1 / 8

PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN. OLEH M. FACHRUDDIEN, S.H., M.H. DIRKUM STRAHAN KEMHAN. DISAMPAIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2012. I. UU NO. 3 TAHUN 2002 TTG HANNEG Pasal 23

chin
Télécharger la présentation

PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRIPERTAHANAN OLEH M. FACHRUDDIEN, S.H., M.H. DIRKUM STRAHAN KEMHAN DISAMPAIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2012

  2. I. UU NO. 3 TAHUN 2002 TTG HANNEG Pasal 23 Dalamrangkameningkatkankemampuanpertahanannegara, pemerintahmelakukanpenelitiandanpengembanganindustridanteknologidibidangpertahanan. Dalammenjalankantugas, sebagaimanadimaksuddalamayat (1), Menterimendorongdanmemajukanpertumbuhanindustripertahanan.

  3. II. PenjelasanPasal 23 ayat (2) Yang dimaksuddenganmendorongdanmemajukanpertumbuhanindustripertahanantermasukkegiatanmendorongdanmemajukanindustridalamnegeri yang memproduksialatperalatan yang mendukungpertahanan, baikmelaluikegiatanpromosimaupunpengembanganilmupengetahuandanteknologi.

  4. PadaKenyataannya, kedudukanMenteriPertahanantidakcukupkuatuntukmelaksanakanamanatPasal 23 ayat (2) tersebutkarenamelibatkankewenanganlintaskementerian yang memilikiperaturanperundang-undangansesuaitugasdanfungsinyamasing-masing. Olehkarena itu kemudianterbentukPerpres No. 42 Tahun 2010tentangKomiteKebijakanIndustriPertahanan.

  5. IV. Untuk mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan perlu dasar hukum yang lebih kuatdari Perpres tentangKKIP. Oleh karena itu kemudianPemerintah menyusun RUU tentang Industri Pertahanan. Presiden RI menugaskan Menhan, Menperind, Menkeu, Menkumham, danMeneg BUMN untukmewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersamaDPR RI.

  6. RUU tentang Industri Pertahanan telah beberapa kali dibahas antar Pemerintah dengan DPR RI, mulai dari tingkat Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Tim Sinkronisasi. PadahariRabuTanggal 19 September 2012, dilaksanakanpembicaraan Tingkat I / PengambilanKeputusanterhadap RUU Indhan, dimanaseluruhFraksimenyetujui RUU inidanmendorongsegeradisahkandalampembicaraan Tingkat II (SidangParipurna)

  7. VI.Pengesahan RUU inimenjadi UU akanmemberikandasarataulandasanhukum yang jelasmengenaiIndustriPertahananterkaitdenganaspekKelembagaan, Penyelenggaraan, KKIP, PengelolaandanKetentuanPidana. UU tentangIndustriPertahananinimendorongpemerintah, pengguna, kalanganindustripertahananuntukmengembangkanindustripertahanan yang mandiridanberkesinambungan, mendorongpertumbuhanekonomidanpenciptaanlapangankerja yang berorientasipadapeningkatankesejahteraanmasyarakat Indonesia.

  8. TERIMA KASIH

More Related