POTENSI PENDANAAN LAMPU HEMAT ENERGI DI DAERAH

1. PusatKebijakanPembiayaanPerubahanIklimdan Multilateral BadanKebijakanFiskal POTENSI PENDANAAN LAMPU HEMAT ENERGI DI DAERAH B K F Jakarta, 29 November 2013

2. OUTLINE • Peranan Penerimaan PPJ terhadap PAD • Dampak Penggunaan LHE terhadap PPJ • Latar Belakang Kondisi di Daerah • Pola Pembiayaan Pemda • Skema Pinjaman Utk LHE • Skema Pinjaman PIP; • Kerjasama Dengan Pihak Swasta; • Rekomendasi 2

3. PERANAN PENERIMAAN PPJ TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD) Sumber: DJPK dan PT. PLN • Pertumbuhan: • Penerimaan PPJ : 13% • Penerimaan PAD : 22% 3

4. Manfaat Bagi Daerah …contoh (ESDM) Investasi : Rp 914/ VA ~ Rp 262 juta/ 98 sistem Penghematan : Rp 129 juta ROR = 2 bulan + 40% lampu (2.809) PJU Kota Bengkulu mati Perbaikannya membutuhkan biaya Rp 799 juta Konsumsi listrik naik 128 MWh/ bulan (~Rp 115 juta/ bulan TTL Mei 2013) Investasi : Rp 110 – 360 ribu/ lampu ~ Rp 784 juta/ 3.960 lampu lama nyala Penghematan : Rp 71 juta/ bulan untuk 6 tahun ROR = 11 bulan Investasi : Rp 2,4 jt/ lampu ~ Rp 10,7 miliar untuk 4.474 lampu > 150W Penghematan : Rp 412 juta/ bulan ROR = 26 tahun

5. % PenjualanListrik (KwhdanRp) • Sebagian besar Pemda penerimaan PJU lebih besar dibanding nilai energinya; • Kecuali Maluku, Papua dan Papua Barat dimana penerimaan PJU justru lebih kecil dibandingkan nilai energinya; 5

6. DAMPAK PENGGUNAAN LHE UNTUK PENERANGAN JALAN TERHADAP PPJ • Penggunaan LHE untukpeneranganjalanmenghematenergi. • Penghematantersebutmenambahsuplailistrikkepadamasyarakat. • Penambahanpenggunaanlistrikolehmasyarakatmeningkatkan PPJ. • Tagihan PPJ Pemdamenurun. Penggunaan LHE untuk penerangan jalan menguntungkan masyarakat dan Pemda 6

7. LATAR BELAKANG KONDISI DI DAERAH • Sebagian besar Pemda masih menggunakan lampu PJU yang bersifat konvensional; • Banyak Pemda menghadapi masalah tunggakan dalam tagihan listriknya; • Kecenderungan penggunaan listrik penerangan PJU sangat boros di daerah penggunaan sistem pembayaran lumpsum; • Pemda tidak terdorong utk lebih berhemat belum meterisasi; • Kebutuhan investasi untuk meterisasi relatif besar; 7

8. POLA PEMBIAYAAN PEMDA • Secara konvensional, Pemda masih mengandalkan mekanisme Pembiayaan berdasarkan skema Transfer ke Daerah; • Utk mengakselerasi, diperlukan mekanisme pinjaman daerah; • Mekanisme Pinjaman Daerah diatur dalam PP No 54 Tahun 2005; • Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya ; • memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah (DCSR); dan • persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. 8

9. Debt Service Coverage Ratio (DCSR) DSCR =   (PAD   +    (DBH   -   DBHDR)    +    DAU)    –    BW  ≥ 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain   DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman; BW = Belanja Wajib Angsuran pokok pinjaman + Bunga + Biaya Lain; PAD = Pendapatan Asli Daerah; DAU = Dana Alokasi Umum; DBH = Dana Bagi Hasil; dan DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi. 9

10. PEMBIAYAAN UTK LAMPU HEMAT ENERGI • Pinjaman daerah melalui perbankan baik bank umum/BPD ataupun LKBB; • Pinjaman daerah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP); • Pinjaman daerah dari Pem Pusat; • Pinjaman daerah dari daerah lainnya; • Dana carbon trade; • DAK dan Dana Dekonsentrasi/TP; • Kerjasama Pihak Swasta; 10

11. 1. PINJAMAN DENGAN PIP • PIP didirikan tahun 2006 lembaga yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum; • Fungsi utama: • Investasi jangka panjang  pembelian surat berharga dan surat utang negara; • Investasi langsung  penyertaan modal dan pinjaman; • PIP diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia; 11

