Jakarta, 8 Maret 2011

1. “PERAN PPK - SKPD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, ASET TETAP, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ” Disampaikan Oleh : Iman Bastari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jakarta, 8 Maret 2011

2. 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ) PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3. PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KEUANGAN • Opiniatas LKPD 2009 : • BelumterdapatLKPDdi Wilayah Provinsi PapuadanPapua Barat yang memperolehOpini WTP • Di Wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemdasebanyak 7 Pemdamemperolehopini WDP, 12 Pemdamemperolehopini TMP dansisanyasebanyak 11 pemdabelumdiketahuihasilnya. • Di Wilayah Provinsi Papua Barat, dari 12 pemdasebanyak 1 Pemdamemperolehopini WDP, 5 pemdamemperolehopini TMP dansisanyasebanyak 12 pemdabelumdiketahuihasilnya • Ketepatanwaktupenetapan APBD 2010 : • Di Wilayah Provinsi Papua, dari 30 Pemdahanya 12 pemda yang tepatwaktupenetapan APBD-nya • Di Wilayah Provinsi Papua Barat, dari 12 Pemdahanyasatupemda yang tepatwaktupenetapan APBD-nyayaituKabupatenSorong • PenyerapanAnggaranTahun 2010 : • Penyerapananggaran per 31 Juli 2010, rata-rata penyerapananggarandiwilayahProvinsi Papua hanya 27,41 % sedangkandiwilayahProvinsi Papua Barat sebesar 28,16%.

4. PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

5. PERKEMBANGAN OPINI ATAS LKPD DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

6. PERMASALAHAN OPINI LKPD 2009 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT • Pelaporandanpenatausahaanpersediaantidaktertib • Asettetaptidakdapatdiyakinikewajarannya, karena: • Tidakdapatditelusurinilaidan / ataukeberadaanasettetap yang dilaporkandalamneraca • Pencatatanasettetaptidakakurat • Tidakdidukungdenganbuktikepemilikan • Penyertaan modal tidakdidukungbuktipenyertaan modal • TerdapatPengeluaranbelanja yang tidakdidukungdenganbuktilengkapdansah • Terdapatdanakegiatan yang belumdapatdipertanggungjawabkan • Terdapatpengeluarankasdaerah yang tidakmelaluimekanisme APBD • Terdapatpenggunaandana yang tidaksesuaiperuntukannya • Penatausahaan dan pencatatan pendapatan daerah dan pengelolaan rekening daerah belum sesuai ketentuan

7. KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD 2010 - PAPUA

8. KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD 2010 – PAPUA BARAT

9. SEBAB-SEBAB KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD • Keterbatasan SDM aparaturpemerintahdaerah, kurangkoordinasi, dankurangmentaatiperaturan • Pengolahanhasilmusrenbangmemerlukanwaktu lama • Menunggupenetapanperubahan APBD Tahun 2009 • Menunggupenetapananggota DPRD danalatkelengkapannya • Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas. • MenunggupenetapanDanaPerimbangan (DAU/DAK/DBH). • Pergantianpejabatbupatidan / ataupejabateselon II, III, IV • Dll

10. PENYERAPAN APBD 2010 (PER 31 JULI 2010) DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

11. PENYERAPAN APBD 2010 (PER 31 JULI 2010) PROSES PENETAPAN APBD TAHUN 2010 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

12. 02 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ) PERMASALAHAN AKUNTABILITAS ASET TETAP

13. Permasalahan Akuntabilitas Pengelolaan Aset • Pencatatan aset tetap tidak/belum akurat mengakibatkan saldo awal aset tetap Tahun 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya • Aset daerah masih banyak dikuasai oleh yang tidak berhak • Aset yang belum jelas kepemilikannya sebagai efek dari pemekaran. • Aset daerah masih banyak yang belum jelas dokumen kepemilikannya • Pembebasan tanah memerlukan biaya besar

14. 03 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ) PERMASALAHAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG & JASA

15. Permasalahan Akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa (1) • Terdapat denda keterlambatan pekerjaan belum ditetapkan dan disetor ke kas daerah. • Penggunaan dana bantuan subsidi biaya personal siswa belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. • Penggunaan dana belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. • Dana bantuan langsung masyarakat (BLM-Respek) untuk distrik, kampung, dan kelurahan belum disalurkan oleh kas daerah • Terdapat kekurangan volume pekerjaan. • Perubahan Pelaksanaan Kegiatan TidakDidukung Addendum Kontrak

16. Permasalahan Akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa(2) • Panitia Pengadaan Tidak Memiliki HPS Perbedaan Kuantitas antara Berita Acara Serah Terima Barang Dengan Dokumen Kontrak • Dokumen Lelang Tidak Lengkap • Terdapat fisik pekerjaan yang tidakdapatdiselesaikan • Nilai kontrak melampui Owner’s Estimate (OE) • Harga kontrak pekerjaan dimark-up • Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak • Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Telah Menunjuk Suatu Merk Tertentu

17. 04 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ) PERANAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK – SKPD)

18. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) • 1. Pengertian PPK SKPD • Pasal 1 Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD • 2. Tugas PPK SKPD (Psl 14 PP 58/2005 dan Psl 13 Permendagri 13/2006) • Meneliti kelengkapan SPP (UP, GU, LS, TU) ; • Melakukan verifikasi SPP • b. Menyiapkan SPM; • c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan (Khusus SKPD Pengelola Pendapatan Daerah); • Melaksanakan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan SKPD • Larangan bagi PPK SKPD, tidak boleh merangkap sebagai : • Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah • Bendahara • Pejabat Pelaknsana Teknis Kegiatan (PPTK)

19. MENELITI KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI SPP SERTA MENYIAPKAN SPM • HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN, ANTARA LAIN : • KECEPATAN PROSES PEMROSESAN SPP DAN SPM • KecepatanProses SPP dan SPM akanberpengaruhpadapenyerapananggaran SKPD • SPM harusditerbitkan paling lama 2 harisetelahditerimanya SPP • KETERSEDIAAN DAN KETEPATAN PEMBEBANAN ANGGARAN • Ketersediaan / Kecukupananggaran yang akandibebani • Ketepatanpembebanan program / kegiatan / rekeninganggarandalam DPA SKPD • KesesuaianTujuanPeruntukannya • KETEPATAN PERHITUNGAN • Ketepatanperhitunganrekapitulasidenganrinciannya • KetepatanperhitunganPotongan SPM (Pajak, IWP, Taperum) • KetepatanperhitunganRincian • KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG SPP DAN SPM • KecukupanLampiranDokumenpendukung • Kesesuaianbuktipertanggungjawaban • KeabsahanDokumenpendukung

20. VERIFIKASI HARIAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH • HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN, ANTARA LAIN : • KETEPATAN REKENING / AKUN • Ketepatanakun / rekening yang akandigunakanuntukmencatatrealisasipendapatan • KETEPATAN WAKTU • Bendaharapenerimaanwajibmenyetorseluruhpenerimaannyakerekeningkasumumdaerahselambat-lambatnyadalamwaktu 1 (satu) harikerja • Kesesuaiantanggalbuktidenganrealisasipenerimaan/penyetorandanpencatatannya(Pisah Batas) • 3. KETEPATAN JUMLAH • Kesesuaianjumlah yang dilaporkan BUD dan SKPD. OlehkarenaituharusdilakukanrekonsiliasisecaraperiodikdanberkesinambungandenganBendaharawanUmum Daerah (BUD)karenaterdapatkemungkinanterjadipenyetoranlangsungkekasdaerahtanpamelaluibendaharapenerimaan • Kesesuaianjumlahantarabuktipenerimaandanpenyetorandenganpencatatanpadabendaharapenerimaan

21. MELAKSANAKAN AKUNTANSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPKEU SKPD • KewajibanPenyusunanLapkeu SKPD: • LaporanRealisasiAnggaran • Neraca • LaporanRealisasiAnggarandi SKPD meliputi : • LaporanRealisasiPendapatan Daerah : • Realisasipenerimaanolehbendaharapenerimaan • Realisasipenyetorankekasdaeraholehbendaharapenerimaan • MenyusunLaporanRealisasiBelanja • RealisasiBelanja per program, kegiatandanrekening • LaporanNeraca SKPD, meliputi : • Asetpada SKPD : • Kas • Persediaan • Piutang • AsetTetap (Tanah, Gedung & Bangunan, Mesin & Peralatan, Jalan/Jaringan, AsetTetapLainnya, KonstruksiDalamPengerjaan/KDP) • Hutang PFK • PemungutandanPenyetoranPajak

22. MELAKSANAKAN AKUNTANSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPKEU SKPD .. Lanjutan • HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN : • KesesuaianLaporanKeuangan yang disusundenganStandarAkuntansiPemerintah (SAP) • KesesuaianLaporanKeuanganSKPDdenganLaporanKeuanganPemda • LapkeuPemdapadadasarnyamerupakankompilasiataslapkeu SKPD • Perludilakukanrekonsiliasiantara data SKPD dengan data diSatuanKerjaPengelolaKeuangan Daerah (SKPKD), yaitu: • Rekonsiliasi data realisasipendapatan • Rekonsiliasi data realisasibelanja • Rekonsiliasi data asettetap • 3. Kesesuaianlaporankeuangandengandokumenpendukung • KesesuaianrealisasipendapatandenganbuktipenerimaanpadabendaharapenerimaandanbuktipenyetorankeKas Daerah • Kesesuaianrealisasibelanjadenganbukti-buktipertanggungjawaban (SPJ)belanjadaerah • Kesesuaianmutasipenerimaan/pengeluarandansaldokasdaerahdenganrekeningkoran bank • Kesesuaianasettetap yang dilaporkandenganbuktikepemilikan / perolehan • Kesesuaianlaporankeuangandenganfisik • Kesesuaianrealisasibelanjadanbuktipertanggungjawabandenganprestasipekerjaan • Kesesuaiansaldoaset yang dilaporkandenganbuktifisikaset (Cash Opname, BA Inventarisasi, dsb..)

