manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN SATU PINTU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN SATU PINTU

play fullscreen
1 / 45

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN SATU PINTU

1236 Views Download Presentation
Download Presentation

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN SATU PINTU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN SATU PINTU DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351-2 , Fax 351463 Semarang

  2. 90a LATAR BELAKANG 1.SISTEM-SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN YG ADA BELUM TERKOORDINASIKAN DLM SATU MEKANISME KERJASAMA 2. SEBAGIAN BESAR DAERAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UTK MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 3. PEMANFAATAN DATA & INFORMASI DLM MANAJEMEN KES BELUM OPTIMAL AKIBAT BELUM BERKEMBANGNYA SISTEM KESEHATAN & MANAJEMEN KES DI BERBAGAI TINGKAT 4. PEMANFAATAN DATA & INFORMASI KESEHATAN OLEH MASY CENDERUNG MENINGKAT, TETAPI SISTEM INFORMASI KES BELUM DPT MENGIMBANGINYA 5. PEMANFAATAN TEKNOLOGI TELEMATIKA DALAM SISTEM INFORMASI KES BELUM OPTIMAL

  3. 90a LATAR BELAKANG 6. DANA UTK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KES MASIH TERBATAS 7. BELUM BANYAK TENAGA PURNA-WAKTU PENGELOLA SISTEM INFORMASI KES YG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL 8. AZAS DESENTRALISASI : MENDEKATKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KE SUMBER ISSUE. UNTUK MENGETAHUI ADANYA SUATU ISSUE, DIBUTUHKAN SIK. 9. PERLU PERUMUSAN & PENATAAN SISTEM KESEHATAN PROPINSI & KAB/KOTA DLM RANGKA PENCAPAIAN INDONESIA SEHAT 2010. 10.SEOLAH-OLAH ADA HUBUNGAN YG PUTUS ANTARA KAB/KOTA DENGAN PROPINSI SERTA DENGAN PUSAT.

  4. 118 Pembangunan bidang kesehatan Jateng meliputi: • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. • Program lingkungan sehat • Program upaya kesehatan masyarakat • Program upaya kesehatan perorangan • Program pencegahan dan pemberantasan penyakit • Program perbaikan gizi masyarakat. • Program sumber daya kesehatan • Program obat dan perbekalan kesehatan • Program pengawasan obat dan makanan • Program pengembangan obat asli Indonesia • Program kebijakan dan manajemen pembangunan • Program penelitian dan pengembangan kesehatan

  5. diperlukan data dan informasi yang bersifat menyeluruh, meliputi: - Statistik kependudukan - Statistik vital - Statistik penyakit - Statistik lingkungan - Statistik sumber daya kesehatan

  6. 120 Visi INFORMASI YANG LENGKAP, AKURAT, DAN CEPAT MENGANTARKAN JAWA TENGAH SEHAT 2010 Misi Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang komunikatif, informatif dan edukatif Mengembangkan dan membina jaringan kerja sama informasi kesehatan Menyajikan data/informasi yang lengkap, akurat , dapat diakses dengan mudah dan cepat, dengan jangkauan luas Tujuan Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan yang menyeluruh, berdayaguna dan berhasil guna, yang dapat mengantarkan pembangunan kesehatan mencapai Jawa Tengah Sehat 2010 VISI, MISI DAN TUJUAN

  7. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Membangun SIK Terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat puskesmas, kabupaten/kota, propinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi.

  8. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. Data atau informasi dari hasil pengolahan data, harus sudah melalui proses validasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait sebelum dipublikasikan. Memberikan bimbingan dan pengendalian Sistem Informasi Kesehatan sebagai upaya pengembangan Sistem Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan merupakan integrasi dari sejumlah sub-sistem yang telah ada dan yang akan dikembangkan.

