1 / 25

UUD NKRI TAHUN 1945

UUD NKRI TAHUN 1945. DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011 KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY 2011 OLEH : DRS. H. TARMUDJI, MA WIDYAISWARA UTAMA. TIU PESERTA PENATARAN DAPAT MENDISKRIPSIKAN UUD 1945. TIK PESERTA DAPAT Menyebutkan kedudukan UUD 1945

huy
Télécharger la présentation

UUD NKRI TAHUN 1945

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UUD NKRI TAHUN 1945 DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENINGKATAN GURU MTsN TAHUN 2011 KEM. AGAMA SE PROP. JAWA TENGAH - DIY 2011 OLEH : DRS. H. TARMUDJI, MA WIDYAISWARA UTAMA

  2. TIU PESERTA PENATARAN DAPAT MENDISKRIPSIKAN UUD 1945 TIK PESERTA DAPAT Menyebutkan kedudukan UUD 1945 Menyebutkan perjala-nan berlakunya UUD 1945 Amandemen UUD 1945 Dampak amndm UUD 1945 pada ketatanega raan RI TUJUAN PEMBELAJARAN

  3. KEDUDUKAN UUD RI 1945 -1 • Sejak awal tidak mengalami perubahan yi “Sbg hukum tertinggi”, “Sumber segala sumber hukum” • Menentukan sejarah perjalanan bangsa. • Keberadaannya menjadi solusi kemacetan sidang Konstituante • Dilaksanakan secara murni dan konsekwen politisasi u kekuasaan. • Dilakukan amandemen

  4. KEDUDUKAN UUD RI 1945- 2 • Kedudukan “Sebagai sumber hukum tertinggi”  Peraturan Per-UU di bawahnya tidak bertentangan dengan UUD-1945 • Orde lama dan baru –belum dilengkapi lembaga kontrol. • MK sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengujian UU thd UUD (dg perubahan Pasal 24 C Bab IX UUD-1945)

  5. PERJALANAN UU DI INDONESIA • 1945-1949 : UUD-1945 (UU Proklamasi) • 1949-1950 : UU RIS • 17 Ag 1950 : Kembali jadi Negara Kesatuan RI UUD-45 hanya berlaku di RI Yogya • 1951-1955 : UUDS • 1955-1959 : Pembicaraan Dasar Negara berlarut-larut • 1959-1965 : kembali ke UUD-1945 • 1965-1998 : UUD 1945 dg slogan secara murni dan konsekwen • 1999-2002 : Proses amandemen I-IV • 2002-sek : UUD 1945 hasil amandemen

  6. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi SebelumPerubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi • Pembukaan • Batang Tubuh • - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi • Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal AturanTambahan • Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 • Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 • Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 • Sidang Tahunan MPR 2002 • Tanggal 1-11 Agt 2002 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 3

  7. TUJUAN NEGARA/ NASIONAL (Al.4) • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia MISI CITA-CITA NASIONAL • NEGARA INDONESIA (alin 2 )(cita keluarga) • MERDEKA • BERSATU • BERDAULAT • ADIL DAN MAKMUR VISI

  8. KERJA EFFEKTIF ATAU TERBURU-BURU PENILAIAN HASIL KERJA MPR 1999-2003

  9. Nasib TAP MPR 1960-2002 • SIDANG MPR TAHUN 2003 MEMUTUSTAN TAP MPR No. I/2003 • Seluruh TAP dan TUS (139) ada yang secara langsung atau bertahap hapus • Tiga TAP /TUS MPR/S yang tetap yaitu : • TAP No XXV tahun 1966 ttg Pembubaran Partai Komunis • TAP MPR No.XVI/MPR/1998 tetang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi • TAP MPR No.V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapatdi Timor Timur

  10. PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN dlm Amandemen I

  11. LEMBAGA TINGGI NEGARA 1

  12. LEMBAGA TINGGI NEGARA 2

  13. BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA • Bab IV B mengatur Pemilu • Psl 22 E : • Pemilu dilks scr JURDIL, 5 tahunan • Memilih, DPR,DPD, Pres/Wapres • Pemilu diselenggarakan oleh KPU • Pemilu untuk memilih angg MPR • Pres.diangkat /diberht. oleh MPR sdng Wapress oleh presiden • Muncul “ mandataris MPR” • Keputusan MPR menduduki posisi setelah UUD

  14. PEMILIHAN PRESIDEN /WKL PRES DAN SYARAT-SYARATNYA

  15. TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MPR ≤ 30 hari menyelenggarakan Sidang (Presiden dan/atau Wapres diundang) Pengambilan Putusan: -Kuorum ≥ 3/4 jumlah anggota -Keputusan ≥ 2/3 Jumlah anggota yang hadir DPR 3 2 1 MK Memeriksa,Mengadili, dan Memutuskan (≤ 90 hari) Alasan : melanggar hukum (khianat, korupsi, penyuapan, Perb tercela) dan terbukti tak memenuhi syarat sebagai Pres/ Wakil Pres.

  16. PEMERINTAHAN DAERAH (Psl 18)

  17. TATA URUT PERUNDANG-UNDANGAN TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UUD 1945 UUD 1945 TAP MPR UU/PERPU UU PP PERPU PP PERPRES KEPRES PERDA PERDA

  18. DAERAH KHUSUS • DAERAH KHUSUS IBUKOTA • DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA – SEJARAH DAN BUDAYA • DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH – UU NO 18 TAHUN 2001 ( 9 AGUSTUS 2001) • DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA –UU NO 21 TAHUN 2001 ( 21 NOPEMBER 2001) Catatan : Otonomi khusus no III dan IV mengecualikan ket. Yg diatur dalam UU No. 22/’99 dan UU No 25/’99.

  19. D E S A • Desa atau nama sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stpmt berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dlm sistem Pem Nasional yg berada di Kabupaten • Kawasan pedesaan : pertanian dan mengelola SDA

  20. HAL-HAL LAIN yang berubah

  21. PENUTUP AKU KENAL UUD-1945 NEGERIKU TERIMA KASIH Semoga materi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konstitusidan dinamika ketatanegaraan

  22. Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila di lesan Obama

  23. OBAMA • Tahun 2002 – ditolak untuk jadi peserta sidang partai Demokrat • Tahun 2004 – ditunjuk sebagai key-note speaker dlm pertemuan partai Demokrat • Tahun 2008 – terpilih sebagai Presiden AS

  24. Salaman Tifatul yg jadi isu di Amerika

  25. Michelle yg berkerudung di Istiqlal

More Related