Initial Public Offering & Primary Market

1. Initial Public Offering & Primary Market //arman nefi

2. PENAWARAN UMUM EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA • KONSEP PENAWARAN UMUM EFEK • PROSES PENAWARAN UMUM

3. KONSEP PENAWARAN UMUM PENAWARAN UMUM (Pasal 1 angka 5 UUPM) • adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

4. Penjelasan Pasal 1 (Angka 15) • Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta bataswaktu tertentu

5. Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

6. Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar wilayah Republik Indonesia.

7. KONSEP PENAWARAN UMUM .…(continued) • Pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

8. KONSEP PENAWARAN UMUM .…(continued) • Yang dimaksud dengan "media massa" dalam penjelasan angka ini adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

9. KONSEP PENAWARAN UMUM .…(continued) • Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak dalam penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

10. MENGAPA PERUSAHAAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK?

11. Jk Pendek Debt Jangka Panjang Equity Permanen Sumber Dana Sumber Dana Internal Laba Operasi Pasar Uang Pasar Modal Go Public Eksternal

12. Listing BEI Tidak Melakukan Penawaran Umum Perusahaan Publik Apa itu Go Public ? Melakukan Penawaran Umum EMITEN Efektif Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK TDAK LISTING

13. Tujuan Go Public Ekspansi Refinancing Divestasi Sebelum Go Public Go Public Setelah Go Public

14. PENAWARAN UMUM (Public Offering) Sebelum Emisi Emisi Sesudah Emisi Intern Perusahaan Pasar Perdana Pasar Sekunder Pelaporan BAPEPAM 1. Laporan Penggunaan dana hasil Penawaran umum 2. LKT, LKTT 3. Laporan Tahunan 4. Laporan RUPS 5. Laporan pemenuhan prosedur suatu Transaksi 6. Laporan Keterbukaan Informasi 7. Laporan Keterbukaan Pemegang saham tertentu • 1. Emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran • 2. Ekspose terbatas di Bapepam • 3. Publik ekspose • 4. Evaluasi: • Kelengkapan dokumen • Kecukupan dan kejelasan informasi • Keterbukaan dari aspek hukum, akuntansi dan manajemen • 5. Komentar tertulis dalam 45 hari • 6. Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif • 1. Rencana go publik • 2. RUPS • 3. Penunjukkan: • Underwriter (jika ada) • Profesi Penunjang • Lembaga Penunjang • 4. Mempersiapkan dokumen • 5. Konfirmasi sebagai agen Penjual oleh Penjamin emisi • 6. Kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek • 7. Penandatangan-an perjanjian2 1. Penawaran oleh Sindikasi Penjamin emisi &agen penjual 2. Penjatahan kepada pemodal oleh Sindikasi penjamin emisi dan emiten 3. Penyerahan Efek kepada Pemodal 1. Emiten mencatat kan Efeknya di di Bursa 2. Perdagangan Efek di Bursa

15. ProsesPenawaranUmumIX.A.2 : Tata Cara PendaftaranDalamRangkaPenawaranUmumIX.A.7 : TanggungJawabManajerPenjatahanDalamRangkaPemesananDan PenjatahanEfekDalamPenawaraN UmumIX.A.8 : ProspektusAwal Dan Info Memo IX.C.1 : PedomanMengenaiBentuk Dan IsiPernyataanPendaftaranDalamRangkaPenawaranUmumIX.C.3 : PedomanMengenaiBentukdanIsiProspektusRingkasDalamRangkaPenawaranUmum

16. PENAWARAN UMUM IX.A.2 Pencatatan &Laporan Penjatahan ke Bapepam-LK Pernyataan Pendaftaran Efektif Refund & Distribusi Efek Pengumuman Prospektus Ringkas Penjatahan Masa Penawaran Umum Laporan Keuangan Perubahan atau Keterangan Tambahan Red Herring  2 HK  2 HK  3 HK  3 HK  2 HK  5 HK 180 hari  15 HariKerja (HK)

