1 / 16

PENTINGNYA AGENDA SETTING PEMERINTAH DLM MENCIPTAKAN OPINI PUBLIK.

PENTINGNYA AGENDA SETTING PEMERINTAH DLM MENCIPTAKAN OPINI PUBLIK. BUKIT TINGGI 11/5/11. KATA KUNCI HUMAS PEMERINTAH. DELIBERATE , SUATU KEGIATAN YANG DISENGAJA, MEMILIKI TUJUAN TERTENTU. PLANNED , SUATU KEGIATAN YANG TERENCANA BUKAN SPORADIS.

glynn
Télécharger la présentation

PENTINGNYA AGENDA SETTING PEMERINTAH DLM MENCIPTAKAN OPINI PUBLIK.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENTINGNYA AGENDA SETTING PEMERINTAH DLM MENCIPTAKAN OPINI PUBLIK. BUKIT TINGGI 11/5/11

  2. KATA KUNCI HUMAS PEMERINTAH. • DELIBERATE, SUATU KEGIATAN YANG DISENGAJA, MEMILIKI TUJUAN TERTENTU. • PLANNED, SUATU KEGIATAN YANG TERENCANA BUKAN SPORADIS. • PERFORMANCE, KEGIATAN YANG DAPAT DIUKUR ATAS KINERJANYA. • PUBLIC INTEREST, KEGIATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN PUBLIK • TWO-WAY COMMUNICATIONS, KEGIATAN YANG TIDAK HANYA MEMENTINGKAN DISTRIBUSI INFORMASI TETAPI JUGA FEEDBACK DARI PUBLIKNYA. • MANAGEMENT FUNCTION, KEGIATAN YANG MENJADI BAGIAN DARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PUNCAK (TOP MANAGEMENT).

  3. PERAN YG DIHARAPKAN: • MENSINERJIKAN POTENSI-POTENSI KEHUMASAN • MELAKUKAN AKTIVITAS KEHUMASAN YG DIARAHKAN UTK MEMBANGUN KEMBALI SEMANGAT KEBANGSAAN • MELAKUKAN DISEMINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN FASILITASI LAYANAN INFORMASI, DLM RANGKA MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER.

  4. KREDO : POLITICS IS ABOUT IMAGE – AND THE IMAGE IS REALITY. • POLITIK ADALAH MASALAH CITRA. • B. DEWASA INI, CITRA BURUK PEMERINTAH DIPERCAYA SEBAGAI KENYATAAN OLEH PUBLIK MEMBANGUN CITRA YANG BAIK JAUH LEBIH BAIK DARIPADA MEMPERBAIKI CITRA YANG BURUK UNTUK MENJADI BAIK

  5. KONTRIBUSI YG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH HUMAS : • MELAKUKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MEMBANGUN KESAMAAN PERSEPSI MASYARAKAT; • MEMBANGUN CITRA POSITIF DAN SEMANGAT KOHESIVITAS SOSIAL MASY. • MEMBANGUN JEJARING ATAU “LINK-FUNCTION” DARI SELURUH POTENSI KEHUMASAN PEMERINTAH ( PUSAT DAN DAERAH ). • MENDISEMINASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR (NASIONAL – REGIONAL DAN LOKAL ), MELALUI SIMPUL-SIMPUL INFORMASI YG BERADA DI SATKER KEHUMASAN PEMERINTAH. • MENJAGA KONTINYUITAS SEBARAN INFORMASI POSITIF, MELAKUKAN PRA-CONDITIONING DAN MENETRALISIR INFORMASI YG “ANOMALI” DAN NEGATIF.

  6. SKB TIGA MENTERI • SKB TIGA MENTERI NO. 41/2007, NO. : 373?M. KOMINFO/08/2007, DAN NO. : KB/01/M.PAN/08/2007. : • UPAYA MELAKUKAN OPTIMALISASI FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH, MELALUI REVITALISASI FUNGSI HUMAS DALAM: • MENGKOMUNIKASIKAN PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH, PEMBANGUNAN, • PELAYANAN MASYARAKAT SERTA • INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT.

  7. OPTIMALISASI FUNGSI HUMASPEMERINTAH, MELALUI PENGEMBANGAN : • SUPRASTRUKTUR ( TERKAIT DGN LEGALITAS, GOOD WILL PIMPINAN DAN SDM ) • INFRASTRUKTUR ( TERKAIT DGN SARANA DAN PRASARANA, SERTA PROGRAM KERJA) • INFOSTRUKTUR ( TERKAIT DGN STRUKTUR, MEKANISME DAN PENGEMASAN INFORMASI)

  8. SUPRASTRUKTUR : • PENGUATAN KELEMBAGAAN • STRUKTUR KELEMBAGAAN • MEKANISME • NETWORKING ( JEJARING ) : • JEJARING INSTITUSINYA • JEJARING RESOURCES INFORMASINYA • JEJARING RESOURCES SUMBERDAYA • PENINGKATAN SDM : • PELATIHAN/BIMTEK • APRESIASI PRANATA HUMAS