  9. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Sistem Informasi Kesehatan digunakan oleh seluruh komunitas kesehatan dan masyarakat luas, di bangun serta dikelola oleh tenaga profesional bidang Teknologi Informasi, Epidemiologi, Statistik Kesehatan, Administrasi Kesehatan, dan Kesehatan Lingkungan. Perlu diberlakukan reward & punishment sistem, serta pengembangan jabatan fungsional untuk para pengelola SIK. Pengembangan Kerjasama SIK MPU / lintas batas. Tiap tingkatan wil. Adm. hrs memiliki pusat / pengelola data, secara bertahap dikembangkan pengelolaan data dan informasi satu pintu (berbasis) web, sehingga masing-masing pihak dapat mengakses dengan cara yang cepat dan mudah PenyusunanMaster PlanSIKDA Jawa Tengah

  10. OBAT PROGRAM SDM Kebutuhan Indikator MOBILISASI • SP2RS • PWS • SKPG • GIS, CTN • SIMPUS • dll SERVICE DELIVERY I / II HEALTH CARE • SIKER • SIMO REFERRAL BANK DATA : KINERJA SPM PROFIL KESEHATAN LAPKESDA/LOC SPEC INVENTORI SIK KAB/KOTA (BANK DATA) BEHAVIORAL CHANGE PERFORMANCE P2P PROFESIONALISME PKPL Q.A KIE SE, KLB SIMKESLING SI-SDMKES - SIMKA - SITK - SIPTK - SINAKES - SIDIKLAT

  11. Muatan Data LAPKESDA 90 14 SPM 70 Ind. 3 47 2 PROFIL 24 Ind. 7 INVENTORI 82 Ind. Profil : 163 indikator SPM : 73 indikator Lapkesda : 154 indikator Inventori :136 indikator

  12. DINAS KESEHATAN PROPINSI PROFIL PROFIL SPM SPM LAPKESDA LAPKESDA INVENTORI INVENTORI DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA PUSKESMAS / RS / DLL : SIPUS/SIKES/DLL 341 Indikator ALUR DATA

  13. Bagan Alur Data dari Puskesmas Sampai Tingkat Pusat

  14. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah tatanan berbagai komponen data dan informasi kesehatan yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan data dan informasi tentang kondisi kesehatan dan kinerja kesehatan suatu wilayah Muatan data (content) yang diatur di dalam manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah data yang bersifat tahunan, selebihnya akan diatur dalam Master Plan SIKDA Jawa Tengah (misalnya Sitem Informasi Bencana atau hal-hal lain yang bersifat emergency

  15. Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi baik ditingkat Puskesmas dan jaringannya, tingkat kabupaten dan jaringannya, serta tingkat provinsi dan jaringannya yang terintergrasi pada satu pusat / pengelola data

  16. Pusat / pengelola data adalah unit yang diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang di suatu wilayah, untuk mengelola dan mempublikasikan data & informasi secara resmi atas nama instansi yang bersangkutan

  17. Jaringan yang terintegrasi adalah penyatuan semua sistem-sistem informasi berupa pengembangan, pembagian tugas, otoritas dan mekanisme saling hubung dengan maksud untuk lebih meningkatkan efisiensi, keterpaduan dan daya sinergi

  18. Tujuan dari pengembangan Manajemen Data dan Informasi Kesehatan Satu Pintu adalah terwujudnya pengelolaan data dan informasi kesehatan mulai dari input (sumber data), pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data & informasi baik ditingkat Puskesmas dan jaringannya, tingkat kabupaten dan jaringannya, serta tingkat provinsi dan jaringannya, yang terintergrasi pada satu pusat / pengelola data yang berdayaguna dan berhasil guna, sehingga dapat menjadi tulang punggung pengambilan keputusan yang besifat evidence based

  19. Standar Hardware Tingkat Propinsi (1) Server: • Processor minimal Pentium IV, diupayakan dual-processor • Model SCSI; • RAM minimal 1GB; • Harddisk minimal 80GB; • Minimal terdapat back-up data storage. • CDRW. • Jumlah : minimal 1 unit

  20. Standar Hardware Tingkat Propinsi (2) Client-Workstation • Processor minimal Pentium IV; • RAM minimal 256MB; • Harddisk minimal 40GB; • CDRW; • USB port; • Modem, Network support 10/100Mbps; • Firewire port; • Support Wireless connection; • VRAM minimal 64MB. • Jumlah : • Ruang Pejabat Struktural 32 unit • Ruang pengolah data dan informasi minimal 5 unit • Ruang laboratorium komputer minimal 20 unit

