1 / 17

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. Pasal 2 Maksud pemberian pedoman operasional Puskesmas ini adalah untuk memberikan Pedoman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam

johnda
Télécharger la présentation

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

  2. Pasal 2 • MaksudpemberianpedomanoperasionalPuskesmasiniadalahuntuk • memberikanPedomankepadaPemerintahKabupaten / Kota dalam • memberikanizinoperasionalPuskesmas • PemberianpedomanoperasionalPuskesmassebagaimanadimaksudpada • ayat (1) bertujuanuntuk : • memberikanstandarisasioperasionalPuskesmas • meningkatkanmutupelayananPuskesmas • Pasal 3 • RuanglingkupPeraturanGubernurinimeliputi : • IzinOperasionalPuskesmas • Pembinaandanpengawasan

  3. BAB III IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS Bagian Kesatu UMUM Pasal 4 (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasinal (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati / Walikota atas pengajuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan

  4. BagianKedua • JenisPerizinan • Pasal 5 • Izinoperasionalsebagaimanadimaksudpadapasal 4 terdiridariIzinOperasionalSementaradanIzinOperasionalTetap • Izinoperasionalsementarasebagaimanadimaksudpadaayat (1) diberikankepadaPuskesmas yang belummemenuhipersyaratan • (3) Izinoperasionalsementarasebagaimanadimaksudpadaayat (2) diberikanuntukjangkawaktu 1 (satu) tahun • (4) Izinoperasionaltetapsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diberikankepada • Puskesmas yang telahmemenuhipersyaratan • (5) Izinoperasionaltetapsebagaimanadimaksudpadaayat (4) berlakuuntukjangkawaktu 5 (lima) tahundandapatdiperpanjangsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan

  5. BagianKetiga Persyaratan Pasal 6 Izinoperasionalsebagaimanadimaksuddalampasal 4 ayat (1) diberikanapabilaPuskesmastelahmemenuhipersyaratanmeliputi : AdministrasidanManajemenPuskesmas StandarPelayananPuskesmas SaranadanPrasaranaPelayananPuskesmas SumberDayaManusia

  6. PersyaratanAdministrasidanManajemenPuskesmas • Pasal 7 • PersyaratanAdminstrasidanManajemenPuskesmassebagaimanadimaksuddalam • pasal 6 huruf a terdiridariStrukturOrganisasidan Tata Kelola • (2) Strukturorganisasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) paling sedikitterdiridari : • KepalaPuskesmas • Unit Tata Usaha yang bertanggungjawabmembantuKepalaPuskesmasdalam • pengelolaan • c. Unit PelaksanaTeknisFungsionalPuskesmas • d. JaringanPelayananPuskesmas (3) Tata Kelolasebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputitatalaksanaorganisasi, standarpelayanan, standarproseduroperasional, sisteminformasimanajemen Puskesmas (4) Membuatdaftartenagamedis yang melakukanpraktekkedokteranataukedokteran gigidantenagakesehatanlainnya (5) memiliki, menyusundanmelaksanakanperaturan internal Puskesmas (6) MemilikiStandarProsedurOperasionalPelayananPuskesmas

  7. PersyaratanStandarPelayananPuskesmas • Pasal 8 • DalamrangkapeningkatanmutupelayananPuskesmasharusmenyelenggarakan • pelayanankesehatan primer yang memenuhistandarpelayananPuskesmas • (2) Pelayanankesehatan primer sebagaimanadimaksudayat (1) merupakanpelayanan • kesehatanperorangandanpelayanankesehatanmasyarakatsecaramenyeluruh, • terpadudanberkesinambungan • (3) Upayapelayanankesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi : • a. UpayaKesehatanWajib • b. UpayaKesehatanPengembangan • c. UpayaKesehatanPerorangan • (4) UpayaKesehatanWajibsebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf a, terdiridari • UpayaPromosiKesehatan • UpayaKesehatanLingkungan • UpayaKesehatanIbudanAnaksertaKeluargaBerencana • UpayaPerbaikanGiziMasyarakat • UpayaPencegahandanPemberantasanPenyakit • UpayaPengobatan

  8. (5) UpayaKesehatanPengembangansebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf b, terdiridari : UpayaKesehatanSekolah UpayaKesehatanOlah Raga UpayaPerawatanKesehatanMasyarakat UpayaKesehatanKerja UpayaKesehatanGigidanMulut UpayaKesehatanJiwa UpayaKesehatan Mata UpayaKesehatanUsiaLanjut UpayaPembinaanPengobatanTradisionaldanUpayaKesehatanKerja (6) UpayaKesehatanPerseorangan Primer sebagaimanadimaksudpadaayat (3) huruf c, dapatberupa : a. RawatJalan b. RawatInap c. RawatInapdenganPelayananObstetridan Neonatal EmergensiDasar (PONED).

