PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DANIEL WICAKSONO - POLITEKNIK PRATAMA

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

3. PEMOTONG PAJAK PPh Pasal 21

4. Pemotong PPh Pasal 21 • Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai

5. Pemotong PPh Pasal 21 • Bendaharawan Pemerintah • Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua • Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang melakukan pembayaran honorarium

6. Pemotong PPh Pasal 21 • Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan

7. Dikecualikan dari Pemotong Pajak : • Badan Perwakilan Negara Asing • Organisasi Internasional • Orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam lingkup usaha

8. Kewajiban Pemotong Pajak • mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku • menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender • Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Kewajiban Pemotong Pajak • kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. • membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.

10. HAK & KEWAJIBAN Wajib Pajak PPh Pasal 21

11. Hak Wajib Pajak • Meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pemotong Pajak • Mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak bila PPh 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku • Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak

12. Kewajiban Wajib Pajak • Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga • Menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada : • Kantor cabang baru, dalam hal pindah tugas • Tempat kerja baru, dalam hal pindah kerja • Dana pensiun, dalam hal pensiun • Menyerahkan SPT Tahunan PPh 21 jika bekerja pada lebih dari 1 Pemberi Kerja

13. Objek PPh Pasal 21 • penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

14. Objek PPh Pasal 21 • penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, … dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

15. Objek PPh Pasal 21 • penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;

16. Objek PPh Pasal 21 • upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; • uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang THT atau JHT, dan pembayaran lain sejenis • honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPDN

17. Objek PPh Pasal 21 • Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya

18. Objek PPh Pasal 21 • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

19. Non Objek PPh Pasal 21 • Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh • Natura dan kenikmatan (Benefit in Kind : BIK) lainnya yang diterima dari WP (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

20. Non Objek PPh Pasal 21 • Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja • Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah • Beasiswa

21. Perhitungan PPh Pasal 21 YAITU dengan menerapkan tarif pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 dikalikan PENGHASILAN BRUTO yang telah dikurangi dengan : • Biaya jabatan Sebesar 5% x Penghasilan Bruto dengan batasan maksimum sebesar Rp 6.000.000 (setahun) atau Rp 500.000(sebulan) • Iuran dana pensiun, Iuran THT, Jaminan Hari Tua (Jamsostek) yang dibayar karyawan • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

22. Penghasilan Tidak Kena Pajak • untuk diri pegawai Rp24.300.000 • tambahan untuk pegawai yang kawin Rp2.025.000 • tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang Rp2.025.000

23. Ketentuan PTKP • Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya

24. Ketentuan PTKP • Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp2.025.000setahun dan ditambah PTKP untuk keluarganya

25. Ketentuan PTKP • PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. • Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan

26. Tarif Pasal 17 untuk menghitung PPh Pasal 21

27. Penghitungan PPh 21 • Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: • Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas); • Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh salama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

28. Penghitungan PPh 21 • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat adalah: • Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas) • Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan a

29. Penghitungan PPh 21 Karyawan yang Bekerja Pada Sebagian Tahun Pajak • Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak, perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

30. Penghitungan PPh 21 Karyawan yang Bekerja Pada Sebagian Tahun Pajak • Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terhutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

31. PPH 21UPAH HARIAN, UPAH SATUAN, UPAH MINGGUAN, UPAH BORONGAN

32. Ketentuan : • Penerimanya bukan pegawai tetap • Tidak dibayarkan secara bulanan • Jumlahnya melebihi Rp 150.000 sehari, tetapi tidak lebih dari Rp2.025.000,00 sebulan

33. Tarif 5%dikalikanUpah Terutang Pajak(Upah sehari dikurangi Rp 150.000)

34. Ketentuan Penghasilan : • Bila penghasilan merupakan upah mingguan, upah sehari adalah upah seminggu dibagi 6 • Bila penghasilan merupakan upah satuan, upah sehari adalah banyaknya satuan produk dihasilkan dalam sehari dikali upah satuan produk • Bila penghasilan merupakan upah borongan, upah satu hari adalah jumlah upah borongan dibagi banyaknya hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud

35. Penghitungan pajak bila tidak sesuai ketentuan : • Tarif Pasal 17 dikalikan Penghasilan Kena Pajak • PTKP ditentukan sebagai berikut : • Bila penerimanya adalah pegawai tetap atau tenaga lepas yang dibayarkan bulanan adalah PTKP setahun • Bila penghasilan melebihi Rp2.025.000/bulan atau Rp24.300.000/tahun , PTKP setahun dibagi 360 hari

36. Tarif Pasal 17xPenghasilan Bruto

37. Honorarium anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama • Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai • Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan • Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan tersebut

38. PPH 21JASA TENAGA AHLI

39. Tenaga Ahli Penghasilan netto yang diterima oleh : • Pengacara • Akuntan • Arsitek • Dokter • Konsultan • Notaris • Penilai • Aktuaris

40. PPh 21 • Tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.

41. Ketentuan Khusus Dokter • Besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

42. Penerapan Tarif Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.