VISI DINAS PENDIDIKAN

1. “ Terwujudnya masyarakat Banyumas yang terdidik, berkualitas, taqwa, mandiri dan berdaya saing “. VISI DINAS PENDIDIKAN

2. MISI DINAS PENDIDIKAN Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kesiapan masukan dan kwalitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan kualitas hasil pendidikan pendidikan. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan dan kependidikan. Meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan mesyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan peran serta dan keswadayaan.

3. TUJUAN Tujuan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan adalah : Meningkatkan angka partisipasi kasar ( APK ) dan angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menengah. Meningkatnya mutu proses dan hasil pendidikan dan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menegah dan pendidikan kesetaraan, lembaga pendidikan luar sekolah di Kabupaten Banyumas. Menurunnya angka buta aksara di Kabupaten Banyumas. Meningkatnya kopetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP/SMA/SMK. Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai. Bertambahnya atlit-atlit berprestasi ditingkat provinsi dan nasional. Berkembangnya olah raga disegala lapisan masyarakat. Bertambahnya sarana prasaran olah raga di Kabupaten Banyumas. Meningkatnya kualifikasi dan daya saing lembaga pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Banyumas. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

4. TIGA PILARKEBIJAKAN STRATEGISPENDIDIKAN . GOOD GOVERNANCE AKUTANABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK MUTU RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKANN PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

5. PEMERATAAN DAN PERLUASANAKSES PENDIDIKAN Pendanaan BOS Wajar Dikdas 9 Tahun. Pemberian Beasiswa transisi, retrieval, kuirang mampu. Penyediaan Sarpras dikdas (Rehab,RKB, USB, Mebelair, Media Pembelajaran ). Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Perluasan Dik Wajar pada Jalur Non Formal. Pendidikan Keaksaraan bagi penduduk usia > 15 th. Perluasan akses SLB dan sekolah Inklusif. Pengembangan Pendidikan layanan khusus bagi anak usia wajar didaerah terpencil, daerah yang berpenduduk jarang dan terpencil (SD kecil, SD/SMP satu Atap ). Perluasan akses PAUD Pendidikan Kecakapan Hidup Pemberdayaan kecakapan SMP Terbuka Proses penyelenggara Wajar Dikdas

6. MUTU, RELEVANSI DANDAYA SAING Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN_PNF. Pengembangan guru sebagai Profesi Pengembangan kopetensi pendidik dan tenaga kependidikan Perbaikan dan pengembangan sapras Perluasan pendidikan kecakapan hidup Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal Pembangunan sekolah bertaraf Internasional Aklerasi jumlah program studi kejujuran, vokasi dan profesi Peningkatan jumlah dan mutu publikasi Ilmiah Teknologi imformasi dan komunikasi dalam pendidikan

7. GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITASDAN PENCITRAAN PUBLIK Peningkatan Sistim Pengendalian Internal (SPI) berkoordinasi dengan BPKP/BPK dan Bawasda. Peningkatan kapasitan dan kometensi aparat perencanaan dan penganggaran. Peningkatan kapasitas dan kopetensi managerial aparat. Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undagan Penataan regulasi pengelolaan pendidikan Peningkatan pencitraan publik Peningkatan kapasitas dan kopentensi pengelola pendidikan Pelaksanaan Impres No.5 Tahun 2004 ttg percepatan pemberantasan KKN. Intensifikasi tindakan-tindakan preventif Intensifikasi dan ektensifikasi pemeriksaan oleh BPKP/BPK dan Bawasda Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan BPKP/BPK dan Bawasda Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi ( Keuangan, Aset, Kepegawaian, dan data lainnya ).

8. STRATEGI Meningkatkan koordinasi Dinas Instansi Vertikal dan Horizontal dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu dan penyelenggara sisten pendidikan yang demokratis, bermutu dan berdaya saing. Mewujudkan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha/dunia industri serta masyarakat peduli pendidikan dalam menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, penuntasan buta aksara dan peningkatan mutu pendidikan Mengusulka peningkatan prosentasi anggaran pendidikan sesui amanat undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 secara bertahap. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Meningkatkan pembinaan kepada UPT dan UPK serta satua pendidikan formal dan non formal dalam proses penyelenggaran pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan

9. KEBIJAKAN Menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan kesetaraan. Memperluas akses pelayanan pendidikan bagi anak usia 0-6, 7-15 dan 16-18 tahun melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Memperluas akses layanan pendidikan di SMK sesuai kebutuhan pasar kerja dan keunggulan lokal guna meningkatkan jumlah angkatan kerja yang berketrampilan. Memperluas akses layanan pendidikan bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas. Meningkatkan pembinaan kapada satuan pendidikan fornal, non formal dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan sesui standar nasional pendidikan. Memanfatkan secara optimal sarana dan prasarana pendidikan, radio, televisi, komputer dan perangkat ICT lainnya. Meningkatkan pembinaan kepada generasi mutu untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sehingga menjadi pemuda yang kreatif, inovatif dan cinta tanah air. Meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Mendorong terwujudnya managemen berbasis sekolah. Miningkatkan kemampuan managerial dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instasi terkait dalam menyelasaikan permasalahan penyelenggara pendidikan. Menggalang peran serta masyarakat dalam peningkatan penyenggaran pendidikan. Memfasilitasi penyusunan Kurikulm Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan, potensi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

10. TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANDI KABUPATEN BANYUMAS Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM). Rendahnya Kepetensi dan Profesionalisme serta kesejahteraan guru Pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemenuhan anggaran pendidikan 20 % dari APBD Kabupaten Rendahnya kompetensi lulusan SMK di dunia usaha Tingginya harapan masyarakat terhadap mutu pendidikan tidak dibarengi dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Rendahnya motivasi belajar siswa karena pengaruh kemajuan teknologi yang negatif

11. ISYU PENDIDIKAN BANYAKNYA SARPRAS PENDIDIKAN YANG KURANG MEMADAI DAN RUSAK WAJAR DIKDASBELUM TUNTAS danTINGGINYA BUTA AKSARA KUALIFIKASI GURU MASIH RENDAH Kualitas Pendidikan masih Rendah ( UN )

12. PRIORITAS PROGRAM / KEGIATANPENDIDIKAN PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA PERCEPATAN PENUNTASAN REHABILITASI DAN PENAMBAHAN SARANA PRASARANA PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN FORMAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PENGUATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

13. TERIMA KASIH Soft Copy dapat didownload di website Dinas Pendidikan www.disdik-banyumas.net