1 / 22

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ANTARA KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH YANG TIDAK MEMBERATKAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN BADAN PENYELENGGARA. DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI. OLEH Dr. SUPRIJANTORO, SpP, MARS (DIRJEN BUK, KEMENKES RI).

channer
Télécharger la présentation

DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ANTARA KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH YANG TIDAK MEMBERATKAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN BADAN PENYELENGGARA DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI OLEH Dr. SUPRIJANTORO, SpP, MARS (DIRJEN BUK, KEMENKES RI) Disampaikan Pada Kegiatan Rakerkesnas VII Arsada Batam, 27 juni 2012

  2. GEOGRAFI INDONESIATerdiriatas 17.508 PulauSatu-satunya Negara yang TerletakpadaPertemuan4 lempengtektonikMasukDalam “Pacific ring of fire”yang terdiriataslebihdari80 gunungberapiaktifyang berbahaya

  3. GAWAT DARURAT KEBUTUHAN MASYARAKAT Penanganan cepat dan tepat pasien gawat darurat membutuhkan manajemen yang tepat. Disamping lebih efisien dibutuhkan suatu koordinasi antar unit pelayanan dimana pasien itu didiagnosa ke tempat dimana pasien tersebut akan dirujuk untuk penanganan lebih tepat dan efisien. Keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. (UU no 44 tahun 2009)

  4. Bencanadapatterjadisecara : * Mendadak (akut) :Adanya korban manusia,rusaknya prasarana, sarana, fasilitas dll. Perlahan-lahan(slow onset disaster) : Menurunnyatingkatkehidupanmasyarakatkarenakesulitanmemperolehkebutuhanhiduppokokakibatkekeringan, kebakarandll.

  5. KeadaanAman • Sehat • Sejahtera • Keadilan NILAI HAKIKI KEMANUSIAAN SAFE COMMUNITY CURE CARE • Quick Response SPGDT • (Life Saving & Limb Saving) • Rehabilitation • Preparedness • Prevention • Mitigation MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI BANGSA • KomponenEsensialKehidupanManusia • TitikBeratPadaPeranMasyarakat • PemerintahMemfasilitasi

  6. KONSEP SAFE COMMUNITY Shared Vision Masyarakatsehat, aman, sejahtera Public safety center (ASTER) MasyaPelayanankesehatan rakatAkses (Safe, aspekkesehatan SPGDT-S/B) Instansi NonKes Eksekutif Legislatif Masyarakat Umum Instansi Non kes • Polisi • PMK • Asuransi PERDA APBD Pemberdayaan, pencegahan penyuluhan - Pembiayaan - Perilaku sehat (Primary prevention) Semua stakeholder berperan serta Eksekutif Legislatif Pendekatan struktural Pendekatan kultural (Pada paradigma sehat: fokus pada primary prevention) 7

  7. PUBLIC SAFETY CENTRE • Ujung tombak safe community • Sarana publik, perpaduan : • Ambulans gawat darurat • Keamanan  polisi • Safety  Pemadam kebakaran • Penanganan pertama pra-RS • “Time saving is life and limb saving”

  8. Kepmenkes No. 106/Menkes/SK/I/2004 Tentang Tim SPGDT danPelatihan PPGD / GELS • Untukmelaksanakan SPGDT perludilakukansecara : • Terkoordinasiantarberbagaisektor • dan program terkait. • MulaidariPra RS sampai RS • (di IRD, HCU & KamarJenazah), serta • AntarRumahSakit.

  9. Tahapan Disaster Response • Response time • Kecukupan • Kesesuaian response • Kumpulkansemuainformasi yang diperlukan • Kirim Tim biladiperlukan • PraRumahSakit • Intra RumahSakit • Informasi adanya musibah • Membangun SPGDT-B aktif Pelaksanaanoperasipertolongandanpenyesuaianberdasarsituasilapangan • EVALUASI • OPERASI PERTOLONGAN • RENCANA OPERASI • ANALISIS SITUASI • SIAGA

