KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

1. KEBIJAKAN PENGAWASANINSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA Oleh Dr. H. Moch. Jasin MM Inspektur Jenderal Kementerian Agama

2. Latar Belakang • Mengacu teori George Terry tentang ‘manajemen’ (Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling), tugas Inspektorat Jenderal adalah menjalankan fungsi manajemen ‘controlling’. • Ciri bangsa yang sudah maju antara lain adalah menjalankan peran ‘pengawasan’ secara kuat. Seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara terkontrol scr baik. Seluruh aparatur negara, swasta, dan masyarakat (3 pilar Good Governance) memiliki komitmen yang tinggi dlm menjalankan perannya scr profesional dan jauh dari penyimpangan, shg terwujud suasana kehidupan yang tertib, aman, adil, dan sejahtera menuju peradaban bangsa dan negara yang tinggi (madani).

3. Latar Belakang (lanjutan...) • Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh program dan kegiatan Kementerian Agama. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. • Dengan pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan seluruh sendi-sendi organisasi Kementerian Agama dapat berfungsi secara maksimal sehingga terwujud tata kelola birokrasi Kementerian Agama yang profesional berbasiskan semangat religi, bahwa bekerja adalah ibadah. • Hal ini agar tugas Kementerian Agama yaitu melakukan pembangunan di bidang agama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dan seluruh aparatur Kementerian Agama mampu menjadi tauladan sbg aparatur negara yang paling bermoral dan paling taat dalam beragama.

4. LATAR BELAKANG (LANJUTAN...) • Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi sangat rendah • Praktek koruptif dan tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis, terstruktur dan kian meluas • Pada 9 Desember 2004, telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Misal Diktum 8: Pengawas Internal harus memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK RI, dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka • Pada 11 Desember 2003, Indonesia diantara 94 negara meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (UN Convention Againts Corruption)

5. DASAR HUKUM • UUNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yangBersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme; • UUNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UUNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara; • UUNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara; • UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • PPNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah; • PPNomor 60 Tahun 2008 tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah; • PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; • PP 53/2010 ttg Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. DASAR HUKUM (lanjutan...) • Inpres 5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi; • Inpres 7/1999 ttgAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah. • PeraturanMenteri Agama Nomor10Tahun 2010tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerian Agama; • Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama di Daerah; • PeraturanMenteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentangPengawasandiLingkunganDepartemen Agama. • Per-MenPANdan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentangPedomanPenyusunanPenetapanKinerjadanPelaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah; • PerMENPAN & RB 09/2007 ttg Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingk Instansi Pemerintah; • Per-MenPAN PER/21/M.PAN/11/2008 ttgPedomanPenyusunanStandar Operating Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan.

7. I. VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA “TerwujudnyaMasyarakat Indonesia TaatBeragama, Rukun, Cerdas, Mandiridan Sejahtera LahirBatin” VISI Meningkatkankualitaskehidupanberagama. Meningkatkankualitaskerukunanumatberagama. Meningkatkankualitasraudhatulathfal, madrasah, perguruantinggi agama, pendidikan agama, danpendidikankeagamaan. Meningkatkankualitaspenyelenggaraanibadahhaji. Mewujudkantatakelolakepemerintahan yang bersihdanberwibawa. MISI

8. Lanjutan… TUJUAN Tujuanjangkapanjangpembangunanbidang agama yang hendakdicapaiolehKementerian Agama adalahterwujudnyamasyarakat Indonesia yang taatberagama, maju, sejahtera, dancerdassertasalingmenghormatiantarpemeluk agama dalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara, dalamwadah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).

9. SASARAN STRATEGI NASIONAL Peningkatan kualitas kehidupan beragama 1 • Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, • Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, • Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan, • Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan. Peningkatan kerukunan umat beragama 2 Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan 3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 4 Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa 5

10. PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama (Setjen) 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama (Setjen) 2 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama (Itjen) 3 4 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama (Litbang&Diklat) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) 5 Pendidikan Islam (Pendis) 6 Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) 7 Bimbingan Masyarakat Kristen (Bimas Kristen) 8 Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik) 9 Bimbingan Masyarakat Hindu (Bimas Hindu) 10 Bimbingan Masyarakat Buddha (Bimas Budha) 11

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) • Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. • IKU harus mengacu pada visi, misi dan sasaran Kementerian Agama. • IKU Kementerian Agama dijabarkan ke dalam IKU Unit Eselon I dan demikian seterusnya sampai unit kerja terkecil di bawahnya. • Pencapaian IKU merupakan hasil kumulatif dari pencapaian IKU unit kerja di bawahnya.

