1 / 39

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah c. Penatausahaan penerimaan d. Penatausahaan pengeluaran e. Permintaan pembayaran f. Perintah membayar g. Pencairan dana h. Pertanggungjawaban penggunaan dana.

jewell
Télécharger la présentation

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH a. Azas umum penatausahaan keuangan daerah b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah c. Penatausahaan penerimaan d. Penatausahaan pengeluaran e. Permintaan pembayaran f. Perintah membayar g. Pencairan dana h. Pertanggungjawaban penggunaan dana.

  2. PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjawaban Pengawasan RPJP/D Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan Akuntansi Keuangan Pembinaan: • PemberianPedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • PenelitiandanPengembangan RPJM/D Bendahara Penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Verifikasi RKP/D • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan Penatausahaan Belanja DPA-SKPD/KL KUA PPA Bendahara Pengeluaran Dasar Pelaksanaan Anggaran Nota Kesepakatan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan tentang APBN/D Kekayaandan Kewajiban • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan • KasUmum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/KL Pengendalian Intern RKA-SKPD/KL Laporan Realisasi Semester Pertama Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban APBD RAPBN/D Pemeriksaan Ekstern Akuntansi Keuangan PerubahanAPBN/D APBN/D

  3. STRUKTUR ORGANISASI & PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

  4. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) PPKD SelakuBUD PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) BENDAHARA KUASA PA KUASA BUD PPTK PPK-SKPD

  5. STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PPTK PPK-SKPD Pembantu Bendahara PPTK • Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; • Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban • pengeluaranpelaksanaan kegiatan. Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji • Menyiapakan SPM • Memverifikasi SPJ • Melaksanakan • Akuntansi & • Pelaporan Keuangan

  6. B E N D A H A R A PPKD Selaku BUD PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN • SPP-UP/GU/TU/LS • BUKU2 • SPJ - BELANJA • STS • STBS • SPJ - PENDAPATAN HUBUNGAN FUNGSIONAL & ADMINISTRASI

  7. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD(PPK–SKPD) PENGGUNA ANGGARAN PPK-SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) VERIFIKASI SPJ PENYIAPAN SPM AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN

  8. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PPKD Selaku BUD (KepalaBiro/BagianKeuangan) KUASA BUD (KASDA) BIDANG PENDAPATAN BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG ASET BIDANG INVESTASI SEKRETARIS • MengelolaInvestasi Daerah PPK-SKPD • MemungutPendapatan • MengelolaPendapatan • MemverifikasiPendapatandrBendaharaPenerimaan • MengelolaAset Daerah • MenyusunAPBD & Perubahan APBD • Mengesahkan DPA SKPD • MelaksanakanAkuntansi • MenyusunLaporanKeuanganPemda • MenyusunLaporan Semester

  9. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KASDA) URUSAN PENERIMAAN URUSAN PENGELUARAN URUSAN PELAPORAN URUSAN TATA USAHA • Menyiapkan SPD • Menerbitkan SP2D • Membayar • Menyiapkan Anggaran Kas • Menyusun Laporan Arus Kas • Memantau Pelaksanaan APBD • Menerima, Menyimpan Uang Daerah • Urusan Tata Usaha Internal

  10. KEPALA SKPD Pengguna Anggaran Sekretaris/TU PPK-SKPD MODEL 1STRUKTUR ORGANISASI SKPD Ka UPT Kabid Kuasa Pengguna Angg. Kuasa Pengguna Angg. Kasubbid Kasubbid PPTK PPTK

  11. KEPALA SKPD Pengguna Anggaran MODEL 2STRUKTUR ORGANISASI SKPD Sekretaris/TU PPK-SKPD Ka UPT Kabid SKPD PPTK PPTK

  12. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; PENATAUSAHAAN KEUANGAN • PENATAUSAHAAN PENERIMAAN • PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

  13. A. AZAS UMUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH • Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendaharawan penerimaan /pengeluaran atau badan yang menerima atau menguasai uang /barang /kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran kas atas pelaksanaan APBD harus bertanggungjawab terhadap kebenaran material serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. • Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah ; • Untuk setiap pengeluaran dana atas beban apbd, harus diterbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ; 5. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dprd, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah dalam peraturan perundang-undangan.

  14. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SemuapenerimaandaerahdisetorkerekeningKasUmum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjukdandianggapsahsetelahkuasabendaharaumumdaerahmenerima NOTA KREDIT. Penerimaandaerah yang disetorkerekeningkasumumdaerahdilaksanakanmelaluicara-carasbb: 1. Disetorlangsungke bank olehpihakketiga; • Disetormelalui bank lain, badan, lembagakeuangan, dan/ataukantor pos olehpihakketiga; dan 3. Untukbendaberhargasepertikarcisretribusiyang dipakaisebagaitandabuktipembayaranolehpihakketigamakapenyetorannyadilakukandengancarapenerbitantandabuktipembayaranretribusitersebut yang disahkanolehPPKD.