12. COMPANY PROFILE 12

13. PINJAMAN DENGAN PIP • Pemerintah Daerah dapat mengajukan pinjaman kepada PIP dalam rangka membiayai program penghematan energi melalui penggantian lampu PJU konvensional dengan lampu PJU hemat energi; • Pinjaman atau kredit ini hanya diperlukan untuk investasi awal penggantian pada daerah tertentu sebagai model; • Skema pembayaran untuk pinjaman ini dapat dilakukan dengan merealokasikan hasil penghematan pembayaran tagihan listrik yang menurun akibat menggunakan lampu PJU hemat energi LED yang terdapat dalam APBD ; 13

14. PROSEDUR PINJAMAN MELALUI PIP • Persyaratan pinjaman sama dgn pinjaman ke perbankan  perbedaan di tingkat bunga; • PIP menetapkan suku bunga sama dengan BI Rate + 2%; • Pemda diminta dana pendamping 30% (tidak mutlak uang)  in-kind  biaya studi kelayakan, biaya tim MONEV selama masa proyek dan biaya lainnya; • Kegiatan harus masuk dalam RPJMD; 14

15. BIDANG USAHA PIP • Awalnya PIP masih bergerak di bidang usaha konvensional; • Dengan KMK/177/2010 kewajiban PIP utk masuk dalam investasi langsung industri ramah lingkungan; • Energi terbarukan; • Transportasi ramah lingkungan; • Pengelolaan sampah; • Pengelolaan air; • Biomassa; • Bioethanol; • REDD+; 15

16. 2. Transfer ke Daerah Dalam rangka mendukung ekonomi hijau, Pemerintah membiayai berbagai kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdapat 2 bidang yang terkait dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim, yaitu kehutanan dan lingkungan hidup. milyar Rupiah DAK bidang Lingkungan Hidup Diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam meyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan

17. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

18. FORMULA PERHITUNGAN DAK PER DAERAH 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: • KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR)- Belanja Gaji PNSD • Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Umum (KU) • Berupa : • Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan Karakteristik daerah, yang meliputi: • (1) Daerah Tertinggal; • (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; • (3) Daerah rawan bencana; • (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; • (5) Daerah ketahanan pangan; • (6) Daerah pariwisata • b. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK Kriteria Khusus (KK) • ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknis Kriteria Teknis (KT) 2. Menghitung DAK per daerah menggunakan indeks dari KU, KK dan KT

19. ALOKASI DAK LH 2007 - 2013 Dalam Miliar Rupiah

20. ARAH KEBIJAKAN DAK LH TA 2014 Mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup daerah; Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan; Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

21. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAK LH 2014 Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah; Pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah; Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan; Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a). Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM; (b). IPAL Komunal; (c). IPAL Puskesmas; (d). Pengolah sampah dengan prinsip 3R; Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reuse, recycle, recovery) di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah; Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau; Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; Pembuatan Sumur resapan; Pembuatan lubang resapan biopori; Pembuatan embung (kolam tampungan air); Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau; Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen); Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif; dan Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan

22. REALISASI PENYALURAN DAK DARI RKUN KE RKUD Dalam Rupiah

23. REALISASI PENYERAPAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KAS DAERAH Dalam Rupiah

24. 3. KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA • Lebih dikenal sbg model Public Private Partnership (PPP)  UU No 32/2004, No 1/2004, PP No 50/2007 (Tata Cara Kerjasama Daerah), Permendagri No 22/2009 (Juknis Tata Cara Kerjasama Daerah) ; • Mekanismenya: • Kepala Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan kerjasama kepala Kepala Daerah lainnya atau pihak ke-3; • Apabila pihak ke-3 menerima, maka dapat ditingkatkan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama; • Kepala Daerah dapat menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama; • Kepala Daerah menerbitkan Surat Kuasa untuk menyelesaikan rancangan bentuk kerjasama; 24

25. ……cont • Kebutuhan: • Daerah terkendala sumber daya keuangan dan manusia dalam menyediakan pelayanan publik ; • Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah ; • Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum. ; • Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif; • Ada badan hukum yang sudah mempunyai “track-record” baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah; • Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain. • Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut. 25

26. 2.1. KONTRAK PELAYANAN • Kontrak operasionalyaitu Pemerintah Daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik ; • Kontrak Kelola yaitu Pemerintah Daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah. • Kontrak Sewa yaitu Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu. • Kontrak Konsesi yaitu Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya. Untuk kontrak konsesi, lama kontrak bisa jangka panjang (lebih 25 tahun). 26

27. 2.2. KONTRAK BANGUN Kontrak Bangun Guna Serah yaitu Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah; Kontrak Bangun Serah Guna yaitu Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar. 27

28. 2.3. KONTRAK REHABILITASI Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah yaitu Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar. ; Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah yaitu Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar; Kontrak Patungan yaitu Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. 28

29. REKOMENDASI • Bagi Pemerintah yang terbaik skema 2.1. Kontrak Bangun Guna dan Serah kelebihan Pemda tidak perlu mengeluarkan penyertaan modal tinggal menerbitkan ijin  dapat dimix dengan investasi dari PIP ; 29

