UPKu

1. strategi peningkatan kapasitas kelembagaan UPKu

2. PENGUATAN KELEMBAGAAN UPKu

3. STRUKTUR ORGANISASI LEGALITAS KELEMBAGAAN PENGUATAN AD-ART KANTOR UPKu ADMINISTRASI KEUANGAN PENGGALANGAN DANA MANAJEMEN PENYALURAN DANA

4. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN • PEMBENAHAN SO DAN KEPENGURUSAN. • PENYEMPURNAAN AD-ART. • LEGALITAS UPKu. • KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI DAN USAHA. • PENGELOLAAN ADMINISTRASI. • JARINGAN KERJASAMA/KEMITRAAN.

5. MUSYAWARAH DESA/RAT PENGAWAS KETUA STRUKTUR BENDAHARA SEKRETARIS ADM. ORG.UPKu PENAGIH KASIR

6. ATURAN KELEMBAGAAN • ANGGARAN DASAR • ANGGARAN RUMAH TANGGA • PERATURAN ORGANISASI • PANDUAN SISTEM DAN PROSEDUR • KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA • KEPUTUSAN KETUA UPKu

7. POKOK-POKOK AD-ART • NAMA DAN KEDUDUKAN • ASAS DAN TUJUAN • KEGIATAN ATAU USAHA • STATUS KEPEMILIKAN • KEANGGOTAAN • PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI • KEPENGURUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN, MEKANISME PENETAPAN PENGURUS • PENGELOLA DAN HAK KEWAJIBAN PENGELOLA, MEKANISME PENETAPAN PENGELOLA • PERMODALAN • ATURAN DASAR USAHA • PEMBAGIAN SHU • TATA HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA. • ART: KETENTUAN PELAYANAN, SISDUR OPERASIONAL.

8. PENGELOLAAN KANTOR

9. PELAYANAN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA SI MISKIN

10. PENINGKATAN LEGALITAS • STATUS KELEMBAGAAN UPKu DITETAPKAN BERDASARKAN PERDES ATAU AKTA NOTARIS. • MELENGKAPI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN. • MEMBENAHI KETENTUAN KEPENGURUSAN, MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS, PENGELOLAAN USAHA. • MEMPERSIAPKAN POLA PENGELOLAAN UPKu SEBAGAI BUMDES. • NPWP, SIUP, TDP UNTUK MELENGKAPI LEGALITAS UPKu.

11. ARAH PENGEMBANGAN UPKu PENYERTAAN PIHAK 3 PELAYANAN USP Badan Usaha Milik Desa LEMBAGA KEUANGAN Dan USAHA UPKu PELAYANAN USR SIMPANAN ANGGOTA

12. B U M Des UPKU simpan pinjam UNIT USAHA BARU UNIT USAHA RIIL UNIT USAHA BARU POKMAS UEP POKMAS UEP POKMAS UEP

13. STATUS ASET UPK Sbg BUMDES • ASET UPKU SELURUHNYA DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET DESA DAN DICATAT SBG PENYERTAAN MODAL DESA SAAT PENDIRIAN BUMDES. DIATUR KEMANFAATAN OPTIMAL TERHADAP RTM DENGAN CARA MENCANTUMKAN KETENTUAN BAHWA PORSI LABA BERSIH YANG DIPEROLEH BUMDES (MISAL 25 PERSEN) DIALOKASIKAN SEBAGAI DANA SOSIAL RTM. • ASET UPK SEBAGIAN DIPINDAHBUKUKAN SBG ASET MILIK PEMERINTAH DESA DAN SEBAGIAN YANG LAIN DIALOKASIKAN SBG SAHAM YANG DIMILIKI OLEH MASING-MASING RTM DG PEMANFAATAN KEUNTUNGAN SECARA BERSAMA OLEH RTM. • RTM MEMPEROLEH PORSI SAHAM DI UPKU. • NON-RTM BISA DIBERI SUBSIDI UNTUK PENYERTAAN SAHAM DI UPKU.

