html5-img
1 / 42

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH. Rapimnas DJPB Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta 4 November 2011. STRATEGI PE NINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011.

hansel
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • INSPEKTORAT JENDERAL STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH Rapimnas DJPB Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta 4 November 2011

  2. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011

  3. CAPAIAN PERBAIKAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKPP, LKBUN, DAN LKKL LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer) LKPP 2009 – 2010mendapat Opini WDP (Qualified) *) Termasuk LKBUN

  4. Target Pemerintahatas LKPP 2011 • Adalah • WTP (unqualified opinion)

  5. Memberikanpendapat/opiniataskewajaraninformasikeuangan yang disajikandalam LK denganmendasarkanpada: Kesesuaiandengan SAP Kecukupanpengungkapan KepatuhanterhadapPeraturanPerundang-undangan EfektivitasSistemPengendalian Intern TUJUAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK RI

  6. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OLEH SATKER Reviuoleh APIP Proses/ LaporanKeuangan (upgrade) Proses/ LaporanKeuangan (existing) Perbaikankelemahanpenyelenggaraanakuntansidan/ataukesalahandalampenyajianlaporankeuangan PernyataanTelahDireviu Statement of Responsibility

  7. 1. Menerapkan SAP secaraBenar Melakukanpencatatan, penghitungan, pelaporansetiapkejadianekonomi/transaksidenganbenar , sesuaidenganperaturan yang berlaku. 2. Menyampaikan LaporanKeuangandan data sesuai batas waktu yang ditetapkan LaporanKeuangandan data disampaikan secaratepat waktu sehingga BPK dapat menguji kewajaran dan kelengkapannya  PenyampaianLaporanKeuangansecaratepatwaktusetelahdilakukanreviuoleh APIP 3. MenindaklanjutiRekomendasi BPK dan APIP Saran/rekomendasi BPK dan APIP atasHasil/Temuan Pemeriksaanperiodesebelumnya ditindaklanjuti oleh instansidanpotensidiperbaiki STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 7

  8. MemastikanbahwaTindakLanjutatasTemuan BPK dan APIP adalahdenganmengatasipenyebabterjadinyatemuan Temuandalampemeriksaansebelumnyaharusdipastikantidakakanditemukanlagidalampemeriksaan BPK yang sedangdilaksanakan. 5.Meningkatkankualitasdankuantitas SDM PengelolaKeuangandanAkuntansimelalui : • Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) baik untuk level manajerial maupun level pelaksana teknis; • Peningkatan sosialisasi, diseminasi, dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan; • Pengisian formasi pegawai pengelola keuangan dan akuntansi pemerintah. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011

  9. 6. Menyempurnakanaturan, sistemdanprosedur, danpengelolaan yang terkaitdengan : • Penganggaran; • Penerimaan negara; • Pengeluaran negara; • Aset dan Utang; • Sistem Akuntansi Pemerintah. • Meningkatkankoordinasidansinergiantar unit terkaitbaikdidalamlingkupKementerianKeuanganmaupunlintas K/L Peningkatankoordinasidansinergidimulaidari unit terkecil (antarseksi, antarsubdit) hinggalintasDirektorat, Eselon I, danlintas K/L STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011

  10. 8. MengintensifkanPelaksanaanRekonsiliasi Rekonsiliasisecaraintensifdilakukansecaraterkoordinasidengan unit terkaituntukmemperolehkesamaan data ataumendapatkanpenjelasanatassuatuperbedaan 9. MeningkatkanSistemPengendalian Intern Membangunsistempengendalian intern diseluruhinstansi/kegiatandenganberbasispadaimplementasimanajemenrisiko 10.Meningkatkan peran APIP dalam review LaporanKeuangan PeranAparatpengawas intern secaraaktifdalamkegiatanReviudenganmengawasijalannyaprosespelaporankeuangan, danmemberikanmasukanbagiparapelaksanakegiatan agar nantinyamenghasilkanlaporankeuangan yang handal. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011

  11. STRATEGI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI DJPB

  12. Apa sebenarnya SPI? SPI adalahproses yang integral padatindakandankegiatan yang dilakukansecara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalanpelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadapperaturanperundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