  15. TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN 1. Menyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpenerimaandanpenyetoranataspenerimaan 2. Melaporkankepadapenggunaangaranataukuasapenggunaanggaranmelalui PPKD paling lambattanggal 10 bulanberikutnya PenatausahaanPenerimaanDilaksanakan 1. Menggunakanbukukas 2. Bukupembantu per-rincianobyekpenerimaan 3. Bukurekapitulasipenerimanharian BuktiPenerimaan Dan BuktiPembayaran Yang DiperlukanUntukPenatausahaanAnggaranAdalah: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-daerah); 2. SuratKetetapanRetribusi (SKR); 3. SuratTandaSetoran (STS); 4. SuratTandaBuktiSetoran; Dan 5. BuktiPenerimaanLainya Yang Sah

  16. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PENGELUARAN DAERAH ADALAH SEMUA ARUS UANG YANG KELUAR DARI KAS DAERAH. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) • SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN • (SPP) PENATAUSAHAAN PENGELUARAN • SURAT PERINTAH MEMBAYAR • (SPM) • SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) • PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

  17. DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RPJMD/ RKPD KUA PPAS EVALUASI PERDA APBD RAPBD RKA-SKPD PENJABARAN APBD DPA-SKPD ANGGARAN KAS

  18. DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPM-LS SPP-LS SP2D SPD SPM-UP SPM-GU SPM-TU SPP-UP SPP-GU SPP-TU SP2D DILAMPIRI DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA S.D JENIS BELANJA SPJ

  19. PENYEDIAAN DANA SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Setelahanggarankasditetapkan, PPKD menerbitkan SPD (SuratPenyediaan Dana ) dalamrangkamanajemenkas. Pengluarankasatasbeban APBD dilakukanberdasarkan SPD.

  20. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) • Berdasarkan SPD, bendaharapengeluaranmengajukansuratpermintaanpembayaran (SPP) kepadapenggunaanggaranmelaluiPejabatPenataausahaan (PPK-SKPD) • YANG TERDIRI DARI : • SPP - UangPersediaan (SPP-UP) • SPP - GantiUang (SPP-GU) • SPP - TambahanUang (SPP-TU) • SPP - Langsung (SPP-LS)

  21. SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DokumenygdiajukanolehbendaharapengeluaranutkpermintaanUangMukaKerjaygbersifatpengisiankembali(revolving) utkpembiayaankegiatanygtdkdapatdilakukandgnpembayaranlangsung. Kelengkapandokumen SPP-UP: • SuratPengantar SPP-UP • Ringkasan SPP-UP • Rincian SPP-UP • Salinan SPD • DrafSuratPernyataanPenggunaAnggaran Yang MenyatakanBahwaTidakBolehDigunakanSelain UP • Dll.

  22. SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran Langsung Kelengkapandokumen SPP-GU: • SuratPengantar SPP-GU • Ringkasan SPP-GU • Rincian SPP-GU • Salinan SPD • SuratPengesahanPertanggungjawaban (SPJ) • Drafsuratpernyataanpenggunaanggaran yang menyatakanbahwatidakbolehdigunakanselain GU • Dll.

  23. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Dokumen yg diajukan oleh bendahara pengeluaran utk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan skpd yg bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan Kelengkapandokumen SPP-TU: • SuratPengantar SPP-TU • Ringkasan SPP-TU • Rincian SPP-TU • Salinan SPD • Drafsuratpernyataanpenggunaanggaran yang menyatakanbahwatidakbolehdigunakanselaintu • Dll.

  24. Karakteristik SPP-TU: • DigunakanUntukKegiatan Yang Mendesak • Besaran Nilai Rupiah Berdasarkan Persetujuan PPKD • HarusHabisDigunakanPadaPeriode/BulanPermintaan • JikaTambahanUangTidakHabisDigunakanMakaHarusDisetorKembaliPadaAkhirPeriode/BulanPermintaan

  25. SPP LANGSUNG (SPP-LS) DOKUMEN YG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UTK PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA ATAS DASAR PERJANJIAN KONTRAK KERJA ATAU SURAT PERINTAH KERJA LAINNYA SERTA UNTUK PEMBAYARAN GAJI DENGAN JUMLAH, PENERIMA, PERUNTUKAN, DAN WAKTU PEMBAYARAN TERTENTU YG DOKUMENNYA DISIAPKAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK). KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN GAJI & TUNJANGAN • SURAT PENGANTAR SPP-LS • RINGKASAN SPP-LS • RINCIAN SPP-LS

  26. 4. Lampiran SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangana.l.: • Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji • SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan • Daftar keluarga /surat nikah/akte kelahiran • Surat pindah/surat kematian • SSP PPH Pasal 21 • Dll.

