1 / 19

KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI DIY DALAM PENANGANAN PERKARA HUKUM

KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI DIY DALAM PENANGANAN PERKARA HUKUM. Pgs. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DIY Drs. H. Zainal Abidin , M.Pd.I. VISI KANWIL KEMENAG PROVINSI DIY. " Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya ”. MISI KANWIL KEMENAG PROV. DIY.

hasad-pollard
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI DIY DALAM PENANGANAN PERKARA HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG PROVINSI DIY DALAMPENANGANAN PERKARA HUKUM Pgs. KepalaKanwilKemenagProvinsi DIY Drs. H. ZainalAbidin, M.Pd.I

  2. VISI KANWIL KEMENAG PROVINSI DIY "Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang AgamisdanBerbudaya”

  3. MISI KANWIL KEMENAG PROV. DIY • Meningkatkanpelayanankeagamaanpadamasyarakat; • Meningkatkanpenyelenggaraandanpelayananibadahhajidanumrah; • Meningkatkankepedulianmasyarakatdalammembayardanmengelolazakatdanwakaf; • Meningkatkankualitaspendidikanmadrasahdanpendidikankeagamaanpadasekolahumum; • Meningkatkanpelayananpadapondokpesantrendanmadrasahdiniyah; • Meningkatkanpembinaankehidupankeagamaanpadamasyarakat; • Meningkatkankerukunandankerjasamaantarumatberagama.

  4. KMA No. 373 Tahun 2002 TentangOrganisasidan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsidan Kantor Departemen Agama Kab./ Kota, Bagian Tata Usaha SubbagHukum, HubunganMasyarakatdanKerukunanUmatBeragama Melakukanpelayanandanpembinaandibidangpenyiapanperaturanperundang-undangan, penyiapanbahanpenyelesaiankasus, hubunganmasyarakat, keprotokolan, danpembinaankerukunanumatberagama

  5. Program • MelakukanevaluasiprodukperaturandilingkunganKanwilKementerian Agama Provinsi DIY • MelakukanpembinaanhukumkepadapegawaiKementerian Agama • MelakukanpemeriksaankasusterhadappegawaiKanwilKementerian Agama Provinsi DIY yang diindikasikanbermasalahsecarahukum • Memberikansanksisesuaiperaturan, terhadappegawai yang melakukanpelanggaranhukum • Memberikanpertimbanganhukumkepadapegawaiyang terjeratkasushukum

  6. PengertianBirokrasi Birokrasiadalahalatkekuasaanbagi yang menguasainya, dimanaparapejabatnyasecarabersama-samaberkepentingandalamkontinuitasnya. Ditinjaudarisudutetimologi, makaperkataanbirokrasiberasaldarikatabureau dankratia (Yunani), bureauartinyamejaataukantordankratiaartinyapemerintahan. Jadibirokrasiberartipelayanan yang diberikanolehpemerintahdarimejakemeja. Max Weber memandangBirokrasisebagaisuatuistilahkolektifbagisuatubadan yang terdiriataspejabat-pejabatatausekelompok yang pastidanjelaspekerjaannyasertapengaruhnyadapatdilihatpadasemuamacamorganisasi.

  7. Lanjutan… • Dalampemerintahan, kekuasaanpublikdijalankanolehpejabatpemerintahatauparabirokrat yang melaksanakantugasnyasesuaidenganperanandanfungsinyadalamsistembirokrasinegaradanharusmampumengendalikanorang-orang yang dipimpinnya. Birokrasidalamhalinimempunyaitigaarti, yaitu : 1.    Sebagaitipeorganisasi yang khas; 2.    Sebagaisuatusistem; 3.    Sebagaisuatutatananjiwatertentudanalatkerjapada organ negarauntukmencapaitujuannya. F. Morstein Marx mengatakan (terjemahan) : “bahwatipeorganisasi yang dipergunakanpemerintah yang modern untukpelaksanaanberbagaitugas-tugas yang bersifatspesialis, dilaksanakandalamsistemadministrasidankhususnyaolehaparaturpemerintah”.

  8. Lanjutan… • Birokrasisebagaisuatusistemkerjadimaksudkansebagaisistemkerja yang berdasarkanatastatahubungankerjasamaantarajabatan-jabatansecaralangsungmengenaipersoalan yang formilmenurutprosedur yang berlakudantidakadanya rasa sentimentanpaemosiataupilihkasih, tanpapamrihdanprasangka.

  9. Lanjutan… • Birokratdalammelaksanakantugasdankewenangannyaharusdilandasipersepsidankesadaranhukum yang tinggi, adapunciri-ciribirokrasi, yaitu : 1. Adanyapelaksanaanprinsip-prinsiporganisasidengansepenuhnya; 2. Adanyaperaturan yang benar-benarditaati; 3. Para pejabatbekerjadenganpenuhperhatianmenurutkemampuanmasing-masing (sense of belonging); 4. Para pejabatterikatolehdisiplin; 5. Para pejabatdiangkatberdasarkansyarat-syaratteknisberdasarkanperaturan (meryt system); 6. Adanyapemisahan yang tegasantaraurusandinasdanurusanpribadi.

