1 / 15

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA. Disampaikan oleh: Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama - BKKBN. RAPAT KERJA NASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Jakarta, 12-13 Februari 2014. LANDASAN HUKUM DAK. UU No.33 Tahun 2004:

gizi
Télécharger la présentation

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Disampaikan oleh: Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama - BKKBN RAPAT KERJA NASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Jakarta, 12-13 Februari 2014

  2. LANDASAN HUKUM DAK UU No.33 Tahun 2004: Pasal 1: Dana AlokasiKhusus (DAK) adalahdana yang bersumberdari APBN yang dialokasikankepadadaerahtertentudengantujuanuntukmembantumendanaikegiatankhususyang merupakanurusandaerahdansesuaidenganprioritasnasional PP No.55 Tahun 2005 Pasal 52 ayat (1) dan (2): • Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan • Menteriteknismengusulkankegiatankhusus yang akandidanaidari DAK danditetapkansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuaidenganRencanaKerjaPemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat (1). PeraturanMenteriKeuanganNomor 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013, tentangPedomanUmumdan Dana AlokasiKhususTahunAnggaran 2014

  3. TUJUAN • Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KKB; • Meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini lapangan; • Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan lainnya; • Meningkatnya advokasi dan KIE program KKB, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau serta GenRe; • Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga; • Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KKB, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat. • Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan.

  4. ARAH PEMANFAATAN DAK Bidang KB Tahun 2014 diarahkan Kepada Kabupaten dan Kota tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program Kependudukan dan KB, dengan prioritas pada Kabupaten dan Kota yang mempunyai: CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur) relatif masih rendah. Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR = rasio anak di bawah usia lima tahun terhadap wanita usia subur) relatif masih tinggi. Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) relatif tinggi. Jumlah keluarga relatif besar. Jumlah dan kepadatan penduduk relatif besardantidakmerata.

  5. DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUSULKAN DAK BIDANG KB INDIKATOR KRITERIA TEKNIS • Angkakesertaanber-KB (CPR); • AngkakelahiranatauChild Woman Ratio (CWR); • Persentase KPS dan KS I (keluargamiskin) terhadapjumlahkeluarga; • Jumlah Kepala Kuluarga; • Jumlahkeluarga; • Kepadatanpenduduk. DATA TEKNIS • Jumlah PPLKB • Jumlah PLKB/PKB • Jumlah Klinik KB • Jumlah Desa • Jumlah Kecamatan

  6. MENU DAK BIDANG KB TAHUN 2014

  7. Lanjutan

  8. PENINGKATAN DAYA JANGKAU DAN KUALITAS PENYULUHAN SERTA KELENGKAPAN SARANA KERJA, PENGGERAKAN, PEMBINAAN PROGRAM KKB DAN SARANA PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA/ INFORMASI PROGRAM KKB TENAGA LINI LAPANGAN

  9. Lanjutan

  10. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KB SERTA PEMERATAAN AKSES PELAYANAN KB YANG BERKUALITAS

  11. Lanjutan

  12. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KB SERTA KELENGKAPAN SARANA KIE DAN KONSELING REMAJA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM RANGKA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN TRIAD KRR

  13. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

  14. TerimaKasih

More Related