Download
kemenkopolhukam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENKOPOLHUKAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENKOPOLHUKAM

KEMENKOPOLHUKAM

282 Views Download Presentation
Download Presentation

KEMENKOPOLHUKAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kelompok 4 KEMENKOPOLHUKAM Ikut menjaga ketertiban dunia

  2. Outline: • Visi dan Misi • Kedudukan, tugas, dan fungsi • Profil Kemenkopolhukam • Kementrian yang terkoordinir • Program menkopolhukam • Implementasi • Hambatan • Data anggaran dan Capaian • Undang-Undang • Rekomendasi • Berita Update (Otonomi Daerah)

  3. VISI: Visi Kemenko Polhukam adalah Terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai.

  4. MISI • MisiKemenkoPolhukam 1. Mengkoordinasikanperencanaan, perumusandanimplementasikebijakannasional di bidangpolitik, hukumdankeamanan; 2. Melakukanevaluasidankajianuntukpenyampaian saran danpertimbangan di bidangpolitik, hukumdankeamanankepadaPresiden.

  5. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas • Kedudukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, adalah unsur pelaksana pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang selanjutnya disingkat Menko Polhukam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  6. Fungsi • koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; • sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; • pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum, dan keamanan; • pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden; • penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi tentang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

  7. Tugas TugasUmum: Menko Polhukam mempunyai tugas membantuPresiden dalam mengkoordinasikanperencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.

  8. Tugas khusus • Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator. • Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri. • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri. • Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

  9. Tugas khusus • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara. • Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional. • Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonsiliasi dan kesatuan bangsa.

  10. Tugas khusus • Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi. • Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.

  11. Profil Menteri KOORDINATOR BIDANGPolitik, Hukum, dan Keamanan MARSEKAL TNI (PURN) DJOKO SUYANTO, S.P.I

  12. Profil Nama : MARSEKAL TNI (PURN) DJOKO SUYANTO,S.P.I TTL : Madiun, 2 Desember 1950 Keluarga : RatnaSinar Sari (Istri) YonaDibyoFebrian (Alm) Kania Devi Restya RiwayatPendidikan: -AKABRI bagianudara ( 1973) -SekolahPenerbangan xx/LulusanTerbaik (1975) - Seskoau (1990) - KRA-XXXII Lemhanas (1999)

  13. Cont’d Riwayat Pendidikan : - RAAF Flying Instructor Course, Australia (1980) - Test Pilot Course F-5, USA (1982) - F-5 Fighter Weapon Instructor Course, USA (1983) - Joint Services Staff College, Australia (1995)

  14. Cont’d Karir : - KomandanSkuadron 14 (F-5E Tiger II), Madiun (1990). - KomandanLanudJayapura (1992) - KepalaStafKoopsau I, Jakarta (2000) - PanglimaKoopsau II, Makasar (2001) - KomandanKodiau, Jakarta (2002) - AsistenOperasi KSAU, Jakarta (2003) - KSAU (2005) - Panglima TNI (2006) - Menkopolhukam (2009)

  15. Cont’d TandaKehormatan: - BintangYudha Dharma Pratama - BintangSwaBhuwanaPaksaUtama - BintangBhayangkaraUtama - SatyalancanaKesetiaan VII/XVI/XXIV - SatyalancanaDwidyaSistha - Satyalancana GOM VII/IX - SatyalancanaSeroja

  16. Fakta-Fakta Unik Merupakan sosok yang memiliki banyak teman ,disiplin, dan tidak neko-neko. Memiliki jiwa kepemimpinan sejak SMA. Merupakan panglima TNI pertama yang berasal dari Perwira Tinggi Angkatan Udara. Memiliki gaya kepemimpinan yang dekat dengan anggota. Tidak mengenal sistem “kekeluargaan” dalam struktur dinas.

  17. KEMENTERIAN DAN INSTANSI TERKAIT • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum dan HAM • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kejaksaan • Lembaga Sandi Negara • Bakorkamla • Mabes TNI • Mabes POLRI • Menkominfo • BIN • Kementerian PAN dan RB

  18. Kementrian Dalam Negeriwww.depdagri.go.id Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi SH,MS Visi Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam, upaya: • Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;  • Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;  • Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;  • Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;  • Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

  19. Kementrian Hukum dan HAMwww.kemenkumham.go.id Menteri Hukum dan HAM: Amir Syamsudin, SH. Wakil Menteri Hukum dan HAM: Prof. Dr. Deny Indrayana Visi Masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misi Melindungi Hak Asasi Manusia

  20. Kementrian Luar Negeriwww.kemlu.go.id Menteri Luar Negeri: Dr. R.M. Marty M. Natalegawa Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana Tugas utama Kemlu diarahkan untuk : • Memagari potensi disintegrasi bangsa • Upaya membantu pemulihan ekonomi • Upaya peningkatan citra Indonesia • Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI

  21. Kementrian Pertahananwww.kemhan.go.id Menteri Pertahanan: Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D. Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin Visi Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh Misi Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa

  22. Kementrian Komunikasidan Informatikakominfo.go.id Menteri Kominfo: Ir. H. Tifatul Sembiring Visi • Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi • Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. • Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. • Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi. • Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika. • Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat. • Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa. • Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika. • Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme. • Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara. • Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).