  9. INFRASTRUKTUR • PRASARANA KERJA BID. HUMAS PEMERINTAH • 2. SARANA KERJA • STANDAR MINIMAL SARANA KERJA • STANDAR MINIMAL BENTUK LAYANAN • PROGRAM KERJA • PROGRAM PRIORITAS SEKTOR • PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

  10. INFOSTRUKTUR : • STRUKTUR PENGELOLAAN INFORMASI • PENGELOLAAN INFORMASI ANTARA PUSAT – DAERAH/DAERAH-PUSAT • MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI • PERLU ADA “COMMAND CENTRE”, UNTUK AKTIVITAS KATEGORI :“CROSS CUTTING ISUES • SINERJITAS • KOORDINASI • PENGEMASAN • MENGEMBANGKAN AGENDA SETTING PEMERINTAH BAGI PENANGANAN ISU-ISU STRATEGIS

  11. MEKANISME AGENDA SETTING ( HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH )

  12. AGENDA SETTING MENGENAL TIGA AGENDA : AGENDA MEDIA, AGENDA PUBLIK, DAN AGENDA KEBIJAKAN. MASING-MASING AGENDA SALING MEMPENGARUHI, KHUSUSNYA ANTARA AGENDA KEBIJAKAN DAN AGENDA MEDIA. PEMERINTAH BERUPAYA MENGEDEPANKAN AGENDA KEBIJAKAN MELALUI MEDIA AGAR SAMPAI KE PUBLIK, SEMENTARA MEDIA MELALUI PEMBERITAANNYA BERUPAYA MENDESAKAN AGENDANYA KEPADA PEMERINTAH GUNA MEMPENGARUHI DAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKANNYA YANG SESUAI DENGAN ASPIRASI PUBLIK (AGENDA PUBLIK )

  13. PROSES AGENDA SETTING OLEH MEDIA AGENDA KEBIJAKAN REALITY NOT SHOWN BY MEDIA AGENDA CUTTING ? REALITY : POLITIC ECONOMY SCIENCE SOCIETY DIRECT IMPACT PUBLIC PERCEPTION OF REALITY MEDIA REAL;ITY

  14. TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH TINGKAT PUSAT • MENERIMA INFORMASI/ ISU PENTING YANG DIKIRIM OLEH TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UTK DITINDAK LANJUTI; • MENERIMA MASUKAN ATAU ASPIRASI MASYARAKAT (PUSAT, PROVINSI/KABUPATEN/KOTA), YG SELANJUTNYA DIOLAH • MEMINTA INFORMASI ATAU PENJELASAN PADA KESEMPATAN PERTAMA KEPADA TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TERKAIT DENGAN ISUE-ISUE YANG SEDANG TERJADI DAN BERKEMBANG DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA • MEMBERIKAN INFORMASI KE DAERAH MELALUI ONLINE DAN TERCETAK • MENYAMPAIKAN INFORMASI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PUSAT KE DAERAH

  15. TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : • MENGIRIMKAN INFORMASI ATAU ISU PENTING YANG TERJADI DAN BERKEMBANG DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPADA TIM AGENDA SETTING PUSAT • MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT DENGAN ASPIRASI MASYARAKAT DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, KEPADA TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PUSAT, • MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT DGN ASPIRASI MASY. DI PROV/KAB/KOTA KEPADA TIM AGENDA SETTING PUSAT; JIKA INFO YG DIMAKSUD MEMILIKI PERMASALAHAN DAN PERLU PENANGANAN PD TKT PUSAT; • MENYAMPAIKAN INFORMASI ATAU PENJELASAN PD KESEMPATAN PERTAMA KPD TIM AGENDA SETTING PUSAT TERKAIT ISUE-ISUE YANG BERKEMBANG DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA; • MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT ISUE-ISUE YG BERKEMBANG DI PROV/KAB/KOTA KE TIM AGENDA SETTING AGENDA PUSAT. • MENYAMPAIKAN INFO. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROV/KAB/KO YG MEMERLUKAN KOORDINASI DGN PEMERINTAH PUSAT

  16. TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH DGN INSTANSI/LEMBAGA DI TINGKAT PUSAT: • HUMAS PEMERINTAH INSTANSI/LEMBAGA DI TINGKAT PUSAT MELAKUKAN PERTUKARAN INFORMASI, MELALUI SARANA KOMUNIKASI YANG DIMILIKI ( ONLINE, FAX, TELEPHONE, SURAT, BERKAS, DAN MEDIA LAIN YANG MEMILIKI KECEPATAN, KETEPATAN DAN KEAKURATAN DALAM DISTRIBUSINYA; • MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA BERSAMA DAN TERKOORDINASI TERHADAP PERSOALAN/PERMASALAHAN/ISUE YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK DILAKUKAN AKTIVITAS PENYEIMBANG, PENETRALISIR INFORMASI, ATAU COUNTER ISUE MELALUI BERBAGAI MEDIA DAN BENTUK KEMASAN; • MELAKUKAN DISEMINASI INFORMASI SECARA BERSAMA DAN SERENTAK YANG DIKOORDINASIKAN OLEH BAKOHUMAS ATAU DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFORMASI ALTERNATIF, PENYEIMBANG INFORMASI, DAN COUNTER I

More Related