17. Pernyataan Pendaftaran • Surat Pengantar • Prospektus • Prospektus Ringkas • Prospektus Awal (Jika ada) • Dokumen lain yang diwajibkan : * Rencana Jadual Emisi * Perjanjian Agen Penjualan * Konsep Surat Efek * Perjanjian Penanggungan * Laporan Keuangan * Perjanjian Perwaliamanatan * Rencana Penggunaan Dana secara rinci * Perjanjian dengan Bursa Efek * Proyeksi jika dicamtumkan dalam Prospektus * Kontrak Pengelolaan Saham * Legal Audit * Informasi lain yang dipandang perlu * Pendapat dari segi Hukum * Kesanggupan calon Emiten untuk * Riwayat hidup Dw.Kom. & Direksi menyerahkan semua laporan yang * Perjanjian Penjaminan Emisi diwajibkan oleh SK Menkeu 1548 ^ Perjanjian dengan KSEI Bapepam dapat meminta keterangan lain yang bukan merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran seperti NPWP, KTP Dw.Kom. & Direksi

18. Isi Prospektus VIII. Iktisar Data Keuangan Penting IX. Modal Sendiri X. Kebijakan Dividen XI. Perpajakan XII. Penjaminan Emisi Efek XIII. Profesi Penunjang Pasar Modal XIV. Pendapat dari Segi Hukum XV. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan XVI. Laporan Penilai XVII.Anggaran Dasar XVIII.Persyaratan Pemesanan Pembelian saham XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formula Pemesanan Pembelian Saham I. Penawaran Umum II. Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum III. Analisis & Pembahasan oleh Manajemen IV. Risiko Usaha V. Kejadian Penting setelah Laporan VI. Keterangan tentang Perseroan 1. Riwayat Singkat Perseroan 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 3. Pengurusan & Pengawasan 4. Sumber Daya Manusia VII.Kegiatan Usaha & Prospek Perseroan 1. Umum 2. Kegiatan Usaha 3. Produksi 4. Pemasaran 5. Analisis mengenai dampak lingkungan 6. Prospek Usaha

19. Definisi : Prospektus : Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek • Prospektus Ringkas : Ringkasan informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek

20. Definisi : • Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. • Info Memo : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang relevan, jika ada, dan ditulis dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, serta dapat dibuat dalam format yang berbeda.

21. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib : • Mengumumkan Prospektus Ringkas (2 hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran) • Menyampaikan bukti pengumuman kepada Bapepam (2 hari kerja setelah pengumuman dimaksud)

22. Penawaran Awal : Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga Efek Definisi : Penyampaian minat ini bersifat : • Tidak mengikat • Bukan suatu pemesanan atas suatu Efek

23. Penawaran Awal hanya dapat dilakukan MenggunakanProspektusAwal DilaksanakansetelahdiumumkannyaProspektusRingkas

24. Menyediakan Prospektus bagi masyarakat / calon pembeli Mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas (selambat-lambatnya 2 HK setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran) Menyampaikan bukti pengumuman kepada Bapepam (2 HK setelah pengumuman dimaksud) SetelahPernyataanEfektifdansebelumPenawaranUmum, Emitenwajib :

25. Jadual Penawaran Umum : PenjatahanEfekharustelahselesaidalam 3 (tiga) harikerjasetelahMasaPenawaranUmum Pengembalianuangpemesananselambat-lambatnya 2 (dua) harikerjasesudahtanggalpenjatahan. MasaPenawaranUmumsekurang-kurangnya 3 (tiga) harikerja Peraturan Nomor IX.A.7 Lanjutan...