12. PERFORMANCE-BASED BUDGETING • Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya untuk menunjang pelaksanaan program dalam rangka mencapai output dan outcome yang ditetapkan sebagai indikator kinerja. • Penganggaran disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. • Output dan outcome dari program dan kegiatan yang akan dicapai dirumuskan dengan kualitas dan kuantitas terukur sejalan dengan besaran penggunaan anggaran.

13. HUBUNGAN KONTRAKTUALPEMERINTAH – RAKYAT (PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI) P R I N S I P A L R A K Y A T P E M E R I N T A H Ketentuan Undang-Undang L E M B A G A P E R W A K I L A N A G E N Rencana Anggaran / Kerja Akuntansi Pelaporan + Auditing AKUNTABILITAS

14. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN 11 PROGRAM Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama 2 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 5 Pendidikan Islam 6 Bimbingan Masyarakat Islam 7 Bimbingan Masyarakat Kristen 8 Bimbingan Masyarakat Katolik 9 Bimbingan Masyarakat Hindu 10 Bimbingan Masyarakat Buddha 11

15. SATUAN KERJA YANG MENANGANI HANYA PROGRAM TERTENTU Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenag. 1 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kemenag. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenag. 3 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kemenag. 4 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 5 Pendidikan Islam 6 Bimbingan Masyarakat Islam 7 Bimbingan Masyarakat Kristen 8 Bimbingan Masyarakat Katolik 9 10 Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha 11

16. SATUAN KERJA YANG MENANGANI HANYA PROGRAM TERTENTU Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama 2 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 3 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 4 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 5 Pendidikan Islam 6 Bimbingan Masyarakat Islam 7 Bimbingan Masyarakat Kristen 8 Bimbingan Masyarakat Katolik 9 Bimbingan Masyarakat Hindu 10 Bimbingan Masyarakat Buddha 11

17. SATUAN KERJA YANG MENANGANI HANYA PROGRAM TERTENTU Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama 2 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 3 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 4 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 5 Pendidikan Islam 6 Bimbingan Masyarakat Islam 7 Bimbingan Masyarakat Kristen 8 Bimbingan Masyarakat Katolik 9 Bimbingan Masyarakat Hindu 10 Bimbingan Masyarakat Buddha 11

18. SASARAN PENGAWASAN NASIONAL YANG DITETAPKAN MENPAN DAN RB Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Target IPK Tahun 2014 “5” dan Opini BPK (WTP) Tahun 2014 Pusat 100% dan Pemda 60% • Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara • Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara • Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang • Penerapan SPI • Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting • Peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan negara

19. TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL 1. Mendorongreformasibirokrasidibidangpengawasankhususnya yang dilakukanolehAparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2. Menetapkanarahkebijakandan Program Pengawasan Intern Pemerintahpdtahun 2011-2014 dalamrangkamewujudkantatakelolapemerintahan yang baik; 3. Meningkatkanpenyelenggaraanpemerintahan yang bersihdanbebas KKN; 4. Meningkatkanefektifitasdanefisiensipengawasan intern pemerintahmelaluisinergipengawasan yang dilakukanoleh APIP; 5. MenjadidasarpenyusunanJakwasTahunandan PKPT masing-masing APIP Tahun 2011-2014.

20. TUGAS DAN FUNGSIINSPEKTORAT JENDERAL • Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tugas Inspektorat Jenderal Kemenag adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama. • Adapun fungsi Itjen sebagai berikut: • Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama; • Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuanan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; • Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama; • Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; • Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

21. VISI ITJEN ‘Menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama’

22. MISI ITJEN • Melaksanakan pengawasan fungsional secara profesional dan independen; • Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi; • Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan; • Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan; • Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; • Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan pendekatan agama; • Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi; • Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

23. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ITJEN • MeningkatnyaketaatanaparaturKementerian Agama terhadapperaturanperundang-undangan; • Meningkatnyamutukinerjaaparatur; • Meningkatnyaakuntabilitaskinerjasatuanorganisasi /satuankerjaKementerian Agama.