  9. PersyaratanSaranadanPrasaranaPelayananPuskesmas • Pasal 9 • SaranaPrasaranaPuskesmasharusmemenuhistandar, yaitudengantersedianyadanberfungsinyasaranadanprasaranapadaPuskesmasrawatjalan, rawatinap, danrawatinapdengan PONED. • (2) SaranadanPrasaranapadaPuskesmasRawatJalansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi : • a. RuangPendaftarandanRekamMedik • b. RuangRapatStaf • c. RuangPoliUmum • d. RuangPoliGigi • e. RuangPoli KIA/KB • f. RuangLaboratorium • g. RuangVaksinasi • h. RuangApotik/KamarObat • i. RuangKonsultasi • j. RuangSterilisasi

  10. (3) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan : a. Ruang Gawat Darurat b. Ruang Perawatan c. Ruang Perawat (Nurse Station) d. Dapur (4) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap dengan PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan : a. Ruang Persalinan b. Ruang Bayi (5) Peralatan yang dimiliki Puskesmas harus memenuhi standar, yaitu : a. Tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. b. Memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu. (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  11. PersyaratanSumberDayaManusia • Pasal 10 • PersyaratanSumberDayaManusiadalamstrukturorganisasiPuskesmasdisesuaikandengantugasdantanggungjawabmasing-masing unit Puskesmas. • (2) PersyaratanuntukKepalaPuskesmasharusseorangSarjanadibidangkesehatan yang kurikulumpendidikannyamencakupkesehatanmasyarakat. • (3) JabatanKepalaPuskesmassetingkatdenganeselon III-B • (4) Dalamhaltidaktersediatenaga yang memenuhisyaratuntukmenjabateselon III-B, ditunjukpejabatsementara yang memilikipersyaratanKepalaPuskesmassebagaimanadimaksudpadaayat (2). • (5) Pejabatsementarasebagaimanadimaksudpadaayat (4) memilikikewenangan yang setaradenganpejabattetap. • (6) Tersedianyatenagamedis, dankeperawatan yang purnawaktu, tenagakesehatan lain dantenaga non kesehatantelahterpenuhisesuaidenganjumlah, jenisdanklasifikasinya.

  12. Pasal 11 Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratanperizinanoperasionalsebagaimanadimaksuddalampasal 6 diaturdenganKeputusanKepalaDinasKesehatanProvinsiJawa Tengah.

  13. BagianKeempat • ProsesPerizinan • Pasal 12 • PengajuanIzinOperasionalPuskesmasmelaluitahapsebagaiberikut : • a. Memilikiizinmendirikan • b. SaranadanmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalamPasal 6. • (2) PengajuanIzinOperasionalPuskesmassebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • (3) KepalaDinasKabupaten/Kota melakukantelaahadministrasiberkaspengajuanIzinOperasionalPuskesmas. • (4) IzinOperasionalPuskesmasdiajukanolehKepalaDinasKesehatanKabupaten/Kota kepadaBupati/Walikota

  14. BAB IV • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Pasal 13 • GubernurmelaluiKepalaDinasmelakukanpembinaandanpengawasankepadaKabupaten/Kota. • Bupati/WalikotamelaluiDinasKesehatanKabupaten/Kota melakukanpembinaandanpengawasankepadaPuskesmas. • Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat (1) berupapemberianbimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, latihandankegiatanpemberdayaanlainnya.

  15. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 PadasaatPeraturanGubernurinimulaiberlaku, PuskesmasdiKabupaten/Kota ProvinsiJawa Tengah yang belummemilikiizinoperasional, makaharusmemilikiizinoperasionalsesuaidenganPeraturanGubernurini, paling lama 6 (enam) bulansejakPeraturanGubernurinidiundangkan 13 Januari 2014

  16. PersyaratanPengajuanIzinOperasionalPuskesmas : • SuratpengajuanizinoperasionalkepadaKepalaDinasKesehatan • dengandilampiri : • StrukturOrganisasiPuskesmas • DaftarTenagaMedisdantenagakesehatanlainnyadilampiri • SIP dokter, SIK tenagakesehatanlainnya • DokumenPeraturan Internal Puskesmas • Dokumen SOP • DaftarSarana, PrasaranadanPeralatan (per ruangan) • JenisPelayanan • Dimasukkankedalamsnellhecterplastikwarnabiru&ditulisNamaPKMnya • diselipkankertaswarnabirusbgpembatas • Paling lambat: tanggal 6 April 2014

More Related