1 / 16

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA. Bencana Gempabumi Yogyakarta dan Jawa Tengah Mei 2006. Bencana Tsunami Aceh dan Sumatra Utara Desember 2004. Bencana Tsunami Pangandaran Juli 2006. UU No. 24 Tahun 2007 : Penanggulangan Bencana. BELAJAR DARI PENGALAMAN. Pra Bencana :

jocelyn-mays
Télécharger la présentation

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEMPENANGGULANGAN BENCANA

  2. BencanaGempabumi Yogyakarta danJawa Tengah Mei 2006 Bencana Tsunami Aceh dan Sumatra Utara Desember 2004 Bencana Tsunami Pangandaran Juli 2006 UU No. 24 Tahun 2007 : PenanggulanganBencana

  3. BELAJAR DARI PENGALAMAN • Pra Bencana : • kurang diperhatikan, • kesiapsiagaan kurang, Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap • Pada saat kondisi darurat : • Panik berkepanjangan • Tidak tahu apa yang harus diperbuat • Koordinasi kacau, kewenangan tidak jelas • Stress (diri, famili/Keluarga, tetangga menjadi korban) • Distribusi bantuan kacau • Ketidakpercayaan pada pemerintah • Tekanan Media • Isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat • Keamanan terganggu • Kondisi Pasca Bencana: • Pemulihan Fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruh • Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat • Bantuan tidak merata • Psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam

  4. KEBIJAKAN • UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana • Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur • Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional • Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana • Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi • Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana • Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai • Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

  5. ARAHAN PRESIDEN RItentang Penanggulangan BencanaDisampaikan pada tanggal 14 September Tahun 2007 di Kab Pesisir Selatan, Sumbar pada saat gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat (7,9 SR, 12 Sept 2007) • Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. • PemdaProvinsi segera merapat ke daerah bencanauntukmemberikandukungandenganmengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkatProvinsijikadiperlukan. • Pemerintahmemberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim tidak tertangani daerah. • LibatkanTNI dan POLRI. • Laksanakanpenanganansecaradini

  6. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ADALAH Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; Pemulihan kondisi dari dampak bencana; Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai; Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dengan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

  7. TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Penjaminan pemulihan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimun; 1. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 2. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; 3. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; 4.

  8. SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA LEGISLASI PERENCANAAN KELEMBAGAAN PENDANAAN PENGEMBANGANKAPASITAS PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA

  9. Nasional : UUNomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang TATA RUANG PeraturanPemerintah PeraturanPresiden PeraturanMenteri PeraturanKepala BNPB dsb Daerah : Peraturan Daerah PeraturanGubernur PeraturanWalikota PeraturanBupati Qanun Dsb LEGISLASI

  10. KELEMBAGAAN FORMAL : • BNPB • BPBD Provinsi • 33 BPBD sudahterbentuk • BPBD Kabupaten/Kota • 387 BPBD sudahterbentuk BNPB UnsurPengarah UnsurPelaksana 19 orang [10 unsurpemerintahdan 9 unsurprofesional] BPBD Provinsi UnsurPengarah UnsurPelaksana 11 orang [6 unsurpemerintahdan 5 unsurprofesional] BPBD Kab./Kota Unsur Pengarah UnsurPelaksana 9 orang [5 unsurpemerintahdan 4 unsurprofesional]

  11. KELEMBAGAAN • NON FORMAL • NATIONAL PLATFORM (PLANAS PRB) • FORUM MASYARAKAT SIPIL • FORUM LEMBAGA USAHA • FORUM PERGURUAN TINGGI • FORUM MEDIA • FORUM LEMBAGA INTERNASIONAL • LOCAL PLATFORM • Forum PRB NTT • Forum PRB Jogjakarta • PLATFORM TEMATIC • Forum Merapi • Forum Slamet • Perlu terus dikembangkan

  12. PerencanaanPenanggulanganBencana RencanaPenanggulanganBencana (Disaster Management Plan) Tingkat Nasional RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014 Tingkat Provinsi/Kab./Kota  RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA RencanaTiapJenisBencana RencanaMitigasi (Mitigation Plan) RencanaKontinjensi (Contingency Plan) RencanaOperasi (Operation Plan) RencanaPemulihan (Recovery Plan) Pemaduan PB dalamPerencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah) PenanggulanganBencanadalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D) PERENCANAAN

  13. Dana DIPA (APBN/APBD) untukmendukungkegiatanrutindanoperasionallembaga/departementerutamauntukkegiatanpenguranganrisikobencana DAK untukpemdaProvinsi/Kab./Kota diwujudkandalammataanggarankebencanaan, disesuaikandengantingkatkerawanandankemampuandaerah Dana Contingency untukpenanganankesiapsiagaan Dana SiapPakai (on call) untukbantuankemanusiaan (relief) padasaatterjadibencana Dana bantuansosial yang berpolahibah Dana yang bersumberdarimasyarakat PENDANAAN

  14. PengembanganKapasitas Kapasitas adalahkemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya 1. Kapasitas kelembagaan (ada tidaknya BPBD, Platform Daerah PRB, dan forum lainnya) • 2. Kapasitas Sumberdaya • Sumberdaya manusia (pelatihan personil, relawan, masyarakat) • prasarana (kantor, pusdalops, alat transportasi, komunikasi) 3. Kapasitas IPTEK (penguasaan IPTEK, pendidikan tinggi, IPTEK terapan) 4. Kapasitas Manajemen (prosedure koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana)

  15. Perencanaan • Pencegahan • PenguranganRisiko • Pendidikan • Pelatihan • Penelitian • Penaatan Tata Ruang SituasiTidakAdaBencana Prabencana • Mitigasi • PeringatanDini • Kesiapsiagaan Situasi Terdapat Potensi Bencana Penyelengga -raanpenanggula -nganBencana • KajianCepat • Status KeadaanDarurat • Penyelamatan & Evakuasi • PemenuhanKebutuhanDasar • Perlindungan • Pemulihan Saat Tanggap Darurat Rehabilitasi • PrasaranadanSarana • Sosial • Ekonomi • Kesehatan • Kamtib • Lingkungan Pascabencana Rekonstruksi PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

  16. TERIMAKASIH NamaFasilitator Jabatan No. HP Alamat Kantor Alamat email

More Related