1 / 25

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011. TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. pendahuluan. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.

coral
Télécharger la présentation

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PETUNJUKTEKNISPP NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  2. pendahuluan • Berdasarkan Pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwaPNSdiangkatdalamjabatandanpangkattertentu. • Pengangkatan PNS dalam suatu jabatandilaksanakan berdasarkan prinsipprofesionalismesesuai dengan kompetensi, prestasi kerjadan jenjang pangkatyang ditetapkan untuk jabatan itu. • Untuk mewujudkan profesionalismePNS perlu dilakukan upaya pembinaan karieryang sistematis, kontinyu dan optimal. Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan mengembangkanjalur jabatan karierbaik melalui jabatanstrukturalmaupunjabatan fungsional. • Pembinaan karier PNS didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan titik berat pada prestasi kerja

  3. DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013

  4. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 2.Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati. 3. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

  5. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas : unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur: a. SKP bobotnya 60 % b. Perilaku kerja bobotnya 40 % 6. Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan & berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan PNS yg dinilai.

  6. Tata Cara Penyusunan SKP • Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sbb: • Jelas • Dapat diukur • Relevan • Dapat dicapai • memiliki target waktu

  7. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). • PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS.

  8. Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai • Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: • Kuantitas (Target Output) • Kualitas (Target Kualitas) • Waktu (Target Waktu) • Biaya (Target Biaya)

  9. PENILAIAN PRESTASI KERJA Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) • Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. • SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. • SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. • SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

  10. UNSUR-UNSUR SKP 1. Kegiatan Tugas Jabatan Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. 2. Angka Kredit Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. 3. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.

  11. Lanjutan …………………………………………………….. 4. Tugas Tambahan Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan.PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. 5. Kreatifitas PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP

  12. CARA PENILAIAN DAN NILAI SKP 1. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan100. 2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng-gabungkanPenilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja

  13. Lanjutan …………………………………………………….. • 4. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angkadansebutan. • 91 keatas: sangat baik • 76 – 90 : baik • 61 – 75 : cukup • 51 – 60 : kurang • 50 kebawah: buruk • 5. Penilaian SKP dapat lebihdari 100 • 6. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi100 • 7. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

  14. PEJABAT PENILAI, ATASAN PENILAI DAN PELAKSANAAN PENILAIAN 1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS dilingkungannya. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi. 3. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat dilingkungannya. 4. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. 5. Hasil Penilaian Prestasi Kerja diberikan kepada PNS ybs.

  15. Lanjutan …………………………………………………….. 6. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai wajib menandatangani dan mengembalikannya kepada pejabat penilai paling lama 14 hari. 7. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani hasil penilaian, maka hasil tsb dianggap sah. 8. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada atasannya paling lama 14 hari. 9. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian prestasi kerja. 10. Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

  16. PENILAIAN PERILAKU KERJA 1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: • 91 – 100 : Sangat baik • 76 – 90 : Baik • 61 – 75 : Cukup • 51 – 60 : Kurang • 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: • Orientasi pelayanan • Integritas • Komitmen • Disiplin • Kerja sama • Kepemimpinan

  17. KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN 1. Apabila PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian, maka keberatan disertai alasannya dapat diajukan ke atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 hari. 2. Atasan pejabat penilai meminta penjelasankepada Pejabat penilai dan PNS ybs 3. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final

  18. TINDAK LANJUT Pejabat penilai memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahanpembinaan PNS yang dinilai

  19. KETENTUAN LAIN 1. PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi independen dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh pimpinan instansi ybs berdasarkan bahan dari instansi tempat ybs bekerja 2. PNS sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya tidak dilakukanpenilaian prestasi kerja 3. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar didalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan perguruan tinggi atau sekolah ybs

  20. Lanjutan …………………………………………………….. 4. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar diluar negeri dibuat dengan menggunakan bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan Kepala Perwakilan RI di negara ybs. 5. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai dimana ybs bekerja. 6. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperban-tukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja.

  21. ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA BOBOT 60 % PRESTASI KERJA PNS SKP KINERJA PNS • ASPEK: • ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN PERILAKU KERJA PNS BOBOT 40 % MINAT BAKAT PNS POTENSI PNS PSIKOTES ASSESSMENT CENTER SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA KONTRAK KINERJA PENGAMATAN REKOMENDASI 21

  22. OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABEL • PARTISIPASI • TRANSPARAN ASS-CEN PSI-TEST TUPOKSI ORGANISASI RENJA REWARD BAIK REKOMENDASI FEEDBACK HASIL PENILAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN SKP PENILAIAN KINERJA TUPOKSI INDIVIDU PNS HASIL PENILAIAN PERILAKU KERJA • PRESTASI KERJA (Kontrak Kinerja=SKP) • KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA • PERILAKU KERJA (Pengamatan) • - ORIENTASI PELAYANAN • - INTEGRITAS • - KOMITMEN • - DISIPLIN • - KERJASAMA • - KEPEMIMPINAN BURUK REKOMENDASI TUPOKSI UNIT RENJA ASS-CEN PSI-TEST • PEMBINAAN • PUNISHMENT SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA 22

  23. PROSEDUR PENYUSUNAN SKP ATASAN LANGSUNG (Pejabat Penilai) ATASAN PEJABAT PENILAI PNS YANG DINILAI Penetapan Bidang Prestasi Renstra/Renja • Negosiasi • Kegiatan tugas jabatan • Target (Aspek kuan, kual, wkt, danatau biaya) Tugas Jabatan Sasaran Kerja Pegawai Tidak Setuju Setuju Tanda Tangan SKP Tanda Tangan SKP

  24. Ukuran Kinerja Uraian Tugas • Kualitas • Kuantitas • Waktu • Biaya Prestasi Membuat SKP Persetujuan Atasan Pegawai Pelaksanaan Pemantauan Bimbingan Nasehat Rencana kerja Organisasi Kinerja Perilaku • Orientasi Pelayanan • Integritas • Komitmen • Disiplin • Kerjasama • Kepemimpinan MekanismePenilaian Prestasi Kerja PNS

  25. Sekian Dan Terimakasih

More Related