1 / 6

HAK GUNA BANGUNAN

HAK GUNA BANGUNAN. Kelompok 6: Tri Noprianto Sutanto Sahat Restu Sirait Yoshua Setiadi Frenky Afner Andreas Jody. KASUS.

dandre
Télécharger la présentation

HAK GUNA BANGUNAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HAK GUNA BANGUNAN • Kelompok 6: • TriNoprianto • Sutanto • SahatRestuSirait • YoshuaSetiadi • FrenkyAfner • Andreas Jody

  2. KASUS PerumahanIdamandibangun pada tanahHakGunaBangunan (HGB) atas namapihak PT KaryaSentosa yang berada di atas HP (HakPengelolaan atas namaPemda DKI Jakarta). Kemudianmenimbulkansengketa antara perhimpunanpenghuniperumnasIdamandengan PT KaryaSentosa, disebabkanpenghuniperumnastidakmengetahui status tanahsebenarnya, karenamemangsebelumnya PT KaryaSentosatidakmenginformasikankepadacalonpenghuniperumnas. Setelahterjadidemikian, para penghuniperumnasinginmenaikkan status tanahnyamenjadihakmilikkarenaditakutkanrumahnyahilangjikawaktuhakgunabangunannyatelahhabis. Pertanyaan: apakah HGB dapat di tingkatkanmenjadi HM?

  3. PENGERTIAN HakGunaBangunanadalahhakuntukmendirikandanmempunyaibangunan-bangunanatastanah yang bukanmiliknyasendiri, denganjangkawaktu paling lama 30 tahun. HakGunaBangunan (HGB) dapatdiperpanjangdenganjangkawaktu paling lama 20 tahunataspermintaandaripemeganghakdandenganmengingatkeperluansertakeadaanbangunan-bangunannya. Subyek yang dapatmenjadipemegang HGB adalahWarga Negara Indonesia ataubadanhukum yang didirikanmenuruthukum Indonesia danberkedudukan di Indonesia.

  4. ANALISIS • SubyekhukumpemegangHakPengelolaan (HPL). MenurutPasal 67 PeraturanMenteri Negara Agraria/KepalaBadanPertanahanNasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan (“PMNA/KBPN No. 9/1999”), HPL dapatdiberikankepada: • InstansiPemerintahtermasukPemerintahDaerah; • BadanUsahaMilik Negara; • BadanUsahaMilikDaerah; • PT. Persero; • BadanOtorita; • Badan-badanhukumPemerintahlainnya yang ditunjukpemerintah. Jadi, berdasarkanketentuantersebut, sebagaiindividutidakmungkinmemiliki HPL di dalamsertifikattanahnya. Subyekhukum yang bisamenjadipemegang HPL dalamhaliniadalahPerumPerumnas.

  5. Dalampelaksanaannyakemudian, PerumPerumnasmembangunkawasanperumahan dan permukiman di atas HPL dengandiberikanHakGunaBangunan (HGB). DalamkasusinipihakKaryaSentosapatutdipersalahkan, karenasejakawaltidakmenginformasikan status tanahPerumahanIdamankepadacalonpembeliwaktuitu. Apabila di kemudianhari para pemegang HGB inginmelakukanperubahanhak atas tanahmenjadiHakMilik (HM), makaharusmendapatkanpersetujuandaripemegang HPL tersebut. Dengandemikian, persetujuanituwajibdiberikanolehPerumPerumnassepanjangmengenaitanah yang dipergunakanuntukrumahtinggal,

  6. KESIMPULAN HakGunaBangunanadalahhakuntukmendirikandanmempunyaibangunan-bangunanatastanah yang bukanmiliknyasendiri, denganjangkawaktu paling lama 30 tahun. PihakKaryaSentosapatutdipersalahkan, karenasejakawaltidakmemberiinformasi status tanahPerumahanIdamankepadacalonpembeliwaktuitu. Tanah pemerintahdapatdiberikanatau di kelolaolehinstansitertentu. Jika HGB ingin di jadikanhakmilikharusmendapatkanpersetujuandaripemegang HPL tersebutdenganpersyaratan-persyaratantertentu.

More Related