1 / 26

Akuntansi PPN

Akuntansi PPN. Anang Mury Kurniawan. E-mail : anangmury@gmail.com. Mekanisme PPN Indonesia 1. PKP yg melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP dg membuat FP. 2. PPN yg tercantum dlm FP merupakan PK (Out Put Tax) bagi PKP

jeroen
Télécharger la présentation

Akuntansi PPN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Akuntansi PPN Anang Mury Kurniawan E-mail : anangmury@gmail.com

  2. Mekanisme PPN Indonesia 1. PKP yg melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP dg membuat FP. 2. PPN yg tercantum dlm FP merupakan PK (Out Put Tax) bagi PKP Penjual BKP/JKP, yg sifatnya sbg pajak yg harus dibayar (hutang pajak). 3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yg dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan PM (In Put Tax), yg sifatnya sbg pajak yg dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yg dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. 4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah PK lebih besar dari pada PM, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat- lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah PM lebih besar dari pada PK, maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau di kompensasi ke masa pajak berikutnya. 5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

  3. Macam Faktur pajak ( Pasal 13 UU PPN) - Faktur pajak Standar - Faktur pajak Gabungan - Faktur pajak Sederhana - Dokumen-dokumen tertentu yg ditetapkan sebagai Faktur pajak Standar oleh Dirjen pajak.

  4. FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (5) HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT : NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPn BM YG DIPUNGUT KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYA

  5. Faktur Penjualan dapat sebagai Faktur Pajak Standar Faktur Penjualan yg memuat keterangan & yg pengisiannya sesuai dg ketentuan dapat dipersamakan dg Faktur Pajak Standar.

  6. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR • Saat Pembuatan FP Standar Paling Lambat : • akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn dlm hal pmbyrn diterima setelah akhir bln berikutnya setelah bulan pnyrhn • saat penerimaan pmbyrn dlm hal pmbyrn terjadi sebelum akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn; • saat penerimaan pmbyrn dlm hal penerimaan pmbyrn terjadi sebelum pnyrhn; • pada saat penerimaan pmbyrn termin dlm hal pnyrhn sebagian tahap pekerjaan; atau • pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN

  7. Contoh • PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 5 April 2009 pembayaran dilakukan tanggal 30 Juni 2009 • PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 18 Mei 2009 pembayaran tanggal 3 Juni 2009 • PT ABC menyarahkan BKP kepada PT XYZ senilai 10 juta tanggal 5 Juni 2009 dengan dibayar uang muka 2 juta, sisanya dilunasi tanggal 2 Agustus 2009 • PT ABC menyerahkan BKP kepada Pemda DKI tanggal 20 Mei 2009 pembayaran tanggal 4 Juni 2009

  8. Faktur pajak Gabungan - Faktur pajak Standar yg memuat lebih dari satu transaksi - Dalam satu bulan takwim - Utk pembeli BKP/penerima JKP yg sama Dalam hal ini, PKP diperkenankan utk membuat satu Faktur pajak yg meliputi semua penyerahan BKP/JKP yg terjadi selama satu bulan takwim kpd pembeli BKP/penerima JKP yg sama

  9. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN Saat Pembuatan FP Gabungan : pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan; atau pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan

  10. Faktur pajak Sederhana psl 13 UU PPN - Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP kpd konsumen akhir atau kpd pembeli BKP/penerima JKP yg identitasnya tidak lengkap. - Bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya - Dibuat minimal rangkap dua. - PPN yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli BKP/ Penerima JKP. - Harus dibuat selambat-lambatnya pd saat penyerahan BKP/JKP atau pd saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.

  11. FAKTUR PAJAK SEDERHANA KEPADA PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN • KONSUMEN AKHIR • PEMBELI BKP/PENERIMA JKP • TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA FP SEDERHANA PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT : NAMA, ALAMAT DAN NPW YANG MENYERAHKAN BKP ATAU JKP JENIS & KUANTUM BKP/JKP YG DISERAHKAN JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK PPN ATAU BESARNYA PPN DICANTUMKAN SECARA TERPISAH TANGGAL PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA

  12. FAKTUR PAJAK SEDERHANA (Bentuk, Saat Pembuatan & Kegunaan) • FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT BERUPA : • BON KONTAN, • FAKTUR PENJUALAN, • SEGI CASH REGISTER, • KARCIS, KUITANSI • TANDA BUKTI PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN LAIN YANG SEJENIS YANG DIPAKAI SEBAGAI TANDA BUKTI PENYERAHAN/PEMBAYARAN BKP/JKP OLEH PKP YBS. FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIISI TIDAK LENGKAP BUKAN MERUPAKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP ATAU PADA SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP/JKP FAKTUR PAJAK SEDERHANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMBELI BKP / PENERIMA JKP SEBATGAI DASAR UNTUK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

  13. DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (6) jo.KEP DJP No. 522/PJ/2000 • DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA: • IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN; • NAMA & ALAMAT PENERIMA DOKUMEN; • NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM NEGERI • JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA; • DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS • PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC • PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE • SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU • PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM • TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON • TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI • SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN • NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN

  14. Nota Retur ( Pasal 5A UUNomor 18 Th 2000) Nota Retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian BKP dari pembeli kpd penjualan kecuali jika diganti dg BKP yg jenisnya, typenya, jumlnya, & harganya sama. Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi penyerahan Barang, & tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa. Nota Retur minimal harus memuat : - Nomor Urut Nota Retur. - Nomor Seri & tgl Faktur pajak atas BKP yg dikembalikan - Nama, Alamat, & NPWP pembeli BKP yg dikembalikan. - Nama, alamat, NPWP penjual yg menerbitkan Faktur pajak. - Jenis & harga jual BKP yg dikembalikan. - PPN/PPn BM yg dikembalikan - Tgl pembuatan Nota Retur - Tandatangan Pembeli.

