1 / 69

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PERGURUAN TINGGI

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PERGURUAN TINGGI. M Budi Djatmiko Ketua Tim LAM-PT APTISI PUSAT. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA Semarang , 4 September 201 3. AGENDA DAN DISKUSI SEMINAR.

enid
Télécharger la présentation

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PERGURUAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP DASAR DAN KEBIJAKANLEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PERGURUAN TINGGI M Budi Djatmiko Ketua Tim LAM-PT APTISI PUSAT LembagaAkreditasiMandiriPerguruanTinggi (LAM-PT) ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA Semarang, 4 September 2013

  2. AGENDA DAN DISKUSI SEMINAR • Grand Desain Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Akreditasi • Dasar Hukum LAM-PT : Peraturan dan Perundangan • Rencangan LAM PT di bandingkan dengan BAN-PT • Standar dan Prosedur

  3. DISKRIMININASI VS KEADILAN • Data statistik 2012 • Prodi di Indonesia 16.777 • PTN 93 • PTS 3.219 • Prodi PTN 4.721 • Prodi PTS 12.056 • Prodi terakreditasi 8.638 prodi • Belum akreditasi & kedaluarsa 8.139 prodi

  4. RINGKASAN POSTUR APBNP2012 DAN APBN 2013 (miliar rupiah)

  5. DISKRIMINASI VS KEADILAN • Data statistik 2012 • Rata-rata Anggaran PTN Rp. 15.jt/mahasiswa/semester; • Diluar anggaran pembangunan kampus, gaji dosen dan karyawan; • DIPA PTN +/- 62 Trilun/th • Bantuan Operasional untuk 93 PTN 2,7 Triliun; • Bagaimana dengan PTS?

  6. Pekerjaan Rumah Kita & Peraturan Menteri KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional) Pendidikan Jarak Jauh LAM Sertifikat Profesi dan Kompetensi Jenjang jabatan akademik Penerimaan mahasiswa PTN Pendanaan dari pemerintah daerah kota & Provinsi Pemenuhan hak mahasiswa (26 P MENTRI & 6 P PEMERINTAH)

  7. PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (sejaktahun 2003) Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010 UU Pendidikan Tinggi No. 12 Th. 2012 (Diperkuat) Kemudian Th. 2010 lahir BPSDM PK-PMP

  8. SIKLUS PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Formulasi Kebijakan (Plan) Rekomendasi (Action) Implementasi (Do) Monitoring dan Evaluasi (Check)

  9. SIKLUS PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI CQI = Continuous Quality Improvement QMS = Quality Management System EVALUASI-DIRI dan seterusnya… PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN PERBAIKAN INTERNAL KEPUTUSAN AKREDITASI EVALUASI EKSTERNAL/ AKREDITASI ►►►budaya mutu

  10. DEFINISI MUTU PENDIDIKAN PENDIDIKAN BERMUTU ADALAH PENDIDIKAN YANG MAMPU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MELAMPAUI SNP/ • SP-BI • SP-BERKEUNGGULAN LOKAL MEMENUHI SNP/ MANDIRI BELUM MENCAPAI SNP/ STANDAR

  11. PENETAPAN STANDAR @ SNP disusun oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. @ SNP mencakup: 1. Standar Isi 2. Standar Proses 3. Standar Kompetensi Lulusan 4. Standar Pendidik dan Tendik 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian @ SNPT adalah SNP ditambah Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat @ Menjadi acuan penetapan standar pada seluruh satuan pendidikan yang dijabarkan ke dalam komponen dan indikator.

  12. PEMENUHAN STANDAR • Pemenuhan standar dilaksanakan berdasarkan peta mutu pendidikan. • Peta ini dikembangkan dari evaluasi diri satuan pendidikan yang telah direviu oleh Tim Audit Mutu Internal • Data dikelola dalam sistem informasi mutu pendidikan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui PPMP di tingkat Pusat dan LPMP di tingkat Provinsi. • Peta mutu menjadi dasar pengembangan rencana kerja yang dilakukan oleh pembina, penyelenggara, serta pelaksana satuan pendidikan.