  23. Kementrian PAN dan RBwww.menpan.go.id Menteri PAN dan RB: Ir. H. Azwar Abubakar Wakil Menteri PAN dan RB: Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, SIP, Mag.rer.publ. Visi Terwujudnya Aparatur Negara Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik Kelas Dunia Tahun 2025 Misi 1.    Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2.    Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; 3.    Meningkatkan koordinasi pengawasan; 4.    Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien; 5.    Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; 6.    Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.

  24. KEJAKSAAN AGUNG

  25. Jaksa Agung : Basrief Arif Visi  : Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan. Misi : • Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. • Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. • Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik; • Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjangtahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. • Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

  26. LEMBAGA SANDI NEGARA

  27. Kepala : Djoko Setiadi Visi : Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional. Misi : • Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara; • Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara; • Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal; • Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan • Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

  28. Badan Koordinasi Keamanan Laut

  29. Kalakhar : Laksdya TNI Y. Dedik Heru Purnomo Visi : Terwujudnya upaya penciptaan keamanan, keselamatan , dan penegakan hukum dalam wilayah perairan indonesia secara terpadu. Misi : • Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum di bidang keamanan laut. • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia. • Merumuskan dan menetapkan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut. • Membantu peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang keamanan laut. • Mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut.

  30. MABES TNI

  31. Panglima TNI : Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. Visi : Terwujudnya TNI profesional dan modern, memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional. Misi : • Mewujudkan kemampuan deteksi dan cegah dini serta penangkalan atas semua potensi kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, termasuk ancaman terorisme yang berskala nasional maupun internasional. • Melanjutkan upaya pembangunan pertahanan integratif dengan membangun dan memelihara kekuatan TNI yang profesional dan modern yang didukung oleh disiplin dan semangat juang yang tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadai, mobilitas dan daya tempur yang tinggi serta terbinanya sinkronisasi antarkomponen pertahanan negara. • Mewujudkan sikap mental TNI dalam melaksanakan tugasnya atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memupuk dan meningkatkan kesadaran terhadap Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup, serta bebas dari KKN. • Mewujudkan TNI yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, mendukung dan melaksanakan politik negara dengan menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara dan bangsa. • Mewujudkan TNI yang tidak lagi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis TNI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan prajurit sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional.

  32. MABES POLRI

  33. MABES POLRI Kapolri : Drs. Timur Pradopo Visi : Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Misi : • Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis. • Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship). • Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  34. BIN

  35. Kepala BIN: Marciano Norman Visi : Indonesia yang merdeka Indonesia yang bersatu Indonesia yang berdaulat Indonesia yang berkeadilan Indonesia yang berkemakmuran Indonesia yang berkehidupan kebangsaaan yang bebas Misi : Misi Keamanan Misi Kesejahteraan Misi Pembentukan Lingkungan Visi dan Misi Intelijen Negara

  36. Program Program MENKO POLHUKAM

  37. Kementrian Dalam Negeri • Pengangkatan pemenang PILKADA. • Administrasi kependudukan. • Desentralisasi daerah. • Pendidikan kepamongpradjaan.

  38. Kementerian Luar Negeri • Kerjasama Bilateral, Regional maupun multilateral. • Mengikuti organisasi Internasional. • Diplomasi antar negara terkait.

  39. Kementrian Hukum dan HAM • Pengawasan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia • Pemberantasan Mafia Hukum. • Partai Politik.

  40. Kementerian Pertahanan • Pemberantasan terorisme demi keamanan dalam negeri. • Pengawasan kedaulatan NKRI baik daratan maupun lautan. • Pengadaaan ALUTISTA bagi TNI

  41. Kementrian Komunikasi dan Informasi • Menghilangkan blank spot di indonesia. • Penyedian layanan akses media modern • Informasi dan layanan publik secara online

  42. Kementrian Kesekretariatan Negara • Pemberian gelar tanda jasa. • Memberikan pelayanan bagi Presiden dan Wapres.

  43. Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi • Penataan kebutuhan PNS baik pusat maupun daerah. • Remunerasi PNS. • Pemercepatan reformasi birokrasi.

  44. Badan Intelijen Negara • Pengamanan negara secara intelijen baik dari luar maupun dalam negeri

  45. Tentara Nasional Indonesia • Operasi militer untuk perang • Operasi militer bukan untuk perang. • Latihan Perang gabungan. • Pengembangan Alutsista dalam negeri.

  46. Polisi Republik Indonesia • Pengamanan kedaulatan dari dalam negeri • Merasionalkan rasio polisi. • Pengadaan Alutsista polri. • Pelayanan sim dan STNK keliling. • E-police

  47. Kejaksaan Agung • Mengajukan Kasasi • Pertimbangan teknis hukum kepada MA

  48. Implementasi Program dan Kinerja

  49. Implementasi • Terciptanya kapasitas dan profesionalitas instansti-instansi pemerintah dalam penyelesaian konflik. • Contoh : Situasi di Provinsi NAD, Papua, Poso(Perjanjian Malino).

  50. Implementasi • Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan TNI-Polri dalam pengelolaan keamanan nasional • Diadakannya latihan secara terpadu dan berkelanjutan terhadap TNI-Polri • Terutama dalam penanganan terorisme