  27. Surat Perintah Membayar (SPM) Dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, untuk bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Dalamhal SPP dinyatakanlengkap, penggunaanggaran/ kuasa PA menerbitkanSuratPerintahMembayar (SPM) • SPM - UangPersediaan (SPM-UP) • SPM - GantiUang (SPM-GU) • SPM - TambahanUang (SPM-TU) • SPM - Langsung (SPM-LS) SPM diterbitkan paling lambat 2 harisejakditerima SPP, penolakan /dikembalikan paling lambat 1 harisejakditerima SPP

  28. MATRIKSDOKUMEN SPP DAN SPM DENGAN TUPOKSI

  29. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah (BUD) berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Kuasa BUD menelitikelengkapandokumen SPM yang diajukanolehpenggunaanggaran agar pengeluaran yang diajukantidakmelampauipagu, danmemenuhipersyaratan. Apabiladokumen SPM dinyatakanlengkap, kuasa BUD menerbitkansuratperintahpencairandana (SP2D) Kelengkapandokumenuntukpenerbitan SP2D SPM-UP Suratpernyataantanggungjawabpengguna / kuasapenggunaanggaran.

  30. Lanjutan …….. SPM-GU a. Pernyataantanggungjawabpengguna b. Ringkasanpengeluaranperincianobjekygdisertaidenganbuktipengeluaran c. Ringkasan per rincianobjek d. Buktiataspenyetoran PPN/PPH. SPM- TU Suratpernyataantanggungjawanpenggunaanggaran/ kuasapenggunaanggaran SPM-LS a. Suratpernyataantanggungjawanpengguna/kuasapenggunaanggaran b. Bukti-buktipengeluanyang sahdan lengkap

  31. SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA) • Dapatdicairkanpada bank yang telahditunjuk • Bukanalatpembayaran • Dapatditerbitkan, jika: • Pengeluaran yang dimintatidak melampaui paguanggaran yang tersedia; dan/atau • Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuaidengan ketentuan perundang-undangan • Diterbitkan paling lambat 2 harisejakditerima SPM • Penolakan/dikembalikan paling lambat 1 harisejakditerima SPM

  32. PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS KUASA BUD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD SP2D BANK BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) Uang P P T K (menyiapkandokumen) FIHAK III Tagihan & Laporan Kegiatan

  33. PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU KUASA BUD SPM-UP/GU/TU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SP2D PPK-SKPD SPP-UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN BANK UANG

  34. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Bendaharapengeluaransecaraadministratifwajibmempertanggungjawabkanpenggunaan UP/GU/TU kepadaKepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat 10 haribulanberikutnya. Dokumen Yang Digunakan: • Register penerimaanlaporanpertangungjawabanpengeluaran (SPJ) • Register pengesahanlaporanpertanggungjawabanpengeluaran • Suratpenolakanlaporanpertanggungjawabanpengeluaran • Register penolakanlaporanpertanggungjawabanpengeluaran • Register penutupankas.

  35. PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) Dokumen yang disampaikan: a. Bukukasditutupsetiapbulandgnpengetahuandanpersetujuanpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran. b. Ringkasanpengeluaran, perrincianobjekdisertaibukti-bukti yang sah. c. Buktiataspenyetoranppn/pphkekasnegara. d. Register penutupankas

  36. PPK-SKPD BERKEWAJIBAN MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN : a.Menelitikelengkapandokumen lap. Pertanggungjawabandankeabsahanbukti-bukti. b. Mengujikebenaranperhitunganataspengeluaran, per rincianobjekdalamringkasanrincianobjek. c. Menghitungpengenaan PPN/PPH d. Mengujikebenaransesuaidenganspmdan SP2D yang diterbitkanperiodesebelumnya. Jikasudahsesuai, penggunaanggaranmenerbitkansuratpengesahanlaporanpertanggungjawaban. Laporanpertanggungjawabanpadaakhirtahununtukbulandesember paling lambattgl 31 desember.

  37. PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN

  38. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH • PENATAUSAHAAN PADA SKPD : a. Prosedurpenatausahaanbendaharapenerimaan b. Prosedurpenatausahaanbendaharapengeluaran: 1) MekanismeUangPersediaan/GantiUang/TambahanUang (UP/GU/TU) 2) MekanismePembebananLangsung (LS) • PENATAUSAHAAN PADA SKPKD : a. Prosedurpenatausahaanpenerimaankas b. ProsedurPenatausahaanPengeluaranKas 1) MekanismeUangPersediaan/GantiUang/TambahanUang (UP/GU/TU) 2) MekanismePembebananLangsung (LS)

  39. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI PPK-SKPD & PPKD Catatan Laporan Dokumen Peringkasan Pencatatan & Penggolongan SP2D-LS & SPJ Pelaporan Buku Jurnal Buku Besar Laporan Keuangan Kertas Kerja BukuPembantu • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanArusKas • Neraca Daerah • CatatanAtasLaporanKeuangan • Buku Jurnal Penerimaan Kas • Buku Jurnal Pengeluaran Kas • Buku Jurnal Umum • Bukti Penerimaan Kas • Bukti Pengeluaran Kas • Bukti Memorial • Kumpulan Rekening (Ringkasan • danRincian) KebijakanAkuntansi

More Related