  13. PENGUKURAN PENCAPAIAN STANDAR • Proses pemenuhan standar diukur tingkat ketercapaiannya untuk melihat keefektivan pelaksanaan. • Pengukuran pencapaian standar dilakukan secara: • internal oleh Tim Evaluasi Mutu Internal, • eksternal oleh BAN atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang mendapat pengakuan Menteri Pendidikan Nasional, dan • penilaian hasil belajar

  14. PENGEMBANGAN STANDAR • Hasil pengukuran dianalisis sebagai pijakan pengembangan standar. • Pengembangan tersebut berupa rumusan koreksi atas komponen dan indikator SNP/SNPT. • Rumusan koreksi digunakan oleh BSNP untuk melakukan pengembangan standar.

  15. PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (sejak tahun 2003) • Dari akreditasi sukarela menjadi wajib • Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi • Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib • Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk

  16. AKREDITASI UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 22 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. “ … a formal, published statement regarding the quality of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on agreed standards (CRE, 2001).” “… a process of external quality review used by higher education to scrutinize colleges, universities and higher education programs for quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).” accountability • “… a window into higher education institution” • (Peril & Promise, WB 2000) • PENJAMINAN MUTU • Internal ►► EVALUASI DIRI • Eksternal ►► AKREDITASI

  17. 5 MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (KHUSUS YAYASAN) Dapat mengetahui kinerja tiap dosen karyawan di PT melalui instrumen evaluasi mandiri internal dan evaluasi eksternal : promisi, rotasi & demosi. Dapat mengukur apresiasi pada pimpinan PT dan ka prodi, semakin tinggi nilai akreditasi semikin dapat diapresiasi lebih baik. Sebagai Key Performance Indicatorsdalam menilai kemajuan lembaga (PT/PRODI) KPI atau instrumen LAM dapat dikaitkan dengan pengajian dosen, karyawan dan pimpinan Menjadi patok duga keberhasilan antar Prodi atau antar PT

  18. ELEMEN STANDAR LAM-PT

  19. 1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB(1) UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 1 dan 2 • Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. • Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

  20. 1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB(2) UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat 2 dan 3 • Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. • Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

  21. 2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 1 Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat 1 Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

  22. 3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNALSUKARELA MENJADI WAJIB PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. UU RI Pendidikan Tinggi No. 12/2012 BAB III Pasal 53 Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) terdiri atas : a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh PT b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi

  23. 4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGALMENJADI MAJEMUK UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 2 Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat 2 Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

  24. 4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGALMENJADI MAJEMUK, Tercantumdalam UU-RI No. 12/2012 BAB III PENJAMINAN MUTU Bagianketiga AKREDITASI Bab III Pasal 53 Sistempenjaminanmutupendidikantinggisebagaimanadimaksuddalampasal 51 ayat (2) terdiriatas : • a. Sistempenjaminanmutu internal yang dikembangkanoleh PT • b. sistempenjaminanmutueksternal yang dilakukanmelaluiakreditasi Bab III Pasal 55 (5) Akreditasi program studisebagaibentukakuntabilitaspublikdilakukanolehlembagaakreditasimandiri

  25. KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ?? BAN-PT (akreditasi institusi dan penjamin mutu LAM) LAM-1 LAM-2 LAM-3 LAM-4 LAM-n LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri • Contoh: • LAM BidangKesehatan - HPEQ Project (Kemdiknas – Kemkes) • LAM BidangTeknik - akandiajukandenganhibahluarnegeri Kerjasama BAN-PT dengan asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan

  26. Rencana LAM PT (APTISI), terdahulu • Terdiri minimal dari 6 rumpun ilmu sesuai dg UU PT 12/12, Pasal 10 : • Agama • Homaniora • Sosial • Alam • Formal • Terapan • Catatan : Lihat di penjelasan uu PT 12/12 pasal 10 & dimungkinkan pengembangan sesuai dengan cabang ilmu

  27. Kebijakan Kemdikbud/Dikti dilihat dari Rencana Peraturan menteri tentang Akreditasi Prodi dan PT, bisa dipandang sangat diskriminatif dan tendensius atau sebaliknya menjadikan APTISI terpacu untuk lebih baik.

