1 / 16

P AJAK PENGHASILAN PASAL 22

P AJAK PENGHASILAN PASAL 22. PENGERTIAN. Pajak yg dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sehubungan d en g a n pembayaran atas penyerahan b a r an g, dan badan - badan tertentu u n t u k memungut pajak dari WP y an g melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang lain.

jag
Télécharger la présentation

P AJAK PENGHASILAN PASAL 22

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILANPASAL 22 http://rozathohiri.wordpress.com

  2. PENGERTIAN http://rozathohiri.wordpress.com Pajak yg dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang lain. Pemungut: Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu di bidang import. Pungutan bersifat final dan tidak final.

  3. Pemungut Pajak http://rozathohiri.wordpress.com Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4; Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;

  4. Pemungut Pajak http://rozathohiri.wordpress.com Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, industri rokok yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. WajibPajakBadan yang melakukanpenjualanbarang yang tergolongsangatmewah. Sumber: Permenkeu RI No. 210/Pmk.03/2008 TtgPerubahanKelimaAtasKeputusanMenkeu No. 254/KMK.03/2001

  5. Objek Pemungutan PPh Pasal 22 • Imporbarang. • Pembayaranataspembelianbarang yang dilakukanolehDirjenAnggaran, BendaharawanPemerintahbaikPusatmaupun Daerah. • Pembayaranataspembelianbarang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananyadaribelanjanegaradanataubelanjadaerah. • Penjualanhasilproduksididalamnegeri yang dilakukanolehbadanusaha yang bergerakdibidangindustri semen, rokok, kertas, bajadanindustriotomotif. • Penjualanhasilproduksi yang dilakukanolehPertaminadanbadanusahaselainPertamina yang bergerakdibidang BBM premix dan gas. • Pembelianbahan-bahanuntukkeperluanindustriataueksporindustridaneksportir yang bergerakdalamsektorperhutanan, perkebunan, pertaniansertaperikanandaripedagangpengumpul. http://rozathohiri.wordpress.com

  6. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 http://rozathohiri.wordpress.com • Import brg/penyerahan brg yg bdsrk UU tidak terutang PPh. • Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN (lihat next). • Dalam hal import sementara jk nyata2 utk di-eksport kembali. • Pembayaran yg jumlahnya maks Rp1 juta dan tidakmerupakan pembayaran yg terpecah2. • Pembayaran utk pembelian BBM, Listrik, Gas, Air Minum/PDAM dan benda2 pos. • Emas batangan yg akan diproses utk menghasilkan perhiasan utk tujuan eksport. • Pembayaran/Pencairan dana JPS. • Import kembali dr brg2 yg telah dieksport dgn kualitas yg sama, mis: tujuan pengujian, perbaikan yg memenuhi syarat Dirjen Bea Cukai. • Pembayaranuntukpembeliangabahdanatauberasoleh BULOG • a&f  SKB Pajak • b&c  sesuai UU/peraturan • d, e, g, h  otomatis

  7. Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN • barangperwakilannegaraasingbesertaparapejabatnya yang bertugasdi Indonesia berdasarkanasastimbalbalik. • baranguntukkeperluanbadaninternasional yang diakuidanterdaftarpadaPemerintah Indonesia besertapejabatnya yang bertugasdi Indonesia dantidakmemegangpaspor Indonesia. • barangkirimanhadiahuntukkeperluanibadahumum, amal, sosial, ataukebudayaan. • baranguntukkeperluan museum, kebunbinatang, dantempat lain semacamitu yang terbukauntukumum. • baranguntukkeperluanpenelitiandanpengembanganilmupengetahuan. baranguntukkeperluankhusus tuna netradanpenyandangcacatlainnya. • persenjataan. amunisi, danpenlengkapanmiliter, termasuksukucadang yang diperuntukkanbagikeperluanpertahanandankeamanannegara. http://rozathohiri.wordpress.com

  8. Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN • barangdanbahan yang dipergunakanuntukmenghasilkanbarangbagikeperluanpertahanandankeamanannegara. • barangcontoh yang tidakuntukdiperdagangkan. • petiataukemasan lain yang berisijenazahatauabujenazah. • barangpindahan. • barangpribadipenumpang, awaksaranapengangkut, pelintasbatas, danbarangkirimansampaibatasnilaipabeandanataujumlahtertentu. • barang yang diimporolehPemerintahPusatatauPemerintah Daerah yang ditujukanuntukkepentinganumum. • Vaksin Polio dalamrangkapelaksanaan program PekanImunisasiNasional (PIN). • Buku-bukupelajaranumum, kitabsucidanbuku-bukupelajaran agama. http://rozathohiri.wordpress.com

  9. Import brg yg dibebaskan dari BM atau PPN • Kapallaut, kapalangkutansungai, kapalangkutandanaudankapalangkutanpenyeberangan, kapalpandu, kapaltunda, kapalpenangkapikan, kapaltongkang, dansukucadangsertaalatkeselamatanpelayaranataualatkeselamatanmanusia yang diimpordandigunakanolehperusahaanPelayaranNiagaNasionalatauperusahaanpenangkapanikannasional. • Pesawatudaradansukucadangsertaalatkeselamatanpenerbanganataualatkeselamatanmanusia, peralatanuntukperbaikanataupemeliharaan yang diimpordandigunakanoleh Perusahaan AngkutanUdaraNiagaNasional. • Keretaapidansukucadangsertaperalatanuntukperbaikanataupemeliharaansertaprasarana yang diimpordandigunakanoleh PT KAI. • Peralatan yang digunakanuntukpenyediaan data batasdanfoto udara wilayahNKRI yang dilakukan oleh TNI. http://rozathohiri.wordpress.com

  10. Cara Menghitung Pph Pasal 22 • Atas Import: • Dengan AngkaPengenalImpor (API), 2,5% dari nilai import. • Tanpa API, 7,5% dari nilai import. Ket:AngkaPengenalImportir (API) merupakantandapengenal  yang harusdimilikiolehsetiapimportiratauperusahaan  yang melakukanperdaganganimpor. • Yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang. • Nilai Import: nilai berupa uang yg mjd dasar perhitungan Bea Masuk, yaitu CIF (cost insurance & freight) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya sesuai UU Kepabeanan di bidang import. http://rozathohiri.wordpress.com

  11. Cara Menghitung Pph Pasal 22 Atas Pembelian Brg: butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian(tidak termasuk PPN). PembayaranygdikecualikandaripemungutanPPhPasal 22 adalah: Pembayaranataspenyerahan (bukanmerupakanjumlah yang dipecah-pecahkan) yang meliputijumlahkurangdari Rp.1.000.000,- Pembayaranuntukpembelianbahanbakarminyak,listrik,gas,airminum/PDAM, danbenda-benda Pos Pembayaran /pencairandanaJaringanPengamanSosialoleh Kantor PerbendaharaandanKas Negara http://rozathohiri.wordpress.com

  12. Cara Menghitung Pph Pasal 22 • Atas Penjualan Hasil Produksi: • Semen  0,25% x DPP PPN. • Rokok  0,15% x Harga Bandrol. (bersifat final) • Kertas  0,10% x DPP PPN. • Sektor Perhutanan, pertanian, perikanan atas pembelian bahan2 industri  0,25% x Harga Pembelian. • Baja  0,30% x DPP PPN. • Otomotif  0,45% x DPP PPN. http://rozathohiri.wordpress.com

  13. Cara Menghitung Pph Pasal 22 • Atas Penjualan Pertamina dan BU lain dalam bidang BBM kepada Penyalur/Agen: • Premium dan solar utk SPBU Swasta  0,3% dr Penjualan. • Premium dan Solar utk utk SPBU Pertamina  0,25% dr Penjualan. • Premix/Super TT utk SPBU Swasta  0,3% dr Penjualan, utk SPBU Pertamina  0,25% dr Penjualan. • Minyak tanah, Gas LPG, Pelumas  0,3% dr Penjualan. • Penjualan barang yang tergolong sangat mewah5% dari harga jual tidak termasuk PPN http://rozathohiri.wordpress.com

  14. Barang Yang Tergolong Sangat Mewah • pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); • kapalpesiardansejenisnyadenganhargajuallebihdariRp. 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah); • rumahbesertatanahnyadenganhargajualatauhargapengalihannyalebihdariRp 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) danluasbangunanlebihdari 500 m2 (lima ratus meter persegi); • apartemen, kondominium, dansejenisnyadenganhargajualataupengalihannyalebihdariRp 10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) dan/atauluasbangunanlebihdari 400 m2 (empatratur meter persegi) • kendaraanbermotorrodaempatpengangkutanorangkurangdari 10 orangberupa sedan, jeep, sport utility vehicle  (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dansejenisnyadenganhargajuallebihdariRp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dandengankapasitassilinderlebihdari 3.000 cc. http://rozathohiri.wordpress.com

  15. Saat Terutang & Pelunasan PPh Pasal 22 Atas Import  saat pembayaran BM, jk dibebaskan  saat penyelesaian PIB. Atas pembelian brg oleh Dirjen Anggaran/Bendaharawan  saat pembayaran brg. Atas penjualan barang mewah,semen, rokok dll  saat penjualan. Atas penjualan Pertamina  sebelum DO ditebus oleh Penyalur/Agen. http://rozathohiri.wordpress.com

  16. Referensi • Mardiasmo. 2004. Perpajakan. Yogyakarta: PenerbitAndi • Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 TentangPerubahanKeempatAtasUndang-undangNomor 7 Tahun 1983 TentangPajakPenghasilan. • PeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 TentangPerubahanKelimaAtasKeputusanMenteriKeuanganNomor 254/KMK.03/2001 TentangPenunjukanPemungutPajakPenghasilanPasal 22, SifatdanBesarnyaPungutan Serta Tata Cara PenyetorandanPelaporannya. • PeraturanMenteriKeuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 TentangWajibPajakBadanTertentusebagaiPemungutPajakPenghasilandariPembeliatasPenjualanBarang yang TergolongSangatMewah http://rozathohiri.wordpress.com

More Related