Wakil Menteri Negara PPN/ Wakil Kepala Bappenas

1. PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI Wakil Menteri Negara PPN/ Wakil Kepala Bappenas Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Bandung, 2 Desember 2010

2. ALUR PIKIR PRESENTASI DinamikaEkonomi Global Progress RPJMN DayaSaing MeningkatkanPertumbuhanekonomi Cost Of Doing Business Inpres1 & 3/2010 (Raker II, Tampak Siring) 9 Instruksi Presiden (Raker III, Bogor) Peran Gubernur PP 19/2010 SEB 3 Menteri

3. ALUR PIKIR PRESENTASI (Lanjutan...) • Kawasan Asia pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang baru. • Indonesia anggota G20 dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. • Sasaran pertumbuhan RPJMN 2010-2014 relatif tinggi, namun potensi lebih tinggi • Pencapaian sasaran tersebut tidak mudah, karena posisi daya saing yang masih diurutan ke 54 dari 133 Negara. • Masalah pokok daya saing tersebut adalah Cost Of Doing Bussiness yang masih tinggi.

4. Dimana kita sekarang ?

5. Ekonomi Indonesia : 5-10 Tahun yang lalu Vs Sekarang 1997 2001 2004 Jun/Sep2010 Exchange rate 2920/$ 10.250/$ 8.940/$ 8980/$-Gov’t debt (% GDP) 23% 77% 57% 28% Unemployment 4.2 mil 8 mil 10.3 mil 8mi Avg. Income $1093pa $772 pa $1186 pa 2600$pa Inflation 11% pa 9% pa 6% pa 5.8% Investment 30% 20% 16% 26% Foreign Reserves 17.4b$ 28.0b$ 36.3b$ 85.5b$ Stock Market Index 600 700 > 1000 +/-3600 Country risk -CCC SD B+ BB+

6. Perekonomian semakin kokoh dan tumbuh dengan mantap disertai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tertinggi setelah krisis tahun 1998 Menurun karena krisis global, tidak banyak negara yang mengalami pertumbuhan positif Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan angkapengangguran menurun ke 7,9% dan angka kemiskinan menjadi 14,1%

7. Gross Domestic Product (GDP) Negara-negara G20 Tahun 2007

8. Beberapa kondisi kurang menGGembirakan

9. Daya Saing Kita? Knowledge Economy Tingkat Kompetisi Global Selanjutnya Strategic Gap II “Posisi Daya Saing kita di Era New Economy” Ekonomi Indonesia Tingkat Kompetisi Global Saat Ini Strategic Gap I“Keluar dari Krisis” Krisis Ekonomi

10. Peringkat Daya Saing Indonesia pada Beberapa Indikator (WEF, 2009)

11. Masalah Utama Cost Of Doing Business di Indonesia Cost of doing business di Indonesia masih terfokus pada inefisiensi birokrasi pemerintah.

12. Konsentrasi Ekonomi terlalu tinggi : Disparitas Wilayah Hal yang sama terjadi di banyak negara • Kegiatanekonomiterpusatdiperkotaan(khususJawa) • Industridenganpotensipertumbuhan yang meningkattergabungdalamaglomerasi • Perbaikaninfrastrukturtransportasidapatmemperbaikiaksesperusahaankepadapusatpengolahandanpasar:

13. GEOGRAPHICAL distance between major cities in Indonesia and Singapore ECONOMIC distance within Indonesia based on SEA transport costs ECONOMIC distance within Indonesia based on AIR ticket costs Source: WB Interviews with MAERSK, Garuda, Lion Air, 2009

14. Program nasional

15. Sasaran RPJMN 2010-2014 sebagai hasil pembangunan inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan 15

16. MENCAPAI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG SEIMBANG, PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN MENINGKATKAN DAYA SAING Pengalaman Di Berbagai Negara Konsentrasiekonomiadalahfenomena global

17. Daya Saing Konteks: KlusterdanPengembangan Wilayah SDA Manufaktur Jasa-jasa Stabilitas, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, Hukum Orientasi Internasional • EkonomiMakro • KebijakanFiskalMoneter • KebijakanPerdagangandan • Investasi • KebijakanLuarNegeri • Fokus Fundamental • Modal SDM (individu • dan masyarakat) • Ristek • Manajemen • Kualitas Infrastruktur