  28. 1. LAM diselenggarakan oleh ahli sesuai dengan disiplin ilmu program studi. 2. Hanya ada satu LAM untuk satu program studi di Indonesia. 3. Dengan persyaratan yang sangat sulit dipenuhi, dengan kata lain hanya LAM Pemerintah yg dpt berdiri. 3. Hal ini menjadikan APTISI berinisiasi untuk membentuk Persatuan atau Asosiasi Ahli dan Tenaga bidang ilmu Agama, Homaniora, Sosial, Alam, Formal dan Terapan dan atau membentuk ahli sesuai dengan fakultas

  29. 1. LAM diselenggarakan oleh ahli sesuai dengan disiplin ilmu program studi. 2. Hanya ada satu LAM untuk satu program studi di Indonesia. 3. Dengan persyaratan yang sangat sulit dipenuhi, dengan kata lain hanya LAM Pemerintah yg dpt berdiri. 3. Hal ini menjadikan APTISI berinisiasi untuk membentuk Persatuan atau Asosiasi Ahli dan Tenaga bidang ilmu Agama, Homaniora, Sosial, Alam, Formal dan Terapan dan atau membentuk ahli sesuai dengan fakultas

  30. Ide pembentukan Persatuan atau Asosiasi Ahli dan Tenaga bidang ilmu, sesuai dengan fakultas : • Persatuan Ahli & Tenaga Kesehatan Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Teknik Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Kependidikan Ind • Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Ekonomi & Bisnis Indonesia. • Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Hukum Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Seni Sastra Budaya Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Sain/Alam Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Komputer Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Ilmu Sosial Politik Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Pertanian Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Komunikasi Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Akuntan Indonesia • Persatuan Ahli & Tenaga Teknik Indonesia • dll.

  31. Sistem Penjaminan Mutu & AKREDITASI Pemerintah BSNP Masyarakat (Wilayah) Lembaga Penjamin Mutu Lembaga Layanan Pend. Tinggi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi BAN-PT Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Ketentuan Baru Ketentuan Saat Ini

  32. 5 Alasanlahir LAM-PT? • Desakan APTISI daritahun 2007-hingga 2011, kebijakan BAN-PT tidakberpihakpada PTS. • Realitasnya, Sampaikapanpun BAN-PT tidakakanmungkinmampumengakreditasisemuaprodi (dg prodimendekatiangka 17.000) • Anggaranpemerintah yang terbatas (rata-rata pertahun 1.300 PS, tahunini 3.200 PS) • Tidakmemilikiaseseor. • BAN-PT hanyamampumenilaitanpamemberikansolusikongkrit, (90% asesordari PTN, tdkpernahmengelola PTS)

  33. 23000 21800 20600 19400 19600 18200 16600 17000 13600 10600 Dukacita Pemotongan Anggaran 8600 24000 22000 RENSTRA DEPDIKNAS? Thn 2010 semua PS terakreditasi 20000 18000 = Jml PS di Indonesia 16000 14000 = TARGET CAPAIAN 12000 10000 8000 8525 7000 6000 BULATKAN SIKLUS AKREDITASI 2006 2008 2009 2005 2007 2010 2011

  34. TUGAS BAN-PT Sebelum UU-PT 12/12 ( DalamPermendiknasNo. 28/2005) • Merumuskan kebijakan operasional. • Melakukan sosialisasi kebijakan. • Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