26. Jadual Penawaran Umum : ………… lanjutan Peraturan Nomor IX.A.7 • Bukti kepemilikan efek harus tersedia selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. • Untuk Efek yang tidak dicatatkan di Bursa Bukti Kepemilikan harus tersedia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan

27. JangkaWaktuPenjatahan Peraturan Nomor IX.A.7 Penjatahan Efek harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) harikerja setelah Masa Penawaran berakhir

28. Manajer Penjatahan wajib mengungkapkan dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas, termasuk Prospektus Awal (jika ada) informasi tentang : Metode penjatahan Kisaran persentase Prakiraan Pihak atau kalangan tertentu yang akan mendapatkan penjatahan

29. SyaratPenjatahanPasti IX.A.7 : ManajerPenjatahanmenentukanpersentasedanpihak-pihak yang akanmendapatkanpenjatahanpastidalamPenawaranUmum AgenPenjualanEfekataupihakterafiliasidilarangmembeli / memilikiefek, dalamhalterjadikelebihanpermintaanbeli PenjaminEmisiEfek, AgenPenjualanEfekataupihakterafiliasidilarangmenjualEfek yang telahdibeliberdasarkankontrakPenjaminanEmisiEfek, dalamhalterjadikekuranganpermintaanbeli

30. Kewajiban Pelaporan Laporan Penjatahan (IX.A.7) Laporan Berkala RUPS/RULB (IX.I.1) Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik (X.K.1) Keterbukaan Informasi Pemegang Saham tertentu (X.M.1) Laporan pernyataan dimohonkan Kepailitan Laporan Penggunaan Dana Hasil Emisi (X.K.4) Laporan Keuangan Tahunan/Tengah Tahunan (X.K.2) Laporan Tahunan (VIII.G.2) Laporan Yang Bersifat Insidentil

31. Pada cover Prospektus dicantumkan : BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM PT X BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

32. ASPEK HUKUM DAN DOKUMEN HUKUM IPO

33. STANDAR PROFESI KONSULTAN HUKUM(STANDAR UMUM) • KEAHLIAN • Konsultan Hukum wajib memiliki keahlian untuk melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal • INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS • Konsultan Hukum harus independen dan senantiasa bertindak obyektif dalam menjalankan profesinya • SIKAP PROFESIONAL • Konsultan Hukum wajib bersikap profesional dalam menjalankan profesinya

34. STANDAR UJI TUNTAS • PERENCANAAN • PELAKSANAAN • PENGAWASAN

35. PERENCANAAN • pembentukan tim kerja • Penentuan materi uji tuntas antara lain; penyiapan daftar pertanyaan, daftar dokumen yang akan diperiksa, identifikasi peraturan yang terkait • Penentuan jadwal kerja

36. PELAKSANAAN • Pemeriksaanatasdokumen • Pemeriksaanmelaluitanyajawab • Due diligence meeting • Site visit • Cross checking denganProfesiatauLembagaPenunjangPasar Modal lainnya. • Permintaaninformasi, konfirmasidanketeranganresmidariinstansipemerintahterkait

37. PENGAWASAN • Pelaksanaan Uji Tuntas hanya dapat Dilakukan oleh Konsultan Hukum sendiri • Penerapan pengawasan berjenjang oleh Asisten dan Konsultan Hukum • Konsultan Hukum bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Asisten dan staf pelaksana • Konsultan Hukum bukan merupakan sekutu (partner) pada kantor hukum tempatnya bekerja maka seorang sekutu (partner) pada kantor hukum tersebut harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari sekutu yang bersangkutan

38. Materi Uji Tuntas Penawaran Umum • Anggaran Dasar Perusahaan • Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain: • akta pendirian Perusahaan; • seluruh perubahan anggaran dasar. • Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah: • kegiatan usaha Perusahaan; • ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris; dan • pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

39. NOTULEN RAPAT • Pemeriksaanterhadapnotulenrapatmeliputiantara lain: • notulenRapatDireksi; • notulenRapatKomisaris; dan • notulenRapatUmumPemegangSaham. • Notulenrapatsebagaimanatersebutpadahuruf b.1. adalahnotulenrapat yang diselenggarakandalam lima tahunterakhir, denganmemperhatikanjangkawaktupenyimpanandokumenoleh Perusahaan berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Khususuntuknotulenrapat yang berhubungandenganperubahanketentuananggarandasardanpengalihansaham, diperlukanpemeriksaansejakpendirian Perusahaan.

