SEJARAH TATA URUTAN PERATURAN PER-UU-AN

1. SEJARAH TATA URUTANPERATURAN PER-UU-AN

2. PERATURAN PER-UNDANG-AN PRA-KEMERDEKAAN • Undang-UndangDasarKerajaanBelanda, • Undang-UndangBelandaatau‘wet’, • Ordonantie: • yaituperaturan yang ditetapkanolehGubernurJenderalHindiaBelandabersama-samadenganDewan Rakyat (Volksraad) di Jakarta sesuaiTitahRatuKerajaanBelandadi Den Haag, • RegeringsVerordeningatauRV: • yaituPeraturanPemerintah yang ditetapkanolehGubernurJenderaluntukmelaksanakanUndang-Undangatau‘wet’, dan • Peraturandaerahswatantraataupundaerahswapraja

3. PERATURAN PER-UNDANG-AN PASCA KEMERDEKAAN • Pada masa-masa awal kemerdekaan, belum ada keteraturan: • nota-nota dinas, maklumat, surat-surat edaran dll diperlakukan sebagai peraturan yang seakan mengikat secara hukum. • Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat yang isinya membatasi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berperan sebagai lembaga legislatif (maklumat itu dibuat tanpa nomor, sehingga dikenal kemudian sebagai Maklumat No.x tertanggal 16 Oktober 1945)

4. UUD 1945: • Undang-Undang, • Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, • Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasan juga disebutkan bahwa UUD adalah bentuk konstitusi yang tertulis. Di samping yang tertulis itu masih ada pengertian konstitusi yang tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat • Konstitusi RIS (mulai berlaku 27 Desember 1949): • Undang-Undang Federal, • Undang-Undang Darurat, • Peraturan Pemerintah. Pengertian Konstitusi diidentikkan dengan pengertian UUD.

5. UUDS (mulaiberlaku 17 Agustus 1950): • Undang-Undang, • Undang-UndangDarurat, • Peraturanpemerintah. PERSAMAAN: Padaketigakonstitusi, dikenal : • Undang-UndangDasar, • Undang-Undang /Undang-Undang Federal, • PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang (Perpu) /Undang-UndangDarurat, dan • PeraturanPemerintah. Penyebutanhanya 3 atau 4 bentukperaturan (termasuk UUD) bersifatenunsiatif (tidakmenutupkemungkinanuntukmengaturbentuk-bentuk lain yang lebihrincisesuaidengankebutuhan)

6. Periode kembali ke UUD 45 (berdasar Surat Presiden No.2262/HK/1959 tgl 20 Agustus 1959 kepada DPR Gotong Royong) dikeluarkan bentuk peraturan lain: • Penetapan Presiden (untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada UUD 1945) • Peraturan Presiden (untuk melaksanakan penetapan Presiden, ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) • Peraturan Pemerintah (melaksanakan Peraturan Presiden, sehingga berbeda pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945). • Keputusan Presiden (untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan) • Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat oleh kementerian-kementerian negara atau Departemen-Departemen pemerintahan (mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan)

7. Ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentangPeninjauanKembaliProduk-ProdukLegislatif Negara diLuarProdukMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara yang TidakSesuaidengan UUD 1945 • Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yaitutentang Memorandum DPRGR mengenaiSumberTertibHukumRepublik Indonesia dan Tata UrutPerundanganRepublik Indonesia, yang menetapkansumbertertibhukumdantataurutperaturanperundanganRepublik Indonesia • Undang-UndangDasar. • Ketetapan MPR. • Undang-Undang/Perpu. • PeraturanPemerintah. • KeputusanPresiden. • Peraturan-peraturanpelaksanaanlainnyasepertiPeraturanMenteri, InstruksiMenteri, dan lain-lain.

8. UU 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan Presiden; • Peraturan Daerah.