1 / 16

Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

jalena
Télécharger la présentation

Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PemberianAngsurandanPenundaanPembayaranPajak WajibPajakdapatmengajukanpermohonansecaratertuliskepadaKepala Kantor PelayananPajaktempatWajibPajakterdaftaruntukmengangsurataumenundapembayaranpajak yang masihharusdibayar, yang selanjutnyadalamPeraturanDirekturJenderalPajakinidisebututangpajak, daIamhalWajibPajakmengalamikesulitanlikuiditasataumengalamikeadaandiluarkekuasaannyasehinggaWajibPajaktidakakanmampumemenuhikewajibanpajakpadawaktunya.

  2. Bagaimanatatacara/syaratpengajuanpenundaandanangsuranpembayaranpajak? : 1. Diajukansecaratertulismenggunakanformulir yang telahditetapkan paling lambat 9 (Sembilan) harisebelumsaatjatuh tempo pembayaranutangpajakberakhir, kecualidalamhalWajibPajakmengalamikeadaandiluarbataskemampuannya.2. Menyebutkanalasansertajumlahpembayaran yang diajukanpenundaanatauangsuran, masaangsuranataujangkawaktupenundaandanbesarnyaangsuran.3. Dilampiribukti-bukti yang menguatkanalasanpenundaan / angsurantsb .4. Memberikanjaminan yang besarnyaditetapkanberdasarkanpertimbanganKepala KPP, kecualiapabiladianggaptidakperluolehKepala KPP5. Wajibpajaktidakmemilikitunggakanpajak yang telahjatuh tempo6. Kepala KPP menerbitkankeputusanmenerimaataumenolakpermohonanwajibpajakdalamjangkawaktu 10 harisejakpermohonanditerima.

  3. Jaminan1. WajibPajak yang mengajukanpermohonanharusmemberikanjaminan yang besarnyaditetapkanberdasarkanpertimbanganKepala KantorPelayananPajak, kecualiapabilaKepala Kantor PelayananPajakmenganggaptidakperlu.2. Jaminandapatberupagaransi bank, suratdokumenbuktikepemilikanbarangbergerak, penanggunganutangolehpihakketiga, sertifikattanah, atausertifikatdeposito.3. WajibPajak yang mengajukanpermohonandalamjangkawaktu yangmelampauijangkawaktu 9 (sembilan) harikerjasebelumjatuh tempopembayaran) harusmemberikanjaminanberupagaransi bank sebesarutangpajak yang dapatdicairkansesuaidenganjangkawaktupengangsuranataupenundaan.

  4. JangkaWaktuKeputusandari Kantor PelayananPajak Setelahmempertimbangkanalasanberikutbuktipendukung yang diajukanolehWajibPajak, Kepala Kantor PelayananPajakatasnamaDirekturJenderalPajakmenerbitkankeputusandalamjangkawaktu 7 (tujuh) harikerjasetelahtanggaldlterimanyapermohonan. Keputusandapatberupa: menyetujuijumlahangsuranpajakdan/ataumasaangsuranataulamanyapenundaansesuaidenganpermohonanWajibPajak; menyetujuijumlahangsuranpajakdanlataumasaangsuranataulamanyapenundaansesuaidenganpertimbanganKepala Kantor PelayananPajak; atau menolakpermohonanWajibPajak.

  5. Syarat-syaratpiutangpajak yang dihapuskanadalah PiutangpajakWajibPajakOrangPribadi yang menurut data administrasi Kantor PelayananPajakatau Kantor PelayananPajakBumidanBangunan yang tidakdapatatautidakmungkinditagihlagi, disebabkankarena: WajibPajakdan/atauPenanggungPajaktidakdapatditemukanataumeninggalduniadengantidakmeninggalkanhartawarisandantidakmempunyaiahliwaris, atauahliwaristidakdapatditemukan; WajibPajakdan/atauPenanggungPajaktidakmempunyaihartakekayaanlagi; penagihanpajaksecaraaktiftelahdilaksanakandenganpenyampaianSalinanSuratPaksakepadaPenanggungPajakmelaluiPemerintah Daerah setempat; hakuntukmelakukanpenagihanpajaksudahdaluwarsa; atau sebab lain sesuaihasilpenelitian.

  6. PiutangpajakWajibPajakBadan yang menurut data administrasi Kantor PelayananPajakatau Kantor PelayananPajakBumidanBangunantidakdapatatautidakmungkinditagihlagi, disebabkankarena: WajibPajakbubar, likuidasi, ataupailitdanpengurus, direksi, komisaris, pemegangsaham, pemilik modal, ataupihak lain yang dibebaniuntukmelakukanpemberesanataulikuidator, ataukuratortidakdapatditemukan; WajibPajakdan/atauPenanggungPajaktidakmemilikihartakekayaanlagi; PenagihanpajaksecaraaktiftelahdilaksanakandenganpenyampaianSalinanSuratPaksakepadapengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilannegeri, pengadilanniaga, atauPemerintah Daerah setempat, baiksecaralangsungmaupundenganmenempelkanpadapapanpengumumanatau media massa; hakuntukmelakukanpenagihanpajaksudahdaluwarsa; atau sebab lain sesuaihasilpenelitian.

  7. DaluwarsaPenagihan (UU Nomor 28 Tahun 2007 Ps 22) Hakuntukmelakukanpenagihanpajak, termasukbunga, denda, kenaikan, danbiayapenagihanpajak, daluwarsasetelahmelampauiwaktu 5 (lima) tahunterhitungsejakpenerbitanSuratTagihanPajak, SuratKetetapanPajakKurang Bayar, sertaSuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan, danSuratKeputusanPembetulan, SuratKeputusanKeberatan, Putusan Banding, sertaPutusanPeninjauanKembali.

  8. Daluwarsapenagihanpajaktertangguhapabila: diterbitkanSuratPaksa; adapengakuanutangpajakdariWajibPajakbaiklangsungmaupuntidaklangsung; diterbitkanSuratKetetapanPajakKurang Bayar sebagaimanadimaksuddalamPasal 13 ayat (5), atauSuratKetetapanPajakKurang Bayar TambahansebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat (4) UU KUP; atau dilakukanpenyidikantindakpidanadibidangperpajakan.

  9. SUNSET POLICY Fasilitas Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan pajak yang dibayar menjadi lebih besar yang dikenal dengan istilah ”sunset policy”.

  10. Jenis Sunset Policy Adaduajenissunset policyberdasarkanketentuanyaitu : 1. Sunset Policy UntukWajibPajakBaru Penghapusansanksiadministrasiberupabungaataspajak yang tidakataukurangdibayarbagiWajibPajakorangpribadi yang secarasukarelamendaftarkandiriuntukmemperolehNomorPokokWajibPajakdalamtahun 2008 danmenyampaikanSuratPemberitahuanTahunanWajibPajakOrangPribadiuntukTahunPajak 2007 dansebelumnya, paling lambat 31 Maret 2009.

  11. Untukmendapatkanfasilitaspenghapusansanksi yang dikenaldengan sunset policy ini, WajibPajakbaruharusmemenuhipersyaratansebagaiberikut : secarasukarelamendaftarkandiriuntukmemperolehNomorPokokWajibPajakdalamtahun 2008; tidaksedangdilakukanpemeriksaanBuktiPermulaan, penyidikan, penuntutan, ataupemeriksaandipengadilanatastindakpidanadibidangperpajakan; menyampaikanSuratPemberitahuanTahunanTahunPajak 2007 dansebelumnyaterhitungsejakmemenuhipersyaratansubjektifdanobjektif paling lambattanggal 31 Maret 2009; dan melunasiseluruhpajak yang kurangdibayar yang timbulsebagaiakibatdaripenyampaianSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilansebelumSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilandisampaikan.

  12. 2. Sunset Policy UntukWajibPajak Lama Yang dimaksuddenganWajibPajak Lama adalahWajibPajak yang sudahterdaftarsebagaiWajibPajaksebelum 1 Januari 2008. PenghapusansanksiadministrasiberupabungaatasketerlambatanpelunasankekuranganpembayaranpajakdiberikankepadaWajibPajak lama, baikOrangPribadimaupunBadan, yang dalamtahun 2008 menyampaikanpembetulanSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilansebelumTahunPajak 2007.

  13. SedangkanpersyaratanbagiWajibPajak lama adalahsebagaiberikut : telahmemilikiNomorPokokWajibPajaksebelumtanggal 1 Januari 2008; terhadapSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan yang dibetulkanbelumditerbitkansuratketetapanpajak; terhadapSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilan yang dibetulkanbelumdilakukanpemeriksaanataudalamhalsedangdilakukanpemeriksaan, PemeriksaPajakbelummenyampaikanSuratPemberitahuanHasilPemeriksaan; telahdilakukanPemeriksaanBuktiPermulaan, tetapiPemeriksaanBuktiPermulaantersebuttidakdilanjutkandengantindakanpenyidikankarenatidakditemukanadanyaBuktiPermulaantentangtindakpidanadibidangperpajakan; tidaksedangdilakukanPemeriksaanBuktiPermulaan, penyidikan, penuntutan, ataupemeriksaandipengadilanatastindakpidanadibidangperpajakan; menyampaikanSuratPemberitahuanTahunanTahunPajak 2006 dansebelumnya paling lambattanggal 31 Desember 2008; dan 6. melunasiseluruhpajak yang kurangdibayar yang timbulsebagaiakibatdaripenyampaianSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilansebelumSuratPemberitahuanTahunanPajakPenghasilandisampaikan.

  14. PEMERIKSAAN PAJAK PengertianPemeriksaan Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanuntukmencari, mengumpulkan, mengolah data danatauketeranganlainnyauntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandanuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. TujuanPemeriksaan Mengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakan: - SPT lebihbayardanataurugi. - SPT tidakatauterlambatdisampaikan. - SPT memenuhikriteria yang ditentukanDirekturJenderalPajakuntukdiperiksa. - Adanyaindikasitidakdipenuhikewajiban-kewajiban

  15. HakWajibPajakApabilaDilakukanPemeriksaan MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkanTandaPengenalPemeriksa MemintatindasanSuratPerintahPemeriksaanPajak MenolakuntukdiperiksaapabilaPemeriksatidakdapatmenunjukanTandaPengenalPemeriksadanSuratPerintahPemeriksaan Memintapenjelasantentangmaksuddantujuanpemeriksaan Memintatandabuktipeminjamanbuku-buku, catatan-catatan, sertadokumendokumen yang dipinjamolehPemeriksaPajak Memintarincianberkenaandenganhal-hal yang berbedaantarahasilpemeriksaandenganSuratPemberitahuan (SPT) mengenaikoreksi-koreksi yang dilakukanolehPemeriksaPajakterhadap SPT yang telahdisampaikan Mengajukanpengaduanapabilakerahasiaanusahadibocorkankepadapihak lain yang tidakberhak MemperolehlembarAsliBeritaAcaraPenyegelanapabilaPemeriksaPajakmelakukanpenyegelanatastempatatauruangantertentu.

  16. KewajibanWajibPajakApabilaDilakukanPemeriksaan Memperlihatkandanataumeminjamkanbukuataucatatan, dokumen yang menjadidasarnyadandokumenlainnya yang berhubungandenganpenghasilan yang diperoleh, kegiatanusaha, pekerjaanbebas WP atauobjek yang terutangpajak. Memberikesempatankepadapemeriksauntukmemasukitempatatauruangan yang dipandangperluolehpemeriksadanmemberibantuangunakelancaranpemeriksaan. Memberiketerangan yang diperlukan

More Related