40. Saham dan Permodalan • Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah: • jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut. • sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Hal yang perlu diperiksa mengenai permodalan adalah: • sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, • apabila terdapat perubahan dalam permodalan, apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan

41. DireksidanDewanKomisaris • Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris: • susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat; • identitas diri. • Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya

42. IZIN DAN PERSETUJUAN • Hal-hal yang perludiperiksamengenaiizin danpersetujuan: • jenis; • jangkawaktu; • instansi yang menerbitkan; • pemegangijin; • hak, kewajiban, danlarangan; • sanksi; dan • pentaatan. • KonsultanHukumwajibmelakukanpemeriksaanatasijindanpersetujuan material yang berhubungandengankegiatanusaha, kepemilikanasettertentu, danpengelolaanlingkungandariinstansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapatmelakukankegiatanusahanyaataumemiliki, menguasai, menempati, danmenggunakanaset yang dimiliki. Banyaknyajenisijindanpersetujuan yang harusdilihatdisesuaikandengankegiatanusaha Perusahaan

43. ASET • Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak. • Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset: • status kepemilikan atau penguasaan atas aset; • sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada; dan • pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.

44. ASURANSI • Hal-hal yang perludiperiksa : • penanggung; • jenisasuransi; • risikoyang ditanggung; • obyek yang diasuransikan; • jumlahpertanggungan; • jangkawaktuasuransi; dan • klausula bank, bilaada. • KonsultanHukumwajibmemperolehpernyataandaridireksimengenaiapakahseluruhaset material Perusahaan telahdiasuransikandanapakahjumlahpertanggunganadalahmemadaiuntukmenggantiobyek yang diasuransikanataumenutuprisikoyang dipertanggungkan

45. KETENAGAKERJAAN Hal-hal yang perludiperiksa : • buktipendaftarantenagakerjaperusahaan; • KesepakatanKerjaBersama (KKB) atauperaturanperusahaan; • penggunaantenagakerjaasing; • jaminansosialkaryawandankeikutsertaandalam program JaminanSosialTenagaKerja (JAMSOSTEK); • program danapensiununtukkaryawan; • pemenuhanketentuanUpah Minimum Regional (UMR); dan • izin-izinkhususdibidangketenagakerjaan (misalnyauntukmempekerjakankaryawandimalamhari).

46. PERJANJIAN YG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN • Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian tersebut adalah: • pihak dalam perjanjian; • obyek perjanjian; • nilai perjanjian; • hak dan kewajiban para pihak; • pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan; • klausula pengakhiran; • keadaan cidera janji; dan • pentaatan.

47. Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan • Pemeriksaaninimeliputipemeriksaanatasperkara, sengketalainnyaatauklaim yang mungkintimbul yang melibatkan Perusahaan dansecara material dapatmempengaruhikeadaankeuangan Perusahaan. • KonsultanHukumwajibmemperolehsuratketerangandaribadanperadilan yang berwenangapakah Perusahaan terlibatperkaradimukapengadilan, pengadilanniaga, arbitrase, pajakatausengketalainnya. • KonsultanHukumwajibmemperolehsuratpernyataandaridireksiapakah Perusahaan terlibatperkaradimukapengadilan, pengadilanniaga, arbitrase, pajakatausengketalainnyaatauklaim yang mungkintimbul, yang secara material dapatmempengaruhikelangsunganusaha Perusahaan.

48. Laporankeuangandanmanagement letter • Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit beserta management letter yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir

49. Materi Uji Tuntas Penawaran Umum … (continued) • Perjanjian material dan mengandung benturan kepentingan • Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan • Laporan Keuangan dan management letter

50. Manfaat Go Public (1/2) • Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak dengan termin-termin); • Biaya Go Public relatif murah; • Proses relatif mudah; • Pembagian dividen berdasarkan keuntungan; • Penyertaan masyarakat biasanya tidak berminat masuk dalam manajemen;