24. KEBIJAKANPENGAWASAN ITJEN • Pengawasan diarahkan pada kinerja 11 program Kementerian Agama dlm rangka mewujudkan tata kelola Kemenag yang bersih dan berwibawa dan memiliki kinerja yang maksimal; • Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada analisis resiko audit. Yaitu satker atau program yang memiliki resiko tinggi menjadi prioritas pengawasan. • Orientasi audit diarahkan pada penilaian kinerja satker (out put dan out come) yang dpt dilihat dalam realisasi indikator kinerjanya. Standar ukuran penilaiannya adalah dg menilai tingkat 3 E (efektif, efisien, dan ekonomis); • Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dlm rangka penilaian akuntabilitas kinerja satker; • Prioritas pengawasan Tahun 2012 diarahkan pada program pendidikan yg memiliki anggaran terbesar, perencanaan sbg sumber awal permasalahan satker, dan laporan keuangan; • Pengawasan preventif dilaksanakan melalui program PPA dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

25. PERAN ITJEN Watch dog: melakukan pengawasan fungsional terhadap auditi dengan melihat, membandingkan, mengukur dan menilai kinerja auditidibandingkan dengan standar kebijakan Menteri dan peraturan yang berlaku dan kmd memberikan rekomendasi. Katalis: usaha membangun sistem dan mendorong terwujudnya Kemenag menjadi lembaga pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government). Konsultan: bimbingan dan konsultasi terhadap peningkatan kinerja aparatur berbasis hasil pengawasan.

26. JENIS PENGAWASANYG DILAKSANAKAN ITJEN • UU 15/2004 menjelaskan bahwa ada 3 jenis pemeriksaan, yaitu: Pemeriksaan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; • PP 60/2008 menjelaskan jenis-jenis pengawasan: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

27. PROGRAM PENGAWASAN • Program Pengawasan Itjen diarahkan pada 11 Program Kementerian Agama dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu kinerja Kementerian Agama; • Berdasarkan tujuannya, kegiatan pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan utama yang langsung berkaitan dengan quality controll and quality assurance dan kegiatan pendukung (pengawasan lainnya); • Kegiatan pengawasan utama: - Audit dengan fokus audit kinerja dan audit investigatif - Reviu - Evaluasi - Pemantauan/Monitoring; • Kegiatan Pengawasan lainnya: - Sosialisasi mengenai pengawasan - Pendidikan dan pelatihan - Pembimbingan dan konsultansi - Pengelolaan hasil pengawasan - Pemaparan hasil pengawasan

28. AUDIT • Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

29. Jenis Audit Jenis Audit(PP 60 Tahun 2008 Pasal 50) : • Audit Kinerja Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain: a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban. Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan. • Audit dengan Tujuan Tertentu Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan

30. Lanjutan …… Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 Pasal 48 ayat 2 selain melakukan audit Inspektorat Jenderal juga melakukan: 1. Reviu Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan 2. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan 3. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 4. Kegiatan Pengawasan Lainnya Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

31. AUDIT KINERJA • Bertujuan menilai efektifitas, efisiensi, ekonomis, dan ketaatan; • Audit kinerja dilakukan untuk memberikan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja satuan organisasi/kerja. • Audit kinerja dilakukan dengan cara melihat, menganalisa, mengukur, dan menilai laporan kinerja satuan organisasi dan membuktikannya dengan bukti fisiknya. Laporan kinerja diukur dan dinilai berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

32. OBYEK UTAMA AUDIT KINERJA • Pengelolaan dana APBN, dengan fokus program/ kegiatan strategis; • Pelayanan Publik; • Optimalisasi Penerimaan Negara; • PHLN; • Masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan; • Bersifat khas (mis. audit/pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Satker).

33. AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU • Audit Kasus (fraud audit/audit investigasi); • Audit Khusus (special audit): audit keuangan, audit perencanaan, audit PNBP, audit wakafproduktif, audit pendidikan, dll.

34. AUDIT INVESTIGATIF * Bertujuanmenyelidiki/mengusutkasus yang menimbulkankerugiankeuangannegara dan kasus indisipliner pegawai; * Dilaksanakanberdasarkanpengaduanmasyarakat, pengembangantemuan audit regulerataupermintaanpimpinaninstansipemerintah/aparatpenegakhukum.

35. REVIU KEUANGAN • Review keuangan merupakan salah satu jenis pengawasan keuangan dengan melakukan review terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh entitas pelaporan. • Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. • Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

36. REVIU (lanjutan...) • Merupakankegiatanpenilaian/telaahanhasilkegiatansuatuinstansipemerintah; • APIP wajibmelakukanreviuterhadapLaporanKeuanganKementerian/Lembaga (LK-KL) sbgamanat PP No. 8 Tahun 2006; • Dilaksanakansebelum LK-KL diserahkankepadaKementerianKeuangansbgdasarpenyusunan LK-PP.

