1 / 38

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2 013

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2 013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. INTERNAL. [ OUTLINE ].

jorjanna-gomez
Télécharger la présentation

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2 013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentangPajakPenghasilanatasPenghasilandariUsaha yang DiterimaatauDiperolehWajibPajak yang MemilikiPeredaranBrutoTertentu INTERNAL

  2. [ OUTLINE ] • LATAR BELAKANG • DASAR HUKUM • POKOK-POKOK KETENTUAN PP • POKOK-POKOK KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN • SIMULASI DAN CONTOH

  3. [ Latar Belakang ]

  4. Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas WajibPajakYangMemilikiPeredaranBrutoTertentu Maksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013 Hasil yang diharapkan Perluasanpartisipasidalampembayaranpajak; Kepatuhan sukarela meningkat; dan Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu Penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat • Kemudahandan penyederhanaan aturan perpajakan; • Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; • Mengedukasi masyarakat untuk transparansi; • Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara • Kemudahanbagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan • Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat • Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

  5. [ Dasar Hukum ]

  6. Dasar Hukum • Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh : • Ataspenghasilantertentulainnya dapatdikenaiPPh yang bersifat final yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah. • Pasal 17 ayat (7) UU PPh : • Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final. • Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang Pribadi (30%). • Penentuantarifpajaktersendiritersebutdidasarkanataspertimbangankesederhanaan, keadilan, danperluasanpartisipasi dalampembayaran pajak.

  7. [Pokok-Pokok Ketentuan PP]

  8. Objek Pajak • Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. • TidaktermasukPenghasilandariusahaadalahpenghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. • Peredaranbrutomerupakanperedaranbrutodariusaha, termasuk dari usaha cabang.

  9. Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawasataupengelolaproyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatansejenis lainnya.

  10. Subjek Pajak • Orang pribadi • Badan, tidak termasuk BUT, • yang menerima penghasilan dari usahadengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

  11. Pengecualian Subjek Pajak • WPOP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnyapedagangmakanankeliling, pedagangasongan, warungtendaditrotoar, dansejenisnya. • WP badanyang belum beroperasi secara komersial atau yang dalamjangkawaktu 1 (satu) tahun setelah beroperasisecarakomersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

  12. Tarif • Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha • Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak,yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha PPhTerutang = 1% x PeredaranBrutoSetiapBulan

  13. Saat Mulai Berlakunya PP PeraturanPemerintahinimulaiberlakupadatanggal 1 Juli 2013

  14. 2012 2014 2013 Omzet perdagangan Rp4 miliar • Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1) Pengenaan PPhdidasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar. • dikenai PPh Umum s.dsebelumberlaku PP 46 Tahun 2013 • PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh 2013 2014 2015 • Dalam hal padatahunberjalan, peredaranbrutosudahmelebihi Rp4,8 miliar, tetapdikenaiPPh final sampaidenganakhirTahun Pajak dan tahun berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.

  15. Dasar PenentuanUntuk Dikenakan PPh Final (2) • DasarperedaranbrutoRp4,8 miliaruntukdapatdikenaiPPh final : • peredaranbrutotahunterakhir(setahunataudisetahunkan, dalamhaltahunterakhirmeliputikurangdari 12 bulan). • Dalamhal WP baruterdaftarpadaTahun Pajak yang samasebelum PP iniberlaku dasarPeredaranBrutoadalah: akumulasiperedaranbrutodaribulanberdiris.d. bulansebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan. • Dalamhal WP baruterdaftarsetelah PP ini berlaku dasarperedaranbrutoadalah: peredaranbrutobulanpertamadisetahunkan.

  16. Penghasilan yang DikenaiPPh Final Tersendiri • Penghasilan yang telahdikenaiPPhdenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakantersendiri (a.l. konstruksi), tidakdikenaiPPh yang bersifat final berdasarkan PP ini. • Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8miliartidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini, tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

  17. PenghasilandariLuarNegeri Pajak yang dibayaratauterutangdiluarnegeriataspenghasilandariluarnegeri yang diterimaataudiperolehWajib Pajak dapatdikreditkanterhadap Pajak Penghasilan yang terutangberdasarkanketentuanUndang-Undang Pajak Penghasilandanperaturanpelaksanaannya. (sesuaiketentuanPasal 24 UU PPhdanaturanpelaksanaan yang mengaturtentangKredit Pajak LuarNegeri)

  18. Kompensasi Rugi Ketentuan kompensasi rugi adalah : • berturut-turut sampai dengan 5 tahun. • tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tsb. • kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

  19. [Pokok-Pokok Ketentuan Aturan Pelaksanaan]* *)PMK DALAM PROSES PENETAPAN

  20. Dasar Penentuan Peredaran Bruto • Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasukdariusahacabang, tidak termasuk peredaran bruto dari: • Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; • penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; • usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan • penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

  21. Pemotongan/Pemungutan PPh • Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperolehWP yang dikenaiPPhbersifat final menurut PP ini,yang berdasarkanketentuan UU PPhwajibdilakukanpemotongandan/ataupemungutanPPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskandaripemotongandan/ataupemungutanPPh oleh pihak lain. • Pembebasandaripemotongandan/ataupemungutanPPholeh pihak laindiberikanmelaluiSuratKeteranganBebasdengan Tata Cara sebagaimanadimaksud PER-01/PJ/2011 Contoh: • Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPhPasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB Potput. • Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri.Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecualipemilik toko memiliki SKB Potput.

