONAL TAHUN 2009-2013 Datatahun 2013 posisiJuni 2013 *) Tahun berjalan (belum ada data)

41. LAMPIRAN 6

42. LAMPIRAN 7 MATRIK TAHAPAN PENGEMBANGAN DAN JANGKA WAKTU FASILITASI UMKM PER TAHUN

47. LAMPIRAN 8 STRUKTUR/PERSONILDEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN