Download
sosiologi hukum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOSIOLOGI HUKUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOSIOLOGI HUKUM

SOSIOLOGI HUKUM

1157 Views Download Presentation
Download Presentation

SOSIOLOGI HUKUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SOSIOLOGI HUKUM Oleh : Prof.Dr. A F D O L, S.H, M.S. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

  2. FUNGSI HUKUM • Kepastian Hukum • Keadilan • Kemanfaatan Kesejahteraan hidup manusia

  3. Pasal 119 BW: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dam istri.

  4. PENGATURAN TTG HARTA Menurut BW Ps 119 Menganut Asas Persatuan Harta Perkawinan a f d o l ( c ) 2008

  5. Pasal 1666 BW • Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yg menerima penyerahan itu. • Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yg masih hidup.

  6. HIBAH Pasal 1666 BW “Hibah tdk dpt ditarik kembali” Demi Kepastian Hukum a f d o l ( c ) 2008

  7. HIBAH Pasal 211 KHI “Hibah dari ortu kpd anaknya dpt diperhitungkan sbg warisan” Demi Keadilan a f d o l ( c ) 2008

  8. Menurut Prof.Satjipto …Hk tdk ada unt diri dan keperluan sendiri, melainkan unt manusia, khususnya kebahagiaan manusia

  9. Men. Schuyt : • Salah satu tugas Sosiologi Hukum adl mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masy yg dicita-citakan dg tertib masy dlm kenyataan

  10. Men.Soetandyo : • Persoalan pokok sosiologi hukum: • Menjelaskan obyek kajian sosiologi hk • Sbg aturan tertulis ( U.U.) • Sbg aturan tdk tertulis ( adat )

  11. 2. Menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara pembentuk & penegak hk 3. Hub. Interaktif antara sistem hk yg formal dan tertib hk rakyat, yg menyoal kemampuan kerja dan efektifitas hk

  12. Men. Soerjono : • Seorang sosiolog hk hrs mengetahui asal usul hakim-hakimnya, bgmn cara unt mencapai kata sepakat dlm menjatuhkan vonis, bgmn perasaan keadilan para hakim, sampai sejauh mana efek keputusan pengadilan thd masy.

  13. Dlm pembangunan hk memang memerlukan kajian-kajian interdisipliner, shg studi-studi sosial thd hk, selain sangat bermanfaat juga mrpk kebutuhan yg sangat mendasar

  14. Sosiologi Hukum • Sbg alat memahami perkembangan dan problema hk di masy • Hk sbg alat perubahan sosial

  15. sosiologi • Lahir di Eropa • Sehubungan dg meningkatnyan perhatian thd kesejahteraan masy • Dan perubahan-perubahan sosial

  16. sosiologi • Di USA • Sehubungan dg usaha-usaha unt meningkatkan keadaan-keadaan sosial, • Dan sbg pendorong unt menyelesaikan persoalan yg ditimbulkan oleh kejahatan, pelanggaran, kemiskinan, pengangguran, konflik, dan masalah-masalah sosial yl.

  17. S o s i ol o g i = berbicara ttg masy socius logos kawan/ berbicara masy

  18. Peta Kelahiran Sosiologi Socrates (470 SM – 399 SM) Plato (427 SM – 347 SM) Aristoteles (384 SM – 332 SM) Era pemikiran filsafat Francis Bacon (1561-1628) Thomas Hobbes (1588-1679) John Lock (163-1704) Era Renaisance Era Pertumbuhan Disiplin Sosial do perancis Claude Henri de saint simon (1760-1825) Auguste Comte (1798-1857) Emile Durkheim (1858-1917) Herbert Spencer (1820-1903) Perkembangan sosiologi Di Jerman Imauel Kant (1727-1804) Hegel (1770-1804) Karl marx (1818-1918)

  19. SEJARAH BW HUKUM ISLAM HK ROMAWI CODE CIVIL/ PERANCIS/ CODE NAPOLEON BW BELANDA (1838) BW INDONESIA a f d o l ( c ) 2008

  20. Perintis Sosiologi a.l.: • Ibnu Khaldun ( 1332 – 1406 ) • Auguste Comte ( 1798 – 1857 ) • Karl Marx ( 1818 – 1883 ) • Simmel ( 1858 – 1918 )