  13. PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1) Untukmenyampaipengelolaankeuangannegara yang efektif, efisien, transparandanakuntabel, Menteri/ PimpinanLembaga, GubernurdanBupati/WalikotaWAJIBmelakukanpengendalianataspenyelenggaraankegiatanpemerintahan TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN Berpedomankepada SPIP

  14. KerangkaKerjaSPIP ( PP 60 tahun 2008) • Efektivitasdanefisiensioperasi • Keandalan pelaporan keuangan • Ketaatanterhadapperaturan • Pengamanan aset • Lingkunganpengendalian • Penilaianrisiko • Kegiatanpengendalian • Informasi & komunikasi • Pemantauanpengendalian intern TUJUAN • Tingkat entitas • Tingkat transaksi/ kegiatan UNSUR LINGKUP IMPLEMENTASI

  15. Analisis Risiko PenegakanIntegritasdanEtika KomitmenterhadapKompetensi Ps. 4 Kepemimpinan yang Kondusif LingkunganPengendalian Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan PendelegasianWewenangdanTanggungJawab Kebijakan yang SehattentangPembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 13 PenilaianRisiko Identifikasi Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi UNSUR SPIP Ps. 18 Pengendalian Fisik atas Aset KegiatanPengendalian Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Ps. 41 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Pengendalian Intern PemantauanBerkelanjutan EvaluasiTerpisah TindakLanjut Ps. 43

  16. Pasal 59 PP 60 TAHUN 2008 : Pembinaanpenyelenggaraan SPIP meliputi: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH • PenyusunanPedomanTeknisPenyelenggaraan SPIP • Sosialisasi SPIP • PendidikandanPelatihan SPIP • Pembimbingandankonsultasi SPIP Dilakukanolehmanajemen (Unit Kontrol Intern) Peningkatankompetensi auditor APIP Dilakukanoleh APIP

  17. PENDEKATAN UKI AGAR 5 UNSUR SPIP BERFUNGSI EFEKTIF LingkunganPengendalian pengkondisianmanajemen yang efektifdenganmeletakkandasarkebijakan, kompetensi, organisasidankepemimpinan PenilaianRisiko menerapkanmanajemenrisikodiseluruhlini, untukmendeteksiidentifikasirisikodananalisisrisikoterhadappencapaiantujuanorganisasi

  18. KegiatanPengendalian manajemenharusmemperhatikan: • Pembinaansumberdayamanusia • Pengelolaanfisikatasasetdansisteminformasi • Pemisahanfungsi • Penetapanindikatorkinerja • Otorisasidanpencatatanakuratataskejadian/transaksi • Pembatasanaksesdanakuntabilitasatassumberdaya

  19. InformasidanKomunikasi Pimpinanharusmengidentifikasidanmengkomunikasikaninformasidalambentukdanwaktu yang tepat. PemantauanPengendalian Intern Pimpinanwajibmelakukanpemantauan, evaluasi, dantindaklanjutatasrekomendasihasil audit danreviulainnya.

  20. Dasar: Kemenkeu No. 152/KMK.09/2011 tentangPeningkatanPenerapanPengendalian Intern diLingkunganKementerianKeuangan Periode, 5 tahunterdiridari: • Tahun 2011  Penunjukan UKI disetiap unit Eselon I terhadapkegiatantertentudari metodologis.d. pemantauan • Tahun 2012 – 2015  PenerapanseluruhunsurPengedalian Intern padaseluruh program kegiatandi Unit Eselon I PeningkatanPenerapanpengendalian intern diDJPb

  21. PembentukandanPelaksanaan UKI tahun 2011 diDJPb • KANWIL • KPPN Keterangan: Ujicobapembentukandanpelaksanaanpengendalian UKI tahun 2011 diDJPb

  22. UntukSementaratahun 2011: • Unit Kontrol Intern DJPbtingkatpusatberadadiSubditOrganta – SekretariatDJPb • Unit Kontrol Intern KanwildiBagianUmum • Unit Kontrol Intern KPPN diSubbagUmum • PelaksanaanPengendalian Intern tahun 2011 dilakukandaripenyusunantabels.d. pemantauanpadaunsurkegiatanpengendaliandi : • Dit SMI  Pd Kegiatan (SOP) PermohonanPenyelesaian PiutangMacetmelaluirestrukturisasi • Dit PA  Pd Kegiatan (SOP) Validasi/Pengesahan DIPA • KanwilDJPb Pd Kegiatan (SOP) Revisi DIPA • KPPN  Pd Kegiatan (SOP) Penerbitan SP2D

  23. Pelaksanaan PENGENDALIAN INTERN DI DJPB TAHUN 2011 LINGKUP Diterapkanpadatingkattransaksi/kegiatan(transactional level), yaitupemantauanataskegiatantertentu yang dipilihberdasarkanfaktorrisiko TAHAPAN Penunjukan Unit & penataantugas Pengembangan perangkat Pelatihan Pelaksanaan pemantauan • Memperhatikan: • bebankerja • Independensi • Penentuankegiatan • Pemahamanprosesbisnis • Identifikasiapa yang bisasalah & pengendalianutama • Pengembanganteknik & alatujipemantauan • Sosialisasidanpelatihanterhadappersonil: • Pemilikpengendalian • Pelaksanapengendalian • Pelaksanapemantauan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pelaporan

  24. TujuanKementerian/Lembagatercapaidenganefektifdanefisien; • Andalnyalaporankeuangan; • Amannyaasetnegara; • Taatnyaorganisasipadaketentuan yang berlaku. SPIP di DJPB EFEKTIF jika: Efektifitas SPIP diDJPbdansecaramenyeluruhdiKementerianKeuanganakanmenghasilkan LKKL, LKBUN, dan LKPP yang berkualitas.

  25. UpayapeningkatanKualitas LKPP Tahun 2011 perludidukungolehseluruh SDM dan unit organisasisecaraterkoordinasidanbersinergidenganmenerapkanstrategiuntukmencapaiopini WTP Pelaksanaanrekonsiliasiperlulebihdiintensifkan PenerapanSistemPengendalian Internal melalui Unit Kontrol Intern (UKI) akanmenguatkankapasitasorganisasidalammeningkatkankualitas LKKL, LKBUN dan LKPP KESIMPULAN

  26. TerimaKasih

  27. TUJUAN SPIP PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3) Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraanpemerintahan negara Keandalan Laporan Keuangan Pengamanan aset negara Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 3 (1) SPIP terdiriatasunsur: a. lingkunganpengendalian; b. penilaianrisiko; c. kegiatanpengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauanpengendalian intern. (2) Penerapanunsur SPIP sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanmenyatudanmenjadibagian integral darikegiatanInstansiPemerintah

  28. Memberikan Keyakinan yang memadai bagi Menteri selaku penanggungjawab penyusunan dan pelaporan keuangan di tingkat Kementrian/Lembaga bahwa pengelolaan APBN di tingkat Kementrian/Lembaga telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Mengapa Perlu Dievaluasi ?

  29. LingkunganPengendalian PenilaianRisiko KegiatanPengendalian Informasi & Komunikasi PemantauanPengendalian intern Dikembangkanoleh Unit Kontrol Intern (UKI) disetiap unit eselon I KementerianKeuangan 5 (lima) unsurSistemPengendalian Intern, yaitu:

  30. ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERKAIT KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (BA 015) DPR Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker [1.066] Presiden LKBUN LKKL Eselon 1 [12] KL [1] Wilayah/ Provinsi LKPP: LRA Neraca LAK CaLK LRA Neraca CaLK Lap. Arus Kas LRA Neraca CaLK Satker BLU [2] KONSOLIDASI (LK BA 015+LKKL) +LKBUN KPPN/DitPKN [178] Kanwil DJPB [30] DitAPK-DJPB [1] BUN BelanjaSubsidi Utang & Hibah Penerusan Pinjaman Transaksi Khusus BPK Investasi Pemerintah Transfer ke Daerah Badan Lainnya Belanja Lain-Lain Sistem Akuntansi BUN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA (BA 999)

  31. BagianKelima InformasidanKomunikasi Pasal 41 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, danmengkomunikasikaninformasidalambentuk dan waktu yang tepat.

  32. BagianKeenam Pemantauan Pasal 43 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauanSistemPengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanmelaluipemantauanberkelanjutan, evaluasiterpisah, dantindaklanjutrekomendasihasil audit danreviulainnya.

