1 / 34

PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA BOS

BIMBINGAN TEKNIS. PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA BOS. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK 18 Maret s.d 1 April 2019. Dasar. UU No. 28 Tahun 20 08 tentang KUP Peraturan Men.Keu No. 107/PMK.010/2015 tgl . 8 Juni 2015.

djosephs
Télécharger la présentation

PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA BOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIMBINGAN TEKNIS PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAKATASPENGGUNAAN DANA BOS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK 18 Marets.d 1 April 2019

  2. Dasar • UU No. 28 Tahun 2008 tentang KUP • Peraturan Men.Keu No. 107/PMK.010/2015 tgl. 8 Juni 2015. Pasal 3 angka 1 huruf g. DikecualikandariPemungutanPajak PenghasilanPasal 22 ataspembayaranuntukpembelianbarang sehubungandenganpenggunaandanaBantuanOperasional Sekolah (BOS). TentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan. • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016 Pedoman Teknis dan Tata Cara pemotongan PPh Pasal 21.

  3. Definisi • Defenisi Pajak Pajak adalah kontribusiwajibkepadanegara yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-undangdandipergunakanuntukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat

  4. WajibPajak • Beberapa Istilah yang Penting Dipahami : WajibPajak WajibPungut Orang Pribadi/ Badan usaha yang memperoleh Penghasilan BendaharawanPemerintahPusatDaerah yang mengelola dana dari APBN dan APBD

  5. PembayarandanPelaporan • Beberapa Istilah yang Penting Dipahami : SSP Tidakberlaku SPT (Surat Pemberitahuan) Sarana Penyetoran Pajak memakaiBilling Sistem G2, ATM, EDC. Sarana Pelaporan Pajak PPhPasal 21 PPhPasal 23 PPhPasal 4 (2) PPN

  6. AturanbaruPembayaranPajak: Billing Sistem G2 2. ATM 3. EDC 4. SSP hanyadipakai s/d BulanJuni 2016 5.1 Juli 2016 s/d sekarang

  7. Dasar Perpajakan • Beberapa Istilah yang Penting Dipahami : N P W P NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Identitas Administrasi Pajak

  8. Jenis pajak terkait Penggunaan Dana Bos • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 ( Tidakdikenakan ) • PPh Pasal 23 • PPh Pasal 4 ayat (2) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  9. Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS • PPh Pasal 21 Pajak yang dipotong atas pembayaranberupagaji, upah, honorarium, danpembayaran lain yang diterimaolehOrangPribadi

  10. Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS • PPh Pasal 22 TidakDikenakanPajak. *)Pembayaran Tidak Termasuk PPN

  11. Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS • PPh Pasal 23 Pajak yang dipotongdaripenghasilan yang diterimarekananatassewa (tidaktermasuksewatanahdanataubangunan), sertaimbalanjasamanajemen, jasateknik, jasakonsultandanjasa lain *)Pembayaran Tidak Termasuk PPN

  12. Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS • PPh Pasal 4 ayat 2 Pajak yang dipotong atas pembayaran : Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Persewaan tanah dan atau bangunan Jasa Konstruksi Tarif Kode Isian pada SSP :

  13. Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PemungutanataspembelianBarang/ JasaKenaPajak yang jumlahnyadiatasRp. 1.000.000,- tidakmerupakanpembayaran yang terpecah-pecah.

  14. JenisPajak • PPh Pasal 21 • PPh Pasal 22 ( TidakDikenakan). • PPh Pasal 23 • PPh Pasal 4 ayat (2) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2% Sewa Tanah/ Bangunan 10% Jasa Konstruksi 2% 10% > Rp 1.000.000

  15. Terkait Belanja Barang • Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana senilai Rp 3.500.000,- (belum termasuk PPN) Karena sudah melebihi Rp 1juta PPh Pasal 22 PPN 10% Dana BOS TidakKenaPajakPPhPsl 22 Rp 350.000

  16. Terkait Belanja Barang • Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana senilai Rp 3.500.000,- (sudah termasuk PPN) Karena sudah melebihi Rp 1juta PPh Pasal 22 PPN 10% Dana BOS TidakKenaPajakPPhPsl 22 Rp 318.182

  17. Ketentuan Khusus • Pembelian yang tidak dipotongPPh Pasal 22 : • Pembelian yang tidak dipungutPPN : Pembayaran BarangdanJasadana yang bersumberdari BOS. PerMenKeu No. 107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015.. • Pembelian barang tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, Misal: • Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN), • Buku Pelajaran/ Agama Kurikulum, Kitab Suci, • makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, • air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, • dll, diatur dlm KMK-563/KMK.03/2003, PP 38 Tahun 2003 dan PP 31 Tahun 2007

  18. Ketentuan Khusus • Apabila rekanan toko/ pengusaha/ penyedia jasatidakmempunyai NPWP, makadipotong 100% lebihtinggidaritarifPPh 22 danPPh 23 seharusnya.

  19. ContohTransaksi/ Belanja Upah Tukang PPh 21 BelanjaBarang/Jasa Material PPh 22 TidakKenaPajak Jasasehubungandenganpenggunaanharta(MisalSewaTruk/ Mesin) PPh 23 PPN Jasa Catering PPh 23 JasaKonstruksi PPh Final Pasal 4(2) PPN

  20. DAFTAR PTKP BARU : 101/PMK.010/2016

  21. PPhPasal 21 (Final)

  22. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK

  23. 1. PembayaranHonorarium • BendaharaXmembentuksuatutim yang anggotanyaterdiridaribeberapa PNS. Bendaharamembayar honorarium timpadatanggal 25 Mei 2017 denganrinciansebagaiberikut: • Bagaimanakahpemotonganpajakatas honorarium yang diterimaolehtimtersebut?

  24. 1. Pembayaran Honorarium Kewajibanbendaharaataspembayarantersebut: • MemotongPPh 21 Final ataspembayaran honor • MembuatbuktipotongPPh 21 final ataspembayaran honor • MenyetorPPh 21 Final paling lama tanggal 10 Juni 2017 ke Bank • Melaporkan SPT MasaPPh 21 ke KPP PratamaDemak paling lama tanggal 20 Juni 2017

  25. 2. PembayaranUpahTukang Ucok (status belummenikah) padabulan Mei 2017 bekerjaselama 11 haripada SD Xyaitupembangunangedungsekolahdenganmenerimaupah Rp.140.000 perhari. MakapenghitunganPPh 21 nyaadalahsbb: • Penghasilanperhari Rp.140.000 • Penghasilan 11 hari X Rp.140.000 = Rp. 1.540.000 • Penghasilansebulan Rp.140.000 X 30 = Rp.4.200.000,- • Penghasilankumulatif yang diterimadalamsatubulantidakmelebihiRp. 4.500.000,- • MakatidakterutangPPh 21

  26. 2. PembayaranUpahTukang... (lanjutan) Pak Ogahtelahmenerimapenghasilansebulanmelebihi 4.500.000 Contoh 283.750 x 16 = 4.540.000 • MakaPPh 21 ataspenghasilan Pak Ogahdihitungsebagaiberikut: • Penghasilan 16hari : 4.540.000 • PTKP 16hari, 16 x (54.000.000/360) : 2.400.000 • PenghasilanharianterutangPPh 21 : 2.140.000 • PPh 21 yang harusdipotong padahari ke-16 (5% x 2.140.000) : 107.000 Apabila Pak Ogahjugamenerimapenghasilan yang samapadahari ke-17, makaPPh 21 terutangadalahsbb: • 17 x 283.750 : 4.823.750 • PTKP 17hari , 17 x(54.000.000/360) : 2.550.000 • PenghasilanharianterutangPPh 21 : 2.273.750 • PPh 21 (5% x 2.273.750) : 113.687 • PPh 21 yang sudahdipotongpadahari ke-16: 107.000 (-) • PPh 21 yang harusdipotongpadahari ke-17 : 6.687 • Apabila Pak Ogahtidakmemiliki NPWP, makaakandipotongBendahara 20% lebihtinggidaritarif 5% ataumenjadidikenakantarif 6%

  27. 4. PembayaranatasJasa • Bapak Yselakubendaharamenyewamolenkepadarekanan yang tidakmemiliki NPWP dengannilaipenyerahanRp. 10.000.000,- • AtastransaksitersebutbendaharawajibmemotongPPh 23 sebesar 4% (bukan 2%), karenarekanantidakmemiliki NPWP denganperhitungansbb: • PPh 23 (4% x 10.000.000) = Rp.400.000 • Wajib Pungut PPN (karena > Rp 1juta) PPN = 10% x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000

  28. 5. PembayaranatasPelaksanaan Konstruksi (Pembangunan Fisik) • BendaharaZ melakukan tender pekerjaan konstruksifisik (pembangunangedungsekolah) yang dilakukanolehCV. Andalan (NPWP 02.554.013.3-126.000). Kontraktor tsb memilikikualifikasigrade kecildengannilaipaket pekerjaan sebesar Rp.200.000.000 danPPN sebesar Rp.20.000.000. • Makapajak yang harusdipotongolehBendahara ataspaket pekerjaan fisiktersebutadalah: Nilaikontrak: Rp.200.000.000 PPN : Rp. 20.000.000 + Total tagihandarirekanan (CV. Andalan) : Rp.220.000.000 • PPhPasal 4 ayat 2 yang dipotong: 2% x 200.000.000 = 4.000.000 • Total PPhdan PPN = Rp 20.000.000 + Rp 4.000.000 = Rp 24.000.000 • Dibayarkepadarekanan CV. Andalan = (220 juta – 24 juta) = Rp 196.000.000

  29. PERHATIAN !!! Untukmemudahkanpengadministrasianbaikitupenyetorandan pelaporanpajak, dianjurkankepadabendaharawanuntukbekerja sama/berbelanjaHANYAdenganrekanan yang telahmemiliki NPWP DANtelahdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak (PKP). MintalahFakturPajakdarirekanan yang telahdikukuhkansebagai PKP, setiapmelakukantransaksipembelianbarang. FakturPajak dibuat/diterbitkanolehrekananbukanolehbendaharawan. Setiaprekanan yang telahmemiliki NPWP BELUM TENTUberhak menerbitkanFakturPajak . PASTIKANrekanantersebuttelah dikukuhkansebagai PKP.

  30. JenisdanBatas Waktu Setor Dan LaporPajak

  31. Cara Penulisan/ Pengisian di SSP

  32. BEA METERAI • Ketentuan Penggunaan Meterai Tempel : *) yang menyebutkan penerimaan uang

  33. TerimaKasih Kantor Pelayanan Pajak Pratama PratamaDemak Jl Sultan Fatah No. 9 Demak Telp Kantor : 0291 - 681038

  34. Bayar Pajakdanlaporkan SPT

More Related