1 / 40

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Oleh : Dr. PRI ADI, MM. 2014. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang. LATAR BELAKANG. Reformasi Birokrasi Berwawasan Wirausaha. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang

imani-stevens
Télécharger la présentation

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEDOMANPENILAIAN PRESTASI KERJAPEGAWAI NEGERI SIPIL Oleh : Dr. PRI ADI, MM. 2014 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  2. LATAR BELAKANG .... Reformasi Birokrasi Berwawasan Wirausaha Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) Sistem Penilaiannya Kurang Objektif Kurang Dapat Meningkatkan Prestasi Kerja Tidak Sesuai Perka BKN No. 1 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  3. LATAR BELAKANG .... PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS Suatu Proses Rangkaian Manajemen Kinerja yang Berawal dari Penyusunan Rencana Prestasi Kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) KONTRAK KERJA DENGAN ATASAN LANGSUNGNYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  4. TUJUAN .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  5. PENGERTIAN .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  6. PEJABAT PENILAI .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  7. PEJABAT PENILAI .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  8. PEJABAT PENILAI .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  9. SASARAN KERJA PEGAWAI .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  10. UNSUR YANG DINILAI .... UNSUR YANG DINILAI SASARAN KERJA PEGAWAI (60%) Struktural : Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, Kasi/Kasubbag, Kepala Unit Kerja, Staf, Kepala/Kasubbag TU. Fungsional : Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Pamong Belajar PERILAKU KERJA PNS (40%) Integritas Orientasi Pelayanan Disiplin Komitmen Kepemimpinan Kerjasama DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  11. ANGKA KREDIT.... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  12. FORMULIR SKP (Anak Lampiran 1-a).... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  13. PENILAIAN SKP (60%) .... SKP Perbandingan antara SKP dengan Realisasi Pekerjaan selama satu tahun DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  14. CARA PENILAIAN SKP .... Aspek Kuantitas Aspek Kualitas DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  15. CARA PENILAIAN SKP .... Aspek Waktu Persentase Tingkat Efisiensi Waktu Tingkat Efisiensi Waktu < 24% DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  16. CARA PENILAIAN SKP .... Tingkat Efisiensi Waktu > 24% Kegiatan Tidak Dilaksanakan DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  17. CARA PENILAIAN SKP .... Aspek Biaya Persentase Tingkat Efisiensi Biaya Tingkat Efisiensi Biaya < 24% DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  18. CARA PENILAIAN SKP .... Tingkat Efisiensi Biaya > 24% Kegiatan Tidak Dilaksanakan DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  19. CONTOH JABATAN FUNGSIONAL .... Seorang Guru yang Diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bernama Sudarsono, S.Pd. NIP. 19740505 200904 1 003, Golongan III/b, Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 1 Sukasekali, pada awal tahun yang bersangkutan menyusun SKP dengan atasan langsungnya. Sehubungan dengan tugas tambahan yang diberikan kepada Sdr. Sudarsono, maka Sudarsono juga menyusun kurikulum untuk lembaga dimana ia bekerja. Untuk meningkatkan keprofesiannya, Sudarsono menargetkan akan mengikuti kegiatan Diklat Fungsional Guru selama 30 Jam dalam waktu 1 bulan, dan menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan. Selain itu, sudarsono juga aktif sebagai anggota PGRI dan Pramuka dan memiliki kartu anggota. Disamping itu, sudarsono juga menjadi tim penilai angka kredit guru pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun ini, sudarsono juga menargetkan menjadi tim penilai angka kredit untuk 2 kali penilaian dalam 1 tahun. Pada akhir tahun, atasan langsungnya yang bernama Drs. Nurul Ni’mah, MM. NIP. 19680102 198212 2 002, Golongan IV/a, Kepala Sekolah pada SMP Negeri 1 Sukasekali mengadakan penilaian terhadap hasil pekerjaan sudarsono dengan hasil sebagai berikut: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  20. CONTOH JABATAN FUNGSIONAL .... • Hasil penilaian kinerja guru pada proses pembelajaran adalah sebesar 89,29, hasil PKG sebagai wakil kepala sekolah sebesar 88,24 dan untuk penyusunan kurikulum sebesar 100. Target mengikuti diklat fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk penyusunan PTK bisa diselesaikan oleh sudarsono dalam waktu 5 bulan. • Dalam waktu 12 bulan, sudarsono tetap aktif sebagai anggota PGRI dan Pramuka. Tetapi target sebagai tim penilai angka kredit guru tidak seperti harapan sudarsono, karena ia diangkat sebagai tim penilai angka kredit guru hanya 1 kali masa penilaian dan ia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 3 bulan. • Pertanyaan: • Buatlah Sasaran Kerja Pegawai tersebut dalam lembar kerja yang sudah disediakan oleh panitia; • Buatlah perhitungan Penilaian Prestasi Kerja PNS sesua dengan data tersbut diatas; • Buatlah Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan format Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah disediakan oleh panitia; DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  21. Penyelesaian SKP .... FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  22. CARA MENILAI TUGAS TAMBAHAN .... TUGAS TAMBAHAN Diberikan Atasan Surat Keterangan PEMBERIAN NILAI TUGAS TAMBAHAN DALAM 1 TAHUN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  23. CARA MENILAI KREATIVITAS .... KREATIVITAS  MENEMUKAN SUATU YANG BARU MANFAAT SURAT KETERANGAN DARI Bagi Unit Kerjanya Nilai 3 Kepala Unit Kerja (Eselon II) Bagi Organisasinya Nilai 6 Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi Negara Nilai 12 Presiden Penilaian Kreativitas tidak bersifat kumulatif dan dinilai yang paling tinggi (Tidak dapat dijumlahkan) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  24. Perhitungan SKP .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  25. PENILAIAN PERILAKU KERJA (40%) .... NILAI PERILAKU KERJA Nilai Perilaku Kerja Aspek Yang Dinilai 91 – 100 : Sangat Baik Orientasi Pelayanan 76 – 90 : Baik Integritas 61 – 75 : Cukup Komitmen 51 – 60 : Kurang Disiplin 50 – Kebawah : Buruk Kerjasama Kepemimpinan DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  26. CARA MENILAI PERILAKU KERJA .