  22. AngsuranMasa • Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. • Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. • Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum. • Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

  23. AngsuranMasa • Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: • bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c UU PPh; dan • bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh, • besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK 255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.

  24. PenyetorandanPelaporan • Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. • SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). • Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. • SPT Tahunan : • Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final. • Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d Desember 2013

  25. [Contoh dan Simulasi]

  26. 2013 2015 2014 Contoh 1 • Penentuan Peredaran Bruto CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah danmemiliki peredaran bruto: • Januaris.dDesember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 • Januaris.dOktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 Omzet perdagangan Rp4 miliar • dikenai PPh bersifat final 1% • PPh final 1% Jan s.d. Des 2014 meskipun total omzetpadabulanOktobertelahmelebihi Rp5 miliar DikenaiPPhberdasarkanketentuanumum PPh 2013 2014 PeredaranBruto ≤ Rp4,8 miliarMemenuhiKriteriauntukDikenaiPPhBersifat Final PeredaranBruto> Rp4,8 miliar, tidak MemenuhiKriteriauntukDikenaiPPhBersifat Final

  27. Penentuan Peredaran Bruto Contoh 2 Rajesh MemilikiTigaTokoTekstil Pasar C Rp400.000.000,00 Pasar B Rp250.000.000,00 Pasar A Rp80.000.000,00 Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar: DasarPengenaanPPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp730.000.000,00

  28. Contoh 3 • Penentuan Peredaran Bruto Butik di Singapura Rp5.000.000.000,00 IRINE (Pengusaha Butik Pakaian) Butik di Batam Rp3.000.000.000,00 Di dalamnya termasuk omset penjualan ke Mr. X di Singapura sebesar Rp50.000.000 Penghasilan Sewa Apartemen di Singapura Rp100.000.000,00 Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 Penghasilan yang diterimaIrinedarisewaapartemendanbutikdiSingapura, tidakdiperhitungkandalammenghitungbatasanperedaranbrutountukdapatdikenaiPPhbersifat final

  29. Penentuan Peredaran Bruto Contoh 4 Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00 1 April 2013 30 Juni 2013 1 Juli 2013 TerdaftarsebagaiWajibPajak MulaiBerlakunya PP 46 Tahun 2013 Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00 Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

  30. Penentuan Peredaran Bruto Contoh 5 Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut, memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00 Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

  31. PenerapanTarif Contoh 6 PT Daya Tangkap memenuhikriteria WP yang dikenaiPPhyang bersifat final sesuai PP ini. Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan Agustus 2013 dihitung sebagai berikut: PPh final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00 Kewajiban PT DayaTangkapatasKegiatan Usaha padaBulanAgustus2013: menyetor PPhyang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangandenganmenggunakan SSP atausaranaadministrasi lain yang dipersamakan paling lambattanggal 16 September 2013. Apabila SSP tersebuttelahmendapatvalidasidenganNTPN,PT..DayaTangkapdianggaptelahmelaporkan SPT MasaPPhPasal 4 ayat (2) Agustus 2013.

  32. Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain Contoh 7 Penyerahan Barang CV. ABADI MEBELINDO Juli 2013 Pembayaran senilai Rp20.000.000,00 Rekanan Pemerintah yang termasuk dalam kriteria WP yang dikenai PPh Final Bendahara Pemerintah Bendahara Pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x Rp20.000.000,00= Rp300.000,00 dalam hal WP tidak memiliki SKB WP dibebaskan dari Pemungutan apabila memiliki SKB • Kewajiban CV Abadi Mebelindo: • menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2013. • Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013. dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.

  33. Kompensasi Rugi Contoh 7 Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010. Berdasarkanketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015. 2012 2014 2011 2013 2015 DikenaiPPh Final danmengalamikerugian 2010 JangkaWaktuKompensasiKerugian RugipadaTahunPajak 2010 KompensasiatasKerugianTahun 2010 tidakdapatdikompensasidiTahunPajak 2014 Kerugiandari penghasilan yang dikenai PPh Final padaTahunPajak2014 tidakdapatdikompensasikeTahunPajakberikutnya

  34. Simulasi Pengisian SSP • Diisidengan: • KodeAkunPajak411128 (UntukJenisPajakPPh Final) dan • KodeJenisSetoran420 (untukpembayaranPPh Final peredaranbrutotertentu) 0 4 1 PPhPasal 4 ayat (2) BulanAgustus 2013 4 2 0

  35. PengisianSPT TahunanPPh Wajib Pajak OrangPribadi DiisidenganJumlahPPhPasal 4 ayat (2) yang TelahDisetor DiisiJumlahPeredaranBrutoSelamaSatuTahunPajak

  36. PengisianSPT TahunanPPh Wajib Pajak Badan DiisidenganJumlahPPhPasal 4 ayat (2) yang TelahDisetor DiisiJumlahPeredaranBrutoSelamaSatuTahunPajak Diisidengan “Penghasilan Usaha WP yang MemilikiPeredaranBrutoTertentu” Penghasilan Usaha WP yang MemilikiPeredaranBrutoTertentu

  37. PERHATIAN • Bahan presentasi (slide) ini hanya untuk sosialisasi internal kepada pegawai DJP, bukan untuk eksternal.

More Related