  21. Standar Hardware Tingkat Kab./Kota (1) Client-Workstation • Server: • Processor minimal Pentium IV, diupayakan dual-processor • Model SCSI; • RAM minimal 1GB; • Harddisk minimal 80GB; • Minimal terdapat back-up data storage. • CDRW. • Jumlah minimal 1 unit

  22. Standar Hardware Tingkat Kab./Kota (2) Client-Workstation • Client-Workstation • Processor minimal Pentium IV; • RAM minimal 256MB; • Harddisk minimal 40GB; • CDRW; • USB port; • Modem, Network support 10/100Mbps; • Firewire port; • Support Wireless connection; • VRAM minimal 64MB

  23. Standar Hardware Tingkat Puskesmas (1) Client-Workstation • Processor minimal Pentium IV, diupayakan dual-processor • Model SCSI; • RAM minimal 1GB; • Harddisk minimal 40GB; • Minimal terdapat back-up data storage. • CDRW. • Jumlah : minimal 1 unit

  24. Model Jaringan Puskesmas - DKK

  25. Model Jaringan Puskesmas - DKK

  26. Model Jaringan Puskesmas – DKK –Dinkes Provinsi

  27. PENGANGGARAN Tingkat Puskesmas dan Jaringannya. • Pengadaan format pencatatan dan pelaporan data minimal (341 indikator) dan software disediakan oleh provinsi. • Pengadaan hardware dan jaringannya menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional, dimana puskesmas menanggung kebutuhan komputer dan jaringan indoor, kab./kota menanggung 3 komputer client, 1 buah server dan jaringan outdoor (antena, Kabel FO, UTP dll), Provinsi menanggung 1 komputer sebagai stimulan.

  28. Entri dan pengiriman data ke Dinas Kesehatan Kab./Kota dilakukan secara mandiri oleh puskesmas dan jaringannya. • Pelatihan pengelolaan data di tingkat puskesmas menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kab./Kota. • Untuk menjamin kesinambungan operasional dan maintenance sistem informasi kesehatan di puskesmas agar dibuat sistem penganggaran yang dikukuhkan melalui Perda (atau aturan yang setingkat) dari pengembalian dana PAD puskesmas dan jaringannya

  29. PENGANGGARAN Tingkat Kabupaten / Kota dan Jaringannya. • Mengadakan advokasi ke Bupati / Walikota dan DPRD kab./kota agar membuat kebijakan penganggaran untuk Sistem Informasi Kesehatan yang bisa bersumber dari APBD, DAK / Anggaran Perbantuan, dll • Pengadaan format pencatatan dan pelaporan data minimal (341 indikator) dan software disediakan oleh provinsi. Sedangkan software yang dibutuhkan oleh kab./kota sendiri, dibebankan kepada dinas kesehatan kab./kota.

  30. Pengadaan hardware dan jaringannya menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional, dimana kab./kota menanggung semua kebutuhan komputer dan jaringan (antena, Kabel FO, UTP dll), sedangkan Provinsi menanggung 1 server sebagai stimulan bagi kab./kota yang tidak mampu • Entri dan pengiriman data ke Dinas Kesehatan Provinsi dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan. • Pelatihan pengelolaan data di tingkat kabupaten dan jaringannya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi

  31. Untuk menjamin kesinambungan operasional dan maintenance sistem informasi kesehatan di puskesmas agar dibuat sistem penganggaran yang dikukuhkan melalui Perda (atau aturan yang setingkat) dari pengembalian dana PAD jajaran kesehatan di tingkat kabupaten dan sumber-sumber lain seperti dari DAK, Dana Perbantuan, APBD Kab./Kota dan sumber lain yang sah. • Fasilitasi teknis ke puskesmas dan jaringannya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan kab./kota

  32. PENGANGGARAN Tingkat Provinsi dan Jaringannya. • Semua kegiatan yang terkait dengan Sistem Informasi Kesehatan di tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Dana Dekonsentrasi (APBN). • Provinsi berkewajiban mengadakan fasilitasi teknis untuk pengembangan SIK ke kab./kota dan jaringannya. • Provinsi berkewajiban melaksanakan TOT SIK untuk pengembangan SDM Kab./Kota.