  10. Lanjutan… • Dalammelaksanakanbirokrasinegara, setiappejabatdalammelaksanakantugasnyadilengkapidenganduaasas, yaitu: 1.  AsasLegalitas Asasiniberartitidakadasatu pun perbuatanataukeputusandaripejabatatauparabirokrat yang bersangkutan, bolehdilakukantanpadasarsuatuketentuanundang-undang, untukituparapejabatatauparabirokratharusmemperhatikandelapanunsurlegalitas, yaituperaturantertulis; penyebaranataupenggunaanperaturan; tidakberlakusurut; peraturanbisadimengerti; tidakbertentangansatusama lain; tidakmenuntutdiluarkemampuanorang; tidakseringberubah-ubahdansesuaiantaraperaturandanpelaksanaannya.

  11. Lanjutan… 2. AsasFreiesErmessenatauDiskresi Artinyapejabatatauparabirokrattidakbolehmenolakmengambilkeputusandenganalasantidakadaperaturan, olehkarenaitudiberikankebebasanuntukmengambilkeputusanmenurutpendapatnyasendiriasalkantidakmelanggarasaslegalitas.

  12. HakdanKewajibanAparaturAdministrasi Negara (Birokrat) 1. Wajibatautaatpadaperaturanperundang-undangan yang berlaku; 2. Wajibmembuatsuatukebijaksanaanterhadapsuatuhalwalaupuntidakadaperaturan yang mengaturnya, halinisesuaidenganfreiesermessen; 3. Harussesuaidengansusunanpembagiantugas; 4. Wajibmelaksanakanprinsip-prinsiporganisasi; 5. WajibmelaksanakanAsas-AsasUmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB).

  13. REFORMASI BIROKRASI DasarHukum • PeraturanPresiden RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 – 2025 • PeraturanMenpan No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentangPedomanUmumReformasiBirokrasi

  14. SasaranKhususReformasiBirokrasi No. Area Perubahan Hasil yang ingindicapai 1. Kelembagaan (Organisasi) Organisasi yang tepatfungsidantepatukuran 2. BudayaOrganisasi Birokrasidenganintegritasdankinerja yang tinggi 3. Ketatalaksanaan Sistem, prosesdanprosedurkerja yang jelas, efektif,efisien, terukurdansesuaidenganprinsip-prinsip good governance 4. Regulasi – DeregulasiBirokrasi Regulasi yang lebihtertib, tidaktumpangtindihdankondusif 5. SumberDayaManusia SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerjatinggidansejahtera PedomanUmumReformasiBirokrasi

  15. TantanganBidangHukum • BanyakKeputusandilingkunganKanwilKementerian Agama Provinsi DIY yang tidakdibuatsecarabaik • Hal initerungkapdaricontohkeputusan-keputusandari 72 kepalamadrasahpadapembinaanhukum yang dilaksanakanpadatanggal 2 Maret 2010 • Kesalahan yang terlihatjelasadalahtidakterpenuhinyaaturan formal bagaimanamembuatsebuahprodukhukum, belumlagijikamenilaisejauhmanaprodukitubisadipertanggungjawabkansecaramateriil • Belumtersedianya SDM yang memilikipengetahuandanketrampilanmenyusunperaturanperundang-undangansecarabenar • Masalahdiatas, disebabkantidakadanya SDM yang memilikipengetahuanuntukmenyusunperaturanperundang-undangansecarabenar • Kelemahaninitidaksajaterjadidi level pelaksananamunjugaparapejabat • Kementerian Agama belummemilikitenagafungsionaldibidanghukum • KondisiiniterjadibaikdiPusatmaupunwilayahdandaerah.

  16. Lanjutan… • Adanyakebijakandantindakanpejabat yang mendapatresponnegatifdarimasyarakatmaupunaparathukum • SejauhiniSub BagianHukumtelahmelakukanpemeriksaansejumlahkasus yang terjadidimadrasah yang lebihbanyakberkaitandenganpenarikanbiayakewalisiswa, kasustuduhanasusiladanpencemarannamabaik • Kasuspidanadangugatanperdata yang dialamiolehpejabatdi DIY • TemuanataskasuspenarikanbiayanikahsehinggamelahirkankesimpulandariBPKP untuk mengembalikan ke kas negara dengan nominal tidak kurang dari 3 Milyar • Penyalahgunaanwewenangolehpejabatsehinggamelanggaraturanhukum yang berlaku • Upaya mewujudkan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), menuntut peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dari yang sebelumnya ”Wajar Dengan Pengecualian” menjadi ”Wajar Tanpa Pengecualian”

  17. Kesimpulan 1. PahamiPeraturanPerundang-undangan yang terkaitdenganTupoksimasing-masing. 2. Siapkanpegawai yang khususmendalamihal-hal yang berkaitandenganhukum menyimpanberbagai data peraturanperundangan mengklipingberbagaikasushukum yang terjadisepertikasuspencabulandisekolahdanhasilakhir/ caramengatasinya, kasuspunglidi KUA, dsb. 3. BuatLaporanPertanggungjawaban yang rasional. 4. Sosialisasikan program instansikemasyarakatsecaraberkesinambungan

  18. Lanjutan… 5. Konsultasikanhal-hal yang meragukantentanghukumkeSubbagHukmas&KUBKanwilKemenag DIY 6. Milikijaringandengan media untukmemuatpemberitaansecaraproporsional. 7. Taatiaturan yang berlaku.

  19. TERIMA KASIH

More Related