30. TERIMA KASIH

31. Transfer ke Daerah Dalam rangka mendukung ekonomi hijau, Pemerintah membiayai berbagai kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdapat 2 bidang yang terkait dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim, yaitu kehutanan dan lingkungan hidup. milyar Rupiah DAK bidang Lingkungan Hidup Diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam meyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan

32. Hibah RAD-GRK Amanat Penyusunan RAD-GRK Perpres 61/2011 tentangRencanaAksiNasionalPenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAN-GRK) Pasal 6 ayat (1) : “Untukmenurunkanemisi GRK dimasing-masingwilayahprovinsi, Gubernurharusmenyusun RAD-GRK.” I SSUE Bagaimanaskema pendanaan RAN-GRK khususnyadidaerah (RAD) ? PENDANAAN RAN/RAD-GRK Pasal 11: Pendanaan RAN-GRK [RAD-GRK] sebagaimanadimaksuddalam Pasal 2 bersumberdari APBN, APBD dansumber-sumber lain yang sahdantidakmengikatsesuaiperaturanperundangundangan.

33. Kebutuhan Pembiayaan RAD GRK • Kajian Mitigation Fiscal Framework (MFF) Phase I, kontribusi APBN dan APBD  memenuhi sekitar 20% dari komitmen Pemerintah di tahun 2020 (80% swasta); • Pendanaan RAD GRK yang disampaikan 32 provinsi minimal Rp200 Triliun (beberapa usulan tidak mencantumkan nilai program); • Tiga sektor utama memerlukan dana sebesar Rp140,3T hingga tahun 2020 atau Rp 17,5 T/thn: 1. Energi dan Transportasi : 76,8 T 2. Pengelolaan Limbah : Rp 46,1T 3. Kehutanan dan lahan gambut: Rp17,4T

34. AlternatifMekanisme Transfer Fiskal Sesuai dengan amanat UU no.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mekanisme Transfer Fiskalkedaerahmenggunakanskema Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) • Dalamjangkapendek, skemaHibahdianggap paling feasible (ownership, ear marking project, partisipasiaktif, targeted); • Dalamjangkamenengah/panjangdapatdigunakanmekanismeDAK; DAU DBH DAK HIBAH

35. Mekanisme Hibah RAD-GRK • Diarahkanpada pilot projects, berlakudalamjangkawaktupendek (3 tahun); • Bersifat cost sharing danmulti years project; • Bersifatkompetitif: berdasarkankesiapandankualitasrencanakegiatan • Menekankan performance based dandapatdikenakansanksi; • Kegiatanbersifat quick win dantelahtercantumdenganDIPDA • Kapasitasfiskalmenjadipertimbangan, tapitidakmenjadifaktorutama. Mayoritaspropinsi, yaitu 18 propinsimemilikikapasitasfiskalrendah 7 lainnyaberkapasitassedang, 5 berkapasitastinggi, danhanyatiga yang berkapasitassangattinggi

36. DRAFT PMK HIBAH PEMBIAYAAN RAD-GRK f fV Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah KetentuanUmum OperasionalisasiMekanismeHibah f f PMK Nomor 188/2012 tentangHibah Daerah SecaraspesifikmengaturHibah RAD-GRK f f PMK Hibah Daerah Pembiayaan RAD-GRK f Point Utama: • Dalamrangkapembiayaan RAD-GRK, PemerintahdapatmemberikanhibahkepadaPemerintah Daerah • Pelaksanaan RAD-GRK tetapmengutamakansumberpembiayaan APBD; • Dana Hibahdigunakanuntuk: • 1)Kegiatanlangsunguntukpenurunanemisi GRK; • 2) KegiatanManajemendanpengelolaankelembagaan; • 3) Peningkatankinerjapengawasandanevaluasikegiatan. • Bentuk dan sumber, pemberian, penganggaran, penyaluran, penatausahaan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi hibah sesuai dengan PMK 188/2012 dan untuk pengaturan yang lebih teknis diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan hibah.

37. Mekanisme Pemberian hibah 6 Pemerintah Daerah Pertanggungjawaban anggaran Pelaporan kegiatan Monitoring danevaluasi 4 Koordinasi Pencairan 1 6 Rencanakebutuhanhibah 2 5 Bappenas Koordinasi 1 KoordinasiPemberianHibah KementerianTeknis KementerianKeuangan Executing agency BendaharaPemberianHibah Pengajuanpermohonanhibah 3

38. Kandidat Peneriman Hibah RAD SUMSEL SULTENG Rp543 M Rp2,7 T JATIM Rp3 M SUMUT KALTIM Rp100 M JATENG DIY Rp26,5 T

39. TerimaKasih