  15. Prinsip Prengkreditan PMPasal 9 UU PPN Jo PP 143/2000 • PM dlm suatu masa pajak dikreditkan dg PK yg dipungut dalam masa pajak yg sama • Apabila tidak dapat dikreditkan pd masa pajak yg sama (misalnya Faktur pajak-nya diterima terlambat), PM tsb masih bisa dikreditkan pd masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yg bersangkutan, sepanjang • Belum dibebankan sebagai biaya • Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus • Dalam hal pd suatu masa pajak belum terdapat PK (misalnya ; belum ada produksi/penjualan), PM tetap dapat dikreditkan • Jika PK lebih besar dari pd PM, maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tgl 15 bulan berikutnya • Jika PM lebih besar dari pd PK, maka kelebihan tsb dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (direstitusi). • PM yg dapat dikreditkan, adalah PM atas perolehan BKP/JKP yg berhubungan langsung dg kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, & pemasaran) dari BKP/JKP yg diserahkan/yg dijual

  16. PM yg Tidak Dapat Dikreditkan • ( Pasal 9 & Pasal 16B UU PPN ) • PM yg dibayar sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP • PM atas perolehan BKP atau Jasa Kena pajak yg tidak berhubungan langsung dg kegiatan usaha. • PM atas perolehan & pemeliharaan mobil jenis sedan, jeep, station wagon, van, & combi, kecuali barang dagangan atau disewakan. • PM yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana. • PM yg tecantum dalam Faktur pajak Standar yg tidak memenuhi ketentuan • PM yg dibayar setelah ditagih dg penerbitan ketetapan pajak. • PM yg belum dikreditkan dalam SPT, yg diketemukan dalam pemeriksaan. • PM atas perolehan BKP/JKP utk menghasilkan penyerahan BKP/JKP yg mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN

  17. Jurnal StandarPenjualan Tunai / Kredit dg FP Standar / FP Sederhana Kas 110.000 Penjualan 110.000 PPN (PK) 10.000 Piutang dagang 110.000 Penjualan 110.000 PPN (PK) 10.000

  18. Jurnal StandarPenjualan Kredit Belum Diterbitkan FP Piutang Dagang 110.000 Penjualan 100.000 PPN (PK – BDF) 10.000 PPN (PK – BDF) 10.000 PPN (PK) 10.000

  19. Jurnal StandarRetur Penjualan - Diterima Nota Retur Piutang Dagang 110.000 Penjualan 100.000 PPN (PK) 10.000 Retur Penjualan 20.000 PPN (Retur PK) 2000 Piutang Dagang 22.000

  20. Jurnal StandarPembelian dg FP Standar Dapat Dikreditkan Pembelian 100.000 PPN (PM – DDK) 10.000 Kas 110.000

  21. Jurnal StandarPembelian dg FP Standar / FP Sederhana Tidak Dapat Dikreditkan Diperlakukan sebagai biaya / expense Pembelian 100.000 PPN (PM – TDK) 10.000 Kas 110.000 Diperlakukan sebagai cost / dikapitalisasi Pembelian 110.000 Kas 110.000

  22. Jurnal StandarPembelian dg FP Standar Belum Diterima Pembelian 100.000 PPN (PM – BDF) 10.000 Kas 110.000 PPN (PM – DDK) 10.000 PPN (PM – BDF) 10.000

  23. Jurnal StandarRetur Pembelian dg Diterbitkan Nota Retur Pembelian 100.000 PPN (PM – DDK) 10.000 Hutang Dagang 110.000 Hutang Dagang 22.000 Retur Pembelian 20.000 PPN (Retur PM) 2.000

  24. Jurnal StandarPenyetoran PPN Kurang Bayar ke Kas Negara Pembelian 100.000 PPN (PM – DDK) 10.000 Piutang Dagang 110.000 Hutang Dagang 165.000 Penjualan 150.000 PPN (PK) 15.000 PPN (PK) 15.000 PPN (PM – DDK) 10.000 Kas 5.000

  25. 01/02/2009 Penjualan tunai barang dagangan senilai Rp 50.000.000 dengan dibuatkan bukti faktur pajak sederhana • 02/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan senilai Rp 100.000.000 dengan dibuatkan bukti faktur pajak standar • 03/02/2009 Diterima kembali barang dagang senilai Rp 20.000.000 dengan bukti nota retur • 04/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan senilai Rp 70.000.000 faktur pajak standar belum dibuat • 05/02/2009 Dibuatkan faktur pajak standar atas transaksi tanggal 04/02/2009

  26. 06/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan senilai Rp 10.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar • 07/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan senilai Rp 13.200.000 termasuk PPN dengan diberikan bukti faktur pajak sederhana • 08/02/2008 Pembayaran biaya servis mobil sedan senilai Rp 3.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar • 09/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang dagangan senilai Rp 20.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar • 10/02/2008 Dikembalikan barang yg dibeli tgl 10/02/2008 dagangan senilai Rp 5.000.000 dg dibuatkan nota retur • 11/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang dagangan senilai Rp 30.000.000 faktur pajak standar belum diterima • 12/02/2008 diterima bukti faktur pajak standar atas transaksi tanggal 11/02/2008

More Related