KULIAH 04

1. KULIAH 04 Habib Adjie 2011

2. 1: Pengertian Negara dan Unsur-unsurnya Istilah negara sudah dikenal sejak zaman Renaissance, yaitu pada abad ke-15. Pada masa itu telah mulai digunakan istilah Lo Stato yang berasal dari bahasa Italia, yang kemudian menjelma menjadi L'etat' dalam bahasa Perancis, The State dalam bahasa Inggris atau Deer Staat dalam bahasa Jerman dan De Staat dalam bahasa Belanda. Habib Adjie 2011

3. Sifat khusus daripada suatu negara ada tiga, yaitu sebagai berikut. Habib Adjie 2011

4. 1.Memaksa Sifat memaksa perlu dimiliki oleh suatu negara, supaya peraturan perundang-undangan ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat dapat dicapai, serta timbulnya anarkhi bisa dicegah. Sarana yang digunakan untuk itu adalah polisi, tentara. Unsur paksa ini dapat dilihat pada ketentuan tentang pajak, di mana setiap warga negara harus membayar pajak dan bagi yang melanggarnya atau tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikenakan denda atau disita miliknya. Habib Adjie 2011

5. 2.Monopoli Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara berhak melarang suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Habib Adjie 2011

6. 3. Mencakup semua Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa, kecuali untuk mendukung usaha negara dalam mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, keharusan membayar pajak. Habib Adjie 2011

7. Apakah Negara itu ? • George Jellinek Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan hukum satu sisi dan bangunan masyarakat disisi lain. Jellinek mendefinisikan negara dari dua sudut, yaitu Yuridis dan Sosiologis (Zweiseiten Theorie). Pandangan Yuridis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum. Pandangan Sosiologis digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat. Habib Adjie 2011

8. 2. Roger H. Soltau Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.3. Max Weber  Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Habib Adjie 2011

9. 4. Robert M. McIver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa.5. Soenarko  Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (souverein). Habib Adjie 2011

10. 6. O. Notohamidjojo Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan.7. R. Djokosoetono  Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Habib Adjie 2011

11. 8. A.G. Pringgodigdo Negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa (national). Habib Adjie 2011

12. 9. W.L.G. Lemaire Negara kelihatan sebagai suatu masyarakat manusia yang berteritorial yang diorganisasikan.10. J.H.A. Logemann  Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Habib Adjie 2011

13. 11. Miriam Budiardjo Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Habib Adjie 2011

14. UNSUR – UNSUR NEGARA : Dimaksud unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada. Unsur-unsur negara terdiri dari: Habib Adjie 2011

15. KONSTITUTIF.2. DEKLARATIF. Habib Adjie 2011

16. Konsitutif.Merupakan unsur mutlak yang harus ada, sehingga jika unsur ini tidak ada, maka negara tidak akan ada.Dalam Konvensi Pan Amerika di Montevideo (Uruguay) 1933, Konvensi tsb menghasilkan Hak-hak dan Kewajiban Negara (Montevideo Convention on the Rights and Duties State). Habib Adjie 2011

17. Unsur-unsur konsitutif negara sebagai pribadi Hukum Internasional :1. Penduduk yang tetap (a permanent population).2. Wilayah tertentu (a defined territory),3. Pemerintah (a government).4. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (a capacity to enter into relations with others states). Habib Adjie 2011

18. 1.Wilayah, yaitu batas wilayah di mana kekuasan itu berlaku. Adapun wilayah terbagi menjadi tiga, yaitu darat, laut, dan udara. Habib Adjie 2011

19. Peranan penting wilayah bagi Negara :1. Sebagai tempat menetap rakyat dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya.2. Sebagai simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan. Habib Adjie 2011

20. -Batas wilayah daratan biasanya ditentukan dalam perjanjian dengan negara-negara tetangga.Batas negara mungkin sengaja dibuat : tembok, patok atau berupa benda alam : gunung atau sungai. Habib Adjie 2011

21. Wilayah Negara :- Daratan.-Lautan.--Udara.--Daerah Ekstrateritorial. Habib Adjie 2011

22. -Batas wilayah Lautan adalah seluruh wilayah lautan di suatu negara dengan batas-batas tertentu  Laut Teritorial.Di luar itu disebut Laut Terbuka. Habib Adjie 2011

23. Konvensi Laut 1982  Traktat Multilateral di Montego Bay (Jamaica) 10 Desember 1982, wilayah lautan dibagai menjadi beberapa kategori : Habib Adjie 2011

24. LAUT TERITORIAL. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas lautan teritorial jaraknya 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. • WILAYAH LAUT ZONA BERSEBELAHAN, yaitu lautan di luar batas laut teritorial 12 mil laut atau 24 mil laut dari pantai. • WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) adalah wilayah laut dari negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai. Dalam wilayah laut ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah tersebut serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan tersebut. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEEnya. • WILAYAH LAUT BATAS LANDAS BENUA adalah wilayah lautan suatu negar yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi, dengan kewajiban harus membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Habib Adjie 2011

25. -Batas wilayah Udara  suatu negar berada di atas wilayah daratan dan lautan negara tsb.Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara diatur dalam perjanjian Paris 1919. Habib Adjie 2011