23. UPAYA OPTIMALISASI PERAN PPK – SKPD • PengembanganKapasitas SDM secaraberkesinambungan • Updatepengetahuanatasperkembanganketentuanperundang-undangan yang berlaku • Prosesregenerasi SDM • MelengkapiSistemdanProsedur • Prosedurstandardalampelaksanaanpenatausahaankeuangan • Prosedurstandardalamprosespenyusunanlaporankeuangan • MenggunakanSistemInformasiberbasisTeknologiInformasi • Otomatisasiatasprosespenatausahaankeuangandanpenyusunanlaporankeuangan (Implementasi SIMDA Keuangan) • PemberdayaanPengawasan Intern • Memastikanbahwaprosedurstandardijalankan • Mengurangiresikoterjadinyakesalahan

26. ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUAI IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN Penganggaran Penatausahaan Pembukuan / Pelaporan Server : DATABASE SIMDA • Output : • - SPD • - SPP • - SPM • - SP2D • - SPJ • - Pengesahan SPJ • - Register • - Buku & Lap Bendahara • dan BUD • -- Dll • Output : • - LRA • - NERACA • - ARUS KAS • - BUKU BESAR • - BUKU PEMBANTU • - Dll • Output : • - RKA SKPD • - APBD • - Penjabaran APBD • - DPA SKPD • - Anggaran Kas • - Dll

27. PEMBUKUAN / LAPKEU PENATAUSAHAAN KEUDA PENYUSUNAN ANGGARAN INSTALL DAN PELATIHAN TAHAPAN IMPLEMENTASI SIMDA KEUANGAN

28. PENJELASAN ALUR PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN SIMDA KEUANGAN • Program Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program aplikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. • Dengan sistem yang terintegrasi, maka SIMDA Keuangan diharapkan akan menghemat waktu proses pengelolaan keuangan. Data yang dihasilkan dalam proses anggaran akan digunakan dalam proses penatausahaan, dan demikian juga data yang dihasilkan dari proses penatausahaan keuangan akan digunakan dalam proses pembukuan / pelaporan keuangan. • SIMDA Keuangan telah dapat menghasilkan dokumen dan laporan-laporan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipersyaratkan ketentuan perundangan serta dokumen/laporan lain yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen. • ImplementasiSIMDA Keuangan dianggap berhasil apabila laporan keuangan sudah dapat dihasilkan dari Aplikasi SIMDA, karena hal ini juga berarti bahwa SIMDA Keuangan juga telah digunakan dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah. • Keberhasilan dalam implementasi SIMDA Keuangan akan dipengaruhi oleh komitmen dari komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

29. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA

30. PENJELASAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA • Dari 30 Pemda di Papua, sebanyak 10 pemda telah bekerjasama dengan BPKP untuk mengimplementasikan SIMDA Keuangan • Kondisi implementasi SIMDAKeuangan pada 10 Pemda : • 10 Pemda telah menggunakan dalam proses penganggaran / penyusunan APBD dan penatusahaan keuangan • 5 Pemda telah menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA • Dari 10 pemda yang telah mengimplementasikan SIMDA Keuangan, sebanyak 5 pemda diantaranya perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA

31. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA BARAT

32. PENJELASAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SIMDA DI PROVINSI PAPUA BARAT • Dari 12 Pemda di Papua Barat, kecuali Kabupaten Manokwari seluruhnya telah bekerjasama dengan BPKP untuk mengimplementasikan SIMDA Keuangan • Kondisi implementasi SIMDA Keuanganpada 11 Pemda : • 11 Pemda telah menggunakan dalam proses penganggaran / penyusunan APBD • 9 Pemda telah menggunakan dalam proses penatusahaan keuangan • 6 Pemda telah menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA • Dari 11 pemda yang telah mengimplementasikan SIMDA, sebanyak 5 pemda diantaranya perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dari Aplikasi SIMDA

33. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI SIMDA • Monitoring danEvaluasiImplementasi SIMDA: • Mengidentifikasidanmengatasihambatandalampelaksanaanimplementasi SIMDA dimasing-masingpemda • Menilaipencapaianhasilimplementasi SIMDA padamasing-masingpemda • Mendorongdibangunnyasistemdanprosedurpendukungpelaksanaanimplementasi SIMDA • Mekanismerekonsiliasi data realisasianggaran SKPD dengan SKPKD • Mekanismerekonsiliasi data mutasikasdaerahantara BUD dengan Bank • Mekanismerekonsiliasiatasmutasiasettetapditingkat SKPD • Mekanismerekonsiliasiatas data asettetapantara SKPD dengan SKPKD • Meningkatkankapasitas SDM Pemda : • Peningkatankualitas SDM (operator dan administrator) • Prosesregenerasi • Mendorongterlaksananyatindaklanjuthasil audit BPK • Menyusundanmelaksanakanrencanaaksitindaklanjuthasil audit BPK • Maintenance , danpengembanganAplikasi SIMDA • Implementasibarupadapemda yang belumbekerjasamadengan BPKP