18. BAGAIMANA MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG SEIMBANG DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF ? Perekonomian yang berhasil... Surabaya • Tumbuhmaksimalmelaluikesatuanbukankeseragaman(inclusive development) Jakarta Makassar Makassar Menghubungkanpusat-pusatpertumbuhan Maluku Memperluaspertumbuhandenganmenghubungkanwilayahmelalui inter-modal supply chain systems Sulawesi Papua Menghubungkandaerahtertinggaldenganpusatpertumbuhan Kendari Menghubungkandaerahterpencildenganinfrastruktur & pelayanandasardalammendapatkanmanfaatpembangunan Makassar Mencapaipertumbuhaninklusif Ambon Manado Integrasiekonomiadalahcaraterbaikuntukmendapatkanmanfaatlangsungdarikonsentrasiproduksidanmanfaatjangkapanjangkonvergensistandarhidup

19. KERANGKA KERJA KONEKTIVITAS NASIONAL Integrasi Blue Print Sislognas, Sistranas (transportasi multi moda, rencanaindukpelabuhan, bandara, jalandan KA) danrencanapembangunandaerah Ports Roads Kerangkatersebutmempertimbangkankondisikepulauan, geografiekonomidandemografi Railways Airports Multimodal

20. VISI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS: LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED Vision 3 Tingkat Konektivitas City Town Asia Island Town City Indonesia International Gateway Town Europe Town Island City Town City America Town Island Town Intra-island Within Growth Poles (urban) International Among Growth Poles (sub-regions) Inter-island City Town 2 3 1 LOCAL Connectivity NATIONAL Connectivity GLOBAL Connectivity

21. Peran pemerintah daeraH DALAM pembangunan

22. Strategi Utama • Perekonomian adalah agregasi perekonomian daerah • Kontribusi perekonomian : +/- 20% Pemerintah (pusat dan daerah), 80% masyarakat • Komposisi pelaksanaan APBN : 60-70% di Daerah (+/- 30-35% ditetapkan daerah) Membangun Sinergi Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kegiatan, khususnya produksi dan investasi, masyarakat dalam pembangunan

23. BELANJA APARATUR DALAM APBN DAN APBD Porsibelanjaaparaturdalam APBN dan APBD relatifbesar, masing-masing35,0% dan 56,4%

24. BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA 2005-2014 Rencanaalokasiinfrastrukturperiode 2010-2014 meningkat tajam dibandingkanperiode 2005-2009

25. Membangun Sinergi Pusat Daerah Sumber : Paparan Menteri Dalam Negeri, April 2010

26. Membangun Sinergi Pusat-Daerah Sumber : Paparan Menteri Dalam Negeri, April 2010

27. PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

28. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat • Penerbitan PP 19 tahun 2010 • Pelaksanaan 3 Raker Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur : • Cipanas : Penerbitan Inpres 1 tahun 2010 • Tampak Siring : Penerbitan Inpres 3 tahun 2010 • Bogor : 9 Direktif Presiden (termasuk penyempurnaan PP 19/2010 dan penyusunan SEB 3 Menteri untuk pelaksanaan Dekon dan TP)

29. A. Penguatan Peran Gubernur untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi diperlukan dalam rangka: Pertama, mengkoordinasidanmensinergikan perencanaanpembangunanantartingkatpemerintahan(kementerian/lembaga[K/L], Provinsi, Kabupaten/Kota) sesuaidenganpembagianurusan/kewenanganmasing-masingtingkatanpemerintahan (berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007); Kedua, koordinasi kerjasamaantardaerahdalammeningkatkandayasaingdanproduktivitaswilayahdalamlingkupnasionaldan regional;r serta mendukung penguatan konektivitas nasional Ketiga, Pembinaan dan koordinasi sinergipemanfaatansumberdaya, termasukpendanaanpembangunan; Keempat, mendorong proseskoordinasi pembangunanyang partisipatifdilakukanmelaluikonsultasi yang efektifantaraPemerintah, Pemerintah Kabupaten/ kota denganpelakupembangunanlainnya(masyarakat, LSM, danduniausaha) disetiaptingkatanpemerintahan. Kelima Percepatan penyelesaian penyusunan RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota

30. B. Penguatan Peran Gubernur diperlukan dalam Penataan Ruang: Pertama, mempercepat prosedur pembahasan substansi teknis Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; Kedua, melakukan harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan penataan ruang, dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; dan Ketiga, mempercepat penyusunan dan penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, khususnya dalam kaitannya dengan berbagai rancangan Peraturan Presiden yang terkait dengan RTR Pulau, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan perbatasan. Keempat,langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mempercepat penyusunan Raperda RTRW dan penyampaiannya kepada Pemerintah Pusat (BKPRN), dan meningkatkan kapasitas BKPRD.

31. C. Penguatan Peran Gubernur dapat segera dilaksanakan karena berlandaskan pada Instruksi Presiden RI sebagai berikut: InstruksiPertama, kepadaMendagri, MenteriKeuangan, danunsurpimpinandaerahuntuksegeramerumuskanupayapeningkatansinergipusatdandaerah. Presidenmemintauntukmelihatkembali PP No. 19 Tahun 2010 tentanggubernursebagaiwakilpemerintahpusat, agar lebihjelas, kuat, tegas, menyangkutsiapaberbuatapadansiapabertanggungjawabtentangapa. InstruksiKedua, jugadiberikankepadaMendagridanMenkeu, untukmerumuskanstandar yang pantasuntuktunjangandaninsentifjajaranpejabatdidaerah. InstruksiKetiga, kepadaMendagridanMenteri PAN danReformasiBirokrasi, sertaunsurdaerah, untukmerumuskanjumlahpegawai yang tepatuntukdidaerahtetapitetapdalambataskemampuananggaran, sertamelihatkembali PP No. 41 tahun 2007 tentangOrganisasiPerangkat Daerah.

32. C. Penguatan Peran Gubernur (lanjutan) Instruksi Keempat, kepada Menteri PU dan menteri terkait pembangunan dan penyediaan infrastruktur, bersama unsur daerah, untuk menentukan kembali prioritas pembangunan infrasturuktur. Agar dirumuskan sekaligus sisi penganggaran, paduan antara APBN, APBD provinsi, dan kabupaten serta kota sesuai dengan kemampuan masing-masing. Instruksi Kelima, kepada Gubernur,penentuan anggaran dekonsentrasi selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dikelola menteri secara sektoral. Presiden SBY meminta agar dilakukan koordinasi dengan gubernur agar semuanya betul-betul terintegrasi. Instruksi Keenam, kepada jajaran pemerintah pusat, untuk memperhatikan aspirasi dan rekomendasi para gubernur tentang pembangunan infrastruktur, penyediaan dan penambahan alat transportasi, dan kebijakan ekspor dan impor karena ekonomi nasional merupakan kumpulan dari ekonomi daerah.

33. C. Penguatan Peran Gubernur (lanjutan) InstruksiKetujuh, agar paragubernurmemahamisituasiekonomimakrodan APBN, terutamaprioritaskemampuandanbataskemampuan, pengeluaran, defisit, subsidi, dan lain-lain. InstruksiKedelapan, kepadaKepala UKP4 dan BPKP, dengantelahdiperbaikinyabanyakperaturan, misalnyaKeppres No. 80 Tahun 2003, peraturanjasakonstruksi, APBD, dansebagainya, memberikanasistensikepadadaerahuntukpenggunaananggarandaerahdanmenjalankanperaturan. InstruksiKesembilan, Kepala UKP4 agar memonitordanmengevaluasiatassemua yang telahditerbitkandalam PP danPerpres, sesuaiinstruksidiatasdanmelaporkanhasil monitoring danevaluasi 3 bulandarisekarangsertamenembuskankementeri, gubernur, danbupatisertawalikota.

34. InstruksiPertama : PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (berdasarkan PP 19 tahun 2010)

35. Penerbitan PP 19 2010

36. Instruksi Kelima : MATERI SEB PENINGKATAN FEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI DAERAH SERTA PENINGKATAN PERAN AKTIF GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT

37. KEMENTERIAN/LEMBAGA

38. GUBERNUR

39. BAPPENAS, KEMENKEU, KEMENDAGRI

40. SEKIAN DAN TERIMAKASIH