1 / 11

Yani Paryono

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEBAHASAAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI INDONESIA. Yani Paryono. Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional 2011. 1. Pendahuluan. 1 Latar Belakang

hailey
Télécharger la présentation

Yani Paryono

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEBAHASAANDALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI INDONESIA Yani Paryono Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional 2011

  2. 1. Pendahuluan • 1 LatarBelakang * Pembelajaranbahasa Indonesia dianggap belumberhasil * Solusidalamduniapendidikan * Keberadaansekolahbertarafinternasional menimblukanberbagaipersoalan

  3. 1.3 TujuanPenelitian • Mendeskripsikan implementasi UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan ke sekolah-sekolah bertaraf internasional di Indonesia.

  4. 1.4 Manfaat Penelitian 1) memberikanpemahamandanpengertian yang mendasartentangperananbahasa Indonesia dalamsekolahberstandarinternasional; 2) dapatmeningkatkankualitaspembelajaranbahasadansastra Indonesia dalamduniapendidikan; 3). dapatmenumbuhkembangkansikappositif masyarakatterhadapbahasadansastra Indonesia.

  5. 2. KajianLiteratur • Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Ada 9 babdan 74 pasal • KhususpengaturanbahasaterdapatpadaBab III Pasal 25 yang berisitentangketentuanumumbahasa Indonesia danterdiriatas 3 ayat. • Bagiankeduaberisi 24 pasal (Pasal 26—40) yang berisipenggunaanpahasa Indonesia.

  6. Bagianketigaadatigapasal ( 41—43) pengembangan, pembinaan, danperlindunganbahasa. • Bagiankeempatadasatupasal (44) yang mengaturpeningkatanfungsibahasa Indonesia menjadibahasainternasional. • Pasalterakhir (45)tentangundang-undangkebahasaan yang mengaturtentanglembagabahasa.

  7. 2.2 Sekolah Bertaraf Internasional DasarHukum UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3 • Pemerintahdan/ataupemdamenyelenggarakansekurang-kurangnyasatusatuanpendidikanpadasemuajenjangpendidikanuntukdikembangkanmenjadisatuanpendidikan yang bertarafinternasional. • PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 61 Ayat I: Pemerintahbersama-samapemdamenyelenggarakansekurang-kurangnyasatusatuanpendidikanpadajenjangpendidikandasardansekurang-kurangnyasatusatuanpendidikanpadajenjangpendidikanmenengahuntukdikembangkanmenjadisatuanpendidikanbertarafinternasional.

  8. Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009 BabV hal 58, bahwa Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk meningkatkan daya saing bangsa. • SBI adalah SBN terdapat SNP ( kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga pendidikan, dana, pengelolaan dan penilaian) melalui pengadaptasian terhadap standar pendidikan di dalam maupun diluar negeri.

  9. 3. Pembahasan • ImplementasiUndang-UndangKebahasaandi SBI • Kualitaslulusan SBI di Indonesia samadenganlulusansekolahdiluarnegeri dg bahasapengantarbahasa Indonesia. • Semuakepaladaerahdiwajibkanikutbertanggungjawabdanterlibatlangsungmenyosialisasikan UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentangkebahasaankepadamasyarakatpendidikan; • Pemerintahdaerahperlumenerbitkanperda yang mengaturpembinaandanpengembanganbahasa Indonesia dandaerahsebagaiacuanpembelajarandisekolah-sekolahsupayatidaksalaharahdenganbudayasetempat;

  10. Visi dan misi sekolah bertaraf internasional tetap harus mencantumkan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia; • Sebaiknya kepala dinas pendidikan berlatar belakang sarjana pendidikan yang paham benar tentang arah dan kebijakan pendidikan, termasuk keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara;

  11. Pemerintah mengoptimalkan sekolah regular yang sudah ada dalam pembelajaran bahasa asing. • Semua guru di SBI harus memiliki sikap positif terhadap upaya pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia • Guru SBI minimal memiliki skor 600 dalam Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. • Kepala sekolah dan guru-guru SBI harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia

More Related