S UBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY

1. PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RENSTRA 2015 - 2019 DisampaikanpadaBIMTEK Penyusunan Renstra 2015 - 2019 Kantor kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY

2. SISTEMATIKA Pendahuluan Capaian Pembangunan Bidang Agama Permasalahan Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Kanwil Kementerian Agama DIY Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Prioritas Rencana Program dan kegiatan

3. PENDAHULUAN 1

4. KONDISI UMUM SejalandengantemaHariAmalBaktiKementerian Agama RI ke-68 Tahun 2014, yaitu“MengabdidenganProfesionalitasdanAmanah”, makadiharapkanseluruhSumberDayaManusia (SDM) Kementerian Agama RI sebagaijajaranaparaturKementerian Agama agar bekerjasecaraprofesionaldanmemilikiintegritas yang beramanah. Profesionalitastanpaintegritasakanmembawakerugiandankehancuran, sedangkanintegritastanpaprofesionalitasakanmenyebabkankitajalanditempatditengahdunia yang kompetitif. ProfesionalitasdanintegritassengajadijadikansebagaikatakuncipeningkatankinerjaKementerian Agama. Hal itubersumberdarikaidahdalam agama yang menyatakanapabilasuatuurusandiserahkankepada yang bukanahlinya, makatunggulahkehancurannya. Olehkarenaitu, pengembanganSumberDayaManusia (SDM) menjadisalahsatu agenda pentingdalamreformasibirokrasiKementerian Agama.

5. Capaian Pembangunan • Bidang Agama 2

6. CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA Meningkatnya ketaatan beragama masyarakat, khususnya diukur dari ketaatan dalam menjalankan berbagai ritual dan aktivitas keagamaan, terlihat sangat tinggi. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan Meningkatnya partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama dan juru penerang/dakwah, dalam penyediaan pelayanan keagamaan bagi umatnya masing-masing. Meningkatnya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama Pusat dan Daerah

7. LANJUTAN… Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan. Terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga-lembaga sosial keagamaan Terbentuknya FKUB dan gedung Sekretariat bersama KUB Meningkatnya mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Tersedianya peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

8. Permasalahan Pencapaian 3

9. PERMASALAHAN PENCAPAIAN • DI KEMENTERIAN AGAMA Terbatasnya Alokasi Anggaran Pembangunan Fungsi Agama Karakteristik pembangunan Agama yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat. Masih terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara kesalehan individual dan kesalehan sosial masyarakat Masih terjadinya kasus konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya wawasan keagamaan yang sempit, eksklusif dan tidak toleran di kalangan masyarakat. Rasio kecukupan tenaga teknis keagamaan yang tersedia dengan tenaga yang dibutuhkan masih jauh dari memadai. Berkembangnya persepsi di tengah masyarakat tentang belum optimalnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan Masih munculnya berbagai keluhan dari masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan Kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia pelayanan secara umum masih rendah

10. LANJUTAN… Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan. Pengelolaan potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan seperti zakat dan wakaf umumnya masih berjalan menurut pola manajemen tradisional Lembaga sosial keagamaan bervariasi dalam hal kemandirian, fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan cenderung lebih didasarkan atas pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk). Masih terdapat kesenjangan antara lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan lembaga pendidikan umum lainnya

11. LANJUTAN… Mayoritas lembaga pendidikan di bawah yurisdiksi Kementerian Agama berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas Masih terdapat perbedaan persepsi pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih memerlukan peraturan perundangan turunan Kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa di Arab Saudi merupakan kendala bagi jamaah sehingga memerlukan kesiapan mental dan fisik melalui bimbingan yang lebih relevan dengan kondisi tersebut. Belum tersedianya sistem manajemen informasi terpadu, menyeluruh, sistemik dan berwawasan ke depan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi Masih terdapat pelayanan dan mekanisme kerja yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga berdampak pada belum optimalnya kinerja kelembagaan secara keseluruhan.

12. VISI, MISI DAN TUJUAN KANWIL KEMENAG DIY 4 11

13. VISI, MISI, DAN TUJUAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY “TerwujudnyaMasyarakatDaerah Istimewa Yogyakarta yangTaatBeragama, Rukun, Cerdas, Mandiridan Sejahtera LahirBatin” VISI MeningkatkanKualitasKehidupanBeragama. MeningkatkanKualitasKerukunanUmat Beragama. MeningkatkanKualitasPendidikan Madrasah, PendidikanAgamadanKeagamaan. MeningkatkanKualitasPenyelenggaraanIbadahHaji. MewujudkanTataKelolaKepemerintahanyang BersihdanBerwibawa. MISI

14. LANJUTAN… TUJUAN Tujuanjangkapanjangpembangunanbidang agama yang hendakdicapaiolehKanwil KementerianAgama DIY adalahterwujudnyamasyarakatDaerah Istimewa Yogyakartayang taatberagama, maju, sejahtera, dancerdassertasalingmenghormatiantarpemeluk agama dalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara, dalamwadah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).

15. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5 14 14

16. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui: • peningkatan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, • peningkatan pelayanan keagamaan, • penguatan pengelolaan dana sosial keagamaan, dan • penguatan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan. • Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pendekatan kultural dan pengembangan kearifan lokal. 15

17. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui perbaikan sistem pelayanan dan regulasi. • Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui: • peningkatan kualitas SDM keagamaan, • penguatan struktur organisasi, • penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan keagamaan • penguatan integritas dan budaya kerja 16

18. SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional IKU: Persentase menurunya penyimpangan ajaran agama/aliran sempalan Jumlah majelis-majelis agama yang berperan dan berfungsi dalam masyarakat Rasio kebutuhan kitab suci Rasio kebutuhan buku-buku keagamaan Rasio kebutuhan tempat ibadah Persentase perolehan ZIS Jumlah wirausaha berbasis ibadah sosial Persentase peningkatan wakaf yang diperdayakan untuk umat 17

19. SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional IKU: Persentase menurunnya konflik keagamaan Persentase penurunan Pemulihan/penyelesaian pasca konflik intern dan antar agama. 18

20. SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa IKU: Angka Partisipasi Kasar (APK) RA/BA, MI, Mts, MA, dan PTA Angka Partisipasi Murni (APM) RA/BA, MI, Mts, MA, dan PTA Rata-rata Nasional Nilai UN Madrasah 19

21. SASARAN STRATEGIS: Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat IKU: Persentase peningkatan kualitas pelayanan haji Persentase peningkatan pengembangan sistem informasi haji 20

22. SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. IKU: Persentase SKP dengan nilai baik Persentase peningkatan pelayanan yang berstandar nasional Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persentase organisasi yang lebih efisien dan efektif Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan. Tingkat capaian akuntabilitas kinerja kategori A Persentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan 21

23. RENCANA TINDAK LANJUT 6 22

24. Penguatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan di bidang agama yang bersih dan berwibawa. • Penyempurnaan regulasi pelayanan bidang agama yang lebih sesuai dengan tuntutan pelayanan publik. • Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk merespon program prioritas yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agama melalui penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan. • Pengembangan model-model bimbingan keagamaan yang lebih memperhatikan keberagaman dan karakteristik masyarakat, tradisi dan nilai-nilai serta kearifan lokal. • Penguatan pusat-pusat kajian keagamaan yang menghasilkan rumusan kebijakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan bidang agama. • Penerapan pengawasan dengan pendekatan agama secara sistemik dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal Kementerian

25. KEGIATAN PRIORITAS 7 24 24 24

26. 9PROGRAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY • Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama • Program PenyelenggaraanIbadahHajidanUmrah • Program Pendidikan Islam • Program BimbinganMasyarakat Islam • Program BimbinganMasyarakat Kristen • Program Bimbingan Masyarakat Katolik • Program Bimbingan Masyarakat Hindu • Program Bimbingan Masyarakat Buddha

27. KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama • PembinaanAdministrasiPerencanaan • PembinaanAdministrasiKepegawaian • AdministrasiKeuangandan BMN • Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana • PembinaanAdministrasiHukum & KLN • PembinaanAdministrasiUmum • Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama • Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama • Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

28. KEGIATAN PRIORITAS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dengan keluaran (outputs) kegiatan antara lain tersedianya tanah sesuai dengan kebutuhan, tersedianya gedung kantor baru, terpeliharanya gedung kantor yang sudah ada, tersedia dan terpeliharanya perlengkapan kantor dan kendaraan, tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin, serta aset perlengkapan lainnya.

29. KEGIATAN PRIORITAS Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah • Pembinaan Haji dan Umrah. • PelayananHaji • Pengelolaan Dana haji • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

30. KEGIATAN PRIORITAS Program Pendidikan Islam • Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam • Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan KeagamaanIslam • Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan SubsidiRA/BA dan Madrasah • DukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnyaPendidikan Islam

31. KEGIATAN PRIORITAS Program Bimbingan Masyarakat Islam • PengelolaandanPembinaanPemberdayaanWakaf • PengelolaandanPembinaanPemberdayaanZakat • PengelolaandanPembinaanPenerangan Agama Islam • PengelolaanUrusan Agama Islam danPembinaanSyariah • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BimasIslam

32. KEGIATAN PRIORITAS Program Bimbingan Masyarakat Kristen PengelolaandanPembinaanPendidikanAgama Kristen PengelolaandanPembinaanUrusan Agama Kristen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimas Kristen Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasKristen

33. KEGIATAN PRIORITAS Program Bimbingan Masyarakat Katolik • PengelolaandanPembinaanPendidikanAgama Katolik • PengelolaandanPembinaanUrusan Agama Katolik • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

34. KEGIATAN PRIORITAS Program Bimbingan Masyarakat Hindu • PengelolaandanPembinaanPendidikanAgama Hindu • PengelolaandanPembinaanUrusan Agama Hindu • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimas Hindu. • Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan BimasHindu

35. KEGIATAN PRIORITAS Program Bimbingan Masyarakat Buddha • Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha. • Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha • Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

36. RENCANA PROGRAM • DAN KEGIATAN 8

37. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

40. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN Program Bimbingan Masyarakat Islam

43. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN Program PendidikanIslam