  33. BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Umum Pasal 47 • (1) Menteri/pimpinanlembaga, gubernur, danbupati/walikotabertanggungjawabatasefektivitaspenyelenggaraanSistemPengendalian Intern dilingkunganmasing-masing. • (2) UntukmemperkuatdanmenunjangefektivitasSistemPengendalian Intern sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan: • a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsiInstansiPemerintahtermasukakuntabilitaskeuangannegara; dan • b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

  34. Pasal 59 PP 60 TAHUN 2008 : Pembinaanpenyelenggaraan SPIP meliputi: PenyusunanPedomanTeknisPenyelenggaraan SPIP; Sosialisasi SPIP PendidikandanPelatihan SPIP Pembimbingandankonsultasi SPIP; dan Peningkatankompetensi auditor aparatpengawasan intern pemerintah Pembinaanpenyelenggaraan SPIP sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukanoleh BPKP PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

  35. . PemisahanFungsi Tidakseorangpundiperbolehkanmengendalikanseluruhaspekutamatransaksiataukejadian. Tanggungjawabdantugasatastransaksiataukejadiandipisahkandiantarapegawaiberbeda yang terkaitdenganotorisasi, persetujuan, pemrosesandanpencatatan, pembayaranataupemerimaandana, reviudan audit, sertafungsi-fungsipenyimpanandanpenangananaset. Company Name SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN

  36. c. Tugasdilimpahkansecarasistematikkesejumlahoranguntukmemberikankeyakinanadanyachecks and balances. d. Jikamemungkinkan, tidakseorangpundiperbolehkanmenanganisendiriuangtunai, suratberharga, danasetberisikotinggilainnya. e. Saldo bank direkonsiliasiolehpegawai yang tidakmemilikitanggungjawabataspenerimaan, pengeluaran, danpenyimpanankas. f. PimpinanInstansiPemerintahmengurangikesempatanterjadinyakolusikarenaadanyakesadaranbahwakolusimengakibatkanketidakefektifanpemisahanfungsi. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN (….contd)

  37. Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Penting Memberikan keyakinan bahwa hanyatransaksidankejadian yang valid diprosesdandientri,sesuaidengankeputusandanarahanpimpinanInstansiPemerintahDokumentasi yang mencakupidentifikasi, penerapan, danevaluasiatas. AdanyapengendalianuntukmemastikanBahwahanyatransaksidankejadiansignifikan yang dientriadalah yang telahdiotorisasidandilaksanakanhanyaolehpegawaisesuailingkupotoritasnya. Otorisasi yang secaraspesifik Otorisasi yangketentuanperaturanperundang-undangandanketentuanpimpinanInstansiPemerintah SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN (….contd)

  38. Pencatatan Yang AkuratdanTepatWaktu a. Transaksidankejadiandiklasifikasikandengantepatdandicatatdengansegerasehinggatetaprelevan, bernilai, danbergunabagipimpinanInstansiPemerintahdalammengendalikankegiatandandalampengambilankeputusan. b. Klasifikasidanpencatatan yang tepatdilaksanakanuntukseluruhsiklustransaksiataukejadian yang mencakupotorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, danklasifikasiakhirdalampencatatanikhtisar. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN (….contd)

  39. PembatasanAksesAtasSumberDaya Risikopenggunaansecaratidaksahataukehilangandikendalikandenganmembatasiakseskesumberdayadanpencatatannyahanyakepadapegawai yang berwenang. Penetapanpembatasanaksesuntukpenyimpanansecaraperiodikdireviudandipelihara. PimpinanInstansiPemerintahmempertimbangkanfaktor-faktorsepertinilaiaset, kemudahandipindahkantingkatakses SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN (….contd)

  40. AkuntabilitasTerhadapSumber Pertanggungjawabanataspenyimpanan, penggunaan, danpencatatansumberdayaditugaskanpegawaikhusus. Penetapanpertanggungjawabanaksesuntukpenyimpanansumberdayasecaraperiodikdireviudandipelihara. Pembandinganberkalaantarasumberdayadenganpencatatanakuntabilitas. PimpinanInstansiPemerintahmenginformasikandanmengkomunikasikantanggungjawabatasakuntabilitassumberdayadancatatankepadapegawai. Company Name SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN (….contd)

More Related