  35. TUGAS BAN-PT & LAM-PTDalam UU-PT 12/12 Bagian Ketiga : Akreditasi Pasal 55(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

  36. TUGAS BAN-PT & LAM-PTDalam UU-PT 12/12 (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

  37. TUGAS BAN-PT & LAM-PTDalam UU-PT 12/12 (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

  38. TUGAS BAN-PT & LAM-PTDalam UU-PT 12/12 (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

  39. BAN-PT ELEMEN STANDAR BAN-PT

  40. ELEMEN STANDAR LAM-PT

  41. Standar Nasional PT Baru

  42. ISI POKOK BORANG BAN PT • Borang Program Studi: • Identitas Program Studi • Identitas Pengisi Borang Program Studi • Isian Data Setiap Standar • Borang Fakultas/Sekolah Tinggi: • Identitas Fakultas/Sekolah Tinggi • Fakultas/Sekolah Tinggi • Isian Data Setiap Standar

  43. ISI POKOK Instrumen LAM PT • Instrumen Prodi dan Fakultas disatukan • yang terdiri : • Identitas Program Studi • Identitas Pengisi Borang Program Studi • Isian Data Setiap Standar • Lampiran • Instrumen kehasan prodi

  44. BAN-PT PROSEDUR AKREDITASI BAN PT PENGIRIMAN EVALUASI DIRI DAN BORANG SERTA LAMPIRAN KEPADA BAN-PT (Prodi) ASESMEN KECUKUPAN (Asesor BAN-PT) PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN (Pleno BAN-PT) ASESMEN LAPANGAN (Asesor BAN-PT) VALIDASI (anggota BAN-PT) 1200 ++ asesor 15 anggota 3 staf ahli PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI (Pleno BAN-PT) PENGUMUNAN HASIL AKREDITASI (Ka/Sek BAN-PT)

  45. PROSEDUR AKREDITASI LAM PT PENGIRIMAN EVALUASI DIRI DAN BORANG SERTA LAMPIRAN KEPADA LAM-PT (Melalui soft dan hard copy) ASESMEN KECUKUPAN (Asesor LAM-PT) PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN (Pleno LAM-PT) ASESMEN LAPANGAN (Asesor LAM-PT) asesor diutamakan dari PTS (+/-1500) VALIDASI (anggota LAM-PT) 15 anggota 3 staf ahli (Rencana dari BAN PT atau ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Education (ABEST21), ASEAN University Network on Quality Assurance (AUN-QA PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI (Pleno LAM-PT) PENGUMUNAN HASIL AKREDITASI (Ka/Sek LAM-PT) Setiap prodi bisa self assesment

  46. IjinPenyelenggaraan PROGRAM STUDI • Ijin operasional PROGRAM STUDI • yang masih berlaku dari pejabat yang • berwenang BAN-PT • PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap • dengan jumlah dan kualifikasi minimal • sesuai dengan ketentuan yang berlaku ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASIBAN PT Catatan: program studi belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi

  47. IjinPenyelenggaraan PROGRAM STUDI • Ijin operasional PROGRAM STUDI • TIDAK MENJADI PERSYARATAN • (PERPANJANGAN IJIN MENGHAMBAT • AKREDITASI) • PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap • dengan jumlah dan kualifikasi minimal • sesuai dengan ketentuan yang berlaku ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASILAM-PT Catatan: program studi belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi

  48. BAN-PT PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASIBAN PT

  49. Usulan PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASILAM-Prodi

  50. Bagai mana dengan Lembaga Akreditasi Mandiri? Setidaknyaada 5 Permasalahan yang harusdijawab agar LAM PT inibisaberdirisesuaidenganharapanmasyarakatkhususnya PTS : 1. Pendanaan/Pembiayaan & SKB 2. Legalitas (ASPEK HUKUM) 3. PembuatanBorang/instrumen 4. Sosialisasipada PT danMasyarakat 5. Independensi 6. Terpercaya

More Related