14. ADMINISTRASI MANAJEMEN ORGANISASI

15. KAPASITAS MANAJEMEN ORGANISASI • PERUMUSAN VISI-MISI. • PENGEMBANGAN RENCANA KERJA PENGURUS. • SISDUR PENGELOLAAN ORGANISASI. • SISDUR PENGELOLAAN USAHA: USP DAN USR. • SISTEM PELAPORAN: PERKEMBANGAN USAHA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN PERMASALAHAN. • PERTANGGUNG JAWABAN: PERKEMBANGAN USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BERUPA NEGARA/LAPORAN LABA RUGI, PERTANGUNG JAWABAN ATAS PENANGANAN PERMASALAHAN.

16. ADMINISTRASI ORGANISASI • BUKU TAMU. • BUKU NOTULEN RAPAT. • BUKU SURAT MASUK-KELUAR. • BUKU DAFTAR PENGURUS. • BUKU DAFTAR ANGGOTA/POKMAS. • BUKU INVENTARIS. • RENCANA KERJA PENGURUS. • AD-ART. • PANDUAN PENGELOLAAN USP. • PANDUAN PENGELOLAAN USR. • STEMPEL, KOP SURAT, KUITANSI.

17. ADMINISTRASI KEUANGAN • Harus mematuhi kaidah-kaidah dan prinsip dalam pembukuan, yaitu memenuhi unsur-unsur: • kronologis (berurutan sesuai dengan tanggal transaksi) • sistematis (dapat dikelompokkan sesuai dengan posnya, seperti kelompok kekayaan, kelompok modal, kelompok hutang, kelompok pendapatan, kelompok biaya dsb), • informatif (dapat dibaca dan dipahami secara umum dari kaca mata laporan keuangan) • auditable (bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan karena pencatatan yang dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi). • Buku-buku yang harus dipersiapkan meliputi buku administrasi lembaga dan buku administrasi keuangan (BUJITU)

18. JARINGAN KERJASAMA

19. KEMITRAAN DAN JARINGAN • JARINGAN KERJASAMA ANTAR UPKu SEBAGAI WADAH KONSOLIDASI, KORDINASI DAN KONSULTASI MAUPUN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA. • FORUM UPKu SEBAGAI JARINGAN: • PENGEMBANGAN PERMODALAN • PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN • PEMASARAN USAHA

20. RAGAM KEMITRAAN USAHA

21. RAGAM KEMITRAAN USAHA

22. RAGAM KEMITRAAN USAHA

23. JAM KERJA PELAYANAN PROSEDUR PELAYANAN KELAYAKAN PINJAMAN PELAPORAN RUTIN SIS-DUR AKAD PINJAMAN USP PEMBINAAN NASABAH PERGULIRAN PINJAMAN

24. AKAD PINJAMAN: • KEWAJIBAN SIMP. BEKU • TTD PERJANJIAN PINJAMAN • KARTU ANGSURAN PINJAMAN PROSEDUR PINJAMAN 3 LAYAK • ANALISIS KELAYAKAN: • KELAYAKAN PINJAMAN • KELAYAKAN PEMINJAM • PENGECEKAN LAPANGAN TIDAK LAYAK 2 • PENGAJUAN PINJAMAN: • RUA/RUB • PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG • RENCANA ANGSURAN PINJAMAN • KOPI KTP DAN KK • PENCAIRAN PINJAMAN: • MODAL USAHA • KOPI PERJANJIAN PINJAMAN 4 1

25. ANALISA PINJAMAN • ANALISA PINJAMAN DIPERLUKAN GUNA MEMASTIKAN PINJAMAN YANG DIBERIKAN DAPAT DIKEMBALIKAN MELIPUTI DUA ASPEK: • KUALITATIF: ANALISA TERHADAP KEMAUAN BAYAR MENCAKUP KARAKTER DAN KOMITMEN PEMINJAM. • KUANTITATIF: ANALISA KEMAMPUAN BAYAR.

26. PENILAIAN 6 C

27. Jaminan Pinjaman • DITERAPKAN JAMINAN, TERUTAMA DALAM KASUS PINJAMAN YANG JUMLAHNYA CUKUP BESAR ATAU MENEMUKAN ORANG YANG BERKARAKTER KURANG BAIK. • JAMINAN UTAMA PADA DASARNYA ADALAH KARAKTER PEMINJAM DAN BARANG YANG DIBIAYAI. • JIKA DIRASA PERLU, DAPAT MEMINTA JAMINAN TAMBAHAN. JENIS DAN NILAI JAMINAN AKAN DITENTUKAN PADA SAAT MENYETUJUI PERMOHONAN PINJAMAN, MISALNYA SURAT TANAH ATAU BPKB KENDARAN BERMOTOR. • SURAT JAMINAN HARUS MENYIMPAN SECARA AMAN.

28. Akad Perjanjian • AKAD/PERJANJIAN PINJAMAN BUKAN SEKEDAR FORMALITAS. • ISI PERJANJIAN HARUS DIPAHAMI OLEH CALON PEMINJAM DENGAN SAKSINYA. • ISI PERJANJIAN SETIDAKNYA BERISI: • NILAI PINJAMAN BESERTA JASANYA. • MASA PINJAMAN DAN WAKTU PEMBAYARAN ANGSURAN. • SANKSI, BAIK BERUPA DENDA MAUPUN SANKSI DALAM BENTUK LAIN. • KEADAAN FORCE MAJEUR, YAITU KEJADIAN YANG DI LUAR PERKIRAAN MISAL BENCANA ALAM. • SAKSI, MISALNYA BILA YANG PINJAM SUAMI, MAKA ISTERINYA DISYARATKAN UNTUK MENJADI SAKSI, DAN SEBALIKNYA.

29. PELAYANAN • Sebelum Transaksi Usaha Prosedur Pelayanan sederhana namum memberikan jaminan keamanan usaha. • Selama Transaksi Usaha Dibangun komunikasi dengan mitra usaha dan pembinaan nasabah. • Paska Transaksi Usaha Dilakukan evaluasi pada karakter nasabah, keberhasilan maupun kendala kemitraan usaha. NASABAH

30. TUNDA/ DIPINJAMI KONSUMTIF Kelompok TEPAT WAKTU DIPINJAMI LAGI USAHA EVALUASI NASABAH JADWAL ULANG USAHANYA BERMASALAH Kelompok PENUNGGAK BLACK LIST KARAKTER BURUK

31. JAM KERJA PELAYANAN • UPKU PERLU MENGATUR JAM KERJA PELAYANAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN ANGGOTA SECARA LEBIH LUWES, NAMUN DENGAN PERFORMA YANG LEBIH MEMADAI. • MISALNYA JAM KERJA BISA DIBUAT SETIAP SORE HARI ANTARA JAM 15.00 – 19.00, ATAU JAM 16.00 – 20.00, NAMUN HARUS DILAKUKAN DI KANTOR/SEKRETARIAT UPKU. • SEDAPAT MUNGKIN MENGHINDARI PELAYANAN DI RUMAH, KARENA HAL INI TERKESAN SANGAT PERSONAL.

32. SISTEM PELAPORAN • SISTEM PELAPORAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGENDALIAN UPK. BILA ASPEK INI DIABAIKAN, MAKA PENGAWASAN TERHADAP UPK MENJADI LEMAH DAN PADA AKHIRNYA SECARA PELAHAN UPK JUGA AKAN MENURUN KINERJANYA. • BENTUK LAPORAN KEUANGAN (NERACA, LAPORAN LABA RUGI DAN DATA KOLEKTIBILITAS), DAN DISAMPAIKAN KEPADA PENGAWAS SERTA BAPEMAS KABUPATEN.