  21. Ibnu Khaldun • Dosen Univ. Al Azhar, Kairo • Menciptakan ilmu sosiologi sblm ilmuwan Eropa mengenal sosiologi bukunya : “ Muqaddimah “

  22. Karya tulis Emile Durkheim • “les regles de la methode sociologigue” ternyata sdh pernah ditulis Ibnu Khaldun

  23. Ibnu Khaldun telah menulis aturan-aturan ttg politik, seperti : Pemerintahan, Kedaulatan, hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta diplomasi antar negara

  24. Men. Inu Khaldun letak geografis memp. Pengaruh thd tradisi, kebiasaan, adat, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, dan seluruh watak kesatuan sosial • Ibnu Khaldun pernah meneliti ttg pengaruh pimpinan thd perkembangan sosial masy.

  25. Men. George Gurvitch • Sosilogi Hk ialah bagian dari sosiologi yg menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hk.

  26. Men. S.Soekanto: • Sosiologi Hk adl cabang ilmu yg mempelajari hk dlm konteks sosial, • Cabang ilmu yg secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal-balik antara hukum dg gejala-gejala sosial lainnya.

  27. Men.Rorcoe Pound • … hujum itu hendaknya dihubungkan dg fakta-fakta sosial… karena hukum itu dibuat dari dan juga ditujukan unt kepentingan masy, shg Pound membedakan antara “law in the books” dan “ law in action “

  28. Perkembangan Sosiologi Hukum Pertama Dipergunakan oleh : ANALIZATTI (Italia-1882) Tokoh_tokoh yang mempengaruhi Sosiologi hukum Eugen Ehrlich : inti pemikiran “living law” (hukum yang menguasai hidup): Pusat pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundangan, pengetahuan hukum, tetapi di dalam masy itu sendiri (dalam bukunya “fundamental Principles of the sociology of law”, 1912) Roscoe Pound : pelopor aliran “Sociological Jurisprudance” inti permikiran:“Hukum itu bukanlah suatu keadaan malainkan suatu proses”, membeda Kan “law in books” di satu pihak dan “law in action” di lain pihak. Karl Liewely : memelopori aliran Realisme Hukum amerika dan terkait erat dengan tradisi. • Emile Durkheim: inti pemikirannya “hukum dirumuskan sebagai kaidah yg • bersanksi” 2 kaidah hukum: • Represif (hukum pidana): sanksi mendatangkan penderitaan • Restitutif: tidak semata mendatangkan penderitaan tetapi utamanya mengembalikan kea- • daan situasi semula seperti sebelumnya terjadinya pe langgaran. • Durkheim juga membedakan: Mechanic Solidarity & Organic Solidarity. Max Webber: Perkembangan sistem itu sebagia sutau pertumbuhan dari pengelolahan yang tra- Disional irasional ke arah yang logis sistematis, dalam bukunya: “Wirtschaftund Gesellschaft” (Law In Economy and Society)

  29. Men.Purba caraka dan Soekanto: • Ruang lingkup sosiologi hukum adl hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hk dg gejala-gejala sosial, yg dilakukan secara analitis dan empiris

  30. Men. J.van Houtten • Di dlm fungsinya, hk dpt memperoleh bantuan yg tdk kecil dg sosiologi hk, di dlm mengidentifikasikan konteks sosial di mana hk diharapkan berfungsi.

  31. Perbuatan hukum • segi satu (hibah, • waris dll) • Perbuatan hukum yg • bersgi dua (perjan • jian) 1. Perbuatan I. Perbuatan subejek Hukum • Perbuatan seperti • “Zaakwaatneming” • (Pasal 1354 KUHS) • Perbuatan yg berten- • tangan dg hk (Pasal • 1356 KUHS) 2. Perbuatan yg bu- kan perbu atan Hukum Peristiwa hukum II. Peristiwa yg bukan Perbuatan Hukum • Kematian • Kelahiran • Lewat waktu

  32. Men. C.S.T.Kansil : • Hk sbg fakta sosial adal mengenai proses hk yg hidup di masy ( law in action ) yg berkaitan dg hub. Timbal balik antara hk dg lembaga-lembaga yl serta non-doktrinal dan bersifat empiris.