26. -Daerah Ekstrateritorial  berdasarkan hukum internasional, misalnya mencakup kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera suatu negara tertentu dan tempat bekerja perwakilan suatu negara tertentu, seperti kantor kedutaan besar. -Daerah Ekstrateritorial : walaupun tempat tersebut terletak di wilayah negara lain, dianggap menjadi wilayah negara yang diwakilinya. Habib Adjie 2011

27. Cara suatu negara memperluas wilayahnya :1. Akresi.2. Cessi.3. Okupasi.4. Preskripsi.5. Aneksasi.6. Perolehan wilayah oleh negara baru. Habib Adjie 2011

28. AKRESI  Penambahan wilayah yang disebabkan proses alamiah. Misalnya : terbentuknya pulau yang disebabkan endapan lumpur di muara sungai atau Reklamasi. Habib Adjie 2011

29. 2. CESSI  cara penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian perdamaian yang memngakhiri perang. Habib Adjie 2011

30. 3. OKUPASI  adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, dapat beruapa suatu TERRA NULLIUS yang baru ditemukan. Penguasaan tsb harus secara efektif dan terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, misalnya dengan suatu tindaakn simbolis, seperti pemancangan bendera. Habib Adjie 2011

31. 4. PRESKRIPSI  pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai dalam kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya di bawah kedaulatan negara lain. Habib Adjie 2011

32. 5. ANEKSASI  memperoleh tambahan wilayah secara paksa berdasarkan 2 (dua) kondisi :a. wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasinya.b. pada waktu suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, wilayah tersebut telah benar-benar berada dibawah penguasaan negara tadi. Habib Adjie 2011

33. 6. Perolehan wilayah oleh negara baru. Perolehan semacam ini bagi negara-negara baru merdeka merupakan suatu hal yang dianggap sebagai sui generis. Habib Adjie 2011

34. Habib Adjie 2011 2.Rakyat, adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk pada kekuasaan negara tersebut.

35. RAKYAT : • Penduduk dan Bukan Penduduk. • Warga negara dan bukan Warga negara. Habib Adjie 2011

36. PENDUDUK  mereka yang bertempat tinggal/berdomisili di dalam wilayah negara. • BUKAN PENDUDUK  mereka yang berada dalam wilayah negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Adanya perbedaan Penduduk dan Bukan Penduduk menimbulkan konsekuensi Hak dan Kewajiban tertentu. Habib Adjie 2011

37. Warganegara mereka yang berdasarkanhukummerupakananggotadarisuatunegara. Sebagianwarganegaramerupakanpendudukannegara yang bersangkutan, adasebagiankecil yang tidakmenjadipendudukkarenabertempattinggaldiluarnegeri. • Bukanwarganegara  orangasing (warganegaraasing) Habib Adjie 2011

38. Warga negara Penduduk PENGHUNI NEGARA Orang asing Bukan penduduk PENGHUNI NEGARA Habib Adjie 2011

39. Pengertian kewarganegaraan • Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. • Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologisdanb. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil • Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. • Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Habib Adjie 2011

40. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan . Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride bahkan multipatride. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yg digunakan negara. Habib Adjie 2011

41. Ada 3 (tiga) dasar/asas yang menentukan warga negara atau kewarganegaraan seseorang : Habib Adjie 2011

42. 1. Asas Keturunan/Pertalian Darah/Ius Sanguinis  kewarganegaraan seseorang didasarkan atas kewarganegaraan orang tuanya. Meskipun anak tersebut dilahirkan di luar negeri. Habib Adjie 2011

43. 2. Asas Kedaerah/Teritorial/Ius Soli  kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat ia dilahirkan (tanpa memperdulikan asal kewarganegaraan orang tua yang melahirkan). Habib Adjie 2011

44. 3. Asas Pewarganegaraan/Naturalisasi  penentuan ini dapat dilakukan jika seseorang yang berkewarganegaraan asing mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan yang diatur oleh negara yang bersangkutan. Habib Adjie 2011

45. Implementasi Asas Ius Sanguinis dan Ius Soli cenderung memungkin seseorang memilki kewarganegaraan rangkap (BIPARTRIDE) atau tanpa kewarganegaraan (APARTRIDE). Habib Adjie 2011

46. 4 (empat) status warga negara : • STATUS POSITIF  warga negara yang memperoleh fasilitas dan jaminan untuk mendapatkan kemakmuran dari negara. • STATUS NEGATRIF  negara tidak akan mencampuri hak asasi rakyatnya bila tidak perlu. • STATUS AKTIF  warga negara ikut dalam pemerintahan negara. • STATUS PASIF  tunduk pada ketentuan-ketentuan negara. Habib Adjie 2011

47. Warga negara Indonesia • Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. • Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945) • Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia . UU ini sebagai pengganti atas UU No 62 th 1958 • Sebelumnya , pembagian penduduk Indonesia berdasar Indishe Staatregeling 1927 pasal 163 , (warisan Belanda) yaitu; • Golongan Eropa, • Golongan Timur Asing, • Golongan Bumiputra atau Pribumi Habib Adjie 2011

48. Kewarganegaraan Indonesia • Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia • Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal; siapa yang menjadi warga negara Indonesia ; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ; kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan; syarat & tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia • Asas –asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas isu sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas • Undang undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara) Habib Adjie 2011

49. Kedudukan warga negara dalam negara • Dengan memiliki status sebagai warga negara , maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik • Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya • Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. • Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000) Habib Adjie 2011

50. Peran Warga negara • Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. • Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. • Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi Habib Adjie 2011