  33. TAHAPAN PENGEMBANGAN DI TINGKAT PROVINSI

  34. TAHAPAN PENGEMBANGAN DI TINGKAT PROVINSI

  35. TAHAPAN PENGEMBANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA • WEB • LAN / Intranet • Jaringan LAN Puskesmas • Integrasi Jaringan dengan Dinkes Prov. • Pelatihan SPM Online • SIMPUS (2007)

  36. PENEGASAN • Setiap Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab./ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi harus memiliki pusat pengelola data. • Manajemen Data dan Informasi di tiap tingkat wilayah harus menggunakan sistem satu pintu. 3. Muatan data di masing-masing tingkat wilayah minimal dapat memenuhi kebutuhan data profil kesehatan, SPM, Lapkesda dan data inventori

  37. Membangun SIK Terintegrasi harus berdasarkan komitmen bersama dari tingkat puskesmas, kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, dengan membuat rancang bangun / Master Plan Sistem Informasi Kesehatan yang disepakati bersama. • Untuk menjamin pelaksanaan dan kesinambungan SIK, sistem penganggaran perlu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau yang setingkat dengan peraturan itu. • Pengembangan SIK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan pada rancang bangun SIK yang telah disepakati bersama, dan kaidah-kaidah sistem informasi.

  38. SIK yang dibangun harus bermanfaat (untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan) bagi yang bersangkutan, bisa memberikan informasi tentang hasil kinerja dan derajat kesehatan wilayah, serta informasi yang evidence base sebagai tulang punggung pengambilan keputusan. • Perlu diberlakukan reward & punishment sistem, serta pengembangan jabatan fungsional untuk para pengelola SIK sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. • Penganggaran menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional. • Pelatihan teknis untuk pengembangan SDM dan fasilitasi teknis Sistem Informasi Kesehatan dilakukan secara berjenjang.

  39. 11. Muatan data (content) yang diatur di dalam manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu adalah data yang bersifat tahunan, selebihnya akan diatur dalam Master Plan SIKDA Jawa Tengah (misalnya Sitem Informasi Bencana atau hal-hal lain yang bersifat emergency). • Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu bersifat dinamis, sehingga bisa dilakukan penyesuaian terhadap situasi, kondisi dankebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama. • Manajemen data dan informasi kesehatan satu pintu merupakan basis penyusunan Master Plan SIKDA Jateng. • Dinas Kesehatan Provinsi menyusun Master Plan SIKDA Jateng ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk disosialisasikan ke seluruh Bupati / Walikota agar diaplikasikan.

  40. KENDALA DAN MASALAH • TERBATASNYA SDM YG MENANGANI SIK, meliputi: • JUMLAH TENAGA YANG BELUM MEMADAI • KURANG TANGGAP AKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI (GAGAP TEKNOLOGI) • DISTRIBUSI dan PENEMPATAN YANG KURANG SESUAI • BELUM ADANYA SDM PURNA WAKTU (FUNGSIONAL) • APRESIASI TERHADAP DATA DAN INFORMASI MASIH KURANG, DALAM HAL INI TERKAIT: • PEMBIAYAAN YG KURANG TERUTAMA PADA TK. KAB/KOTA • PEMANFAATAN DATA dan INFORMASI YG KURANG OPTIMAL. • SISTEM INFORMASI DIANGGAP BELUM PRIORITAS. • PENGAMBILAN KEPUTUSAN BELUM BERDASARKAN FAKTA (EVIDENCE BASED).

  41. KENDALA DAN MASALAH • SISTEM INFORMASI MASIH TERKOTAK-KOTAK BELUM TERINTEGRASI, ADA YG MELALUI JALUR PROGRAM/PROYEK dan JALUR PENGOLAH DATA • PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI YG SANGAT CEPAT BELUM DIIMBANGI DG KEMAMPUAN PEMANFAATANNYA. • KEMAMPUAN ANGGARAN YG MASIH SANGAT TERBATAS UNTUK PENGEMBANGAN SIK, TERUTAMA PADA TK. KAB/KOTA. • BELUM ADA MASTER-PLAN SIKDA JATENG.

  42. 75 TERIMA KASIH