33. PERLUASAN SEGMEN PELAYANAN • PERLUASAN NASABAH DENGAN MELAYANI NON-RTM, DARI LUAR KELURAHAN, DENGAN SISTEM JAMINAN DAN BAGI HASIL. • SISTEM PELAYANAN PINJAMAN BISA SECARA BERKELOMPOK MAUPUN PERORANGAN. • PINJAMAN SECARA BERKELOMPOK SEBAIKNYA BERDASARKAN KESAMAAN JENIS USAHA, SEHINGGA MUDAH MEMBERIKAN PEMBINAAN. • HARUS DIBUAT KETENTUAN DIMANA ANGGOTA MEMPEROLEH KEMANFAATAN OPTIMAL DR KEGIATAN USAHA SHG MERASA MEMILIKI.

34. PINJAMAN INVESTASI PINJAMAN MODAL TUJUAN PERDA- GANGAN INDUSTRI RMH TANGGA JENIS PINJAMAN SEKTOR USAHA PERTANIAN PETERNAKAN JASA JANGKA MENENGAH (= 1 TH) JANGKA PENDEK (< 1TH) JANGKA PANJANG (> 1 TH) JANGKA WAKTU

35. pinjaman investasi PRODUKTIF opera- sional inven- taris NON PRODUKTIF PENGGUNAAN DANA UPKu dana sosial diklat SOSIAL jasa simpanan pinjaman kpd phk lain dana cadangan simpanan anggota PEMENUHAN KEWAJIBAN

36. POTENSI EKONOMI UNGGULAN PESISIR HUTAN PERTANIAN POTENSI EKONOMI UNGGULAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN PERDA- GANGAN PERTAM- BANGAN

37. SUMBER DAYA ALAM • KEUNGGULAN • KOMPARATIF • KEUNGGULAN • KOMPETITIF POTENSI EKONOMI UNGGULAN SUMBER DAYA EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA • DUKUNGAN LAIN • PERMODALAN • SARPRAS • KELEMBAGAAN

38. PEMILIHAN JENIS USAHA • MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA DI DESA, SEPERTI KERIPIK PISANG, KERIPIK SINGKONG, JAMU, INDUSTRI TEMPE, TERNAK SAPI DSB. • BERBASIS PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DESA, SEPERTI PENGADAAN PUPUK PERTANIAN, DSB. DALAM HAL INI UPK BERFUNGSI SEBAGAI SUPLIER. • MEMFASILITASI PRODUK-PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH POKMAS, SEPERTI DI BIDANG KERAJINAN, INDUSTRI RUMAH TANGGA DSB. UPK BERPERAN SEBAGAI PENGEPUL.

39. LINGKUP USAHA UPKU PROGRAM PINJAMAN KEPADA POKMAS UPKu SIMAS USAHA SEKTOR RIIL/ KEMITRAAN HUTANG

40. SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PASAR ASOSIASI USAHA KEL.USAHA PT-LSM POTENSI UNGGULAN LEMBAGA KEU. PEMDA

41. PENGEMBANGANUSAHA

42. Pola2 KEMITRAAN KONGSI VENTURA USAHA MITRA NILAI ASSET UPKu PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA KEUNTUNGAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN SESUAI PORSI KONTRIBUSI MODAL

43. BAGI HASIL PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA MITRA UPKu KEAHLIAN/ KETRAMPILAN MODAL 100% KEGIATAN USAHA X % Y % PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PENGAMBILAN MODAL POKOK MODAL

44. BAGI HASIL PERTANIAN/PETERNAKAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA MITRA UPKu LAHAN/ TERNAK TENAGA KEAHLIAN LAHAN/TERNAK PUPUK/PAKAN Y% X% HASIL

45. TYPE SCALABILITY COMPETENCY TRACK RECORD CAPACITY LACK OF COLL. ASSET PEMBINAAN POKMAS/KELOMPOK USAHA BERKELANJUTAN TARGET MARKET: BANK >RP 500 JT F INANCE SERVICES TARGET MARKET : MICRO BANKING RP 250 JT TARGET MARKET : MICRO FINANCE RP 50 JT RP 5 JT TARGET MARKET: K.S.M. RP 1 JT COMDEV FUND POTENTIAL ACTIVE FEASIBLE ELIGIBLE BANKABLE POTENTIAL PASSIVE

46. Terima Kasih.