37. PEMANTAUAN • Merupakan kegiatan APIP yang penting selain audit; • Bertujuan menjaga, mengawal secara terus menerus agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan dan bersinergi dengan kegiatan pengawasan lainnya; • Sarana untuk memberikan rekomendasi tindakan korektif terhadap on going activity; • Obyek pemantauan/monitoring antara lain: • Kegiatan yang bersifat strategis; • Tindaklanjut hasil pengawasan; • Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.

38. EVALUASI • Evaluasi menghasilkan rekomendasi; • Obyek evaluasi antara lain: • Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); • Evaluasi penggunaan dana APBN; • Evaluasi aspek tertentu penyelenggaraan program Kemenag; • Evaluasi LAKIP; • Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.

39. SOSIALISASI • Sosialisasi dilaksanakan terutama dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan baru pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja 11 program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama; • Tujuan sosialisasi adalah terwujudnya pengawasan preventif dalam rangka pencegahan perbuatan menyimpang para aparatur Kementerian Agama; • Sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah Sosialisasi Program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA). Pada tahun 2012 sosialisasi PPA ditujukan pada 5 Kanwil Kemenag. Sosialisasi PPA merupakan salah satu jenis pengawasan preventif yang dilaksanakan oleh Itjen dalam rangka membangun kesadaran rasional para aparatur Kemenag bahwa kita semua selalu diawasi oleh Tuhan. Dengan kesadaran selalu diawasi oleh Tuhan akan berakibat mereka tidak akan ada niat melakukan perbuatan menyimpang. • Selain sosialisasi PPA, Itjen juga akan melakukan sosialisasi Zona Integritas, Sosialisasi Hasil Evaluasi LAKIP, Sosiasilasi Indikator Kinerja, dll.

40. PRIORITAS PENGAWASAN 2012 • Pada tahun 2011 Itjen telah melakukan Rapat Kordinasi Kebijakan Pengawasan dengan mengundang seluruh Unit Eselon I Pusat, seluruh Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri, seluruh Kepala Kanwil, dan seluruh Kepala Kemenag Kab/Kota se-Indonesia. • Rakorjakwas td telah menghasilkan kesepakatan bahwa pada tahun 2012 Itjen akan memprioritaskan pengawasan terhadap: • Laporan Keuangan (LK); • Perencanaan (Kinerja dan anggaran); • Pendidikan; dan • Perwujudan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang di dalamnya termasuk PPA dan PIAK.

41. Ruang Lingkup Pemeriksaan KeuanganUndang-Undang No 15 Tahun 2004 • Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan tanggung jawab Keuangan Negara. • Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Tanggungjawab dan tanggung gugat atas amanat yang diemban diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan. • Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkan hal itu maka perlu dilakukan pengawasan yang independen dan obyektif.

42. Pengertian Audit dan Perbendaharaan Negara • Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. • Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara). Perbendaharaan dimaksud adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, pengelolaan investasi dan barang milik negara, pengelolaan investasi dan barang milik negara keuangan negara, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, penyelesaian kerugian negara, pengelolaan Badan Layanan Umum, perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN

43. Tujuan Audit Pengelolaan Keuangan Negara • Keterkaitan antara pelaksanaan tugas dan fungsi dengan penganggaranatau perencanaan program/kegiatan. • Keandalan sistem akuntansi/pencatatan keuangan. • Kesesuaian mekanisme pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan. • Efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Kementerian Agama yang menegaskan bahwa audit sebagai bagian dari pengawasan dengan maksud untuk menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pengelolaan keuangan suatu obyek audit. Hasil yang diharapkan dari audit atas pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut:

44. Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara • Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

45. Pengelolaan Keuangan Negara 3 (Tiga) sisi pendekatan definisi Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu: 1. Obyek Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

46. Lanjutan 2. Subyek Seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara 3. Tujuan Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

47. Syarat Kompetensi, Kode etik, dan Standar Audit(PP 60 Tahun 2008 Pasal 51) • Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor • Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi yang diselenggarakan oleh BPKP selaku pembina jabatan fungsional auditor

48. Laporan Hasil Audit • Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi (PP 60 Tahun 2008 Pasal 51) • Secara berkala, Inspektorat Jenderal menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PP 60 Tahun 2008 Pasal 54)

49. Penyelesaian Hasil Audit(Lampiran PP 60 Tahun 2008) • Instansi Pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera • Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern. • Instansi Pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

50. KELEMAHAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA