1 / 31

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah. adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. . Pasal 1 PP 58/2005.

donovan-rojas
Télécharger la présentation

Pengelolaan Keuangan Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,danpengawasan keuangan daerah. . Pasal 1 PP 58/2005

  2. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. KEUANGAN DAERAH Adalah Pasal 1 PP 58/2005

  3. LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Omnibus Regulation UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) UU 32/2004 PP 38/07 PP 41/07 PERMENDAGRI 13/06 PERMENDAGRI 59/07

  4. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan Rancangan DPA-SKPD RPJMD Penatausahaan Pendapatan Disusun Sesuai SAP • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja RKPD Verifikasi KUA/PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Pelaksanaan APBD • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pendapatan Penatausahaan Pembiayaan Belanja RKA-SKPD • Dilakukan oleh PPKD Pembiayaan Raperda Pertanggung-jawaban APBD RAPBD Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Laporan Realisasi Semester Pertama Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perubahan APBD Akuntansi Keuangan Daerah APBD

  5. RPJMD dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah RPJP Daerah Pedoman RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah Memperhatikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik Jangka Waktu Penetapan

  6. MEKANISME PENYUSUNAN APBD(UU NO.17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kebijakan Umum APBD dan PPAS DPRD kesepakatan PEMDA Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja SE Penyusunan RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

  7. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Memuat : Rancangan kerangka ekonomi daerah atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah dokumen perencanaan daerahuntuk periode1 (satu) tahun Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

  8. KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) • “ Adalah “ • dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun • Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. • Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target

  9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD • Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi • kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang • melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. • - Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan • pembiayaan. • Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, • sasaran, SKPD yang melaksanakan. • Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, • program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, • bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan • keuangan dan belanja tidak terduga).

  10. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) SE Memuat hal-hal sebagai berikut • prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; • alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; • c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; • d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

  11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

  12. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah • RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; • Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga; • Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

  13. berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Pendekatan penyusunan • Kerangka pengeluaran jangka mene-ngah daerah • Penganggaran terpadu • Penganggaran berdasarkan prestasi kerja

  14. Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD RKA SKPD 1 RKA SKPD 2.1 RKA SKPD 5 RKA SKPD 5 RKA SKPD 5 RKA SKPD 2.2 RKA SKPD RKA SKPD 2.2.1

  15. Bagan Alir RKA-PPKD RKA PPKD 1 RKA PPKD 2.1 RKA PPKD RKA PPKD 3.1 RKA PPKD 3.2

  16. Kepala SKPD/SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Tim Anggaran Pemerintah Daerah RKA-SKPD/RKA-PPKD RKA-SKPD/ PPKD RKA-SKPD/ RKA-PPKD Penyiapan Raperda APBD Disampaikan Dibahas RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah penelaahan kesesuaian dengan • kebijakan umum APBD • prioritas dan plafon anggaran sementara • prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya • dokumen perencanaan lainnya • capaian kinerja • indikator kinerja • analisis standar belanja • standar satuan harga • standar pelayanan minimal Raperda tentang APBD dokumen pendukung + Nota Keuangan Rancangan APBD &

  17. APBD Struktur APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah • Penerimaan Pembiayaan • Pengeluaran Pembiayaan • PAD • Dana Perimbangan • Lain-lain pendapatan daerah yang sah • Klasifikasi belanja menurut organisasi • Klasifikasi belanja menurut fungsi • Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja

  18. Raperda tentang APBD minggu pertama Oktober tahun sebelumnya menyampaikan Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD Penjelasan Kepala Daerah DPRD kepada Dokumen Pendukung dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

  19. Kepala Daerah menetapkan Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & yang telah dievaluasi menjadi selambat-lambatnya 31 Desember Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & Disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan Kabupaten/Kota Provinsi Mendagri Gubernur

  20. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gubernur / Bupati / Walikota 1 5 4 Laporan Keuangan (unaudited) Raperda LPJ (Lap. Keuangan) 31 Maret 2 Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 6 BPK DPRD Audit (2 bulan) 3

  21. Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dilampiri: Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005) Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

  22. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI SKPD 1 5 4 Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) Sebelum 31 Maret 2 31 Maret 6 PPKD 3 Sebelum 31 Maret BPK

  23. Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD Laporan Realisasi APBD Neraca Catatan atas Laporan Keuangan

  24. PENGELOLAAN KEUANGAN DI PEMERINTAH KOTA PAREPARE 1. Beberapa regulasi telah disusun dan ditetapkan yaitu : - Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuda - Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuda - Kebijakan Akuntansi 2. Perencanaan dan Penganggaran 3. Penatausahaan Administrasi Keuangan 4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Perubahan struktur organisasi pemerintah daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007

  25. Ad. 1 REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN • Dalam penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah masih mengalami hambatan-hambatan karena beberapa faktor: - Terbatasnya kapasitas SDM - Belum lengkapnya kebijakan menurut ketentuan yang berlaku - Belum lengkapnya instrumen pelaksanaan

  26. Ad. 2 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Tahapan perencanaan dan penganggaran sudah dilaksa-nakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu : - RKPD - KUA/PPAS - SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA - RKA-SKPD/RKA-PPKD - RAPBD - DPA-SKPD

  27. Ad. 3. PENATAUSAHAAN ADM.KEUANGAN • Pengelolaan keuangan pada setiap SKPD maupun PPKD juga secara bertahap telah dilakukan sesuai Permendagri No. 13/2006 • Pada Dinas PKD masih dilakukan verifikasi SPM dan pendukungnya mengingat SKPD masih mengalami keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku • Tugas dan Fungsi BUD dan Kuasa BUD, PPK, PPTK dan Bendahara dan Pembantunya juga telah diberdayakan menurut fungsi masing-masing.

  28. Ad. 4 Pertanggungjawaban Pelaksa- naan APBD • Penyusunan laporan keuangan pada PPKD dan SKPD belum berjalan sebagaimana diatur pada PP 24/2005 - Belum ada Neraca SKPD - Belum disusun Catatan Laporan Keuangan • Namun demikian langkah-langkah untuk mengarah pada ketentuan tsb sdh sementara berjalan.

  29. Ad. 5 Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah sesuai PP 41 • Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) disatukan fungsi yang berperan selaku pengelola keuangan yaitu bidang pendapatan, penatausahaan adm keuangan dan pengelolaan aset daerah. • Pada setiap SKPD juga telah dibentuk Kasubag/Kasi Keuangan yang juga berperan selaku PPK

  30. ADA PERTANYAANTA???

  31. Terima Kasih

More Related