  33. Keputusan POlitik Lahirnya Perda/Peraturan Perundangan /hukum Kepentingan Pribadi Kepentingan Parpol DPRD Aspirasi Eksekitif Objektifitas

  34. Kegunaan Teori a.l.: • Sbg dasar pemikiran thd adanya perubahan atau perkembangan hukum di masy.

  35. Men. Prof. Soetandyo • Teori adl suatu konstruksi di dlm cita atau ide manusia, dibangun dg maksud unt menggambarkan secara reflektif fenomena yg dijumpai di dlm pengalaman.

  36. Proposisi adl suatu pernyataan ttg satu hub.antara dua atau lebih konsep, khususnya hub. Antara variabel-variabel. • unt menjawab “mengapa” suatu variabel atau pola ttt memiliki suatu nilai ttt.

  37. Roscoe Poundpelopor aliran Sociological Jurisprudance • “Hk itu buknalah suatu keadaan, malainkan suatu proses” • Hk itu hendaknya dihub. dg fakta-fakta sosial, krn hk itu dibuat dan juga ditujukan unt kepentingan masy.

  38. Pound sangat menekankan pd efektifitas bekerjanya hk, shg Pound membedakan pengertian “law in the books” dan “law in action”

  39. Peranan hk sbg alat mengubah masy. • Hk sbg sarana rekayasa (Social engineering by law) atau bisa juga sbg alat oleh “agen of change”

  40. “agen of change” adlh bbrp orang yg diberi amanat unt memimpin lembaga kamasyarakatan unt mengatur sistem sosial ybs secara teratur dan terencana (social engineering / sosial planning)

  41. Selain hk sbg alat unt mengubah masy, hk juga bisa tertinggal jauh kebelakang dari perubahan-perubahan sosial, apabila hk tak bisa memenuhi kebutuhan masy pd suatu waktu dan tempat ttt.

  42. Problematika Berhukum di Indonesia • Men. Satjipto : dlm konteks pemberantasan korupsi, sering dikatakan, bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan yg aman bagi para koruptor

  43. Masalah penegakan hk di Indonesia di Indonesia tidak lepas dari bgmn pilar-pilar hk a.l.: • Bgmn per-uu-an-nya, aparat penegak hukumnya, budaya hk masyarakatnya

  44. Men. Soetandyo dan Satjipto • Sistem Hk Ind. mengacu pd sistem hk Belanda yg mengikuti Madzhab Roman Law Sistem yaitu : bahwa hakim tidak boleh membuat keputusan yg berbeda dgn UU • UU dianggap sempurna dan menghasilkan kepastian hukum.

  45. Proses pembuatan hukum yg positivistic, Hakim yg kaku dan bermental teks. ( Ada UU no.35/1999, blm berhasil) Aparat penegak hukum yg korup/melakukan penyimpangan RAPUHNYA SUPREMASI HUKUM Pengadaan aparat penegak Hukum dengan jalan KKN Kriminal Amuk massal menghakimi sendiri tindakan kri- Minal yg ditemuinya/protes atas hukum negara Yg dtk mewakili masyarakat Substansi hukum/ajekif hukum/perundangan Yg nir-sosiologis Masyarakat yg kecewa/tidak puas thd Penegakan hukum yg tak kunjung tegak Hukuman yg tidak setimpal thd pelaku tindak kriminal

  46. Menurut aliran; Legal Positivism, Freie Rech- Tsbewegung, Rechtsvinding, alternatif lain yg Sesuai dgn Indo, dan efektifi=kan UU No. 35/1999 peraturan perudang-undangan yg re- Presentatif (filosofis, idiologis, yuridis Dan sosiologis) Kondisi Ideal Berdaulat Pengadaan aparat penegak hukum Dan atau pemerintah tidak melalui KKN aparat penegak hukum/aparat pemerintah mempunyai moralitas baik Setiap kasus Pelaku tindak pelanggaran hukum Diproses sesuai Adanya kometmen dalam menegakan Menciptakan kultur masyarakat sadar Hukum tumbuh dari dalam dirinya

  47. PENELITIAN LEGAL RESEARCH • Sociology • Research • Economic • Research • Politic • Research ,etc SOCIO LEGAL RESEARCH EMPIRIC SOCIAL RESEARCH LEGAL RESEARCH

  48. Legal Research Inventarisasi hk. Positif Usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin) hk. Positif Usaha penemuan hk. Inconcreto yg sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan perkara hukum tertentu. Usaha untuk mengetahui proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat Socio Legal Research

  49. METODE BEPIKIR INDUKTIF DEDUKTIF