DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

1. S E L A M A T D A T A N G PARA PESERTA SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS [DAK] 2011 LANJUTAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

2. P A P A R A NDANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SMP/SMPLBOLEH :Drs. ASEP WAWAN BUDIMAN, M.SiKasiSaranaPrasaranaDikmen DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT SEKSI SARANA PRASARANA BIDANG DIKMEN

3. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 • DAK BidangPendidikandialokasikanuntukmenunjang program wajibbelajarpendidikandasar 9 (sembilan) tahun yang bermutudanmerata. • Sasaran program DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 untuk SMP/SMPLB dialokasikanbagi SMP/SMPLB negerimaupunswasta • Sesuaidenganhasilkesimpulan/kesepakatanPanitiaKerja Transfer ke Daerah lingkupkegiatan DAK diprioritaskanuntukmenuntaskanrehabilitasikelas SMP/SMPLB yang rusaksedangdanberattermasukuntukpeningkatanmutubangunan, pembangunanruangkelasbaru (RKB), ruangperpustakaantermasukruangbelajarlainnya (RBL) denganmemperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana peningkatan mutu pendidikan • Kegiatan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 untuk SMP/SMPLB digunakanuntuk: (a) pembangunanruang/gedungperpustakaanbesertaperabotnya; (b) pembangunanruangkelasbaru (RKB) besertaperabotnya; (c) rehabilitasiruangbelajar; (d) pembangunanruangbelajar lain (RBL) besertaperabotnya; dan (e) penyediaansaranapenunjangpeningkatanmutupendidikan.

4. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 LANJUTAN….. • DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 untuk SMP/SMPLB sebesarRp. 2.008.260.000.000,- (duatriliundelapanmiliarduaratusenampuluhjuta rupiah) digunakanuntukpembangunanprasaranapendidikandanpenyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan rentang minimal 35% danmaksimal 65% untukmencapai 100% sesuaidengankebutuhankabupaten/kotauntukmasing-masingkegiatanberikut : • 65% UntukPembangunanprasaranapendidikanberupa: Pembangunanruang/gedungperpustakaanbesertaperabotnya; pembangunanruangkelasbaru (RKB) besertaperabotnya; rehabilitasiruangbelajar; pembangunanruangbelajar lain (RBL) besertaperabotnya; • 35% untukPenyediaansaranapenunjangpeningkatanmutupendidikanberupapengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.

5. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB TAHUN 2011 LANJUTAN….. • Target yang akandicapaidalam program DAK BidangPendidikanuntuk SMP/SMPLB TahunAnggaran 2011 adalah : • tersedianya ruang kelas baru (RKB); • tersedianyaruang/gedungperpustakaan; • tersedianyaruangbelajardalamkondisilayaksebagaitempatterselenggaranyaprosesbelajarmengajar; • tersedianyaruangbelajar lain (RBL) untukpenunjangprosespembelajarandisekolah; • tersedianyasaranapenunjangpeningkatanmutupendidikanberupapengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan. • Asasumumdalampelaksanaan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2011 meliputi : • efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan denganmenggunakandanadandaya yang terbatasuntukmencapaisasaran yang ditetapkandalamwaktusesingkat-singkatnyadandapatdipertanggungjawabkan; • efektif, berartipelaksanaan DAK BidangPendidikanharussesuaidengankebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnyasesuaidengansasaran yang ditetapkan; • terbukadanbersaing, berartipelaksanaan DAK BidangPendidikanharusterbukabagipenyediabarang/jasa yang memenuhipersyaratandandilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setaradanmemenuhisyarat/kriteriatertentuberdasarkanketentuandanprosedur yang jelasdantransparan.

6. PROPORSI PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011 65 % 35 % Fisik: Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Mutu: Pengadaan alat Pendidikan

7. ALOKASI DAK BIDANG PENDIDIKAN • Alokasi DAK bidangpendidikantahunanggaran2011 sebesarRp. 10,0413 Triliun. denganproporsialokasinasionalsbb: • Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun), • Jenjang SMP = 20% (Rp 2,00826 triliun). • Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2011wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

8. KRITERIA UMUM SMP/SMPLBPENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 • diprioritaskanuntuksekolah yang berlokasididaerahmiskin, terpencil, tertinggaldanterbelakang, sertadaerahperbatasandengannegara lain; • belummemilikisaranapeningkatanmutupendidikan yang memadai; • padaTahunAnggaran 2011 danatauTahunAnggaranPelaksanaan DAK tersebuttidakmenerimadanabantuansejenisbaikdarisumberdanapusat (APBN) maupundarisumberdanadaerah (APBD I atau APBD II); dan • bagi sekolah swasta memiliki status minimal terdaftar.

