1 / 13

Bagian Akuntansi 1

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). Bagian Akuntansi 1. Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan Negara. KONDISI OPINI BPK.

graceland
Télécharger la présentation

Bagian Akuntansi 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. STRATEGI DAN LANGKAHDALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RIDENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1

  2. Pengelolaan Keuangan Negara

  3. Pengelolaan Keuangan Negara

  4. KONDISI OPINI BPK Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2010 DAN 2011 masih mendapat opini WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP)

  5. TARGET OPINI BPK Pimpinan Mahkamah Agung sudah menargetkan bahwa Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2012 dan seterusnya HARUS mendapat opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”

  6. TemuanPemeriksaan BPK Tahun 2011 Temuan SPI (Sistem Pengendalian Intern) TemuanKepatuhan • PNBP • Hibah Temuan Lainnya Aset Tetap

  7. Temuanlainnyayang berpotensimempengaruhikewajaranLaporan Keuangan : • Pertanggungjawaban Belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berindikasi kerugian negara • Pengelompokkan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan • Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan dan berindikasi kerugian negara • Kesalahan perlakuan pajak atas belanja yang dilakukan oleh K/L sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara • Pencatatan dan pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib.

  8. Upaya-upaya yang dilakukan

  9. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan • Peningkatan Peran APIP (Badan Pengawasan) mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban • Kegiatan yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas Laporan Laporan Keuangan Mahkamah Agung, antara lain : • Penyusunan Draft Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya • Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Korwil pada 10 wilayah sampling (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, dan Banten)

  10. Lanjutan ......... • Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Seluruh Satuan Kerja dan Korwil di wilayah Banda Aceh dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel • Menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap temuan pemeriksaan • Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) terhadap temuan-temuan pemeriksaan BPK • Koordinasi yang intensif dengan Unit-unit terkait baik internal (Badan Pengawasan, Biro Perlengkapan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Umum dll) maupun Eksternal (BPK, BPKP, DJPBn, DJKN, DJA, dan DJPU) • Melaksanakan proses pendampingan atas penyusunan laporan keuangan tahun 2012 dari Tingkat Koordinator Wilayah (Korwil), Tingkat Eselon I, dan Tingkat Lembaga

  11. Strategi dan Langkah-LangkahMewujudkanLaporan Keuangan Yang memperolehopini WTP

  12. Kesimpulan 2. PerluKomitmen yang tinggidaripimpinan unit akuntansi dari Tingkat Satuan Kerja, Tingkat Korwil, Tingkat Eselon I, dan Tingkat Lembaga 1. Upayapeningkatanlaporankeuangansangattergantungdariperencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan 3. Peran APIP (Badan Pengawasan) melalui Reviu memberi kontribusi dalam peningkatan opini BPK 4. Perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyusun laporan keuangan

More Related