1 / 15

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Oleh : Soemali. Hak Pelaku Usaha. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi :

christmas
Télécharger la présentation

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hak dan KewajibanPelaku Usaha Oleh : Soemali

  2. Hak Pelaku Usaha • Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi : • 1. hak untuk menerima pembayaran yang se-suai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperda-gangkan; • 2. hak untuk mendaoat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; • 3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepa-tutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

  3. Lanjut … • 4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti seca-ra hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; • 5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan per-undang-undangan lainnya. • Hak pelaku usaha untuk menerima atau mendapatkan pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar ba-rang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak apabila barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai.

  4. Lanjut … • Dalam prkatek yang biasa terjadi bahwa barang yang sama tetapi mempunyai kualitas yang tidak sama atau terdapat yang lebih rendah tergan-tung kualitas yang ditentukan, maka barang yang lebih rendah harganya akan lebih murah dibanding kualitasnya yang lebih tinggi. Apabila terjadi demikian, maka yang dipertimbangkan adalah harga yang wajar. Bahkan dalam praktek terjadi harga-harga potongan atau diskon, tetapi barangnya adalah barang yang kualitas rendah, barang yang tidak laku, dan bahkan barang ter-sebut cacat.

  5. Lanjut … • Hak pelaku usaha untuk mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, dan rehabilitasi sesungguh-nya merupakan hak-hak yang berkaitan dengan instansi pemerintahan. Dan badan penyelesaian sengketa kon-sumen serta pengadilan dalam tugasnya yang menye-lesaikan sengketa konsumen. Melalui hak-hak tersebut diharapkan tidak mengabaikan kepentingan pelaku usa-ha dalam menuntut hak-haknya. • Hak pelaku usaha yang diatur perundang-undangan se-perti hak yang diatur dalam undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang larangan prakrek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

  6. Kewajiban Pelaku Usaha • Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, meliputi : • 1. beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; • 2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur me-ngenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan peme-liharaan; • 3. memperlakukan atau melayani konsumen secara be-nar dan jujur serta tidak diskriminatif; • 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan stan-dar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

  7. Lanjut … • 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk me-nguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu yang memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; • 6. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggan-tian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. • Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

More Related