9. KRITERIA KHUSUS SMP/SMPLB PENERIMA • REHABILITASI RUANG BELAJAR Diperuntukkanbagi SMP/SMPLB yang : • Memilikiruangkelasrusakberatdengantingkatkerusakanlebih besar dari 46% • Mempunyaipotensiberkembangdandalamtigatahunterakhirmempunyaijumlahsiswastabilataumeningkat; dan • Dibangundiataslahanmiliksendiri (milikpemerintahuntuksekolahnegeri; milikyayasanuntuksekolahswasta) yang dibuktikandenganbuktikepemilikanberupasertifikatatausuratkepemilikan lain yang disahkanolehpejabat yang berwenang.

10. KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA ALAT PENDIDIKAN • Telahmemilikiruang Lab IPA untuk alat Lab IPA. • Telah memiliki ruang Lab Bahasa untuk alat Lab Bahasa. • Alat yang dimiliki tidakmemadai.

11. PENGGUNAAN DAK • FISIK • Unit Cost: • Untuk Rehab Berat = Rp. 45juta per paket • Untuk Rehab Sedang = Rp. 90juta per paket • Menggunakanmetodepenunjukanlangsung sesuai pasal 31 Perpres 54 tahun 2010 • Jumlahruangbelajar yang direhabilitasidisesuaikandengankebutuhansekolahberdasarkanhasilpemetaansekolahterbaru; • Urutan Prioritas: • Penuntasan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat • Jika masih ada sisa, digunakan untuk Rehab Ruang BelajarLainnya (RBL, RPL, RG, RKS, • Jika masih ada sisa lagi, digunakan untuk merehab ruang lainnya

12. PENGGUNAAN DAK .....lanjutan) B. MUTU • Menggunakanmekanismepemilihan penyediabarangdanjasa sesuai Perpres 54 tahun 2010 • Unit Cost: • Alat Lab Bahasa: Rp. 125 juta per paket • Alat Lab IPA : Rp. 50 juta per paket • Alat IPS : Rp. 9 juta per paket

13. PENYALURAN, PELAKSANAAN, DAN PELAKSANA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011 PENYALURAN PELAKSANAAN PELAKSANA Cara pemindahbukuandari RekeningKasUmum Negara (PemerintahPusatc.qKementerian Keuangan) Pemilihan Penyedia barang/Jasa (Rehandanalat pendidikan) Panitia Pembangunan Sekolah untuk Fisik (Rehab) Dinas Pendidikan untuk Mutu (Alat Pendidikan) Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota)

14. Peraturan yang Mengatur Rehab • PerMendagri • DAK digunakan utk belanja modal • Dilakukan oleh SKPD • Perpres 54 Tahun 2010 • Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa • Swakelola • Swakelola oleh K/L/D/I • Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain • Swakelola oleh Kelompok Masyarakat • Permendikbud no 57 tahun 2011 • Dilakukan dengan swakelola • Oleh Panitia Pembangunan Sekolah

15. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK • 1. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapatdibiayai DAK adalah: • administrasikegiatan; • penyiapan kegiatan fisik; • penelitian; • pelatihan; dan • perjalanandinas. Dan • Kegiatan-kegiatan yang tidaktermasukdalamPetunjukTeknisPenggunaan DAK Pendidikan TA 2011 untukSMP/SMPLB sepertiizinmendirikanbangunan, pembebasantanah, pematangantanah, konsultan, dansebagainya. • Kegiatan yang tidakdapatdibiayai DAK sebagaimanadimaksudpadaangka 1, pembiayaannyadibebankandarianggaran/biayaumum yang disediakanmelalui APBD atausumberpembiayaan lain diluardanapendamping

16. Tugasdan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota B Pemerintah Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota A C Tugas & Tanggung Jawab D F Komite Sekolah Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota E Kepala Sekolah

17. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN PROVINSI A • Mengkoordinasikansosialisasipelaksanaan DAK bagikabupaten/kotasebagaitindaklanjutsosialisasiditingkatpusatdenganmengundangnarasumberdariinstitusi yang relevan; • Melaksanakansupervisidan monitoring sertapenilaianterhadappelaksanaan DAK bidangpendidikanuntukSMP/SMPLB dikabupaten/kota; • Melaporkanhasilsupervisidan monitoring kepadaDirekturJenderalPendidikanDasar, u.p. DirekturPembinaanSMP

18. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA B Menganggarkandanapendampingdalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluhpersen) daribesaranalokasi DAK yang diterimanya, sesuaidenganPasal 61 ayat (1) PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Menyediakananggaran/danabiayaumumuntukkegiatanperencanaan, sosialisasi, pengawasan, biayalelangdanbiayaoperasionallainnyasesuaidengankebutuhan; Menetapkannama-namaSMP/SMPLB penerima DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011 dalamKeputusanBupati/WalikotadansalinannyadisampaikankepadaDirekturJenderalPendidikanDasar up. DirekturPembinaanSMP, danKepalaDinasPendidikanProvinsisetempat; Bertanggungjawabterhadappelaksanaankegiatan DAK ditingkatkabupaten/kota.

19. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA C Membentuk Tim Teknisuntukmelakukanpemetaandanpendataankondisiprasaranasekolahdansaranapeningkatanmutupendidikandisekolah; Menghitung jumlah paket rehab per sekolah; MembuatrencanajumlahSMP/SMPLB yang akanmenerima DAK BidangPendidikan, sesuaidengankriteria yang telahditetapkan; Mengusulkannama-namaSMP/SMPLB sasaran DAK BidangPendidikantahun2011 kepadaBupati/Walikota, berdasarkanhasilpemetaandanpendataan;

20. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA C Menyampaikanrencanapenggunaan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011 kepadaDirekturJenderalPendidikanDasarc.qDirekturPembinaanSMP dengantembusankepadaMenteriKeuanganc.qDirekturJenderalPerimbanganKeuangan; Melaksanakan monitoring danevaluasisertamenyusunpelaporankegiatan DAK BidangPendidikandenganmengacupadaSuratEdaranBersamaMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Nasional, MenteriKeuangan, danMenteriDalamNegeriNomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihalPetunjukPelaksanaanPemantauanTeknisPelaksanaandanEvaluasiPemanfaatan DAK; dan Melaporkanpelaksanaan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011 kepadaDirekturJenderalPendidikanDasar up. DirekturPembinaanSMP.

21. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA D DewanPendidikanKabupaten/Kota melakukantugasdanfungsisesuaidenganPeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 17 tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan. Dalamkontekskegiatan DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011, DewanPendidikanKabupaten/Kota memilikitugasdantanggungjawabmelakukanpengawasandalamrangkatransparansidanakuntabilitaspelaksanaan DAK BidangPendidikanditingkatkabupaten/kota.

22. TUGAS DAN TANGGUNG • KEPALA SEKOLAH E • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah; • Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; • Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat. • Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.

23. TUGAS DAN TANGGUNG • KOMITE SEKOLAH F KomiteSekolahmelakukantugasdanfungsisesuaidenganPeraturanPemerintah No. 66 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah No. 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan. Dalamkonteks DAK BidangPendidikanTahunAnggaran2011, KomiteSekolahmemilikitugasdantanggungjawabmelakukanpengawasandalamrangkatransparansidanakuntabilitaspelaksanaan DAK BidangPendidikanditingkatsekolah.

24. PELAPORAN • a. Laporandilakukan secara berjenjang: • Laporanpanitiatingkatsekolah, • Kepala sekolah, • Laporankab/kota, dan • Laporanpusat. • Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK bidang pendidikan sebagaimana Format Laporan terlampir kepada: • Menteri Keuangan; • Menteri Pendidikan Nasional; dan • Menteri Dalam Negeri.

25. PELAPORAN (….lanjutan) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas, MenKeu, dan Mendagri No:0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tgl 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

26. PEMANTAUAN & EVALUASI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN PENGAWASAN KEMDIKNAS PEMERINTAH PROVINSI InspektoratJenderalKementerianPendidikanNasionaldan Inspektorat Daerah PEMERINTAH KAB/KOTA INSTITUSI LAIN SESUAI SEB

27. SANKSI Setiaporangatausekelompokorangdisetiaptingkatpelaksana yang melakukantindakanpenyalahgunaan, penyimpanganpelaksanaankegiatandankeuangansebagaimanatertuangdalampetunjukteknisinisertaperaturanperundang-undangan yang terkait, ditindaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 2. Pemerintahkabupaten/kota yang melakukankegiatantidakberpedomanpadapetunjukteknisiniserta peraturanperundangan lain yang terkait, dipandangsebagaipenyimpangan yang akandikenaisanksihukum.

28. KETENTUAN LAIN Bagi Daerah yang terkenadan/ataudalamhalterjadibencanaalam,dana DAK bidangpendidikandapatdigunakansecarakeseluruhanuntukrehabilitasiataurekonstruksibangunan, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.

29. KETENTUAN LAIN (….lanjutan) Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

30. Proyek Dikmen • Rekapitulasi Jumlah temuan per Proyek dan per Propinsi TERIMA KASIH