  10. SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU( SPGDT ) SEHARI HARI (GADAR) BENCANA ( MASSAL) • SISTEM YANG TERDIRI DARI KOMPONEN : • PRA RS – RS – INTER RS • KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI • SDM KESEHATAN DAN KESEHATAN • MULTI SEKTOR • MERUPAKAN RESPONS CEPAT MENEKANKAN • “TIME SAVING IS LIFE AND LIMB SAVING”

  11. KETERPADUAN SPGDT PRA RS Peran masyarakat (on scene care) Edukasi kegawatdaruratan Hotline number (110,113,118) Ambulans INTRA RS Ketersediaan Call center Gawat Darurat (119) Kualitas pelayanan: IGD, HCU, ICU, ICCU ANTAR RS Sistem rujukan Sistem komunikasi Sistem transportasi

  12. Petugas Call Center/IGD RS. A Petugas Call Center/IGD RS. A Puskesmas/Klinik Network RS Rujukan Lain RS Rujukan Lain Dokter Ahli Dokter Ahli Call Center SPGDT Petugas Call Center Jejaring Informasi RS Petugas Call Center/IGD RS. B Petugas Call Center/IGD RS. A RS Rujukan B ? Dokter Ahli Dokter Ahli Titik kecelakaan Titik Pelayanan Kesehatan Pasien Dokter Pasien

  13. Regionalisasi  9 wilayah + 2 Sub regional Rujukan Desa siaga Disaster plan Call center, dll KEBIJAKAN MENKES Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Universal Coverage

  14. DIMENSI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BERBASIS PADA INA CBG’S Paket MANFAAT PEMBIAYAAN PESERTA MENJAMIN SEMUA YG INDIKASI MEDIS  PAKET BENEFIT DASAR BERTAHAP MENUJU SEMUA PENDUDUK. Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12 15

  15. KONSEP PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS CASEMIX (INA-CBGs) SISTEM CASEMIX What ? • Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara paketdimana pembayaran/biaya ditentukan sebelumpelayanandiberikan (Prospective Payment) • Sistem/carapembayaranolehpenyandangdanakepadapenyelenggarapelayanankesehatan (health provider) untukseluruhpelayanan yang diselenggarakannya • Besarbiayaberdasarkankesepakatanhargamenurutkelompok diagnosis penyakit tidakdihitungberdasarkanjenisataupunjumlahpelayanankesehatan yang diselenggarakanuntuktiappasien

  16. INA-CBGs What ? • Merupakan Sistem Casemixyang di Implementasikan di Indonesia saat ini • Dasar Pengelompokan dengan menggunakan : • ICD – 10 Untuk Diagnosa (14.500 kode) • ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan(7.500 kode)  Dikelompokkan menjadi menjadi 1077 kode group INA-CBG(789kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan) • Dijalankan dengan menggunakanUNU-Grouper dari UNU-IIGH (United Nation University Internasional Institute for Global Health)

  17. Tujuan Casemix/INA-CBG Sistem pembayaran jamkesmas di RS dengan Casemix/INA-CBG Fee for service  prospective payment Peluang bagi RS melakukan perubahan & perbaikan • EFISIENSI • MUTU PELAYANAN MEDIK • MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI

  18. Peserta Jaminan Prinsip asuransi (risk sharing) PREMI BPJS Pengelolaan BPJS (non profit) POOLED FUND PROVIDER Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan gawat darurat INA-CBG (di tkt yan dasar : kapitasi) Efisiensi keuangan

  19. ALUR INA-CBGs DI RUMAH SAKIT How ?

  20. Target PengembanganINA-CBG Next • Target: • Revisi Tarif (Hospital Based Rate 2011) • Terciptanya Local Norm (Grouper lokal) INA-CBG • Hak Intelektual Properti menjadi Milik KementerianKesehatan RI • SDM yang berkompeten dan Mandiri • Dasarpembayaran Universal Coverage

  21. PENERIMAAN RS POLA PENGATURAN JASA Tarif INA CBGs = Hospital Base rate x CostWeight x aF Keluarkan Jasa Sarana (akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alkes habis pakai) 1 2 Hitung Jasa Pelayanan (jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya) Maks. 44 % Fee for Services (Pembagian jasa medik per pelayanan yang diberikan) • Remunerasi (RSUD  BLUD) • pembobotan

More Related