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  27. Penyelesaian P2K-PNS .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  28. Penyelesaian P2K-PNS .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  29. Penyelesaian P2K-PNS .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  30. Penyelesaian P2K-PNS .... DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  31. PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN CAPAIAN SKP • Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kerja dengan target • Dalam hal realisasi kerja melebihi target, maka penilaian capaian kerja SKP dapat lebih dari 100 (seratus) • Penandatanganan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai pada formulir penilaian SKP. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  32. BUKU CATATAN .... BUKU CATATAN Memudahkan Monitoring dan Evaluasi Capaian SKP secara Berkala Instansi A Instansi B Organisasi A Instansi A Organisasi B Instansi A DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  33. PENYAMPAIAN FORMULIR P2K-PNS .... • Formulir penilaian prestasi kerja yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada PNS yang dinilai oleh Pejabat Penilai • Apabila tempat bekerja antara Pejabat Penilai dengan PNS yang dinilai berjauhan, maka formulir penilaian prestasi kerja tersebut dikirimkan pada PNS yang dinilai. • PNS yang dinilai wajib mencantumkan tanggal penerimaan formulir penilaian prestasi kerja yang diberikan/dikirimkan kepadanya pada ruangan yang telah disediakan. • Apabila PNS yang dinilai, menyetujui atas penilaian terhadap dirinya sebagaimana tertuang dalam formulir penilaian prestassi kerja, maka yang bersangkutan membuuhkan tanda tangan pada tempat yang disediakan dan sesudah itu mengembalikan formulir penilaian prestassi kerja tersebut kepada Pejabat Penilai paling lambat 14 (empat belas) hari kelender terhitung mulai yang bersangkutan menerima formulir penilaian prestasi kerja. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  34. PENYAMPAIAN FORMULIR P2K-PNS .... • Formulir penilaian prestasi kerja yang telah dibubuhi tanda tangan oleh PNS yang dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan. • Dalam hal seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam instansi yang sama, maka formulir penilaian prestasi kerja tetap disimpan oleh pejabat pejabat yang bertanggung jawab dii bidang kepegawaian. • Dalam hal seorang PNS pindah dari instansi yang satu kepada instansi yang lain, maka formulir penilaian prestasi kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  35. PENYIMPANAN P2K-PNS .... • Penilaian prestasi kerja disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian • Penilaian prestasi kerja disimpan selama 3 (tiga) tahun. Misalnya formulir penilaian prestasi kerja yang dibuat pada akhir tahun: • 2014 dismpan sampai dengan akhir 2017; • 2017 disimpan sampai dengan akhir tahun 2020 • Dan seterusnya. • Penilaian prestasi kerja yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak digunakan lagi. • Penilaian prestasi kerja bagi PNS: • Yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu: • 1 (satu) rangkap untuk arsip instansi yang bersangkutan; • 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara; • Yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dibuat 1 (satu) rangkap • Penilaian prestasi kerja dapat dibuat melebihi jumlah rangkap sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Bupati Jombang. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  36. KETENTUAN LAIN-LAIN .... • PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. • Ketentuan dalam kewajiban menyusun SKP berlaku juga bagi Calon PNS. • SKP bagi calon PNS disusun dan disetujui oleh Pejabat Penilai sejak yang bersangkutan secara difinitif ditempatkan dalam suatu unit kerja sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. • Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Sekolah Swasta Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai sebagaimana diatur Bab I Huruf E Pedoman ini, PNS yang bersangkutan tetap menyusun SKP dan pada akhir tahun dinilai SKP dan perilaku kerjanya. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  37. KETENTUAN LAIN-LAIN .... • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka pejabat penilainya adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki. • Dalam hal atasan Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka atasan pejabat penilainya adalah atasan pejabat yang lebih tinggi secara hierarki. • Dalam hal atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai lowong atau belum terisi, maka Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai adalah pejabat yang lebih tinggi secara hierarki. • Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati kosong, dan terdapat pejabat Bupati, maka pejabat tersebut adalah Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  38. KETENTUAN LAIN-LAIN .... • Apabila pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian lowong, maka penilaian prestasi kerja dilakukan sebagai berikut: • Dalam hal pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian kosong atau belum terisi tetapi terdapat jabatan Wakil Bupati, maka pejabat tersebut adalah Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing. • Dalam hal tidak terdapat jabatan wakil pada instansi tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, dan ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan instansi, maka Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) tersebut adalah Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi dalam lingkungannya masing-masing. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  39. KETENTUAN LAIN-LAIN .... • Untuk kelancaran penilaian prestasi kerja PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan perpindahan pegawai harus memperhatikan jangka waktu penyusunan dan penilaian SKP. • Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS masih digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April/Oktober 2014 dan/atau 2015, kenaikan gaji berkala, serta pengangkatan dalam jabatan. • Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara ini berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

  40. TERIMA KASIH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG – Jl. Pattimura No. 5 Jombang

More Related